Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHingga saat ini, realisasi penerimaan perpajakan masih belum mencapai target. Hal ini sering dikaitkan dengan penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. DJP yang bertugas untuk memenuhi penerimaan pajak seringkali bersengketa dengan Wajib Pajak mengenai Kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Salah satu jenis pajak yang disengketakan adalah mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Skripsi ini menganalisis sengketa PPN antara Wajib Pajak dengan DJP yang diselesaikan di Pengadilan Pajak. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui 10 putusan banding tahun 2012-2016. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat dua pokok sengketa PPN yaitu mengenai Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Masukan yang disebabkan oleh perbedaan interpretasi peraturan, perbedaan penafsiran data, dan perbedaan kepentingan. Selain itu, Pengadilan Pajak menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti berupa dokumen, peraturan, pengakuan para pihak, dan keyakinan Hakim.

---

ABSTRACTUntil now, the realization of tax revenue in Indonesia still has not reached the target. However, this issue is often associated with tax avoidance and tax evasion by the Tax Payer. The Directorate General of Tax DGT who has the responsibility to meet the target of tax revenue is often disputed with the Tax Payer regarding the Tax Payer Compliance. One of the disputed types of taxes is on Value Added Tax.This study analyzes 10 ten appeals of Value Added Tax case from 2012 2016 in Indonesia using qualitative descriptive approach. After analyzing these cases, the result shows that there are two main principal of VAT disputes concerning Tax Base and Input Tax due to differences in regulatory interpretations, differences in interpretation of data, and different interests. In addition, the Tax Court resolves disputes based on evidence in the form of documents, regulations, confessions of the parties, and the judge 39 s conviction."

"Salah satu strategi manajemen perpajakan yang umumnya dilakukan antar intra grup perusahaan multinasional adalah transfer pricing, tetapi seringkali memiliki konotasi negatif karena erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Perkembangan teknologi dan industri berbasis know-how juga mendorong peningkatan transaksi yang berupa intangible asset dan jasa. Kedua jenis transaksi tersebut seringkali menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan koreksi atas pelaporan pajak perusahaan dan mendorong Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan kemudian permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Penulisan karya ilmiah ini menganalisis kasus banding transfer pricing atas intangible property dan jasa intra grup untuk menemukan faktor penyebab sengketa dan kemudian mendeskripsikan kajian yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus sengketa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis 7 (tujuh) kasus banding tahun 2005-2012. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab sengketa, yaitu perbedaan data, perbedaan interpretasi data, dan perbedaan interpretasi hukum. Selain itu, ditemukan pula bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa, yaitu kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung, keterangan dari tiap pihak, dan pengetahuan Hakim.

---

One of the strategies commonly practiced by MNC groups internally is transfer pricing, which primary purpose is to enhance the efficiency of business process. However, this method often causes negative impression since it is closely related to tax avoidance issue. The rapid growth of technology and know-how based industry also boost transactions involving intangible assets and services. Disputes between Tax Payer and Directorate General of Tax (DGT) may arise when determining the nature of those transactions. Corrections made by DGT may lead to objection by Tax Payer and will be proceeded to Tax Court if remains unsatisfied with the result.

This study examines 7 (seven) appeals of transfer pricing case from 2005-2012 related to intangible property and intra-group service to find the factors causing the dispute and describe considerations taken by Judges to make the decision by using qualitative-descriptive approach.

The result shows that using different data and having different interpretation on data and law may have caused the disputes. Apart from that, there are several aspects that may affect Judges consideration, such as the completeness and quality of proof documents, arguments from each party, and Judges knowledge."

"Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Laporan magang ini membahas kronologi proses sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang dihadapi oleh PT PCY Cementation Indonesia dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan terkait juga membahas kewajiban perpajakan dari PT PCY Cementation Indonesia terkait koreksi fiskal yang menjadi pokok sengketa. Terdapat 3 poin koreksi fiskal yang ditemukan Direktorat Jenderal Pajak DJP setelah proses pemeriksaan. Koreksi Fiskal pertama terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Menurut DJP pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena terdapat perbedaan persepsi antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia dalam kategorisasi Bentuk Usaha Tetap dari lawan transaksinya yaitu PCY Hongkong. Koreksi kedua terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa dalam negeri yang faktur pajak nya dianggap tidak lengkap sehingga tidak dapat di kreditkan. Sedangkan koreksi fiskal ketiga terkait pajak masukan yang transaksi nya dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, tidak menjadi sengketa karena PT PCY Cementation Indonesia menyetujui koreksi nya. Sehingga tersisa 2 poin koreksi fiskal yang menjadi sengketa antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia.

---

This internship report discusses the chronology of the Value Added Tax dispute process faced by PT PCY Cementation Indonesia and its compliance with the relevant tax regulation and also discusses the tax obligations of PT PCY Cementation Indonesia regarding the fiscal correction which is the subject of the dispute. There are 3 fiscal correction points found by the Directorate General of Taxation DGT after the inspection process. The first fiscal correction is related to the tax on the acquisition of taxable services from outside the customs area. According to the DGT the input tax can rsquo;t be credited as there is a difference of perception between DGT and PT PCY Cementation Indonesia in the categorization of Permanent Establishment of its transaction counterpart, PCY Hongkong. The second correction related to the input tax on the acquisition of domestic service transactions whose tax invoice is considered incomplete so it can rsquo;t be credited. While the third fiscal correction related to input taxes whose transactions are deemed not to be related to business activities, is not a dispute as PT PCY Cementation Indonesia approves its corrections. While the remaining 2 points of fiscal correction remains a dispute between DGT and PT PCY Cementation Indonesia."

"Laporan magang ini membahas mengenai kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT SASA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukannya atas perolehan Barang Kena Pajak BKP dan Jasa Kena Pajak JKP yang terdiri dari barang modal dan non-barang modal. Pokok permasalahan sengketa karena pihak Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada perusahaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Masa yang lebih bayar di tahun 2011. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus menyatakan bahwa Pajak Masukan atas perolehan yang dilakukan PT SASA pada tahun 2011 tidak dapat dikreditkan sehingga pihak Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar SKPKB . PT SASA pun mencoba untuk melakukan upaya hukum untuk mempertahankan argumennya hingga ke pengadilan pajak. Laporan magang ini menjelaskan analisis penulis terhadap hasil putusan persidangan yang akan diterbitkan Pengadilan Pajak di masa mendatang.

---

This internship report discusses about tax dispute case in PT SASA regarding its Value Added Tax VAT -in of acquiring taxable goods and services of capital goods and non capital goods which can not be credited. The point of dispute is assessor Director General of Tax DGT doing tax audit for PT SASA based on Tax Return that stated PT SASA has overpayment of VAT in 2011. The tax audit resulting VAT-in of PT SASA can not be credited in 2011 and DGT issued Tax Underpayment Assessment Letter. PT SASA tries to defend its argument and right and take the case to the tax court. This internship report explains the writer rsquo;s analysis of tax court decision that will be issued by the tax court in the future."

"Laporan magang ini menganalisis kasus sengketa pajak PT ADZA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer. Sengketa pajak tersebut berawal dari hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer pada tahun 2015 tidak dapat dikreditkan sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sengketa pajak yang sudah dalam proses banding di Pengadilan Pajak tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman atas substansi transaksi Price Deduction for Consumer. Posisi PT ADZA dalam kasus ini lemah karena Faktur Pajak Masukan yang diterima dari lawan transaksi berasal dari transaksi yang seharusnya tidak terutang PPN. Berdasarkan analisis atas substansi transaksi dan kelengkapan Faktur Pajak Masukan, kasus sengketa pajak tersebut kemungkinan akan dimenangkan oleh DJP.

---

This internship report analyzes PT ADZA's tax dispute case related to the crediting of Input Tax on Price Deduction for Consumers. The tax dispute began with the results of an examination which stated that the Input Tax on Price Deduction for Consumers in 2015 could not be credited so that the Directorate General of Taxes (DGT) issued an Underpaid Tax Assessment Letter. The tax dispute, which is already in the process of being appealed to the Tax Court, occurred due to differences in interpretation and understanding of the substance of the Price Deduction for Consumer transaction. PT ADZA's position in this case is weak because the Input Tax Invoice received from the counterparty comes from a transaction that should not be subject to VAT. Based on the analysis of the substance of the transaction and the completeness of the Input Tax Invoice, the tax dispute case is likely to be won by the DGT."

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempakan salah satu jenis pajak yang mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara dan restitusi PPN merupakan salah satu kebijakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun mekanisme restitusi yang berlaku rentan terhadap kemungkinan dilakukannya manipulasi pajak, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pemeriksaan resitusi PPN yang dilakukan terhadap penerimaan PPN.Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya deml menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serra untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerimaan sebagai salah satu elemen dari yurisdiksi fiskal suatu negara_ bahwa negara mempunyal kewenangan hukum (legal power) untuk meminta orang-orang yang berada di bawah yurisdiksi kedaulatannya menyumbangkan sebagian sumber dayanya (penghasilan/harta) demi menutup pengeluaran pemerintah.Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan metode korelasional sebagai metode riset yang digunakan. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (pemeriksaan) dan variabel terikat (penerimaan PPN). Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antar variabel dalam penelitian adalah dengan : regresi linear sederhana, koefisien korelasi serta melakukan uji hipotesis dengan uji-t.Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei terhadap 30 responden (eksportir) yang terdafcar di KPP Cimahi, dengan meyebarkan kuesioner serta melakukan penelusuran dokumen yang ada di KPP Cimahi.Hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis data dapat disimpulkan m bahwa terdapat hubungan positif antara pemeriksaan restitusi PPN yang dilakukan terhadap penerimaan PPN.Berdasarkan penelitian ini maka dapat direkomendasikan bahwa pemeriksaan restitusi PPN yang dilakukan sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan wajib pajak hendaknya dapat lebih dioptimalkan, sehingga peningkatan penerimaan PPN diharapkan dapat terpenuhi.

---

Value added Tax (VAT) is one of the tax which has big contribution to national income and VAT restitution is one of the policy generated from Directorat General of Tax. However the mechanism of current restitution was susceptible to the possibility of the implementation of the manipulation of the tax, This research had a purpose to see how the influence of the VAT restitution inspection that was carried out towards VAT acceptance.

The tax inspection was a series of activity to find, gather and organize the data and other information in order to test the obedience of the fulfillment of the taxation obligation as well as for the other aim in order to implement the tax regulation. Tax revenue as one of the elements of a country?s fiscal jurisdiction has a legal power to ask people under the jurisdiction to contribute some ofthe resources (income/assets) in order to cover government expenditure.

The research method used in this research quantitative method, and the corellational method. The variables in this research consisted of independent variable (tax audit) and the dependent variable (VAT income). The analysis method of the data that was used to test relations causal between the variable in the research was with : simple regression linear formula, the correlation coeflicient as well as did the hypothetical test with t-test.

This research took place in Cimahi Tax Office. The method used in this research was by surveying 30 respondents (exporteer) listed in Cimahi Tax Oflice, by spreading the questionaire as well as doing available documents investigations in Cimahi Tax Office.

From this research by doing the analysis method, we can conclude that there is positive relation between the VAT restitution inspection that was carried out towards the VAT income.

Based on this research, it is recommended that VAT restitution inspection that was carried out as part of the company?s obligation could be maximized, so the VAT income can be fulfilled."

"Kegiatan retur tidak mungkin dihindari dalam proses bisnis perusahaan, termasuk pula yang dilakukan PT X. Sebagai salah satu perusahaan yang dikenakan koreksi pajak oleh DJP dalam hal pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha PT X pada Tahun Pajak 2015 dan 2017. Penelitian ini menganalisis koreksi pajak pertambahan nilai PT X terkait koreksi fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali ke luar Daerah Pabean yang berujung pada sengketa untuk Tahun Pajak 2015 serta menganalisis apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT X dengan DJP terkait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan frasa “kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” pada Pasal 9 Ayat 8 huruf b Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atas koreksi yang dikenakan dengan tahun pajak berbeda kasus pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan retur kembali serta koreksi yang dikenakan kepada PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

Returns are unavoidable in the company's business processes, including those carried out by PT X. As one of the companies subject to tax correction by DGT in terms of crediting Input Tax on the acquisition of returned Imported Taxable Goods that have no relationship with PT X's business activities in the 2015 and 2017 Fiscal Years. This research discusses the analysis of PT X's value added tax correction related to the tax authority correction for crediting the Input Tax on the acquisition of the Imported Taxable Goods returned outside the Customs Area which resulted in a dispute for the 2015 Fiscal Year and analyzes with Ease of Administration principle in deliberation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The dispute was caused by differences in arguments between PT X and the DGT regarding the interpretation of regulations relating to the phrase “production, distribution, marketing and management activities” in Article 9 Paragraph 8 letter b of the VAT Law and Sales Tax on Luxury Goods. The result of this research concludes that there are differences in the treatment of corrections imposed by different tax years in the case of crediting the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods for returns and corrections imposed on PT X that do not fulfill the Ease of Administration principle."

"PTPN V sebagai perusahaan yang menghasilkan minyak kelapa sawit memiliki beberapa proses produksi, antara lain memproduksi hasil perkebunan (tandan buah segar) dan proses pabrikasi. Bagi PTPN V keduanya merupakan satu proses yang terintegrasi, sedangkan Direktorat Jendral Pajak menganggap kedua hal tersebut adalah proses yang berbeda karena menurut Direktorat Jendral Pajak tandan buah segar adalah non barang kena pajak sehingga pajak masukan yang diperoleh tidak dapat dapat diperhitungkan terhadap pajak keluaran dari minyak kelapa sawit. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan sengketa yang diajukan ke pengadilan pajak, dan berdasarkan kajian yang mendetail dari peraturan yang terkait, didapati bahwa kasus ini merupakan satu proses sehingga pajak masukan atas tandan buah segar dapat dikreditkan.

---

PTPN V as a company that produces palm oil has some production processes, such as producing crops (fresh fruit bunches) and the manufacturing process. For PTPN V are both single integrated process, while the Tax Auditor considers both of these is a different process because, according to the tax auditor of fresh fruit bunches are non taxable goods thus acquired input tax can not be counted against the output tax of palm oil. This different interpretations has led to the dispute submitted to the tax court, and based on a detailed study of the relevant regulations, it was found that this case is a process that input tax on fresh fruit bunches can be credited."

"Dalam melakukan pemungutan pajak, suatu negara hendaknya harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam pemungutan pajak. Hal tersebut harus diterapkan kepada setiap wajib pajak, termasuk kepada para perusahaan pertambangan. Dalam faktanya, banyak terjadi sengketa perpajakan antara pemungut pajak dengan para perusahaan pertambangan, contohnya adalah sengketa antara PT Freeport Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai PT Freeport Indonesia pada saat menggunakan mekanisme kontrak dan mekanisme perizinan. Serta dibahas pula mengenai analisis putusan tersebut ditinjau dari keberlakuan Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, penerapan asas equality, dan penerapan asas certainty. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018 tidak mempertimbangkan mengenai keberlakuan dari Kontrak Karya II pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, serta tidak melaksanakan pemenuhan dari asas-asas pemenuhan pajak yaitu asas equality dan asas certainty.

---

In carrying out tax collection, a country should be based on statutory regulations and principles in tax collection. This must be applied to every taxpayer, including mining companies. In fact, there are many tax disputes between tax collectors and mining companies, for example the dispute between PT Freeport Indonesia and the Directorate General of Taxes in the Tax Court Decision Number PUT-114507.16/2014/PP/M.IIIB 2018. This research discusses how the imposition of Value Added Tax of PT Freeport Indonesia when using the contract mechanism and the licensing mechanism. The analysis of the decision was also discussed in terms of the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, application of the principle of equality, and application of the principle of certainty. The results of this study state that the Tax Court Decision Number PUT- 114507.16/2014/PP/M.IIIB of 2018 does not consider the validity of the Contract of Work II after the enactment of Law Number 42 of 2009, and does not fulfill the principles of tax compliance. namely the principle of equality and the principle of certainty."