Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti tentang strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand dalam menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Teori yang digunakan yaitu teori gerakan sosial social movement dari Doug McAdam, Sydney Tarrow, dan Charles Tilly. Mereka menegaskan tiga strategi penting dalam menentukan keberhasilan sebuah gerakan sosial yaitu framing, resource mobilization, dan political process. Kelompok yellow shirt menyusun strategi gerakan sosial untuk menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra yang dianggap melakukan berbagai tindakan kontroversi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand melalui strategi framing, resource mobilization, dan political process, telah terbukti berhasil menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra.

---

This research examines about social movement strategy of yellow shirt group to overthrow Yingluck Shinawatra government in Thailand. Qualitative method used in this research through study literature. Social movement theory used in this research from Doug McAdam, Sydney Tarrow, and Charles Tilly. They describe three strategies to determine the success of social movement such as framing, resource mobilization, and political process. The yellow shirt group arranged the social movement strategy to overthrow Yingluck Shinawatra government which reputed to carry out controversial acts. The result of this research show that the social movement of yellow shirt group in Thailand through framing, resource mobilization, and political process strategy was succeed to overthrow Yingluck Shinawatra government."

"Penelitian ini membahas tentang strategi gerakan red shirt dalam pemenangan Pheu Thai Party PTP pada pemilihan umum tahun 2011 di Thailand. Teori gerakan yang digunakan yaitu framing, resource mobilization, dan political opportunity oleh Doug McAdam, Sydney Tarrow, dan Charles Tilly. Gerakan red shirt menjalankan tiga strategi tersebut dalam mendukung pemenangan Pheu Thai Party pada pemilihan umum tahun 2011 di Thailand. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa red shirt membingkai gerakannya sebagai gerakan pro-demokrasi, dengan mobilisasi sumber daya adanya Red Villages dan sukarelawan yang diedukasi mengenai Pemilu, dan peluang politik berkoalisi dengan Pheu Thai Party.

---

This research discuss about red shirt movement strategy in the winning of Pheu Thai Party PTP at Thailand general election in 2011. Movement theory used are framing, resource mobilization, and political opportunity by Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. Red shirt movement run that three strategies for supporting Pheu Thai Party at Thailand general election in 2011. The result of this research shows that red shirt framed its movement as pro democracy movement, by mobilizing resource from Red Villages and volunteers that was educated about general election, and opportunity of coalition politics with Pheu Thai Party."

"Skripsi ini mengelaborasi konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha Sino-Thai pada era pemerintahan Thaksin Shinawatra, tahun 2001-2006, di Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan Thaksin membangun pola teknokrasi yang ditujukan untuk mengembalikan dominasi modal Sino-Thai yang sempat terdesak oleh modal asing. Terdesaknya modal domestik merupakan akibat dari solusi IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi Thailand. Konflik kepentingan muncul ketika keluarga Shinawatra menjadi yang paling diuntungkan dalam teknokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Thailand untuk mengembalikan dominasi modal domestik pasca krisis ekonomi 1997. Untuk mengakhiri konflik tersebut, konglomerat Sino-Thai berkonsolidasi dengan monarki Thailand untuk mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Thaksin Shinawatra.

---

This Sarjana Thesis elaborates on the conflicts of interest among Sino-Thai business during the era of Thaksin Shinawatra, in 2001-2006, using a qualitative method based on secondary data. Thaksin’s government built a system of technocratic governance to bring back the domination of domestic capital, which was being threatened by foreign capital. The domination happened as a result of the impacts of the 1997 economic crisis. Conflicts of interest appeared after Shinawatra’s family became the only oligarch who benefited significantly from the government’s technocratic style. To overcome the conflicts, Sino-Thai oligarchs attempted to consolidate with the monarchy of Thailand to overthrow the Thaksin Shinawatra government. "

"Penelitian ini akan melihat perbandingan strategi Liga Muslim dan Gerakan Rakyat Pattani sebagai faktor penentu keberhasilan upaya perjuangan. Strategi merupakan salah satu faktor yang diungkapkan oleh Sidney Tarrow sebagai penentu keberhasilan suatu gerakan. Penelitian menggunakan studi kasus Perbandingan Strategi Gerakan Liga Muslim di India dan Gerakan Rakyat Pattani di Thailand Dalam Upaya Memperoleh Kemerdekaan Wilayah Kelompok Minoritas Tahun 1902-1954. Pertanyaan penelitian yang dipilih adalah Bagaimana perbedaan strategi perjuangan oleh Liga Muslim di India dan Gerakan Rakyat Pattani di Thailand bagian Selatan dapat mempengaruhi perbedaan hasil upaya kemerdekaan wilayah kelompok minoritas? Argumentasi penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Liga Muslim dan Gerakan Rakyat Pattani memiliki perbedaan yang mengakibatkan hasil yang berbeda. Liga Muslim menggunakan strategi yang lebih diplomatis dalam perjuangannya, berbeda dengan Gerakan Rakyat Pattani yang lebih menekan pemerintah. Argumentasi tersebut akan coba dibuktikan dengan menganalisis perbandingan kedua konflik yang terjadi dan strategi yang diterapkan oleh kedua upaya gerakan tersebut sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai yaitu menjelaskan bahwa strategi merupakan faktor yang penting dalam sebuah gerakan perlawanan dari kelompok minoritas untuk mencapai tujuannya.

---

This research will look at the comparison of the strategy of the Muslim League and the Pattani People's Movement as a critical success factor for the struggle. Strategy is one of the factors expressed by Sidney Tarrow as a determinant of the success of a movement. The study used case studies Comparison of Muslim League Movement Strategy in India and the Pattani People's Movement in Thailand In an Effort to Obtain Independence of the Minority Territory in 1902-1954. The selected research question is How do the differences in the strategy of the struggle by the Muslim League in India and the Pattani People's Movement in Southern Thailand affect the differences in the results of the independence efforts of minority groups The argument of this research is the strategy used by the Muslim League and the People's Movement of Pattani to have differences that result in different results. The Muslim League uses a more diplomatic strategy in its struggle, in contrast to the Pattani People's Movement that is more pressing for government. The argument will be proved by analyzing the comparison of the two conflicts and the strategies adopted by the two movements so that the purpose of this research can be reached that is to explain that strategy is an important factor in a resistance movement of minority groups to achieve its objectives."

"Penelitian ini akan melihat implementasi dari kebijakan Thaksin Shinawatra dan dampaknya terhadap masyarakat miskin di Thailand. Studi kasus yang akan digunakan adalah kebijakan kesehatan 30 Bath periode tahun 2001-2006 yaitu ketika Thaksin menjabat sebagai Perdana Menteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin setelah kebijakan ini diterapkan. Pertanyaan penelitian yang disusun adalah Bagaimana dampak implementasi Thaksin Shinawatra terkait kebijakan kesehatan 30 Bath kepada masyarakat miskin di Thailand? Dari pertanyaan tersebut terdapat hipotesis kerja yang datang dari pendapat penulis yaitu bahwa implementasi kebijakan Thaksin ini dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana yang telah dijanjikan karena masih terdapat masyarakat yang tidak merasakan kebijakan ini. Hipotesis tersebut akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang ada. Hasil dari penelitian ini menganggap bahwa dalam implementasi kebijakan kesehatan 30 Bath masih terdapat penyelewengan. Hal ini berdampak negatif kepada masyarakat miskin di desa. Dampak positif sifatnya lebih umum dibandingkan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin ketika implementasi berjalan.

---

This research will look at implementation from Thaksin Shinawatra's policy and its impact towards poor society in Thailand. The case study to be used is health policy 30 Bath period 2001-2006 when Thaksin served as Prime Minister. The purpose of this research is to know the impact felt by the poor after this policy is implemented. The research question is how is Thaksin Shinawatra's implementation impact related to health policy 30 Bath to the poor in Thailand? From the question there is a working hypothesis that comes from the author's opinion that the implementation of Thaksin's policy is considered ineffective and not in accordance with the plan that has been promised because there are still people who do not feel this policy. The hypothesis will be analyzed in this study by using existing data. The results of this study assume that in the implementation of health policy 30 Bath there is still a diversion. This has a negative impact on the poor in the village. Positive impacts are more common than the negative impacts felt by the poor when the implementation works."

"Skripsi ini membahas tentang upaya penanggulangan konflik selatan Thailand yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra pada masa pemerintahannya (2001-2006). Konflik ini termasuk dalam jenis konflik relijius-linguistik di mana pengakuan identitas kaum Melayu-Islam menjadi penyebab terjadinya konflik. Pemberontakan menjadi cara yang ditempuh oleh kaum Melayu-Islam untuk memperoleh kebebasannya. Konflik selatan Thailand telah terjadi sejak tahun 1960-an dan cenderung mereda pada masa pemerintahan Prem Tinsulanonda di tahun 1980-1988. Konflik kembali memanas ketika Thaksin keliru dalam membuat keputusan terkait penanggulangan konflik di selatan. Akibatnya, pemberontak memperoleh kekuatan baru untuk kembali memperjuangkan kebebasan mereka, yaitu memisahkan diri dari Thailand (separatisme).

---

This thesis explains the attempts by Thaksin Shinawatra to resolve the southern conflict during his premiership (2001-2006). This conflict is a type of religious-linguistic conflict, caused by acknowledgement (or lack thereof) of the identity of the Melayu-Islam identity, which is Islam religion and Malay culture. Separatism became the method used by the Melayu-Islam people to acquire their freedom. The southern conflict has occurred since the 1960s, and tended to de-escalate during Prem Tinsulanonda?s premiership from 1980-1988. The conflict escalated again when Thaksin made a poor decision regarding for the southern conflict. Consequently, the rebels acquired new force in struggling again for their feedom, namely by attempting to separate themselves from Thailand."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai terbentuknya Yellow Vests Movement sebagai gerakan populis bottom-up di Prancis pada masa pemerintahan Emmanuel Macron. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Dengan menggunakan konsep populisme, dapat diketahui bahwa Yellow Vests Movement dapat terbentuk karena adanya dampak berkepanjangan dari kondisi krisis berupa krisis ekonomi yang pernah terjadi di tahun 2008-2009 serta adanya nilai anti-elitisme di masyarakat yang dapat lahir karena adanya kegagalan pemerintah untuk mengatasi kondisi krisis yang ada serta terputusnya hubungan dengan masyarakat. Disaat yang bersamaan banyak tuntutan masyarakat terdahulu yang tidak direspon oleh pemerintah sehingga semakin memperkuat nilai anti-elitisme yang ada. Dengan kondisi yang demikian, sebagai sebuah gerakan populis maka tuntutan yang diajukan oleh Yellow Vests Movement semakin meluas. Mereka menuntut kedaulatan rakyat sebagai prioritas utama melalui pengadaan referendum nasional sebagai bentuk kurangnya suara rakyat yang didengar selama ini.

---

This final project examines the formed of the Yellow Vests Movement as a bottom-up populist movement in France during the reign of Emmanuel Macron. This study is a qualitative study that applies literature studies as a data collection technique. By using the populist concept, it is possible to see that the Yellow Vests Movement was formed in response to the prolonged impact of the crisis, specifically the economic crisis of 2008-2009. Furthermore, the emergence of anti-elitism values in society is due to the government's failure to address the existing crisis conditions and the society's disconnection. Simultaneously, the government has failed to respond to several community demands, thereby reinforcing existing anti-elitism values. Under these circumstances, the Yellow Vests Movement demands are gaining traction as a populist movement. They demand people's sovereignty as a top priority, calling for a national referendum in response to the lack of public hearings thus far."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbedaan respon yang diberikan oleh Masyarakat Timur Laut Thailand dan Masyarakat Selatan Thailand terhadap satu kebijakan yang sama yaitu Kebijakan Pro-Masyarakat Miskin yang diterapkan oleh Thaksin Shinawatra. Kebijakan ini berpihak kepada kedua masyarakat tersebut karena mereka merupakan masyarakat miskin dan kebijakan tersebut menguntungkan mereka. Tetapi pada kenyataannya dari kedua masyarakat tersebut hanya Masyarakat Timur Laut yang mendukung Thaksin Shinawatra, sedangkan Masyarakat Selatan Thailand tidak mendukungnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Pemilihan Umum 2005 dimana dukungan dari Masyarakat Timur Laut Thailand membantu Thaksin dan TRT mendapatkan suara terbanyak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the different responses given by the Northeastern People of Thailand and the Southern People of Thailand to the same policy namely the Pro-Poor Policy implemented by Thaksin Shinawatra. This policy sided with the two communities because they were poor people and the policy benefited them. But in fact, from the two communities, only the Northeast People supports Thaksin Shinawatra, while the Southern People does not support it. This can be seen from the results of the 2005 General Election where support from the Northeastern People of Thailand helped Thaksin and TRT get the most votes."

"Skripsi ini memfokuskan peran kelompok Kaus Merah, seperti melakukan aksi pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, mendirikan sekolah politik, dan melakukan aksi pendudukan di kawasan bisnis Ratchaprasong di Bangkok. Berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok Kaus Merah mengakibatkan instabilitas politik dan berpengaruh terhadap menurunnya popularitas Abhisit sebagai PM Thailand. Skripsi ini menggunakan teori kelompok penekan yang dikemukakan oleh Stuart Gerry Brown dan Edmund Burke, dimana kelompok penekan merupakan agen yang sangat penting dari partisipasi politik. Kelompok ini berupaya mempengaruhi dukungan rakyat melalui demonstrasi, petisi, memberikan pendidikan politik bagi anggotanya, dan melakukan aksi pendudukan objek-objek vital yang mengakibatkan situasi politik tidak stabil.

---

This thesis focused at the role of Red Shirts, such as occupied the Royal Cliff Beach Resort, build a political school, and occupied Ratchaprasong business district in Bangkok. Various actions taken by the Red Shirt leads to political instability and take effect on Abhisit, The Prime Minister Of Thailand, to losing his popularity. This thesis looks at the theory of pessure group propounded by Stuart Gerry Brown and Edmund Burke, that Pressure groups are a very important agent of political participation. This groups seek to influence public support through activities such as demonstrations, petitions, provide political education for its members, and occupied on vital objects which resulted in unstable political situation."