Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Conflict is a socio economic phenomenon that has trended upward since the end of the Cold War all over the world and causes a condition called global tension. Indonesia has high ethnic diversity and high income inequality and thus has also seen an upward trend of conflict that is called Indonesian tension. Because of the upward trend, there are many studies about conflict, but the results are divergent. It is debatable whether conflict was caused by social issues such as ethnic diversity or economic aspects such as income inequality.This research aims to examine the relationship between ethnic diversity and income inequality in the intensity of conflict by using Village Potency PODES 2011 combined with Population Census 2010 and National Social Economic Survey Susenas 2010. Econometrics estimations using Ordinary Least Square OLS and Zero Inflated Negative Binomial ZINB regression combining with descriptive analysis confirm that there is a U shaped correlation between EFI and the intensity of conflict and a positive correlation between the income gap and the intensity of conflict.Another result is that economic aspects such as electricity, poor people and slum households more influenced the intensity of conflict than social aspects. The implication of these findings is that improvement in economic aspects is the more preferable policy to reduce the intensity of conflict rather than focusing on ethnic diversity, which is heritage and cannot be changed.

---

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan ekonmi dengan tren yang meningkat setelah perang dingin berakhir di seluruh dunia dan menyebabkan adanya kondisi bernama global tension. Kondisi seperti global tension juga dialami oleh Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat keberagaman etnik dan ketimpangan yang tinggi atau disebut sebagai Indonesian tension. Dikarenakan tren yang meningkat ini, banyak studi membahas tentang konflik namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hasilnya adalah terjadi perdebatan mengenai penyebab konflik apakah disebabkan oleh aspek sosial seperti keberagaman etnik atau aspek ekonomi seperti ketimpangan pendapatan.Penelitian ini meneliti hubungan antara keberagaman etnik dan ketimpangan pendapatan terhadap intensitas konflik di Indonesia menggunakan PODES 2011 dikombinasikan Sensus Penduduk 2010 dan Susenas 2010. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dan ZINB dikombinasikan dengan analisis deskriptif mengonfirmasi adanya hubungan berbentuk U antara EFI dan intensitas/jumlah konflik dan adanya hubungan positif antara ketimpangan pendapatan terhadap intensitas/jumlah konflik.Hasil lainnya adalah variabel kontrol dalam aspek ekonomi seperti tingkat listrik, kodisi kemiskinan serta rumah tangga di kawasan kumuh lebih berpengaruh ke intensitas/jumlah konflik dibandingkan dengan variabel kontrol dalam aspek sosial. Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah perbaikan di aspek ekonomi untuk mengurangi konflik di Indonesia dibanding fokus pada keberagaman etnik merupakan warisan yang tidak dapat ditolak."

"Research related to the diversity and conflict in Indonesia to date concludes that ethnic fractionalization, as an indicator of diversity, is positively related to the level of conflict. However, this research has not included other indicators of diversity, namely ethnic polarization, which is considered better than ethnic fractionalization in explaining conflicts, especially identity conflicts. Using the National Violence Monitoring System (NVMS) data along with 2000 and 2010 Indonesia Census data, this study found that ethnic polarization and religious fractionalization contribute to the increase of identity conflict in Indonesia. Otherwise, there is no statistical proof that validates the positive relationship between ethnic fractionalization and the identity conflict in general. Furthermore, this study also shows that the degree of heterogeneity at district level significantly reduces some aspects of social outcomes, such as trust to non co ethnics, solidarity, participation in community, and perceived safety which act as a channel through which diversity affect identity conflict.

---

Penelitian terkait dengan keberagaman dan konflik di Indonesia hingga saat ini menyimpulkan apabila fraksionalisasi etnik, sebagai indikator dari keberagaman, berhubungan positif dengan tingkat konflik. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan indikator lain dari keberagaman, yaitu polarisasi etnik, yang dianggap lebih baik daripada fraksionalisasi etnik di dalam menjelaskan konflik, khususnya konflik identitas. Dengan menggunakan data dari Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan dan data keberagaman dari Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010, ditemukan apabila polarisasi etnik dan fraksionalisasi agama, berkontribusi terhadap peningkatan konflik identitas. Sebaliknya, tidak ditemukan bukti statistik yang dapat menjelaskan hubungan antara fraksionalisasi etnik dan konflik identitas secara umum. Selain itu, studi ini juga menemukan apabila tingkat keberagaman di suatu wilayah, berpengaruh negatif terhadap beberapa keluaran modal sosial seperti kepercayaan antar-etnis, solidaritas, partisipasi di komunitas, dan perasaan aman, yang berperan sebagai saluran yang menghubungkan keberagaman dengan konflik identitas."

"Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan sensus penduduk sejak 2010, penelitian ini menguji pengaruh keragaman etnis terhadap ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Ini dicapai dengan menggunakan estimasi OLS menggunakan ethnic fractionalization index (efi) dan ethnic polarization index (epoi) sebagai proksi keanekaragaman etnis. Tanpa variabel kontrol, ethnic fractionalization index adalah positif dan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Tidak seperti ethnic fractionalization index, ethnic polarization index dan ketimpangan pengeluaran memiliki hubungan berbentuk U terbalik. Namun, pengaruh keragaman etnis kurang signifikan ketika variabel kontrol ditambahkan ke estimasi. Selain itu, efek keanekaragaman etnis kehilangan signifikansinya ketika memasukkan dummy wilayah ke dalam estimasi. Kami menemukan bahwa semua dummy wilayah secara signifikan mempengaruhi ketimpangan dan mengurangi efek keragaman etnis. Akhirnya, dimasukkannya interaksi antara proxy keragaman etnis dan dummy wilayah mengungkapkan hasil yang tidak terduga. Meskipun tidak signifikan, baik interaksi ethnic fractionalization index atau ethnic polarization index dengan dummy wilayah menunjukkan hubungan negatif.

---

Based on the National Socio-Economic Survey (Susenas) and population census from 2010, this study examines the effect of ethnic diversity on expenditure inequality in Indonesia. This is achieved using the OLS estimation using ethnic fractionalization index (efi) and ethnic polarization index (epoi) as the proxy of ethnic diversity. Without the control variable, the ethnic fractionalization index is positive and significant in affecting expenditure inequality in Indonesia. Unlike the ethnic fractionalization index, the ethnic polarization index and expenditure inequality have an inverted U-shaped relationship. However, the effect of ethnic diversity is less significant when control variables are added to the estimation. Additionally, the effect of ethnic diversity loses its significance when incorporating regional dummies into the estimation. We found that all regional dummies significantly affect inequality and diminish the ethnic diversity effect. Finally, the inclusion of the interaction term between ethnic diversity proxy and regional dummies reveals an unexpected result. Though not significant, both interactions of the ethnic fractionalization index or the ethnic polarization index with regional dummies show a negative relationship."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menelaah evolusi ketimpangan dan polarisasi pendapatan di Indonesia beserta sumber-sumbernya sepanjang 2002-2012. Di sini, ketimpangan tidak hanya diulas dalam konteks ketimpangan outcome (seperti pendapatan atau pengeluaran), namun juga ketimpangan kesempatan terhadap kebutuhan dasar individu seperti pendidikan, air bersih, dan listrik. Dengan mengadopsi model Esteban dan Ray (2011), penelitian ini juga mengulas bagaimana peranan ketimpangan dan polarisasi pendapatan, fraksionalisasi etnis, serta faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap kejadian konflik di Indonesia.Studi ini menemukan bahwa ketimpangan dan polarisasi pengeluaran di Indonesia ditemui cenderung meningkat secara bersamaan sepanjang 2002-2012. Fenomena peningkatan ketimpangan dan polarisasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga pada lingkup wilayah desa-kota, kawasan barat-timur, serta kelompok provinsi kaya sumberdaya alam (SDA) dan tidak (nonSDA). Hasil dekomposisi menemukan bahwa wilayah perkotaan lebih berperan terhadap total ketimpangan dan polarisasi pendapatan nasional ketimbang wilayah perdesaan. Pada kelompok kawasan barat-timur dan kelompok provinsi SDA-nonSDA, kontributor terbesar total ketimpangan dan polarisasi adalah kawasan barat dan kelompok provinsi nonSDA. Berdasarkan jenis pengeluaran, pengeluaran non-makanan merupakan penyumbang terbesar total ketimpangan dan polarisasi di Indonesia selama periode 2002-2012.Berbeda dengan ketimpangan dan polarisasi yang cenderung meningkat, ketimpangan kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia secara umum ditemui cenderung menurun. Fakta positif ini memperlihatkan bahwa tidak hanya peluang atau kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia yang semakin baik, namun juga distribusi kesempatan tersebut cenderung semakin merata. Berdasarkan sumber-sumbernya, pendidikan kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, dan wilayah (desa-kota) merupakan faktor yang berkontribusi dominan terhadap ketimpangan kesempatan di Indonesia sepanjang 2002-2012.Terakhir, studi ini menemukan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dan polarisasi pendapatan, serta fraksionalisasi etnis berperan dalam meningkatkan risiko konflik di wilayah provinsi Indonesia. Pada bagian ini juga ditemui bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berpotensi mengalami risiko konflik yang tinggi pula. Begitu juga provinsi dengan tingkat populasi yang tinggi berpeluang mengalami konflik yang lebih tinggi. Terakhir, bagian ini menemukan adanya keterkaitan antara konflik dengan beberapa jenis pengeluaran pemerintah daerah, yakni: belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Di sini ditemui hampir seluruh jenis belanja pemerintah yang

---

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the evolution of income inequality and income polarization as well as its decompositions in Indonesia over 2002-2012. Here, inequality is not only viewed as the inequality of outcomes (such as income or expenditure), but it also covers inequality of opportunity in access to set of basics goods and services, such as education, clean water, and electricity. By adopting a behavioral model of conflict from Esteban and Ray (2011), this study also discussed the role of income inequality, income polarization, ethnic fractionalization, as well as socio-economic factors in explaining the incidence of conflict in Indonesia provinces over 2002-2012.

The results showed that income inequality and income polarization in Indonesia tended to increase simultaneously throughout 2002-2012. The phenomenon of rising inequalities and polarization did not only occur at the national level, but it also occurs at the regional level, namely rural and urban regions, eastern Indonesia and western Indonesia, and natural resource-rich province and non-natural resource-rich province as well. Results drawn from decomposition found that the role of urban area to the total inequality and polarization was more dominant than that rural area. In the east and west regions, the largest contributor of the total inequality and polarization was the western region. In natural resource-group province, it is found that the non-natural resourcerich province was the largest contributor. Meanwhile, in relation to the type of expenditures, it is found that non-food expenditure was the largest contributor in explaining total inequality and polarization during that period.

In contrary, this study found that inequality of opportunity in access to set of basics goods and services tended to decline. This positive fact shows that not only the basic opportunities of school-age children in Indonesia is getting better, but also the distribution of the basic opportunity tends to be uneven. From the decomposition results, this study also found that the education of household head, household income, and region (rural-urban) were dominant factors contributing to inequality of opportunity in Indonesia during 2002-2012.

Finally, this study verified that the high degree of income polarization, ethnic fractionalization, and income inequality associated with the high probability of conflict. It also found that socio-economic factors, such as poverty, unemployment, population, and natural resources, as well as several types of local government exependiture appear to be significantly associated with conflict."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan internet terhadap pendapatan per kapita pada kelompok kabupaten/kota dengan mengelompokkan kelas pendapatan 40% pendapatan rendah, 40% pendapatan sedang, dan 20% pendapatan tertinggi serta pengaruh penggunaan internet terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian ini dilakukan pada 34 provinsi dengan 507 kabupaten, pada rentang waktu tahun 2018 – 2020, data diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan dari instansi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan internet pada kelompok pendapatan rendah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita, pada kelompok pendapatan menengah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan per kapita, sedangkan penggunaan internet pada kelompok pendapatan tinggi tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita. Penggunaan internet berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

---

The purpose of this study is to determine the effect of internet use on income inequality and per capita income in the districts/cities by classifying income groups as 40% low income, 40% middle income, and 20% high income. This study was conducted in 507 districts of 34 provinces for the period of 2018 – 2020. Data were obtained from the National Socioeconomic Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional; SUSENAS), the National Labor Force Survey (Survei Angkatan Kerja Nasional; SAKERNAS), the Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik; BPS), and the Directorate General of Fiscal Balance, the Ministry of Finance, whereas the data analysis applied the fixed effects model. Based on the results of the study, it is known that internet use has a positive and significant effect on income per capita in the low-income and middle- income groups. And high-income groups has no effect on income per capita. Meanwhile, the effect of internet use has a negative significant relationship to income inequality."

"Komposisi dari Top Management Team (TMT) merupakan salah satu pendorong kinerja perusahaan. Salah satu aspek kunci dalam komposisi TMT adalah pendidikan. Pendidikan dalam TMT merupakan pendorong kinerja perusahaan karena itu mendorong inovasi perusahaan dan merupakan bakat TMT untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan .Keragaman pendidikan dapat membantu kinerja perusahaan karena memberikan pemahaman yang luas untuk situasi yang kompleks. Sedikit penelitian telah dilakukan dalam memahami hubungan antara keragaman pendidikan dan kinerja perusahaan. Saya merancang hipotesis saya berdasarkan penelitian sebelumnya, dengan teori Upper Echelon sebagai landasan saya. Untuk lebih memperjelas hasil, saya memilih masa jabatan CEO sebagai variabel moderator. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, saya merancang data set dengan Tingkat Pengembalian Aset dan komposisi TMT tahun 2017 dari 96 perusahaan Indonesia yang terdaftar dalam indeks komposit Kompas100 dan menganalisis data dengan regresi linier berganda. Walaupun hasilnya tidak dapat menunjukkan bahwa keragaman pendidikan TMT yang tinggi mengarah pada kinerja perusahaan yang lebih baik, ini berimplikasi bahwa pendidikan TMT dan masa jabatan CEO memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

---

Top Management Team (TMT) composition is a driver in firm performance. One key aspect in TMT composition is education. Education in TMT is a driver in firm performance as it drives the firm`s innovation and is a resource for the TMTs to face the challenges of the firm. Education diversity can help the firm performance as it gives a wide array of understanding for complex situations. Little research has been conducted in understanding the relationship between education diversity and firm performance. I designed my hypothesis based on previous research, with Upper Echelon Theory as my foundation. To better explain the results, I chose CEO tenure as a moderating variable. To address the research question, I designed a dataset with the 2017 Return on Assets and the TMT composition of 96 Indonesian firms listed in the Kompas100 composite index and analyzed the data with multiple linear regression. While the result could not show that high TMT education diversity does lead towards a better firm performance, it has implications that TMT education and CEO Tenure does have an effect on firm performance. "

"This study investigates the relationship between ICT adoption ratio and income inequality. While the majority studies explain the impact of ICT on income inequality via labour market, this study offers a different perspective on this relationship. Fast growing ICT, in terms of ICT-based company and ICT users influence almost every human aspect nowadays. This might also influence the income structure in society, not only the employment income, but also the household income, because some studies show that there are certain types of incomes that can be acquired by means of ICT. However, these types of incomes are not covered in employment income, such as property income, consumer surplus, etc. Thus, this study seeks to show the impact of ICT on income inequality via household income channel. In addition, Indonesia has the largest internet economy in the world, valued at roughly 27 billion US dollars. Moreover, internet adoption in Indonesia increased remarkably from approximately 30% in 2012 to become 45% in 2016. These facts demonstrate the considerable impact of ICT on the lives and income of people in Indonesia. By using panel data regression, this paper shows an inverted U-shape relationship between ICT adoption and income inequality. Low ICT adoption will increase income inequality until a certain turning point, whereby higher ICT adoption will reduce income inequality in society. The first difference of the Gini coefficient with respect to the ICT adoption shows that the turning point relating to average adoption ratio of mobile phone, computer, and internet is 25%; while there is an average adoption ratio of 17% for computer and internet. Therefore, it is important for government as the policy maker to make sure that ICT adoption ratio is more than the turning point so ICT can give positive impact on income equality.

---

Studi ini menginvestigasi hubungan antara rasio adopsi TIK dan ketimpangan pendapatan. Ketika mayoritas studi menjelaskan pengaruh TIK terhadap ketimpangan pendapatan melalui pasar tenaga kerja, studi ini menawarkan sebuah perspektif yang berbeda atas hubungan ini. Perkembangan TIK yang sangat cepat, dalam hal perusahaan berbasis TIK dan pengguna TIK, mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Hal ini juga mungkin mempengaruhi struktur pendapatan di masyarakat, tidak hanya pendapatan pegawai, tetapi juga pendapatan rumah tangga, karena beberapa studi menunjukkan terdapat beberapa tipe pendapatan yang dapat diperoleh dengan keberadaan TIK. Akan tetapi, pendapatan tipe ini tidak termasuk dalam pendapatan pegawai, seperti pendapatan properti, surplus konsumen, dan sebagainya. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menunjukkan pengaruh TIK terhadap ketimpangan pendapatan melalui saluran pendapatan rumah tangga. Sebagai tambahan, Indonesia memiliki ekonomi internet terbesar di dunia dengan nilai sekitar 27 triliun dollar Amerika. Selanjutnya, tingkat adopsi internet di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar tiga puluh persen pada 2012 menjadi 45 persen pada tahun 2016. Kenyataan ini menyiratkan pengaruh yang kuat dari adopsi TIK terhadap kehidupan dan pendapatan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan regresi data panel, tulisan ini menunjukkan sebuah hubungan berupa inverted-U antara adopsi TIK dengan ketimpangan pendapatan. Adopsi TIK pada tingkat rendah akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sampai pada satu titik balik, dimana peningkatan adopsi TIK akan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Turunan pertama dari koefisian Gini terhadap tingkat adopsi TIK menunjukkan titik balik rata-rata tingkat adopsi mobile phone, computer, dan internet berada pada level 25%; tetapi berada pada tingkat 17% untuk rata-rata tingkat adopsi komputer dan internet. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa tingkat adopsi TIK di masyarakat telah melewati titik balik tersebut sehingga adopsi TIK dapat memberi pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan."

"ABSTRAKAdanya penanaman modal asing (PMA) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari PMA adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalah yang dihadapi oleh Indonesia. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014, terjadi tren kenaikan ketimpangan yang ditandai dengan naiknya indeks gini dan turunnya kontribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpengeluaran rendah. Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia selama periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 untuk mengukur dampak dari PMA terhadap ketimpangan yang diproksi dengan indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMA memiliki hubungan dengan ketimpangan. Masuknya PMA yang diikuti dengan adanya transfer teknologi membuat produktivitas tenaga kerja meningkat yanag kemudian akan menaikkan pendapatan tenaga kerja. Hal tersebut kemudian akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

---

ABSTRACT Not only bring a positive impact to the economy of a country, foreign direct investment (FDI) also bring a negative impact. One of the negative impact of globalization is inequality. Inequality is one of many problem in Indonesia. From 2010 to 2014 there is a rise in inequality with the rise of gini index and the decrease in the contribution of low income groups. Using the data from 33 provinces in Indonesia from 2010 to 2015 to determine the impact of FDI towards inequality. The result show FDI have impact toward inequality. FDI inflow will be followed by transfer of technology which will increase the workers productivity. That increase in productivity will lead to higher income that will result in increase in inequality."

"ABSTRAKStudi ini menganalisa berbagai faktor-faktor yang terjadi akibat dari keputusan perusahaan dan industri untuk menggunakan pembangkit listrik mandiri dalam mengatasi masalah kebutuhan listrik untuk produksi. Dengan berfokus pada perbedaan karakteristik pulau dan sumber daya yang dimilikinya, masing-masing industri dari berbagai sektor memiliki berbagai pertimbangan yang tentu saja berbeda dalam kurun tiga periode waktu. Perhitungan empiris menunjukkan bahwa industri dengan pengeluaran dan pemasukan yang besar serta tenaga kerja yang sedikit cenderung memiliki probabilitas untuk menggunakan swa-listrik. Hasil pengolahan juga menunjukkan bahwa industri dari pulau Kalimantan dan kelompok pulau Papua/Nusa Tenggara/Maluku memiliki probabilitas menggunakan swa-listrik lebih tinggi yaitu masing-masing sebesar 24,7% dan 19,8%, jika dibandingkan pulau Jawa/Bali. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki probabilitas menggunakan swa-listrik lebih tinggi jika dibanding kelompok lain. Efek dari periode tahun yang dihasilkan menunjukkan bahwa pada tahun 2009. Industri mengurangi penggunaan swa-listrik.

---

ABSTRACTThis study analyzes the factors that determine firms' decisions on electricity self-generation in Indonesia. Specifically, I explore the difference in firms' decisions making across Indonesian five major islands in the past ten years. The empirical investigation utilizes Indonesian's Large and Medium Firm dataset of the years 2004, 2009, and 2014. The empirical results show that industry with higher output, higher income, and less labor is positively associated with the probability of electricity self-generation. Moreover, for firms in Kalimantan and Papua/Nusa Tenggara/Maluku island, they have a higher probability (24.7% and 19.8%, in comparison with Jawa/Bali island) of the electricity self-generation. The agriculture sector is also more likely to self-generate electricity. The year effect on the study indicates that in 2009 the firms reduce the usage of self-generated electricity. All of these findings are robust across different model specifications."

"Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengkaji dampak dari perkembangan perdagangan internasional di Indonesia terhadap pencapaian Sustainable Development Goals dengan menggunakan data panel 33 provinsi selama periode 2009-2019. Analisis didasarkan bukti empiris pada empat indikator pembangunan ekonomi berkelanjutan yaitu PDRB perkapita, ketimpangan, kemiskinan dan ketenagakerjaaan yang berfokus di sektor manufaktur. Dikarenakan indikator tersebut memiliki hubungan yang simultan, maka model diestimasi dengan teknik ekonometrika Two Stage Least Square and Instrumental Variable. Hasil regresi dalam penelitian mengindikasikan bahwa dengan adanya keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB perkapita. Begitu pun hasil yang baik pada indikator ketenagakerjaan, dengan adanya keterbukaan perdagangan mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Namun, hasil yang sebaliknya ditemukan untuk indikator kemiskinan dan ketimpangan, hasil regresi menujukkan keterbukaan perdagangan belum berdampak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa manfaat dari perdagangan belum terdistribusi sampai ke masyarakat miskin sehingga tidak memberikan dampak secara langsung untuk kedua indikator tersebut. Akan tetapi ditemukan bahwa secara tidak langsung efek keterbukaan perdagangan melalui interaksi dengan share of labor manufacturing membuat ketimpangan menurun meskipun interaksi ini juga memberikan efek yang negatif pada pertumbuhan ekonomi.

---

This study is to examine the impact of the development of international trade in Indonesia on the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) using panel data from 33 provinces during the 2009-2019 period. The analysis is based on empirical evidence on four indicators of sustainable economic development: GDP per capita by province, inequality, poverty and employment focus on the manufacturing sector. Because these indicators have a simultaneous relationship, the model is estimated using the Two Stage Least Square and Instrumental Variable. The results of the regression in the study indicate that the existence of trade openness has a significant effect on increasing economic growth through per capita GDP. For employment, the existence of trade openness also encourages employment in the manufacturing sector. However, the opposite results were found for indicators of poverty and inequality, the regression results show that trade openness has not had a significant impact. This indicates that the benefits of trade have not been distributed to the poor, so it does not have a direct impact on both indicators. But this study, it was found that indirectly the effect of trade openness through interaction with the share of labor manufacturing makes inequality decrease even though this interaction also has a negative effect on economic growth."