Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan merupakan hal penting yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diwajibkan di Indonesia. Namun pendidikan formal tidak cukup untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan rohaninya. Sehingga untuk melengkapinya diperlukan pendidikan non formal keagamaan, diantaranya yaitu Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Di beberapa daerah pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an mulai diperhatikan sebagai penunjang pendidikan formal, yaitu melalui peraturan yang mewajibkan calon siswa SMP dan MTs untuk menyertakan ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang telah memiliki kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini membahas permasalahan Implementasi Kebijakan Kewajiban Penyertaan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an sebagai Syarat Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMP dan MTs di Kabupaten Cianjur serta faktor-faktor terkait implementasi kebijakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan, namun disisi lain ada capaian peningkatan jumlah siswa baru yang menyertakan ijazah. Hal ini terkait dengan faktor-faktor komitmen SMP dan MTs, pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an, pemahaman SMP dan MTs, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, komunikasi antar lembaga dan intralembaga, pengawasan, dan penegakan sanksi.

---

Education is an important thing for citizens. Formal education is an education that required in Indonesia. Formal education is not enough to support the human needs, especially spiritual needs. To complete it, non formal religion education is required, such as Diniyah Takmiliyah DTA and Pendidikan Al Qur rsquo an TPQ . In some cities, DTA and TPQ is began to be considers by local government as support education for formal education, through policy that require DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate to continue education to Junior High School or SMP and Madrasah Tsanawiyah MTs . Cianjur is one of the region that already have this policy. Therefore, this study discusses what is the problem in Implementation of Inclusion Policies of DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate as a Requirement for Continuing Education to JHS and MTs in Cianjur as well as factors related to policy implementation. The method of this research is qualitative. The result of this research is there are problems in the policy implementation, but there is achievement increase number of new student which include certificate. This is related to the factors of JHS and MTs commitment, empowerment of DTA and TPQ, understanding of SMP and MTs, government support, community support, inter agency and intra agency communication, supervision, and enforcement of sanctions."

"Pendidikan merupakan titik sentral bagi pembangunan manusia. Berbagai indikator di tingkat internasional menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan target partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mencapai 90 persen, paling lambat pada tahun 2008. Tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani MDGs, berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua dengan target menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Pada tahun 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional menargetkan bahwa pada tahun 2009, APM SD/MI mencapai 94% dan 75,5% untuk SMP/MTs.Pada kenyataannya, pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan antara target partisipasi sekolah yang dibuat pemerintah dan MDGs dengan pencapaian realistiknya masih besar. Selain itu, persoalan kesejangan pencapaian pendidikan juga terjadi antardaerah perdesaan dan perkotaan serta antara penduduk kaya dan penduduk miskin.Mengacu pada permasalahan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hal-hal apa saja yang membuat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari target yang dibuat pemerintah dan target MDGs; dan (2) apakah ada perbedaan interaksi antara sekolah dan kawasan (kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pendidikan dasar di Indonesia.Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut. Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2002 dan SPSS for Windows Release 11.00. dengan aplikasi analisis regresi metode enter, analisis jalur dan analisis faktorial dengan metode General Linear Model. Dilakukan uji asumsi, seperti uji normalitas sebaran, uji linierit uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, terhadap data-data penelitian. Unit analisisnya adalah kabupaten/kota, dengan jumlah sampel sebanyak 320.Untuk menjawabi pertanyaan pertama, variabel independen yang diuji terkait dengan faktor sosial/keluarga dalam penelitian ini mencakup (1) faktor pendidikan orang dewasa yang diukur melalui melek huruf laki-laki dan perempuan, (2) faktor ekonomi yang diukur melalui persentase pengeluaran untuk pendidikan dan persentase perempuan dewasa bekerja, dan (3) faktor kesehatan anak yang diukur melalui prevalensi balita kurang gizi. Sedangkan variabel yang terkait dengan faktor sekolah yaitu (1) faktor guru yang diukur melalui rasio murid-guru dan (2) jumlah sekolah yang diukur melalui rasio murid-sekolah. Variabel dependennya adalah partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, variabel independennya adalah partisipasi sekolah: SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan fixed factors adalah kawasan dan sekolah. Kawasan dan sekolah diperlakukan sebagai dumy variable. Dalam penelitian ini, terdapat enam hipotesis penelitian yang diuji.Penelitian ini berhasil menyimpulkan empat temuan mendasar. Pertama, hasil analisa data menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor yang ada di masyarakat/keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs. Faktor sekolah hanya berpengaruh terhadap partisipasi sekolah pada pada jenjang SMP/MTs. Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI yaitu (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan) dan (3) faktor kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi). Sedangkan partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).Kedua, hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dan kawasan (Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.Partisipasi sekolah pendidikan dasar baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs, di Indonesia Barat lebih tinggi partisipasi sekolahnya daripada di Indonesia Timur.Ketiga, kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan yang lebih besar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pendidikan dasar, seperti melek huruf orang dewasa, pengeluaran untuk pendidikan, balita kurang gizi dan rasio murid terhadap sekolah, daripada Indonesia Barat.Keempat, partisipasi sekolah pendidikan dasar pada jenjang SD/MI sudah mendekati target pemerintah dan MDGs. Akan tetapi, partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs masih jauh dari target pemerintah dan MDGs.Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan dasar antara lain (1) perlunya upaya untuk perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk dewasa, (2) penanganan gizi buruk balita, (3) memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan, (4) segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD, (5) melakukan amandemen terhadap UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang kontradiktif dengan semangat sumber hukum nasional tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan (6) perlunya penambahan guru dan sekolah untuk SMP/MTs.

---

Education constitutes a fundamental and key element for human development. Various development indicators at the international level have put education as one of the main key for achieving a great success of development. Since 1994, the government of Indonesia has proclaimed the nine years compulsory basic education program. This program targeted to achieve 90% of school participation rate for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2008. In 2000, the government of Indonesia has signed the MDGs agreement, committed to ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. In addition, in 2005, strategic planning of National Department of Education has targeted to achieve 94% as the net school participation rate for elementary school (SD/MI) and 75, 5% as for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2009.By seeing in its realization achievement, however, the achievement of education development in Indonesia is still far away from its planned targets. The gab between planned school participation rate target of the government and the MDGs and the real achievement in the field is significantly huge. Moreover, the problem of gab in education achievement is also significantly found between rural and urban areas as well as between the rich and the poor communities throughout Indonesia. With regard to the problem of gab in education achievement and its progress as explained above, this study has two main research questions. It aims to know (1) what factors that influence the school participation rate of basic education: SD/MI and SMP/MTs, that is considered still hard to meet with the planned rate of government and MDGs targets; and (2) is there found a different interaction between schools and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors influence on school participation rate of basic education in Indonesia.Researcher applies a quantitative approach and secondary data analysis to answer these research questions. Researcher uses a computer program of Microsoft Excel 2002 and SPSS for Windows Release 11.00 to analyze the data. It applies enter method-regression analysis, path analysis and general linear model-factorial analysis for statistical analysis.Assumption examination tests were made prior to statistical variables- analysis, they are such as normality distribution test, linearity test, heteroscedasticity test and multicolinearity test. Unit of analysis was regency/city, with 320 samples.The independent variables, in which were tested, as to answer the first main research question, were related to social/family factors. It includes (1) adult education factor that was measured by male and female literacy, (2) economic factor that was measured by percentage of family's expenditure for education and percentage of women in labor force, and (3) children's health factor that was measured by prevalence of malnourished children under five. The variables that are related to school factors include (1) teacher factor that was measured by student-teacher ratio and number of school that was measured by student-school ratio. The dependent variables were school participation rate of SD/MI and SMP/MTs. To answer the second main research question, the independent variable was school participation rate of SD/MI and SMP/MTs, whereas the fixed factors were regions (West Indonesia and East Indonesia) and schools (SD/MI and SMP/MTs). Regions and schools alike were treated as dummy variables. There were six hypothesis were tested within this research.As results, this research has successfully concluded about four main findings. The first finding, the result of data analysis indicated that, in general, the social or family factors constitute determinant factors that have significant influence on school participation rate of basic education, both for SD/MI and SMP/MTs. While, school factor only influences on school participation rate for SMP/MTs. Specifically, factors that influence on school participation rate of basic education for SD/MI include (1) adult education factor (male and female literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education) and (3) children's health factor under five (malnourished children under five prevalence). While, the school participation rate of basic education for SMP/MTs was influenced by (1) adult education factor (male literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education), (3) teacher factor (student-teacher ratio) and (4) number of school factor (student-school ratio).The second finding, the result of data analysis shown that there was a real interaction found between schools (SD/MI and SMP/MTs) and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors that influence on school participation rate of basic education in Indonesia. The school participation rate of SD/MI and SMP/MTs was where the West Indonesia region was higher than the East Indonesia region.The third finding discussed that compared to West Indonesia region; the East Indonesia region has been facing a higher challenging relating to determinant factors that influence on school participation rate of basic education, such as, adult literacy rate problem, family's expenditure for education problem, malnourished children under five problem, and student-school ratio problem, than West Indonesia region has.The fourth finding indicated that the school participation rate of basic education for SD/MI was currently closed to the planned government's and MDGs targets. However, the school participation of basic education for SMP/MTs was considered significantly still far away from the planned governments and MDGs targets.Several recommendations considered to improve the school participation rate of basic education in Indonesia include: (1) improve literacy program for adult, (2) improve malnourished children under five program, (3) extend working and business opportunity and access for women, (4) increase and immediately realize the education budget of 20% in national and regional budget, (5) amendment of law No. 20/2003 concerning about the national education system, and (6) increase number of teacher and school for SMP/MTs."

"Penelitian ini mengenai Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variabelnya, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua aspek atau dimensi, yaitu komuniaksi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih kategori sedang, artinya bahwa pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan lebih efektif, sehinggadapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri di dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan. Dengan demikian Pengurangan Resiko bencana akan lebih mudah ditanggapi.

---

The research is about Factor Analysis of Communication, Resource, Disposition and Bureaucratic Structure in Implementation of Disaster Management Policies in Education. The research was conducted in district Tasikmalaya dan Cianjur, West Java. The research examines about the analysis of the implementation of disaster management policy in education in depth and detail. Policy implementation model used in analyzing the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of disaster management policy in education is the model proposed by George C. Edward III. The model explains that there are four important variables in achieving the success of implementation, they are: communication, resource, disposition and bureaucratic structure. Since the research questions the meaning of an object in depth and complete and accurate description of each variable, the method used in this study is combination of quantitative and qualitative.The result of the research shows that based on above explanation can be concluded that all the aspects or dimensions, which are communication, resource, disposition and bureaucratic structure are still in medium category, which means the implementations of disaster management in education needs to be improved for more leverage and more effectively, so that it can generate the community?s self-awareness in disaster management in education. Thereby, reducing disaster risk will be addressed more easily."

"Rendahnya pendidikan memberikan dampak hampir 48,1% dari remaja SMP/MTs tidak melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi di Jepara dengan demikian diharapkan pengetahuan kesehatan reproduksi yang di dapat di sekolah formal SMP/MTs mampu memberikan pengetahuan yang baik sebelum siswa tidak melanjutkan sekolah dan mengahadapi pergaulan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendidikan kesehatan reproduksi di SMP/MTs binaan Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Jepara, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure (RAP). Didapatkan hampir semua sekolah belum mempunyai kebijakan yang berkaitan dengan penerapan kesehatan reproduksi, pemberian materi kesehatan reproduksi yang dilakukan oleh guru secara sepintas, fasilitas, materi pengajaran serta informasi tentang kesehatan reproduksi yang sebagian besar diambil dari internet dan dana yang seadanya serta belum adanya pelatihan yang konsisten terhadap petugas Puskesmas, kerjasama dengan puskesmas belum menghapus anggapan tabu yang masih dimiliki sebagian guru maupun siswa. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah SMP/MTs di Jepara. Kesimpulannya Penerapan Pendidikan Kesehatan Reproduksi di Sekolah belum berjalan.

---

The low level of education affects almost 48.1% of junior high school teenagers do not continue higher education in Jepara thus expected knowledge of reproductive health that can in formal school of SMP / MTs able to give good knowledge before students do not continue their school. This study aims to determine the implementation of reproductive health education in SMP / MTs targeted Puskesmas with Adolescent Friendly Health Services in Jepara, using qualitative method with Rapid Assessment Procedure (RAP) approach.

It is found that almost all schools have no policies related to reproductive health practices, the provision of reproductive health materials by teachers only in passing, facilities, teaching materials as well as information on reproductive health, mostly from the internet, modest funds and lack of consistent training to the Puskesmas staff also the cooperation with the puskesmas has not erased the taboo assumption that some teachers still have. This is a challenge for the implementation of reproductive health education in junior high schools in Jepara."

"Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yang akan meneliti ayat-ayat Al-Qur'an yang secara khusus mengandung ketentuan tentang konsep pendidikan anak, lebih khusus lagi AI-Qur'an surat Luqman ( 31) ayat 13 sampai dengan 19. Pendidikan anak merupakan permasalahan yang mendasar dalam kehidupan keluarga; masyarakat dan bangsa. Dalam kehidupan seorang manusia, masa kanak-kanak merupakan masa peletakan dasar kepribadian yang akan menentukan perkembangan keperibadiannya dimasa dewasa sampai menjadi orang tua. Di dalam agama Islam, melalui sumber ajaran utamanya yaitu Al Qur'an, masalah pendidikan anak mendapat perhatian yang serius. Al Qur'an sebagai kitab suci yang lengkap memuat konsep pendidikan anak yang sesuai dengan fitrah hidup manusia. Konsep pendidikan anak tersebut tentunya memberi harapan bahwa anak akan tumbuh secara wajar dan secara pasti menuju terbentuknya kepribadian seorang manusia yang beriman dan bertaqwa. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Al Qur'an khususnya Q.S. Luqman (31) ayat 13 sampai dengan 19 dapat dikemukakan bahwa (I) pentingnya pendidikan tauhid terhadap anak yaitu menanamkan keimanan kepada Allah S.W.T. sebagai Tuhan Yang Maha Esa. (2) Pendidikan Shalat dan lbadah (3) Pendidikan sopan santun dalam keluarga, masyarakat kehidupan sosial) (4) pendidikan kepribadian dan (5) pendidikan pertahanan dan keamanan dalam dakwah Islam. Dengan demikian konsep pendidikan anak menurut Al Qur'an diarahkan pada upaya menolong anak didik agar dapat melaksanakan fungsinya yaitu mengabdi kepada Allah S.W.T. Seluruh potensi yang dimiliki anak didik yaitu potensi intelektual, jiwa dan jasmani harus dibina secara terpadu dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan. Yang tergambar dalam sosok manusia seutuhnya (sempurna) dan keterlihatan manusia secara intens dalam pendidikan anak amat dituntut Iebih khusus kedua orang tuanya yang lebih bertanggung jawab dalam rangka menyiapkan masa depan yang diharapkan bersama."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji kebijakan madrasah diniyah menurut Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013; 2) mengkaji syarat melanjutkan ke SMP/MTs dalam merealisasikan Perda Kota Serang 1/2010; serta 3) mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan madrasah diniyah di Kota Serang. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitiannya adalah Perda Kota Serang 1/2010 dan Perwal Kota Serang 17/2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kebijakan wajib belajar pendidikan diniyah diperuntukkan bagi setiap warga Kota Serang Muslim yang akan menempuh jenjang pendidikan SMP/MTs; 2) Setiap siswa muslim yang telah berusia 6 sampai 12 tahun, dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs, harus dibuktikan dengan kepemilikan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah/Diniyah dalam bentuk syahadah atau sertifikat diniyah; 3) faktor pendukung implementasi Perda Diniyah di Kota Serang yaitu adanya dukungan masyarakat, ilmuwan,akademisi, dan tokoh masyarakat Kota Serang. Faktor penghambatnya yaitu Perda Diniyah belum disosialisasikan secara maksimal, sehingga masyarakat Kota Serang belum mendapat kepastian hukum dengan telah diterbitkannya perda tersebut.Simpulan kajian ini yaitu pelaksanaan Perda Diniyah membutuhkan peninjauan kembali mengenai rumusan tujuan strategis dan pembenahan mutu pendidikan untuk penyesuaian tuntutan sejalan dengan perkembangan budaya bangsa yang semakin kompleks."