Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai alternatif-alternatif strategi peningkatan retribusi terminal di Kota Sukabumi pasca penghapusan retribusi terminal tipe A dengan menggunakan analisis SWOT melalui empat instrumen yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Permasalahan yang terjadi bahwa Kota Sukabumi kehilangan sebagian potensi penerimaan retribusi terminal akibat penghapusan retribusi terminal pada terminal tipe A. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat enam alternatif strategi bagi Pemerintah Kota Sukabumi yang dapat digunakan dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal pasca penghapusan retribusi terminal tipe A antara lain seperti penyesuaian tarif dan optimalisasi lahan dan sdm.

---

This research discuss about the alternatives strategy to improve bus station rsquo s user charges after the deletion of type A bus station user charges with SWOT analysis through four instrument, includes strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Problem occured that Sukabumi City has lost some of its potential revenue of bus station rsquo s user charges due to the deletion of type A bus station user charges. This research classified as qualitative with descriptive design.

The results showed that based on SWOT analysis, there are six alternative strategies for Sukabumi City that can be used in improving bus station rsquo s user charges revenue after the deletion of type A bus station user charges."

"Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandung belum dilakukan secara optimal sehingga target penerimaannya belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi parkir serta strategi optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir adalah sistem administrasi yang masih lemah, belum adanya sanksi yang ditetapkan, parkir liar, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kendala dalam sistem pengawasannya. Strategi untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir adalah dengan penyusunan beberapa strategi perencanaan yang akan dilakukan kedepan.

---

The collections of parking charges in Bandung haven rsquo t done optimally so, it hasn rsquo t achieved the revenue target set. Based on that problem, this study aims to analyze factors inhibiting the collections system and strategy of optimizing parking charges in Bandung. The research applies qualitative approach and uses literature study and in depth interviews as data collection technique.

The results showed that inhibiting factors in optimizing parking charges are the weak administration system, absence of sanctions, illegal parking, low understanding of the citizens, and constraints in supervision system. The strategy is by preparing several planning that will be done in the future."

"Terminal penumpang merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem transportasi. Karena terminal merupakan salah satu titik dimana para penumpang maupun moda transportasi masuk dan keluar dari suatu sistem. Namun pada kenyataannya di Terminal Bekasi timbul permasalahan yaitu kemacetan pada ruas-ruas jalan di sekitar lingkungan Terminal Bekasi.Pada penelitian ini akan dievaluasi kondisi Terminal Bekasi berdasarkan aksesibilitas terhadap angkutan umum, jarak dan waktu perjalanan, Ialu Iintas (kapasitas jalan) pada ruas-ruas jalan di sekitar Terminal Bekasi dan struktur wilayah dengan melihat peruntukan tata guna lahan dan klasifikasi jalan.Berdasarkan aksesibilitas terhadap angkutan umum, pada umumnya Terminal Bekasi memiliki aksesibilitas yang baik dengan nilai rasio perbandingan total panjang trayek dengan total panjang jalan 1,295 melebihi angka 1, sedangkan secara khusus masih belum baik dengan angka rasio 0,896 di bawah angka 1. Meninjau dari segi jarak, Kecamatan Jati Sampurna belum memiliki akses Iangsung ke Terminal Bekasi karena memiliki jarak tempuh 30 km. Sedangkan dari segi waktu perjalanan, terdapat daerah yang selisih waktu perjalanan nyata dengan ideal di atas 20 menit yaitu Terminal Bekasi menuju Seroja, Alinda, Pd. Gede, Sumber Arta, Uj. Harapan dan Bj. Menteng.Berdasarkan Ialu lintas (kapasitas jalan), ruas jalan Terminal Bekasi - Sepanjang Jaya dan Sepanjang Jaya - Hero telah memiliki kepadatan yang sangat tinggi dengan nilai rasio V/C 1,181 dan 1,581 melebihi angka 1 dengan hambatan samping yang sangat tinggi. Berdasarkan struktur wilayah, Terminal Bekasi berada pada pusat kegialan Kota dimana pada daerah tersebut memiliki aktifitas kegiatan yang beragam seperti pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, perumahan, pariwisata, perkantoran, pusat pelayanan umum dan ditunjang pula oleh klasifikasi jalan yang bervariasi seperti jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder.

---

Terminal Passenger represent one of the important component in transportation system. Because terminal represent one of the area where all transportation moda and also passenger enter and go out from system. But Terminal Bekasi has problems such as traffic jam at joint streets around Terminal Bekasi environment.This research will evaluate the condition of Terminal Bekasi based on accessibility to public transport, journey time and distance, traffic (sheet capacities) at joint streets around Terminal Bekasi and regional structure based on land used and road classification.Based on accessibility in public transport, in general Terminal Bekasi has good accessibility with total comparison ratio value of route length totally length 1,295 exceeding number 1, while peculiarly still not yet good with ratio number 0,896 under number 1. Evaluating from distance, District of Jati Sampurna not yet owned access direct to Terminal Bekasi because owning travelled distance 30 km. While from journey time, there are area which is real joumey time difference ideally above 20 minute that is Terminal Bekasi to Seroja, Alinda, Pd. Gede, Sumber Arta, Uj. Harapan And Bi. Menteng.Based on traffic (road capacities), Terminal Bekasi - Sepanjang Jaya and Sepanjang Jaya - Hero have owned very high density with VIC 1,181 and 1,581 exceeding number 1 with side friction very high. Based on regional structure, Terminal Bekasi reside in town centre of activities such as shopping centre, education center, housing, tourism, busines district, public service center and supported also by classification which vary like artery road like primary artery road, secondary artery, primary collector and secondary collector."

"Terminal Pulo Gebang merupakan terminal tipe A yang mempunyai kewajiban melayani perjalanan antar kota antar provinsi dengan moda transportasi bus Antar Kota Antar Provinsi AKAP , dengan pengelolaan di bawah pemerintah daerah. Terminal Pulo Gebang mendapat pengalihfungsian operasional bus AKAP dari Terminal Pulo Gadung. Setelah beroperasi dan setelah adanya penambahan beban operasional pindahan dari terminal Pulo Gadung diperlukan adanya evaluasi kinerja operasional bus AKAP. Penilitian ini menjadi gambaran pengelolaan operasional bus AKAP yang sudah berjalan. Proses penelitian ini dilakukan dengan metode statis dan dinamis pada jam sibuk pagi dan sore hari agar didapatkan hasil yang valid. Survey dilakukan untuk mendapatkan data penumpang, data bus, pola perjalanan calon penumpang, karakteristik parkir bus, antrian bus serta kapasitas terminal bagi operasional bus AKAP. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pola perjalanan calon penumpang berasal dari daerah Bekasi dan Jakarta Timur. Untuk akumulasi parkir berkisar dari 52 ndash; 53 bus pada sore hari dari 80 slot bus yang tersedia. Tingkat pelayanan bus AKAP sebesar 10.22 bus per jam untuk kedatangan dan 5.69 bus untuk keberangkatan. Serta nilai perhitungan kapasitas terminal masih lebih kecil diabanding luas eksisting Terminal Pulo Gebang.

---

Pulo Gebang Terminal is a type A terminal that has the obligation to serve inter city travel between provinces with Inter City Inter Province AKAP bus transportation modes, under management under local government. Pulo Gebang terminal gets transfer of AKAP bus operational function from Terminal Pulo Gadung. After operation and after the addition of operational load from Pulo Gadung terminal it is necessary to evaluate the operational performance of AKAP bus. This research becomes an overview of operational management of AKAP bus that has been running. This research process is done by static and dynamic method during morning and afternoon rush hour to get valid result. The survey was conducted to obtain passenger data, bus data, passenger travel pattern, bus parking characteristic, bus queue and terminal capacity for AKAP bus operation. The result of this research shows that the pattern of passengers 39 travel is from Bekasi and East Jakarta. For parking accumulation ranges from 52 53 buses in the afternoon from 80 available bus slots. AKAP bus service level is 10.22 bus per hour for arrival and 5.69 bus for departure. And the calculation of terminal capacity is still smaller than the existing width of Pulo Gebang terminal."

"Peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah alat transportasi umum di Kota Bekasi seharusnya menjadi potensi yang cukup besar bagi PAD Kota Bekasi yang berasal dari retribusi terminal. Namun, rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi terminal di Kota Bekasi justru negative. Hal tersebut terjadi karena masih terdapat kendala dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pengelolaan retribusi terminal serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasinya baik dilihat dari faktor birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi. Kendala utama yang menghambat proses implementasi ini adalah tidak terdapat SOP yang mengatur prosedur pengelolaan retribusi terminal di Kota Bekasi sehingga mengakibatkan kendala pada faktor-faktor lainnya.

---

The increase in population and the growing number of public transportation in Bekasi city should be a large enough potential for the local revenue who come from terminal charges. However, the average growth of the realization terminal charges in Bekasi city is quite negative. This occurs because there are still constraints in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This study is focused to analyze the management implementation of terminal charges and to analyzes the constraints faced in the management implementation of terminal charges in Bekasi city. This research used a qualitative approach and qualitative data analysis techniques.

The results of this research show that there are still constraints in its implementation is well seen from the bureaucratic, resources, communication, and dispotition factors. The main obstacle that hinders the process of this implementation is that there is no Standard Operating Procedure that regulates the management procedure of terminal charges in Bekasi City resulting in constraints on other factors."

"Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah guna membiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.Potensi Retribusi Terminal di Kota Bekasi sangat besar, namun pada kenyataanya realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun ke tahun sangat kecil (namun apabila dibandingkan dengan target penerimaan rata-rata mendekati 100%), sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi juga kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Retribusi Terminal di Kota Bekasi, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan mengetahui proyeksi penerimaan Retribusi Terminal di rasa yang akan datang.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan retribusi daerah saat ini masih relatif kecil, rata-rata sebesar 4,30% per tahunnya. Pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan Retribusi Terminal berasal dari penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Dalam Terminal yang mencapai 90,35% dari total penerimaan Retribusi Terminal. Dilihat dari pertumbuhannya sangat bervariasi; namun cenderung menurun. Nilai elastisitas Retribusi Terminal lebih besar dari satu, dan nilai AER yang meningkat pada tahun berikutnya, maka Retribusi Terminal cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hasil analisis proyeksi untuk lima tahun ke depan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal yang perlu diperhatikan pula adalah pertama melihat potensi yang masih sangat besar, maka sebaiknya dalam penetapan target penerimaan Retribusi Terminal harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Kedua, kendala di lapangan cukup berat/serius, antara lain, kondisi terminal yang ada di Bekasi, saat ini jauh dari memadai dan jumlah petugas retribusi masih kurang, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu segera diadakan pembenahan terminal dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas."

"Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kebutuhan daerahnya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Retribusi pengambilan foto merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui dasar penentuan tarif yang digunakan dalam pemungutan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta. Pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta dievaluasi dengan melihat dari pemenuhan prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang dikemukakan oleh Davey yaitu kecukupan, keadilan, kemampuan administrasi, dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan retribusi pengambilan foto di taman kota Provinsi DKI Jakarta belum memenuhi keseluruhan dari prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang dikemukakan oleh Davey dalam pemungutannya, sehingga perlu untuk dikaji ulang mengenai pemungutan retribusi tersebut. Selain itu, dasar penentuan tarif yang digunakan hanya berasal dari standard operasional prosedur Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta seeks to improve local revenues to finance regional needs in order to govern. Retribution photo shoot is one source of local revenue Jakarta Province. This study was conducted to evaluate the imposition of charge of photo shoot in a city park of Jakarta Province and knowing the basic rate used in determining the collection charge of photo shoot in a city park of Jakarta Province. Imposition of levy in a city park photo shoot Jakarta Provincial evaluated by looking at compliance with the principles of the levy proposed by Davey namely sufficiency, justice, administrative ability, and legal certainty. Imposition of charge is evaluated by looking at compliance the user charge principle by Davey, namely sufficiency, justice, administrative ability, and legal certainty.

The purpose of this study was to evaluate the imposition a charge of photo shoot in the city park of Jakarta Province. The approach used in this research is quantitative approach with method of data collection using in-depth interviews and literature study with qualitative data analysis techniques.

The results showed that the imposition a charge photo shoot in the city park of Jakarta Province not meet the overall user charge collection principle by Davey in the collection, so it needs to be re-examined on the levy rules. In addition, the basis for determining the rate that is used only from standard operating procedures Department of Parks and Cemeteries of Jakarta Province causing loophole in the collection."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis konsentrasi pajanan personal PM2.5 pada pekerja Dinas Perhubungan yang bekerja di Terminal Terpadu Kota Depok pada tahun 2015, dengan menggunakan desain studi deskriptif. Pengukuran konsentrasi pajanan personal PM2.5 dilakukan dengan menggunakan alat ukur Leland Legacy Pump dan Sioutas Cascade Impactor. Pengukuran dilakukan selama 8 jam per hari dalam waktu 7 hari. Hasil penelitian menunjukan konsentrasi pajanan personal PM2.5 pada pekerja dishub yang bekerja di lapangan lebih tinggi dari pada yang bekerja di bagian administrasi (dalam ruangan), meskipun keduanya sama-sama sudah melebihi nilai ambang batas (NAB) yang ditetapkan oleh WHO (25 μg/m3), US-EPA (35 μg/m3), dan Peraturan Pemerintah RI No.41 tahun 1999 (65 μg/m3). Selain itu, kualitas udara di lingkungan luar dan dalam terminal juga sudah berada pada kategori yang tidak sehat.

---

ABSTRACTThis study purposed to measure and analyze personal exposure concentrations of PM2.5 at the Department of Transportation (DISHUB) workers who work in Integrated Terminal Depok City in 2015, with using descriptive design study. The concentrations measurement of PM2.5 personal exposure is using Leland Legacy Pump and Personal Sampling Sioutas Cascade Impactor. This measurement was performed for 8 hours per day within 7 days. The results showed personal exposure concentrations of PM2.5 on Department of Transportation (DISHUB) workers who work in the field (outdoor) is higher than those working in administration (indoor), although both results are already exceeding the threshold level value (TLV) from WHO (25 μg/m3), US-EPA (35 μg/m3), and Indonesian Government Regulation (PP RI No. 41/1999) (65 μg/m3). In addition, the air quality at outside and inside the bus terminal are also in the unhealthy category."