Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 188316 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sherlin Adelia Gunawijaya
"ABSTRAK
Abstrak Diaspora Arab di Indonesia membuat suatu peradaban dengan menyebarkan agama Islam melalui kesenian musik gambus yang telah menjadi tradisi orang Arab. Tujuan peradaban ini adalah agar orang-orang Arab di Indonesia bisa dihargai dan memiliki tempat tinggal di Indonesia. Agar bisa diterima oleh orang Indonesia, mereka mempelajari kesenian tradisi Indonesia, sehingga mereka mengolaborasi musik gambus Arab dengan tradisi kesenian Indonesia sehingga beradaptasi dengan tradisi Indonesia dan menghasilkan ciri khas gambus melayu. Tulisan ini membahas bagaimana sejarah orkes musik gambus yang dulu seperti apa. Orkes musik gambus mengalami perkembangan sampai saat ini mereka terus mengikuti perkembangan genre-genre baru agar tetap mempertahankan eksistensinya. Pemain musik gambus memiliki strategi tersendiri untuk bersaing dengan musik modern dan mampu berkolaborasi dengan musik-musik modern. Musik gambus memiliki manfaat yang luar biasa bagi penikmat musik gambus dan pemusiknya. Saat ini orang-orang yang hobi dengan musik gambus terus bertambah. Tulisan ini juga membahas bagaimana perbedaan orkes gambus di Cirebon dan orkes gambus di Jakarta.

ABSTRACT
Abstract Arabic diaspora in Indonesia made a civilization by spreading the religion of Islam through the art of gambus music that has become a tradition of Arabic. The purpose of this civilization is that the Arabs in Indonesia can be appreciated and have a place to live in Indonesia. In order to be accepted by Indonesians, they learn Indonesian traditional arts, so that they collaborated the music of Arabian gambus with Indonesian art traditions so that they adapt to Indonesian tradition and produce Malay gambus characteristic. This paper discusses how the history of the orchestra of a gambus music was what it once was. The orchestra of gambus music has grown to date they continue to follow the development of new genres in order to maintain its existence. The gambus music player has its own strategy to compete with modern music and able to collaborate with modern music. Gambus music has tremendous benefits for music lovers of gambus and musicians. Nowadays people who like the hobby of gambus music continue to grow. This paper also discusses how the difference between the gambus orchestra in Cirebon and the gambus orchestra in Jakarta."
2017
S67857
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Halida Bunga Fisandra
"Diskusi mengenai orkestra di Indonesia tak jauh dari perdebatan dan pencarian jawaban atas legitimasinya sebagai kesenian Indonesia dan identitas nasional. Sejumlah kajian lebih rinci mencoba untuk menemukan genre dan konstruksi karya musik yang sifatnya deterministik. Sehingga, representasi karya musik dapat dibaca sebagai simbol yang memanifestasi nilai-nilai ke-Indonesia-an. Hal ini banyak ditemukan khususnya pada karya-karya yang mengeksplorasi orkestra dengan musik tradisi Indonesia. Kerap disebut sebagai musik hybrid, sinkretisme, apropriasi dan cross-culture, jenis musik ini sekadar diletakkan sebagai objek dan cermin dari realita. Melalui antropologi kontemporer, tesis ini mencoba mencari jalan tengah ontologis dan epistemologis fenomena orkestra di Indonesia yang berbeda dari tradisi lama semiotika Saussurean dan filsafat Kantian. Gugatan atas dualisme subjek-objek dalam kajian ini membuka peluang pada penelusuran relasi yang terjalin antara aktor manusia dan non-manusia secara setara. Menggunakan paradigma teknologi dari Heidegger, musik akan dilihat sebagai rentetan proses yang bukan tanpa cela dan tak sekadar alat mencapai tujuan utopis. Melainkan, sebagai bagian dari jaringan dan asosiasi yang terus menerus bergerak sebagai peristiwa mediasi yang diliputi kemungkinan nilai dan peristiwa dapat terjadi secara indeterminate dan chaos. Melalui pendekatan Bruno Latour, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan musikal juga merupakan kebenaran realita, yang menjadi celah agar orkestra dapat dimaknai bukan sebagai keberhasilan maupun kegagalan. Melainkan, sebagai proses Menjadi dalam rangkaian eksplorasi musikal yang tak akan pernah selesai.

Discussions about orchestras in Indonesia are not far from debates and searching for answers to their legitimacy as Indonesian art and national identity. Recent studies try to find deterministic genres and the construction of musical works. Thus, the representation of orchestral works can be seen as symbols that manifest Indonesian values. It's often found especially in orchestral works that explore orchestras with Indonesian traditional music. Often referred to as hybrid, syncretism, appropriation, and cross-culture, this type of music is placed as an object and a mirror of reality. Through contemporary anthropology, this thesis tries to find a different ontological and epistemological ground for orchestral phenomena in Indonesia, which is different from the old tradition of Saussurean semiotics and the Kantian tradition of philosophy. The critics against subject-object dualism in this study open an opportunity for exploring relations between equal actants, human and non-human. Through the Heideggerian technological paradigm, music will be seen as a series of processes that are not flawless and not just a means to an end to achieve utopian goals. Rather, as part of networks and associations that are constantly moving as mediating events with the possibility of values and events that are indeterminate and chaos. Through Bruno Latour’s perspective, this research shows that musical imperfection is also the truth of reality, which is a chance where the orchestra can be interpreted not as success or failure. Rather, as a Being-in-the-world in a never-ending process of musical explorations."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adhitya Derisa Rasi Makara
"Tesis ini membahas tentang peranan agregator musik dalam struktur industri musik di indonesia dalam konteks agregator musik ini sebagai agen perubahan strukturasi industri musik dalam hal pendistribusian dan promosi konten musik di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi para musisi indie. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 2 faktor utama yang mempengaruhi perubahan industri musik Indonesia. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Dan yang kedua adalah berkembangnya musik Indie (Sidestream). Agregator musik muncul sebagai platfrom bisnis yang fokus mendistribusikan lagu ke toko musik digital di seluruh dunia. Agregator musik berperan sebagai pengganti label rekaman yang kerap kali menjadi sandungan bagi para musisi untuk memasarkan karyanya. Agregator musik melalui toko digital maupun streaming musik dianggap mampu menjawab tantangan era digital dalam hal distribusi dan promosi karya musik. Terlebih, agregator musik dianggap mampu mewadahi karya-karya musisi baru atau musisi indie yang seringkali mengalami kesulitan luar biasa untuk memperkenalkan karya musiknya.

This tesis discusses about the role of Music Aggregator in structur change of music industry in Indonesia in the context that music aggregator is as an agent to change music industry in term of music distribution and promotion content in the growing information and communication technology era for indie musicians. The thesis applies qualitative design with case study design. The study concluded that two main factor which affect of Indonesia music industry change. The first factor is the rapid growth of information and communication technology. The second factor is the rise of Indie Music (Sidestream). Music Aggregator becames a business platform that focuses on distributing songs to digital music stores all around the world. Music Aggregator contributes as subtitutive record label that alwasy hampers all musician to market their creation. Music Aggregator through digital music store or streaming music platform is able to answer the challenges of digital era in the term of music content distribution and promotion. Music aggregator can collect creations of new musicians or indie musicians who often experience extraordinary diffuculty to introduce their creations."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T46318
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naninggolan, Ayu Andira Sanubari
"Industri musik telah mengalami perubahan yang signifikan dari cara tradisional seperti mendistribusikan dan mendengarkan musik dari CD dan radio ke streaming. Tesis ini akan membahas tentang perkembangan streaming musik dan kontribusi kemajuan teknologi dan layanan yang diberikan oleh penyedia streaming musik terhadap perkembangan pesat yang terjadi. Tesis ini juga akan membahas isu-isu terkait pembajakan musik dan bagaimana streaming memberikan efek positif dan negatif terhadap isu tersebut dan juga berbagai perubahan dalam distribusi royalti dari penyedia jasa streaming musik kepada musisi.

Music industry has shifted significantly from traditional way that is distributing and listening to music through CD or radio to streaming. In this assignment, I am going to discuss about the growth of music streaming as well as the contribution of technology advancement and extended service of music streaming providers to the massive growth. This paper will also discuss the issues such as music piracy and how music streaming has both positive and negative contribution on it as well as the various changes in royalty distribution to musician from music streaming providers"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Syahrul Munir
"Tesis ini membahas orkes dangdut gerobak yang seringkali diasosiasikan dengan kalangan kelas bawah dan tindakan pelecehan seksual, erotisme, dan kriminalitas. Konstruksi pemaknaan negatif tersebut dimunculkan melalui narasi yang dibangun oleh media mainstream, yakni film dan media massa. Bermula dari konstruksi pemaknaan terhadap musik dangdut yang dipandang sebagai musik kelas bawah, hingga praktek konser langsung orkes dangdut yang ditampilkan oleh biduan dangdut yang cenderung menonjolkan beberapa anggota tubuhnya. Atributisasi sebagai pengamen juga membuat kelompok ini dilarang eksis di ruang publik. Dengan berbagai argumentasi dan kreativitas, Uca dan kelompok orkes dangdut gerobak Pelangi sedang bernegosiasi dengan aparat pemerintah daerah agar mereka tetap eksis di ruang publik untuk mencari nafkah dengan cara menolak atributisasi sebagai pengamen. Mereka juga membuat karya untuk menegaskan bahwa mereka ingin disebut sebagai musisi dari pada sebagai pengamen. Kontestasi identitas antara personel orkes dangdut gerobak dengan pihak pemerintah juga terjadi di ruang urban Jakarta. Ada praktek kepengaturan yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada kelompok orkes dangdut gerobak, namun praktek kepengaturan tersebut ternyata berjalan secara lentur, penuh dengan proses negosiasi dan tidak represif, Data diperoleh dengan pendekatan etnografi (field study) termasuk in-depth interview di Baladewa, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dari bulan April 2016 sampai dengan Mei 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa narasi yang dikonstruksi oleh media mainstream cenderung berbeda dengan narasi yang dibangun oleh orkes dangdut gerobak yang dalam hal ini diwakili oleh Uca dan personelnya. Orkes dangdut gerobak memunculkan narasi moralitas disaat media mengonstruksinya dengan narasi kriminalitas dan seksualitas. Relasi kuasa antara orkes dangdut gerobak dengan pihak pemerintah juga cenderung lentur, kelompok tersebut dilarang oleh Peraturan Daerah identitasnya dianggap sebagai pengamen, sedangkan pada prakteknya pihak aparat pemerintah masih mempunyai simpati dan empati terhadap kelompok orkes dangdut gerobak.

This thesis discusses the dangdut gerobak orchestra which is often associated with the lower class and acts of sexual harassment, eroticism, and crime. The construction of negative meaning is raised through narratives built by the mainstream media, namely films and mass media. Starting from the construction of meaning for dangdut music which is seen as low-class music, to the practice of live concerts by dangdut orchestras performed by dangdut singers who tend to highlight some of their body parts. Attributing as buskers also makes this group prohibited from existing in public spaces. Using various arguments and creativity, Uca and the Pelangi dangdut orchestra group are negotiating with local government officials so that they can continue to exist in public spaces to earn a living by rejecting the attributes of buskers. They also create works to emphasize that they want to be called musicians rather than buskers. Identity contestation between the personnel of the dangdut gerobak orchestra and the government also occurs in the urban space of Jakarta. There is a regulatory practice carried out by government officials against the dangdut gerobak orchestra group, but this regulatory practice turns out to be flexible, full of negotiation processes and not repressive. The data were obtained using an ethnographic approach (field study) including in-depth interviews in Baladewa, Tanah Tinggi, Central Jakarta from April 2016 until May 2017. The results of this study indicate that the narrative constructed by the mainstream media tends to be different from the narrative constructed by the dangdut gerobak orchestra, which in this case is represented by Uca and its personnel. The dangdut gerobak orchestra creates a narrative of morality when the media constructs it with a narrative of crime and sexuality. The power relationship between the dangdut gerobak orchestra and the government also tends to be flexible, the group is prohibited by regional regulations from being considered a busker, while in practice government officials still have sympathy and empathy for the dangdut gerobak orchestra group."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Raihan
"Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo menanda tangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Dikarenakan beberapa peraturan yang dinilai bermasalah, berselang 5 bulan kemudian, Aliansi Musisi dan Pencipta Lagu Indonesia atau AMPLI resmi berdiri dan secara tegas menolak PP No. 56 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam guna meraih data primer, dan mengurasi data sekunder melalui peraturan, situs daring dan media sosial. Penelitian ini mengidentigikasi AMPLI sebagai kelompok kepentingan menggunakan konsep dari Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), pembentukan kelompok politik dengan Disturbance Theory oleh Truman (1951), dan strategi kelompok kepentingan menggunakan konsep lobbying dari Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spanier (1983). Temuan dari penelitian sejauh ini mengidentifikasi bahwa AMPLI sebagai kelompok kepentingan telah melakukan strategi direct & indirect lobbying. Indirect lobbying sendiri terbagi menjadi 4 (empat) kategori: grassroots lobbying, constituent pressures, political campaign, dan citizen participations, di mana AMPLI menjalankan keempat indirect lobbying tersebut sebagai strateginya. Akan tetapi direct lobbying yang dilakukan oleh AMPLI kurang optimal karena tidak memiliki kontak langsung dengan legislator terkait. Kemenkumham beserta DJKI kemudian merevisi dan menerbitkan Permenkumham No. 9 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2022 yang baru dan telah memenuhi tuntutan AMPLI meski secara parsial, karena AMPLI bukan satu-satunya faktor penyebab Permenkumham No. 20 Tahun 2021 direvisi.

In 2021, President Joko Widodo signed Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Due to several regulations that were considered problematic, five months later, the Alliance of Indonesian Musicians and Songwriters or AMPLI was officially established and firmly rejected PP No. 56 of 2021. This research uses a qualitative method with in-depth interview techniques to collect primary data, and curate secondary data through regulations, online sites and social media. This study identifies AMPLI as an interest group using the concept of Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), formation of political groups with Disturbance Theory by Truman (1951), and interest group strategy using the concept of lobbying from Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spaniers (1983). The findings from the research so far identify that AMPLI as an interest group has carried out a direct & indirect lobbying strategy. Indirect lobbying itself is divided into 4 (four) categories: grassroots lobbying, constituent pressure, political campaigns, and citizen participation, where AMPLI implements these four indirect lobbies as its strategy. However, direct lobbying by AMPLI was not optimal because AMPLI did not have direct contact with the relevant legislators. Kemenkumham and DJKI then revised and published Permenkumham No. 9 of 2022 as the new Implementing Regulation of PP No. 56 of 2022 and has fulfilled AMPLI's demands even if partially, because AMPLI is not the only factor causing Permenkumham No. 20 of 2021 revised."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irawan Prayoga
"Tesis ini membahas tenlang studi strukturasi lerhadap musik indie di Jakarta. Secara khusus, penelitian ini melihat struktur dominasi induslri musik major label dan bagaimana produksi/rcproduksi sistem nilai pada musik indie tersebut_ Pcnclilian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivis kritis. Dengan menggunakan pendekatan sosiokulluml, penelitian ini memakai teori strukturasi Anthony Giddens. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem nilai yang dibangun oleh musik indie merupakan suatu relasi oposisi terhadap sistem nilai musik major label. Sistem nilai pamungkas milik musik indie yang tidak dapat disentuh oleh kapitalis adalah free culture."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
T33844
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hizrian Setiawan
"[ABSTRAK
Musik di negara Lebanon berkembang seiring perkembangan zaman. Sebelum dijajah oleh bangsa Perancis, Lebanon bergenre musik tradisional timur-tengah seperti musik di bangsa-bangsa timur tengah pada umumnya. Setelah dijajah oleh bangsa Perancis, terjadi modernisasi pada genre musik di Lebanon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka.ABSTRACT Music in Lebanon is developing over the times. Before it was colonized by the French, Lebanese traditional music genre east-central like music in middle eastern nations in general. Once colonized by the French, there was a modernization on the genre of music in Lebanon. The method used in this study is a literature method.;Music in Lebanon is developing over the times. Before it was colonized by the French, Lebanese traditional music genre east-central like music in middle eastern nations in general. Once colonized by the French, there was a modernization on the genre of music in Lebanon. The method used in this study is a literature method., Music in Lebanon is developing over the times. Before it was colonized by the French, Lebanese traditional music genre east-central like music in middle eastern nations in general. Once colonized by the French, there was a modernization on the genre of music in Lebanon. The method used in this study is a literature method.]"
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2015
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Rahman
"ABSTRAK
Dalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart city
menjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satu
dari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannya
momentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urban
sprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir,
dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesis
ini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smart
city di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakni
teori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatan
stakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma post
positivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masih
terdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah,
ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitas
SDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasi
play store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belum
adanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkut
smart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik,
kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapan
anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkungan
hidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalam
program smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalam
implementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajian
kebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprint
smart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatan
pelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS,
pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city,
peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatan
pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city,
rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yang
lebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangi
ketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

ABSTRACT
In the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart city
has become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of the
smart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it a
momentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide better
services to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urban
facilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are the
problems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation of
strategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South Tangerang
City. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart city
development strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvement
patterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigm
with descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy in
smart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings such
as: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan and
blueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field,
discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app store
applications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbased
command center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectiveness
of collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimal
community empowerment, economic instability, low absorption of infrastructure
development and management budgets, and lack quality living environment. On the other
hand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programs
tended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation of
strategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city must
be carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be made
immediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuity
of training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Store
applications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart city
law products, increasing collaboration, socialization and integrating public services,
increasing community and economic empowerment, improving infrastructure and
environmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, research
recommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professional
and transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence on
providing technology to the private sector"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
F.X. Kevin Lineria
"Penelitian ini berfokus untuk melihat konsep community relations sebagai salah satu bentuk implementasi dari CSR yang juga merupakan salah satu jenis hubungan yang dilaksanakan oleh praktisi public relations suatu perusahaan. Peneliti mengambil sebuah contoh kasus unik dari sebuah perusahaan yang berfokus pada pelestarian kesenian tradisional musik angklung, PT Saung Angklung Udjo (SAU) di Kota Bandung, Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah menggali bagaimana konsep community relations digunakan oleh PT SAU sebagai strategi utama perusahaan dalam membentuk reputasi yang positif di mata stakeholder terkait. Melalui pendekatan kualitatif dan strategi studi kasus, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci yang telah dipilih, observasi, dan data sekunder digunakan sebagai metode pengumpulan data pada penelitian ini, Penelitian ini menggunakan metode analisis data tematik. Hasilnya adalah community relations telah diinternalisasikan menjadi nilai kunci yang dianut oleh perusahaan dan menjadi dasar dalam setiap perkembangan bisnis PT SAU kedepannya. Nilai dasar tersebut kemudian diturunkan menjadi strategi utama yang diterapkan ke dalam setiap bidang bisnis PT SAU. Community relations terbukti dapat digunakan sebagai strategi utama dalam membentuk reputasi perusahaan PT SAU secara positif di seluruh mata stakeholdernya. Hasil temuan yang menarik juga bahwa community relations memberikan efek lanjutan selain reputasi positif, yaitu berupa keberlanjutan perusahaan PT SAU yang telah bertahan selama 48 tahun sejak 1966. Akan tetapi hal ini tidak dibahas secara mendalam dan menjadi rekomendasi akademis untuk peneltian lanjutan.

This research is focusing on the concept of community relations which seen as one form of implementation of CSR and also one kind of relationship that is carried out by corporate public relations practitioners. In this study, the researcher took on a fairly unique case of a corporate that focuses on the preservation of angklung as traditional music of Indonesia, PT Saung Angklung Udjo (SAU) which located in Bandung, West Java, Indonesia. The purpose of this study is to explore and explain how PT Saung Anklung Udjo uses community relations as the main strategy to shape a positive corporate reputation in the eyes of their stakeholders. The approach used in this study is qualitative approach. First, the research conducted in-depth interview with key informants who have been chosen on the basis that they were directly or indirectly involved in PT. SAU’s decision to use community relations as their main strategy. Secondly, the researcher conducted observation in PT. SAU for a determined period of time. Thirdly, the researcher also collected secondary data to back up his findings. Using a thematic data analysis method, the study finds that community relations is internalized as a core corporate value in PT SAU and adopted as the basis for every single business development.The study also finds that community relations is indeed used as PT SAU’s main strategy to shape a positive corporate reputation in the eyes of its stakeholders. In addition to that, the study also finds that community relations has not only resulted in a positive corporate reputation, but also corporate sustainability of PT SAU – which is evidenced by the length of PT SAU’s existence for 48 years since 1966. However, PT SAU’s corporate sustainability will not be discussed in depth in this study, but instead will only be put forth as a future research recommendation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S54885
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>