Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Oleh Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori evaluasi Bridgman dan Davis. Selama pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga penting untuk melihat sistem evaluasi dalam menilai keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian adalah pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya, dikarenakan ada beberapa komponen evaluasi yang tidak terpenuhi. Perlu adanya perbaikan atau evaluasi dalam beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, alokasi anggaran, target program yang terlalu rendah, dan kesenjangan hukum dalam penyelesaian masalah perkara pertanahan.

---

This research aims to evaluate the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program by Directorate General of Agrarian Problems Handling, Spatial Use and Land in Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency. This research uses a post positivist approach with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In analyzing, researchers used Bridgman and Davis evaluation theory. During the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program, there are various obstacles or problems, so it is important to look at the evaluation system in assessing the success or failure of the program. The Results Showed he implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program has not fully succeeded in achieving its objectives, because there are some components of evaluation that are not fulfilled. There are some aspects that needs improvement or evaluation, such as human resources, budget allocation, targets of the program that are too low, and legal gaps in solving the problems of the land affairs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan studi literatur. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori Gorgens dan Kusek mengenai sistem pemantauan dan evaluasi program. Berjalannya program reforma agraria dinilai lambat dikarenakan beberapa hambatan, sehingga penting untuk melihat sistem pemantauan dan evaluasi program reforma agraria. Hasil dari penelitian ini adalah masih belum berjalannya dua dari 12 komponen sistem pemantauan dan evaluasi. Dua komponen tersebut adalah struktur dan penjajaran organisasi atas kegiatan pamantauan dan evaluasi serta survei secara berkala. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemantauan dan evaluasi program reforma agraria seperti sumber daya anggaran, teknologi, perubahan nomenklatur, dan partisipasi masyarakat."

"Keamanan data pada sertipikat tanah analog pada perkembangannya dinilai kurang karena mudah disalahgunakan. Adanya isu keamanan data tersebut melahirkan inisiasi perubahan format sertipikat menjadi elektronik. Teknologi blockchain memperkenalkan tingkat keamanan baru berdasarkan sifat terdesentralisasi yang dimilikinya. Kementerian ATR/BPN melihat potensi pemanfaatan blockchain ini dengan mencantumkannya pada roadmap layanan elektronik yang akan mulai diterapkan pada tahun 2025 mendatang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adopsi blockchain sebagai keamanan data di balik penerapan sertipikat tanah elektronik. Penelitian ini merujuk pada teori Blockchain Readiness Framework yang dikemukakan oleh Mamaghani, Elahi, dan Hasanzadeh (2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain readiness Kementerian ATR/BPN terhadap inisiasi blockchain masuk pada kategori tidak siap. Hanya satu dimensi yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian ATR/BPN, yakni dimensi culture. Secara keseluruhan, indikator terpenuhi hanya 15 dari 37 indikator. Temuan tersebut disebabkan kondisi kesiapan yang ada saat ini masih fokus melakukan percepatan layanan digital salah satunya adalah penerapan sertipikat tanah elektronik pada seluruh kantor pertanahan Indonesia. Kementerian ATR/BPN belum melakukan pembahasan secara konseptual mengenai inisiasi blockchain.

---

The data security of the analogue land certificate on its development is underrated because it is easy to misuse. There was a data security issue that gave rise to the initiation of the change of certificate format to electronic. Blockchain technology introduces a new level of security based on its decentralized nature. The ATR/BPN Ministry is looking at the potential exploitation of this blockchain by listing it on the roadmap of electronic services to be implemented by 2025. The aim of this research is to analyze the adoption of blockchain as data security behind the application of electronic land certificates. This research refers to the Blockchain Readiness Framework theory put forward by Mamaghani, Elahi, and Hasanzadeh (2022). The research uses a post positivist approach with data collection methods such as in-depth interviews as well as literature studies. The results of the research show that the ATR/BPN Ministry's blockchain readiness against the blockchain initiation falls into the category of unprepared. Only one dimension has been prepared by the ATR/BPN Ministry, which is the culture dimension. Overall, the indicators met only 15 of the 37 indicators. The findings are due to the current preparedness conditions that are still focusing on accelerating digital services, one of which is the application of electronic land certificates across Indonesian land offices. The ATR/BPN ministry has not yet undertaken a conceptual discussion on the blockchain initiation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi risiko dalam penatausahaan Pendapatan Diterima di Muka (PDDM) atas Pendapatan Pelayanan Pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggunakan kerangka kerja manajemen risiko ISO 31000: 2018. Fokus penelitian mencakup identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang berkaitan dengan akurasi data, pengungkapan laporan keuangan, serta efektivitas proses opname fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai risiko, rendahnya akurasi dalam pengukuran PDDM atas Pendapatan Pelayanan Pertanahan, rendahnya akurasi data PDDM atas Pendapatan Pelayanan Pertanahan yang disajikan dalam aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), potensi salah saji saldo PDDM atas Pendapatan Pelayanan Pertanahan, dan potensi ketidakcukupan pengungkapan data PDDM atas Pendapatan Pelayanan Pertanahan pada laporan keuangan. Dalam upaya mitigasi, disarankan adanya revisi prosedur, penguatan pembinaan SDM, serta perbaikan sistem aplikasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan.

---

This study aims to evaluate risks in the management of Unearned Revenues (PDDM) from Land Service Revenues at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) using the ISO 31000:2018 risk management framework. The research focuses on identifying, analyzing, and assessing risks related to data accuracy, financial reporting disclosure, and the effectiveness of physical inventory processes. The findings reveal various risks, including low accuracy in measuring PDDM from Land Service Revenues, low accuracy of PDDM data presented in the Land Office Computerization (KKP) application, potential misstatements of PDDM balances from Land Service Revenues, and insufficient disclosure of PDDM data from Land Service Revenues in financial reports. As part of risk mitigation efforts, procedural revisions, enhanced HR training, and system application improvements are recommended. This study is expected to serve as a strategic reference for ATR/BPN in improving transparency, accountability, and the quality of financial reporting. "

"Saat ini Kantor Pertanahan seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem yang sudah online untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat bernama Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. Sistem ini digunakan dalam pelayanan inti Kantor Pertanahan seperti pendaftaran tanah dan lain sebagainya. Namun pada penggunaannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pengguna, ditemukan ketidakpuasan pengguna karena sistem ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengukur apakah sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan mengukur tingkat kepuasan dari pengguna serta aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas yang berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini mengadopsi metodologi Total Quality Management (TQM) dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna serta aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas yang berkelanjutan dikarenakan asumsi yang dipertanyakan langsung berhubungan dengan kebutuhan pengguna. Hasil penelitian ini berupa penilaian tiap indikator yang ada pada dimensi-dimensi yang ada di TQM untuk dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam melakukan peningkatan berkelanjutan dalam membangun sistem informasi.

---

Nowadays, all Land Office in Indonesia has been using online system for servicing the people. The system called Land Office Computerization. This system use for the core service for the people who has matter in land like land registration, etc. But in case of usage, based on interview with users, found that user are not satisfy with this system because the system is not fulfill the user needs. This research tried to measure if the system has been fulfilled the user need with measuring the user satisfaction also with another aspect that needed to do continues quality improvement. The main goal is to help the related ministry to fulfill the needs of user. This research adopting Total Quality Management (TQM) to measure the user satisfaction also with another aspect that needed to do continues quality imporevement because it related directly to user needs. The result of this research is a valuation of each indicator of related TQM dimensions to be evaluation material in order of continuous improvement for developing an information system."

"Saat ini Kantor Pertanahan seluruh Indonesia sudah menggunakan sistem yang sudah online untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat bernama Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. Sistem ini digunakan dalam pelayanan inti Kantor Pertanahan seperti pendaftaran tanah dan lain sebagainya. Namun pada penggunaannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pengguna, ditemukan ketidakpuasan pengguna karena sistem ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna.Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengukur apakah sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan mengukur tingkat kepuasan dari pengguna serta aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini mengadopsi metodologi Total Quality Management (TQM) dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna serta aspek-aspek lain yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas yang berkelanjutan karena asumsi yang dipertanyakan langsung berhubungan dengan kebutuhan pengguna.Hasil penelitian ini berupa penilaian tiap indikator yang ada pada dimensi-dimensi yang ada di TQM untuk dijadikan bahan evaluasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam melakukan peningkatan berkelanjutan dalam membangun sistem informasi.

---

Nowadays, all Land Office in Indonesia has been using online system for servicing the people. The system called Land Office Computerization. This system use for the core service for the people who has matter in land like land registration, etc. But in case of usage, based on interview with users, found that user are not satisfy with this system because the system is not fulfill the user needs.

This research tried to measure if the system has been fulfilled the user need with measuring the user satisfaction also with another aspect that needed to do continues quality improvement. The main goal is to help the related ministry to fulfill the needs of user. This research adopting Total Quality Management (TQM) to measure the user satisfaction also with another aspect that needed to do continues quality imporevement because it related directly to user needs.

The result of this research is a valuation of each indicator of related TQM dimensions to be evaluation material in order of continuous improvement for developing an information system."

"Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 dan menjadi landasan penyelenggaraan hak tanggungan elektronik berdasarkan perspektif teori perundang-undangan. Peraturan hak tanggungan elektronik tersebut menyebabkan perubahan signifikan antara lain terhadap peran dan tugas pihak yang terkait dalam proses pembebanan hak tanggungan elektronik. Selain itu juga terdapat inkonsistensi pengaturan yang menimbulkan masalah hukum. Adapun permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan Hak Tanggungan Elektronik dalam Peraturan Menteri ATR/KBPN No 5 Tahun 2020 ditinjau berdasarkan teori perundang-undangan serta hukum positif terkait dan implikasi peraturan tersebut dalam proses pembebanan hak tanggungan elektronik yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian ini adalah keberadaan Peraturan Menteri ATR/KBPN No 5 Tahun 2020 tidak sesuai dengan teori peraturan perundang-undangan karena mengalami konflik hukum dengan UUPA dan UUHT sebagai peraturan perundang-undangan yang melandasi hukum agraria dan hukum jaminan sehingga keberadaannya harus dikesampingkan (Lex Superior Derogat Lex Inferior). Selanjutnya, implikasi Peraturan Menteri ATR/KBPN No 5 Tahun 2020 membuat proses pembebanan hak tanggungan tidak lagi dilakukan sendiri oleh PPAT, selain itu penggunaan dokumen elektronik dan tandatangan digital diakui keabsahannya oleh BPN sehingga memiliki kekuatan dan akibat hukum. Kementerian Agraria dan Tata Ruang perlu mempertimbangkan produk hukum yang lebih pasti serta asas-asas hukum yang berlaku agar tidak terjadi inkonsistensi hukum. Pihak yang merasa terdampak dengan ditetapkan peraturan tersebut dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung atau juga dengan mediasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

---

This research discusses The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (ATR/BPN) Number 5 of 2020 Concerning Electronically Integrated Mortgage Right Service which come enacted in 2020 and becoming the legal basis for implementing electronic mortgage rights based on the perspective of statutory theory. The regulation of electronically mortgage rights leads to significant changes including in the roles and duties of relevant party in the process of imposition of electronic mortgage rights. Moreover, there is also inconsintencies in arrangement that caused legal problem. The problems in the research are about the regulation of electronic mortgage right in The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency Number 5 of 2020 reviewed based on the statutory theory and related positive laws and the implication of this regulation in the process of imposition mortgage right which is conducted by Land Deed Official Certifier (PPAT). To answer these problems, a juridical normative legal research method with explanatory research typology is used. The anlaysis result of this research is the existence of The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency Number 5 of 2020 is not in accordance with the theory of legislation due to legal conflict with UUPA and UUHT as legislation that underlie agrarian law and guarantee law so that it’s existence must be ruled out (Lex Superior Derogat Lex Inferior). Furthermore, the implication of The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency Number 5 of 2020 makes the imposition of mortgage right no longer carried out by PPAT only, in addition, the use of electronic documents and digital signature is legally recognized by BPN, so that it has legal power and effect. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning needs to consider more difinite legal products and the applicable legal principles in order to avoid legal inconsistencies. Those affected by the regulation can submit judicial review to the Supreme Court or through mediation the the Ministry of Law and Human Rights."

"Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen lainnya dilakukan melalui sistem elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah pelayanan hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten dan tanggung jawab PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada. Hasil analisis penelitian ini yaitu dalam hal penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan berbentuk dokumen elektronik dan kelengkapan persyaratan kepada Kantor Pertanahan tetap menjadi tugas dari PPAT. Tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik mengakibatkan adanya suatu tanggung jawab khususnya berhubungan dengan tanggung jawab terhadap berkas dan dokumen yang diunggah dan yang disimpan oleh PPAT. Dalam hal ini PPAT harus selalu memperbaharui semua informasi mengenai regulasi Teknologi Informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari serta harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

---

The implementation of electronic integrated Mortgage services must be carried out in all Land Offices since July 8, 2020. The existence of an electronic integrated Mortgage Service system, indirectly impacts PPAT which has an important role in the registration of Mortgage Rights, giving rise to a responsibility. Mortgage registration is carried out electronically, so the Deed Granting Mortgage and other documents is carried out through the electronic system and in the form of electronic documents. The problem with this study is the electronic mortgage service in the Tangerang City area of Banten Province and the PPAT's responsibility in the electronic mortgage registration process. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a statutory approach is used. The data analysis used qualitatively with the type of explanatory research which aims to describe or explain more deeply a symptom and is to reinforce the existing hypothesis. The results of the analysis of this study are that in terms of submitting the Deed Granting Mortgage in the form of an electronic document and the completeness of the requirements of the Land Office, it remains the task of the PPAT. PPAT's responsibility in registering Mortgage electronically results in a responsibility, especially in relation to the responsibility for files and documents uploaded and stored by PPAT. In this case, the PPAT must always update all information regarding Information Technology regulations related to the implementation of his daily duties and must be careful in carrying out his position so that problems do not occur in the future."

"Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan pengembangan suatu daerah. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memerlukan perencanaan tata ruang yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah untuk periode tahun 2023-2043. Tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan ruang wilayah Kota Palembang selama dua dekade ke depan. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam melalui pertanyaan “Apakah proses pembentukan peraturan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 telah sesuai prosedur?” dan “Bagaimanakah Prosedur Peralihan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2023-2043?” Analisis prosedur peralihan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan kajian dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, serta analisis kebijakan publik. Hasil Analisis menunjukan bahwa, proses peralihan dimulai dengan penyusunan draft oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan pedoman dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Draft tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah melalui tahap konsultasi publik dan revisi sesuai masukan dari berbagai pihak, draft final disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menjadi peraturan daerah. Lalu implementasi peraturan daerah ini melibatkan berbagai instansi terkait di tingkat kota dan provinsi untuk memastikan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional. Sayangnya, Penyusunan Peraturan daerah tentang RTRW Kota Palembang belum berjalan sesuai prosedur karena memakan waktu lebih lama daripada waktu yang seharusnya, meskipun dalam proses pembuatan Perda RTRW ini telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh stakeholders. Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 merupakan langkah strategis dalam mengelola pertumbuhan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan. Prosedur peralihannya dari peraturan menteri menjadi peraturan daerah menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola ruang yang efektif.

---

Regional spatial planning is an important aspect in the management and development of a region. Palembang City, as one of the large cities in Indonesia, requires comprehensive spatial planning to support sustainable economic, social and environmental growth. Therefore, there is a need for regional regulations that regulate regional spatial planning for the 2023-2043 period. The aim of this draft regional regulation is to establish policies and strategies for spatial planning in the City of Palembang for the next two decades. This includes regulating land use, infrastructure development, and environmental preservation. This research will analyze more deeply through the question "Is the process of forming regional regulations in the Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning the 2023-2043 Regional Spatial Planning according to procedures?" And "What is the procedure for transitioning the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 concerning the Palembang City Regional Spatial Planning Plan into the Palembang City Regional Regulation for 2023-2043?" Analysis of transition procedures from the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 to the Regional Regulation of the City of Palembang was carried out using a qualitative approach. This method involves reviewing legal documents, interviews with relevant stakeholders, and public policy analysis. The results of the analysis show that the transition process began with the preparation of a draft by the Palembang City Government based on guidelines from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. The draft was then discussed in a coordination meeting between the central and regional governments. After going through the public consultation stage and revisions according to input from various parties, the final draft was approved by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palembang City to become a regional regulation. Then the implementation of these regional regulations involves various relevant agencies at the city and provincial levels to ensure alignment with national development plans. Unfortunately, the preparation of regional regulations regarding the Palembang City RTRW has not proceeded according to procedures because it took longer than it should have, even though the process of making this RTRW Regional Regulation has involved various related parties, such as local government, academics, the community and other stakeholders, with The aim is to ensure that the resulting policies reflect the aspirations and needs of all stakeholders. The Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning Regional Spatial Planning for 2023-2043 is a strategic step in managing city growth in an integrated and sustainable manner. The transition procedure from ministerial regulations to regional regulations shows the synergy between the central and regional governments in realizing effective spatial governance."

"Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu selama 30 tahun dan dapatdiperpanjang selama 20 tahun, dengan subjek yang dapat mempunyai HGB menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SEHT. 02.01/VI/2019 mengatur tentang pemberian HGB kepada Persekutuan Komanditer.Permasalahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut dalam hukum tanah nasional Indonesia, khususnya pada penerapan Pasal36 UUPA serta pemberian HGB sebagai Harta Kekayaan Suatu Persekutuan Komanditer sebagai implementasi Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan bentuk penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 36 UUPA, karena HGB didaftarkan atas nama para sekutu dalam Persekutuan Komanditer. Lebih lanjut, konstruksi hukum harta kekayaan persekutuan komanditer berupa HGB adalah menjadi harta kekayaan secara kolektif dari para sekutu dalam persekutuan komanditer untuk HGB yang diperoleh melalui permohonan berdasarkan Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN tersebut,ataupun tetap menjadi harta pribadi sekutu yang memegang HGB tersebut dan melakukan inbreng hanya pada hak untuk menggunakan dan menikmati atas hak guna bangunan dalam kegiatan usaha persekutuan komanditer tersebut

---

Building Rights is a title to build and operate buildings that stand on other peoples landfor 30 years and might be extended for another 20 years, with the subject of the title for Indonesian Citizens and Indonesian Legal Entity due to the land regulations of Indonesia. The Circular From Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 regulates that commanditaire partnershipmight get the Building Rights title. The issues to be discussed are the implementation of The Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 2019 concerning the application of article 36 of Indonesian Agrarian Law and granting Building Rights as a joint property of partners in commanditaire partnership as an implementation of The Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019. The research method of this thesis is judicial normative, withdescriptive-analytical as the form of this research. Based on the results of the analysis, its known that the Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 does not contradict with Article 36 of the Indonesian Agrarian Law since Building Rights was registered in the names of partners in the commanditaire partnership. Furthermore, the legal construction of commanditaire partnership assets in the form of Building Rights is to become the collective assets of the partners in the commanditaire partnership for Building Rights that obtained through an application based on the Circular Number 2/SE-HT.02.01/VI/2019 or to remain as personal property of the partner that own the Building Rights, that only gave the rights to utilize the Building Rights in business activities of the commanditaire partnership."