Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan oleh McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dilihat dari prosedur identifikasi, identifikasi sudah bersifat otomatis, terdapat prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi diri sendiri, dan kewajiban wajib retribusi diketahui secara jelas. Dilihat dari prosedur penetapan, penetapan bersifat otomatis, penilai atau yang menetapkan tidak atau setidaknya sedikit melakukan diskresi, dan penetapan dapat dikonfirmasikan dengan sumber lain. Dilihat dari prosedur pemungutan, pembayaran dilakukan secara otomatis, pembayaran dapat dipaksakan, kelalaian diketahui dengan jelas, bukti penerimaan jelas untuk dicermati oleh pemerintah daerah, dan pembayaran mudah.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place . The purpose of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place based on administration of local taxes and charges theory by McMaster. The research rsquo s approach used in this study is the quantitative approach with field reasearch and literature research as data collection rsquo s methods, qualitative as a data analysis. The result of this study concludes that administration of roadworthiness test fees collection in Ujung Menteng roadworthiness test place in terms of identification procedures, identification is automatic, there is an inducement to people to identify themselves, and liability is obvious. In assessment procedures, assessment is automatic, the assessor has a little or no discretion, and the assessment can be checked against other information. In collection procedures, payment is automatic, payment can be induced, default is obvious, actual receipt are clear to the controllers in central office, and payment are easy."

"ABSTRAKPajanan particulate matter 2.5 kepada manusia dapat menyebabkan terjadinya inflamasi akut dan kronik hingga menimbulkan terjadinya perubahan sel yang abnormal. Inflamasi terjadi akibat adanya respon tubuh terhadap dengan melepaskan Tumor Necrosis Factor ? Alpha sebagai protein stimulus inflamasi di dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dengan kadar di Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Ujung Menteng dan Pulogadung, penelitian ini juga menganalisis status merokok, kategori obesitas, dan umur pada pekerja, dengan menggunakan Uji ? T independen (T ? test). Sampel penelitian sejumlah 42 pekerja di PKB Ujung Menteng dan Pulogadung sebagai kelompok terpajan dan 27 pekerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) sebagai kelompok kontrol. Analisis nilai kadar dalam darah dilakukan di laboratorium dengan teknik quantitative sandwich enzyme immune assay / ELISA dengan Human / TNFSF1A HS (R&D Systems). Jenis penelitian ini menggunakan metode analitik kuantitatif dengan membandingkan nilai kadar pada variabel kelompok terpajan dengan kelompok kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajanan berhubungan dengan nilai kadar dalam darah karakteristik pekerja yang merokok dan obesitas tidak berhubungan nilai kadar dalam darah Selain itu, hubungan umur dengan nilai kadar berhubungan sangat lemah Pajanan pada pekerja secara kronis menimbulkan inflamasi kronik dengan menghasilkan dalam darah melalui proses oxidative stress di dalam tubuh hingga menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler di dalam tubuh.

---

ABSTRAKThe exposure of particulate matter 2.5 (PM25) to human can provoke the occurrence of acute and chronic inflammatory that can potentially lead to abnormal cell change. Inflammation occurs due to body response to PM25 by discharging Tumor Necrosis Factor ? Alpha ) as protein inflammatory stimulus inside the body. This research aims to analyze the correlation between PM2.5 exposure concentration with level at Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) center Ujung Menteng and Pulogadung, also to analyze smoking status, obese category, and age of workers, by using independent T ? Test. Research samples of 42 workers at PKB Ujung Menteng and Pulogadung as exposed group and 27 workers of Faculty of Public Health Universitas Indonesia (FKM UI) as control group. Analysis of level in the blood is conducted at laboratory with quantitative sandwich enzyme immune assay / ELISA technique with Human / TNFSF1A HS (R&D Systems). This research is performed with quantitative analytical method by comparing level score on exposed group variable and control group variable. The research result showed that exposure correlated with level score in the blood characteristics on workers who smoke and obese are not correlated with level score in the blood. Other than that, the correlation between workers? age and level score is proven weak exposure on workers chronically inflicts chronic inflammatory by producing in the blood through oxidative stress process in the body causing disruption of respiratory and cardiovascular system in the body."

"Diesel Particulate Matter DPM adalah zat yang dianggap menjadi salah satu faktor risiko dari perkembangan penyakit degeneratif seperti kanker IARC, 2012, kardiovaskular, dan penurunan fungsi paru melalui mekanisme stress oksidatif. Stress oksidatif dianggap sebagai mekanisme perantara dari pajanan partikulat menuju dampak kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan konsentrasi biomarker stress oksidatif yaitu malondialdehyde MDA dan penurunan fungsi paru dengan pajanan DPM 2.5 pada kelompok terpajan penguji mekanis di UP PKB dan kelompok pembanding. Pengukuran DPM 2.5 dilakukan menggunakan sioutas cascade impactordan filter berjenis quartz. Analisis MDA dilakukan dengan metode Wills 1996 melalui sampel urin responden, sedangkan penurunan fungsi paru dideteksi melalui tes spirometri. Hasil menunjukkan pajanan DPM 2.5 secara signifikan berhubungan dengan peningkatan konsentrasi MDA dan penurunan fungsi paru-paru, dengan derajat keeratan sedang hingga kuat r= 0,438; r=-0,629.

---

Diesel Particulate Matter DPM 2.5 m is considered to be one of the risk factors for degenerative diseases such as cancer IARC, 2012 , cardiovascular, and declined lung function through oxidative stress mechanism. Oxidative stress is considered as an intermediary mechanism from particulate exposure to health effects.

This study was conducted to see the correlation of oxidative stress biomarker which is malondialdehyde MDA and decline of lung function with DPM 2.5 exposure in exposed group and non exposed group. Sampling DPM 2.5 was performed using sioutas cascade impactor and quartz type filter.

MDA analysis was done by Wills 1996 method through respondent 39s urine sample, whereas pulmonary function decline was detected through spirometry test. The results show that DPM 2.5 exposure was significantly associated with elevated MDA concentrations and declined lung function, with moderate to stronger degree r 0.438 r 0.629."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini sudah menjadi benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Keadaan yang sudah berlangsung lama bahkan terus bertambah parah itu sepertinya tidak pernah diupayakan untuk diperbaiki. Korelasi antara jalan raya, kemacetan dengan kendaraan bermotor sangat kuat sekali. Pertambahan jaringan jalan ibarat deret hitung, sedangkan pertambahan kendaraan bermotor ibarat deret ukur, akibatnya semakin lama beban kota Jakarta semakin berat saja untuk bisa mengakomodasikan pertambahan kendaraan bermotor. Sementara pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor beroda empat tiap tahun meningkat pesat, tingginya arus urbanisasi, pesatnya perkembangan ekonomi di Jakarta, merupakan konsekuensi langsung yang mengakibatkan kemacetan-kemacetan dan bertambahnya kecelakaan di jalan raya. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKJ Jakarta, memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai kepemilikan mobil pribadi lebih dari satu dengan dikenakan "Tarif Progresif PKB" dengan maksud selain untuk penerimaan juga mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan jalan raya dan faktor keadilan. Namun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak seiring dengan paradigma perpajakan dan tidak sepaham dengan tiga unsur pokok sistem perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya cukup lemah dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan perpajakan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau lebih baik dicabut sehingga untuk meningkatkan kinerja dari Samsat yang menangani PKB dan BBN-KB (baik dilihat dari sisi potensi dan penerimaannya) perlu adanya kebijaksanaan perpajakan yang merupakan reformasi sehingga lebih adil, jelas, sederhana dan ekonomis. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Provinsi DKI Jakarta, melalui studi kasus yang dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan masih belum dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan masih banyak penyelenggaraannya dilapangan yang diwarnai dengan penyimpangan, seperti penyetoran retribusi yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan adanya pungutan liar di Taman Pemakaman Umum (TPU). Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa menyebabkan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan menjadi tidak optimal.

---

This thesis discuss about the implementation of funeral service charges collection in The Province of DKI Jakarta, through a case study that carried out in the city administration of south jakarta. The purpose of this thesis is to analyze the collection implementation of funeral services charges in city administration of south jakarta as well as any inhibiting factors that encountered the implementation of funeral service charges collection at the field This research is using a qualitative approach with descriptive type of research. The results obtained that the implementation of funeral services charges collection in south jakarta still not implemented according to the Jakarta Provincial Regulation No. 3 in year 2012 and its implementation in the field are still tinged with irregularities, such as the payment of retribution which not in accordance with the time that appointed and the presence of illegal charges collection at goverment cemetery. In addition, there are several inhibiting factors that could cause the collection of funeral service charges in south jakarta became not optimal."

"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

---

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.

The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place."

"Pelaksanaan administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di propinsi DKI Jakarta dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Perlakuan khusus ini, dikarenakan adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sehingga peraturan pemerintah DKI Jakarta nomor 6 tahun 1998 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak dapat dilaksanakan di propinsi DKI Jakarta.Meskuipun potensi pajak bahan bakar kendaraan di propinsi DKI Jakarta cukup besar, namun penerimaan yang dicairkan oleh pemerintah pusat mengalami keterlambatan dari tahun ke tahun anggaran terjadi tunggakan. Kondisi realisasi penerimaan seperti ini mengganggu dalam penyusunan cash budget atau cash flow anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi DKI Jakarta. Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan pelaksanaan administrasi pemungutannya, mengkaji dan menganalis penyelenggaraan pemungutannya dilihat dari aspek administrasi perpajakan dan prinsip-prinsip perpajakan secara universal, serta mencari sebab dan mengetahui alternatif pemecahan masalah atas keterlambatan realisasi penerimaannya.Penulisan tesis ini bersifat deskriptif analisis dengan studi kasus yang pendekatannya kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (in depth interview) dan observasi partisi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa untuk keberhasilan pemungutan pajak bahan bakar bermotor, maka administrasi pemungutannya harus dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dan bertanggung jawab, yaitu propinsi DKI Jakarta c/q dinas pendapatan daerah. Prosedur dan mekanisme pemungutan yang dilaksanakan oleh Pertamina sudah baik karena sesuai dengan prinsip convenience of payment and economy in collection. Keterlambatan realisasi penerimaan yang dialami oleh propinsi DKI Jakarta disebabkan pada data aktual hasil penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dan hasil pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dijadikan dasar dalam penghitungan pembagian oleh departemen keuangan c/q direktorat jenderal lembaga keuangan."

"Pajanan PM2.5 baik dalam jangka panjang maupun pendek telah diketahui dapat menyebabkan kematian dan efek kesehatan terutama pada jantung dan pembuluh serta paru-paru. Atas dasar tersebut, peneliti melakukan penelitian di Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor unit Pulo Gadung, untuk mengetahui pajanan PM2.5 yang diterima oleh pekerja yang berasal dari emisi dari gas buang kendaraan bermotor yang merupakan salah satu kontributor terbesar kadar PM di daerah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pajanan PM pada 10 petugas penguji dan 4 petugas administrasi sebagai sampel. Pengambilan sampel PM2.5 mengacu pada metode IP-10A dari EPA yang telah diperbarui oleh SKC. Rata-rata konsentrasi pajanan personal PM2.5 selama pekerja pada periode penelitian yang diterima oleh petugas penguji mekanik adalah sebesar 149.01 µm/m3 dan 103.28 µm/m3 pada petugas administrasi. Setelah konversikan dan dibandingkan dengan AQG WHO, pajanan PM2.5 yang diterima oleh petugas penguji maupun petugas administrasi melebihi nilai ambang yang disarankan (25 µm/m3 ).

---

Exposure to PM2.5 in both the short and long term has been known to cause deaths and health effects, especially on the heart, blood vessels, and lungs. On this basis, researcher conducted a study in the Motor Vehicle Testing Centre at Pulogadung unit, to determine the concentration of PM2.5 received by workers coming from the exhaust gas emissions from motor vehicles is one of the largest contributors to the levels of PM in urban areas. This study uses personal PM exposure of 10 emission test officers and four administrators as a sample. Sampling PM2.5 refers to methods of IP-10A from the EPA that has been updated by SKC. The average personal exposure concentrations of PM2.5 in the study period received by the clerk of mechanical testing amounted to 149.01 μm / m3 and 103.28 μm/m3 on administrative officer. Once converted and compared with WHO AQG, PM2.5 exposure received by testers officer or administrative officer exceeds the recommended value (25 µm/m3 )."

"Tesis ini membahas tentang perubahan tarif pajak daerah berdasarkan UU No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Kasus : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Propinsi DKI Jakarta) dalam bahasannya juga menganalisis mengenai tarif progresif, earmarking dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan tarif progresif harus disertai dengan perbaikan sistem adminitrasi melalui Single Identity Number (SIN) untuk mencapai hasil yang optimal, menaikkan tarif pajak parkir dan retribusi parkir, dan potensi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan memungut Pajak Kendaraan Bermotor atas kendaraan pemerintah.

---

The focus of this thesis is the change in the tariff of the regional tax was based on Regulation No. 28 about the Local Tax and the Local Fee (the Case Study: The Motor Vehicle Tax in Province Special Capital District Of Jakarta) in thesis also analysed about the progressive tariff, earmarking and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.Results of the research suggested that the application of the progressive tariff must be accompanied with the improvement of the administration system went through Single Identity Number (SIN) to achieve optimal results, raised the tax tariff parked and the fee parked, and the potential for the increase in acceptance of the Motor Vehicle Tax by collecting the Motor Vehicle Tax on the governments vehicle."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawasan dalam meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha menggambarkan suatu fenomena sosial sehingga bersifat menggambarkan fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, penelitian lapangan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan wilayah DKI Jakarta telah melakukan pengawasan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengalami peningkatan. Serta melakukan upaya-upaya agar pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta menjadi seperti meningkatkan pengawasan, menegakkan sanksi secara tegas, meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan sosialisasi.

---

The purpose of this research is to determine the role of supervisison in increasing acceptance building permit fees in the Jakarta area and the efforts of local governments in order to optimize the collection of building permit fees in the Jakarta area. This research use qualitative research approach with descriptive research, because of this research try to descript a social phenomenon so that to have a fact description characteristic. The data collecting technique that used are library research and in-depth interview.

The results of this research is that the Office of Supervision and Control Building Jakarta area has been done in accordance with the supervisory system and procedures applicable under the laws so that the acceptance building permit fees have increased. And to make efforts in order to collect Building permit fees in the Jakarta area to be like increasing supervision, enforcing strict sanctions, improving the quality and quantity of human resources and socialization."