Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mengkaji kudeta selama masa pemerintahan Necmettin Erbakan dan Recep Tayyib Erdogan, di mana hasil kedua kudeta tersebut menunjukkan kontradiksi. Penelitian ini menggambarkan secara kualitatif faktor-faktor yang memimpin kudeta dengan melihat faktor militer internal dan eksternal. Mengacu pada teori penyebab kudeta oleh Eric Nordlinger menemukan bahwa, pertama Keberhasilan atau kegagalan kudeta ditentukan oleh kondisi internal militer, semakin kuat militer internal, semakin besar kemungkinan kudeta akan berhasil. Keberhasilan kudeta terhadap Erbakan didorong oleh faktor militer internal yang kuat dan kegagalan kudeta terhadap Erdogan disebabkan oleh faktor militer internal yang lemah melalui amandemen konstitusi 1982. Jika stabilitas dan keamanan negara stabil maka peluang kudeta untuk berhasil sangat kecil. Kegagalan kudeta terhadap Erdogan adalah efek dari stabilitas dan keamanan negara yang cenderung lebih stabil dan aman daripada selama pemerintahan Erbakan yang menderita krisis ekonomi yang berkepanjangan dan masalah-masalah Kurdi yang tak berujung.

---

ABSTRAKThis thesis examines coups during the reign of Necmettin Erbakan and Recep Tayyib Erdogan, in which the result of those two coups show a contradiction. This study describes qualitatively the factors that led the coup by looking at internal and external military factors. Referring to the theory of the cause of coup by Eric Nordlinger found that, first The success or failure of a coup is determined by the internal condition of the military, the stronger the internal military, the more likely the coup will succeed. The success of the coup against Erbakan was driven by a strong internal military factor and the failure of the coup against Erdogan was caused by the weak internal military factor through the 1982 constitutional amendment. If the stability and security of the country is stable then the chances of coup to be succeeded are very small. The failure of the coup against Erdogan was the effect of the stability and security of the state which tended to be more stable and secure than during the Erbakan government which suffered a prolonged economic crisis and the endless Kurdish problems."

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"

"ABSTRAKTesis ini mengkaji pengaruh lingkungan eksternal terhadap kebijakan hakkewarganegaraan Kurdi di Turki pada masa pemerintahan Perdana Menteri RecepTayyib Erdogan tahun 2003-2012. Penelitian ini menggunakan dua teori yangdiungkapkan Will Kymlicka mengenai Hak Kewarganegaraan Multikultur danTeori Nasionalisme. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berupayamengidentifikasi bentuk hak kewarganegaraan yang diberlakukan Turki ditengahlingkungan eskternal yang mempengaruhinya. Faktor ekternal yang dimaksuddatang dari proses aksesi UE dan pendirian federasi Kurdi di Irak. Tesis ini padaakhirnya menyimpulkan, ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan ruangreprestasi bagi kelompok Kurdi dan ketidakmampuan aspirasi kelompok Kurdiuntuk bertransformasi kedalam gerakan politik, adalah hambatan utamaberlangsungnya kehidupan bangsa multietnis yang demokratis di Turki.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to investigate the influence of externalenvironment to the Kurd’s citizenship right in Turkey during the period of PrimeMinister Recep Tayyib Erdogan in the year 2003-2012. The research based onWill Kymlicka’s theories about Multiculturalism Citizenship and Nationalism.Using the qualitative method, this thesis efforts to explain the model of Turkey’sminority citizenship right under the external environment that come from UE’saccession and the establishment of Kurd’s federation in Iraq. In the end, the thesisconclude that the inability of the government to provide space for Kurdishrepresentative and the Kurdish inability to transform their aspiration into apolitical movement, had been the main obstacle of democratic life of multi-ethnicnation in Turkey."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintahan Erdogan untuk dapat menstabilkan politik di Turki selama periode tahun 2003-2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama periode tahun 2003-2011, pemerintahan Erdogan mencoba untuk menciptakan stabilitas politik melalui stabilisasi ekonomi di Turki. Hal ini dikarenakan, dengan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan dapat menekan tingkat protes sipil dan konflik etnis; mencegah kudeta militer; dan pemerintahan mendapat legitimasi untuk tetap dapat bertahan. Dengan demikian, stabilitas politik di Turki dapat terwujud.

Kata Kunci : Pemerintah Erdogan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, Turki.

---

This paper research focuses on the efforts of Erdogan‟s government in making policies to stabilize the politics in Turkey during 2003-2011. The type of this research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research shows that during 2003-2011, Erdogan‟s government attempted to create political stability by stabilizing the economy in Turkey. Because, with the economic stability and economic growth, the rate of civil protest and ethnic conflict will decrease; It would prevent a military coup d‟etat; and government will gain the legitimacy to survive. Thus, political stability can be realized."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradigma militer Turki yang masih beranggapan bahwa militer masih mendominasi berbagai aspek dalam sosial politik Turki sebagaimana pada masa awal pemerintahan Republik. Kudeta lima jam membuktikan kapabilitas Erdogan yang mampu mengalahkan dominasi militer di Turki sehingga kondisi ini mengharuskan militer Turki untuk melakukan penyesuaian dengan gaya kepemimpinan dan sistem politik Erdogan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai media cetak dan digital seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan mengenai dinamika militer di Turki serta berbagai perubahan kebijakan pada militer Turki pasca kudeta 2016. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah transisi demokrasi Huntington dan Strong State Francis Fukuyama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Adaptasi militer Turki dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu Adaptasi Ideologi, Adaptasi Konstitusi dan Adaptasi Organisasi Militer (Restrukturisasi Organisasi). Pada Adaptasi Ideologi Sekuler-Kemalis di Tubuh Militer menitik beratkan pada ketegangan antara ideologi Pro Islam-Konservatif dengan ideologi Kemalist Sekuler. Pada Adaptasi konstitusi terjadi beberapa perubahan yakni melemahnya kewenangan dan keterlibatan militer dalam sistem politik di Turki, sehingga kewenangan yang diberikan terhadap militer hanya sebatas pada pertahanan negara saja. Pada Adaptasi Organisasi Militer, Erdogan mengambil kebijakan yang cukup ekstrem yaitu untuk mengembalikan konteks militer ke barak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan kontrol pemerintahan sipil terhadap Angkatan Bersenjata Turki pasca percobaan kudeta terjadi pada tahun 2016.

---

This research is motivated by the Turkish military paradigm which still thinks that the military still dominates various aspects of Turkey's social politics as in the early days of the Republican government. The five-hour coup proved Erdogan's capability to defeat military domination in Turkey, so that this condition required the Turkish military to make adjustments to Erdogan's leadership style and political system. The method used in this research is qualitative. The data was obtained through a literature review of various print and digital media such as books, scientific articles, and reports on military dynamics in Turkey as well as various policy changes to the Turkish military after the 2016 coup. The theory used in this research is Huntington's democratic transition and Francis Fukuyama's Strong State.  This study concludes that Turkey's military adaptation can be seen from three dimensions, namely Ideological Adaptation, Constitutional Adaptation and Military Organizational Adaptation (Organizational Restructuring). The Adaptation of Secular-Kemalist Ideology in the Military Body focuses on the tension between Pro-Islamic-Conservative and the Secular Kemalist. In the adaptation of the constitution, several changes occurred, namely the weakening of the authority and involvement of the military in the political system in Turkey, so that the authority given to the military was only limited to national defense. In the adaptation of the Military Organization, Erdoğan took a quite extreme policy, namely to return the military context to the barracks. This phenomenon shows that there has been an increase in the control of the civilian government over the Turkish Armed Forces after the attempted coup occurred in 2016."

"ABSTRAKPada masa lalu Turki merupakan satu negara yang amat besar dan menguasai hampir sepertiga wilayah dunia. Setelah itu Turki mengalami kemunduran dan akhirnya pada awal abad ke-20 Turki berubah menjadi negara kecil dengan nama Republik Turki dengan Sekularisme sebagai ideologi negara. Sekularisme yang menjadi kunci utama dalam modernisasi Turki ternyata menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat Turki yang mayoritas muslim. Modernisasi yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Ataturk yang berpijak pada nilai-nilai secular, di satu sisi berhasil merubah bentuk negara Turki dari khilafah menjadi republik. Namun di sisi Iain menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Turki. Ketidakpuasan ini akhirnya melahirkan satu gerakan masyarakat muslim Turki untuk menentang kebijakan-kebijakan sekular yang dianggap menyalahi ajaran-ajaran Islam. Gerakan ini bergerak di semua sektor kehidupan. Di bidang pendidikan misalnya, munculnya Gerakan Nursiyah yang dipimpin oleh Badi'uz Zaman Said Nursi (1873-1960). Sedangkan di bidang politik munculnya partai-partai politik yang berhaluan Islam dan berupaya menghidupkan kembali semangat keislaman di Turki. Di antara partai politik tersebut yaitu Partai Demokrat (Demokrat Partisi), Partai Aturan Nasional (Milli Nizam Partisi); Partai Keselamatan Nasional (Milli Selamet Partisi), dan Partai Kesejahteraan (Refah Partisi). Usaha gerakan Islam ini tidaklah mudah mengingat Sekularisme di Turki di jaga kuat oleh kelompok militer, Beberapa kali organisasi dan partai politik yang muncul dengan membawa bendera Islam dibubarkan dan aktivisnya ditangkap. Meskipun demikian, dukungan dan simpati masyarakat terhadap gerakan Islam ini tidak pernah surut bahkan terus mengalami peningkatan. Karena bagaimanapun juga gerakan Islam di Turki telah mernberikan dampak yang luas dalam menyemarakkan semangat keagamaan di Turki."

"Menjelang pemilu Desember 1995 Turki mengalami instabilitas sosial-politik dan ekonomi. Saat itu PM Tansu Ciller mengalami masalah yang sangat berat. PopuIaritasnya anjlok seiring dengan makin terpuruknya perekonomian nasional, meluasnya korupsi, serta instabilitas politik yang semakin tak tentu arah. Secara teknis, perekonomian negara terjadi defisit neraca pembayaran, tingkat inflasi yang tinggi, hutang luar negeri yang makin menumpuk, ambruknya nilai tukar Lira di pasaran intemasional. Juga pengangguran dan gagalnya program privatisasi Potret perwajahan ekonomi nasional Turki di bawah Ciller betul-betul suram. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada penguasa dan segera menuntut adanya perubahan.Saat itu harapan satu-satunya masyarakat tertumpu pada bangkitnya kekuatan Islam yang mulai berhasil memberantas korupsi dalam birokrasi. Karena itulah partai Refab dengan Erbakan sebagai pemimpinnya berhasil meraih jabatan perdana menteri. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan Fenomena sosial politik dalam hat ini hubungan sipil militer. Fokus kajian dalam penelitian ini ditujukan untuk mencari pola hubungan sipil militer Turki ketika Turki dipimpin oleh perdana menteri Prof Dr. Necmettin Erbakan yang berkuasa antara tahun 1996-1997. Fenomena kekuasaan Erbakan menjadi menarik karena Erbakan tidak sekadar merupakan faksi radikalis dalam kekuatan politik Islam Turki, tapi jugs karena ia kemudian jatuh dari kekuasaannya akibat desakan militer.Adapun tujuan penelitian ini adalah berusaha mencari relasi sipil militer Turki di masa pemerintahan Necmettin Erbakan. Dengan penelitian ini, peneliti berharap bisa menemukan faktor-faktor penyebab yang menjadi latar historis setiap dari hubungan itu terjadi dan bagaimana implikasinya bagi kehidupan dan masa depan politik kekuasaan, khususnya di era pemerint-han Necmettin Erbakan. Untuk meneliti masalah tersebut, peneliti menggunakan metode Case Study (Studi Kasus). Metode kajian ini digunakan karena peneliti menganggap sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dimaksud.Hasil kajian menemukan antara lain: Pertama, pola hubungan sipil militer Turki di masa Erbakan cenderung mengikuti pola militer mengontrol sipil. Militer melakukan intervensi karena langkah-Iangkah politik Erbakan dinilai militer telah melanggar konstitusi yang sudah menjadi aturan main dalam sistem negara sekularistik warisan Kemal. Oleh karena itu hubungan sipil militer di Turki di masa Erbakan sangat tidak seimbang, karena militer memiliki pengaruh yang kuat dalam banyak sektor kehidupan di Turki. Kedua, adanya kekangan ketat terhadap kiprah politik kalangan Islam tidak menyurutkan simbolitas Islam sebagai daya tarik politik dalam masyarakat. Ketiga, Hubungan sipil militer di Turki akan terbangun dengan balk jika otoritas sipil tidak menabrak prinsip-prinsip dasar kemalisme yang tertuang dalam konstitusi negara Turki. Keempat, prospek demokrasi dan bubungan sipil-militer akan menemukan bentuknya yang ideal jika masing-masing kekuatan politik yakni kalangan sekular dan kalangan Islam sama-sama mencari jalan tengah demi kepentingan bangsa dan negara."

"Pasca pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, Sudan mengalami penurunan pendapatan negara yang membuat kondisi perekonomian memburuk. Kondisi perekonomian ini juga menyebabkan anggaran untuk militer dikurangi dan memicu maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat. Masyarakat yang tidak puas terhadap kondisi tersebut melakukan aksi protes yang dimulai pada akhir tahun 2018. Puncaknya pada 11 April 2019, Al-Bashir dicopot dari jabatannya sebagai Presiden oleh pihak militer Sudan dan memasuki masa pemerintahan transisi yang diwakili TMC dari pihak militer dan perwakilan dari pihak sipil yang diwakili oleh Forces of Freedom and Change (FFC), kedua organisasi tersebut kemudian membentuk Dewan Kedaulatan dan menandatangani Draft Piagam Konstitusi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kudeta militer Sudan tahun 2019, mengetahui proses pemerintahan transisi Sudan setelah adanya kudeta, dan mengetahui dampak kudeta terhadap masyarakat Sudan. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis, dan deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah Kudeta Militer di Sudan dapat terjadi karena pemerintah telah kehilangan legitimasinya, sehingga militer dapat melakukan intervensi dan mencopot jabatan al-Bashir. Dalam proses transisinya, pemerintahan transisi Sudan lebih didominasi oleh militer dibanding sipil, bahkan pihak militer membubarkan pemerintahan transisi secara sepihak pada Oktober 2021. Kudeta ini menyebabkan adanya reformasi hukum-hukum Islam di Sudan serta normalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya dalam mencari dukungan dari pihak internasional.

---

After the separation of South Sudan in 2011, Sudan experienced a decline in state income which made economic conditions worsened. This economic condition also led to a reduction in the budget for the military and triggered widespread corruption cases among officials. Sudanese who are dissatisfied with these conditions hold protest that started in late 2018. The peak was on April 11, 2019, Al-Bashir was removed from his position as President by the Sudanese military and entered a transitional government represented by the TMC from the military and representatives from the civilian side represented by the Forces of Freedom and Change (FFC), the two organizations then formed the Sovereign Council and signed the Draft Constitutional Declaration. This article aims to find out the causes of the Sudanese military coup in 2019, to find out the process of Sudan's transitional government after the coup, and to find out the impact of the coup on Sudanese society. This article was compiled using qualitative, analytical, and descriptive research methods using a literature study approach. The result of this paper is that the Military Coup in Sudan can occur because the government has lost its legitimacy, so the military can intervene and remove al-Bashir from his position. In the transition process, Sudan's transitional government is dominated by the military rather than civilians, the military even disbands the transitional government unilaterally in October 2021. This coup led to the reform of Islamic laws in Sudan and the normalization of relations with Israel in an effort to seek international support."

"Since its emergence in Thailand, the military has significant role in politics. It is proved by the coups which are mastermind by militery. Although they has backward from political stage in 1991. but in 2006 the militery re-involve in politics. The militery involvement in politics was caused by two factors : firstly the internal factor namely the value and militery orientation either individually or organizationally and also conflict of interest between militery and civilian...."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi militer Korea Selatan di masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung yang diljelaskan melalui analisis geopolitik dan geostrategi dengan studi kasus insiden Laut Barat pada tahun 1999. Penelitian ini memakai metode penelitian Kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi militer Korea Selatan dalam studi kasus yang diambil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi militer Korea Selatan dipengaruhi oleh geopolitik dan geostragi yang memperhitungkan pentingnya wilayah perbatasan (Laut Barat) dan penentuan garis batas (Northern Limit Line/NLL). Dalam hal ini meskipun Korea Selatan di masa pemerintahan Kim Dae Jung sedang dalam usaha berdamai dengan Korea Utara, namun pelanggaran perbatasan oleh Korea Utara akan tetap mendapatkan perlawanan dari militer Korea Selatan.

---

This study discusses the strategy of the South Korean military in the government of President Kim Dae Jung described through geopolitical and geostrategic analysis with case studies of the West Sea incident in 1999. This study used qualitative research methods in order to describe South Korea's military strategy in the case studies which taken. Results of this study showed that the South Korean military strategy was influenced by geopolitical and geostrategic which takes into account the importance of the border region (West Sea) and the determination of the boundary line (Northern Limit Line/NLL). In this case even though South Korea in the Kim Dae Jung government was attempting peace with North Korea, but the border violations by North Korea would still get resistance from the South Korean military."