Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSektor pertambangan Batu Bara merupakan salah satu sektor utama penerimaan pajak negara, namun tingkat pertumbuhanya masih rendah sehingga dilakukan penegakan hukum melalui pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan dilakukan atas SPT PPN PT X kemudian menimbulkan perbedaan interpretasi perlakuan PPN atas penyediaan bahan bakar. Sengketa ini sampai ke tahap banding di Pengadilan Pajak. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa PT X berdasarkan konsep PPN dan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan konsep PPN dan ketentuan perundang-undangan, penyerahan untuk kelebihan penggunaan bahan bakar subkontraktor termasuk pemakaian sendiri namun tidak dikenakan PPN karena bahan bakar dari Pertamina hanya dipungut PPN sekali. Pemungutan PPN pada PT X, kontraktor PKP2B Generasi I, juga sudah sesuai koridor perundang- undangan, sehingga putusan Majelis Hakim sudah sesuai. UU PPN perlu mengkaji mekanisme AFCA agar mengurangi terjadinya dispute.

---

ABSTRACTCoal Mining sector is one of state rsquo s prominent tax income, yet its growth still unpleasant so law enforcement are held throught an tax audit. As VAT Report of X Corp was audited, different interpreations in VAT treatment on fuel supply are emerged. This dispute are brought to appeal level in Tax Court. This thesis aims to analyze suitability Judges appeal decision to VAT Concept and Law. This research use qualitative approach with literature review and in depth interview as technique to collect data. Based on VAT Concept and Indonesian law, transfer fuel in consideration of subcontractors excessive usage is private use for productive aim so it is a taxable supplies. Based on prevailing law, it is not taxable supplies because VAT on fuel bought from Pertamina imposed once only. Imposing tax on PT X, as Coal Contract of Work has works according to Indonesian law concept, so Judge rsquo s appeal decision has mostly appropriate. It needs further study in AFCA mechanism to minimize disputes in field. "

"Salah satu upaya perusahaan jasa telekomunikasi untuk menarik minat konsumen akhir adalah melalui pemberian discount usage. Dari studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan pemberian discount usage, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan perusahaan jasa telekomunikasi selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa pemberian discount usage tersebut harus dipungut PPN karena tidak dicantumkan dalam faktur pajak sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang- Undang PPN, sedangkan Wajib Pajak serta Majelis Hakim beranggapan bahwa transaksi pemberian discount usage tersebut telah dicantumkan dalam faktur pajak sehingga tidak terdapat PPN yang terutang. Analisis perlakuan PPN atas transaksi pemberian discount usage dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dasar hukum dari koreksi yang dilakukan oleh DJP, yaitu Pasal 1 angka 18 UU PPN tersebut kurang tepat karena secara substansi discount usage tersebut merupakan jasa telekomunikasi yang terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf c UU PPN. Perlakuan PPN yang lebih tepat atas transaksi pemberian discount usage tersebut adalah diperlakukan sebagai pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak.

---

One of the telecommunication company's effort to attract the end user for using their services is by giving discount usage. From the case studies of Tax Court Decision; there are differences of opinions between the Directorate General of Taxes (DGT) on one side with the telecommunication company as Taxpayers and the Judges on the other side. DGT found that the discount usage should be levied of VAT for not specified in the tax invoice in accordance with Article 1 paragraph 18 of VAT Law while the taxpayer as well as the judges thought that the transaction has been included in the tax invoice so that there is no VAT is payable. Analysis treatment of VAT on the transaction is done by analyzing the opinions expressed in each party in the study case. The results of the analysis indicate that the legal basis of the corrections made by the DGT, namely Article 1 paragraph 18 of VAT Act is not appropriate because the substance of discount usage is a telecommunications services that subject to VAT pursuant to Article 4 letter c VAT Law. More appropriate VAT treatment of this transaction is treated as a free of charge Taxable Services."

"Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah diberlakukannya kebijakan Badan Usaha Milik Negara menjadi wajib pungut. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimanakah Latar Belakang dibuatnya kebijakan penentuan kembali BUMN dan implikasi dilapangan ats penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam dan studi pustaka. (1) Adanya latar belakang di tunjuknya BUMN menjadi badan pemungut adalah kurang patuhnya vendor serta kurangnya pegawai pajak dan untuk mengamankan penerimaan negara (2) Dalam setiap terjadinya perubahan kebijakan perpajakan, pemerintah harus melakukan upaya upaya dalam meminimalkan tax compliance cost.

---

The issue covered in this study is focusing on the policy that elects State Owned Enterprise as VAT withholder. The purpose of this study is to understand the background of this policy and why did the government decided to re-instate this policy and the operational impacts of re-electing State Owned Enterprise as VAT withholder. This study is utilizing qualitative technique as the method of the research. The data gathering was done through intensive interviews and literature study. (1) The state owned enterprise was re-elected as VAT withholder due to the vendors’ lack of compliance and imbalance in the number of tax authorities, as well as to preserve nation’s income. (2) Before implementing the changes in tax policy, the government has to perform certain efforts in order to minimize the tax compliance cost."

"Kegiatan retur tidak mungkin dihindari dalam proses bisnis perusahaan, termasuk pula yang dilakukan PT X. Sebagai salah satu perusahaan yang dikenakan koreksi pajak oleh DJP dalam hal pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha PT X pada Tahun Pajak 2015 dan 2017. Penelitian ini menganalisis koreksi pajak pertambahan nilai PT X terkait koreksi fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali ke luar Daerah Pabean yang berujung pada sengketa untuk Tahun Pajak 2015 serta menganalisis apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT X dengan DJP terkait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan frasa “kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” pada Pasal 9 Ayat 8 huruf b Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atas koreksi yang dikenakan dengan tahun pajak berbeda kasus pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan retur kembali serta koreksi yang dikenakan kepada PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

Returns are unavoidable in the company's business processes, including those carried out by PT X. As one of the companies subject to tax correction by DGT in terms of crediting Input Tax on the acquisition of returned Imported Taxable Goods that have no relationship with PT X's business activities in the 2015 and 2017 Fiscal Years. This research discusses the analysis of PT X's value added tax correction related to the tax authority correction for crediting the Input Tax on the acquisition of the Imported Taxable Goods returned outside the Customs Area which resulted in a dispute for the 2015 Fiscal Year and analyzes with Ease of Administration principle in deliberation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The dispute was caused by differences in arguments between PT X and the DGT regarding the interpretation of regulations relating to the phrase “production, distribution, marketing and management activities” in Article 9 Paragraph 8 letter b of the VAT Law and Sales Tax on Luxury Goods. The result of this research concludes that there are differences in the treatment of corrections imposed by different tax years in the case of crediting the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods for returns and corrections imposed on PT X that do not fulfill the Ease of Administration principle."

"PTPN V sebagai perusahaan yang menghasilkan minyak kelapa sawit memiliki beberapa proses produksi, antara lain memproduksi hasil perkebunan (tandan buah segar) dan proses pabrikasi. Bagi PTPN V keduanya merupakan satu proses yang terintegrasi, sedangkan Direktorat Jendral Pajak menganggap kedua hal tersebut adalah proses yang berbeda karena menurut Direktorat Jendral Pajak tandan buah segar adalah non barang kena pajak sehingga pajak masukan yang diperoleh tidak dapat dapat diperhitungkan terhadap pajak keluaran dari minyak kelapa sawit. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan sengketa yang diajukan ke pengadilan pajak, dan berdasarkan kajian yang mendetail dari peraturan yang terkait, didapati bahwa kasus ini merupakan satu proses sehingga pajak masukan atas tandan buah segar dapat dikreditkan.

---

PTPN V as a company that produces palm oil has some production processes, such as producing crops (fresh fruit bunches) and the manufacturing process. For PTPN V are both single integrated process, while the Tax Auditor considers both of these is a different process because, according to the tax auditor of fresh fruit bunches are non taxable goods thus acquired input tax can not be counted against the output tax of palm oil. This different interpretations has led to the dispute submitted to the tax court, and based on a detailed study of the relevant regulations, it was found that this case is a process that input tax on fresh fruit bunches can be credited."

"Dalam rangka merangsang iklim investasi di bidang pertambangan di Indonesia, menurut perundang-undangan Penanaman Modal Pengusaha Pertambangan Umum, salah satunya diatur melalui Kontrak Karya yang dibuat berdasarkan persetujuan antara pengusaha pertambangan dengan Pemerintah Indonesia. Di Indonesia saat ini sudah ada sebanyak 7 Generasi. Didalam Kontrak Karya diatur mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak termasuk di dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.Dalam kaitannya dengan Kontrak Karya Generasi IV, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai, Reformasi perpajakan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dengan terbitnya petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam PP Nomor 144 Tabun 2000 mengubah status barang hasil tambang berupa emas batangan dari Barang Kena Pajak menjadi Barang Tidak Kena Pajak. Didalam pelaksanaan, proses kebijakan tersebut menimbulkan perbedaan persepsi antara otoritas pajak dengan wajib pajak pertambangan Kontrak Karya Generasi IV dalam hal PPN atas barang hasil tambang.Kebijakan Perpajakan yang diatur didalam Kontrak Karya Generasi IV disesuaikan dengan Undang-undang Pajak dan Peraturan-peraturan yang berlaku (prevailing law). Sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai aspek Pajak Pertambahan Nilai antara pemerintah dengan wajib pajak.Tujuan dilakukan penelitian ini adalah, untuk menganalisis perubahan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dokumen serta dilakukan melalui kuesioner dan wawancara.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah hendaknya tidak mengubah ketentuan di dalam Kontrak Karya yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak pada Perusahaan Kontrak Karya Generasi IV terhadap perlakuan PPN masukan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan pertambangan dibidang produksi, pemasaran, distribusi, dan manajemen menjadi tidak dapat dikreditkan.

---

In order to encourage investment climate in mining in Indonesia, according to the laws of the capital investment of general mining entrepreneurs, one of many ways to do it is managed by a Contract of Work which was made based on the agreement between the mining entrepreneurs and Indonesian's government. At the moment there are 7 Generations in Indonesia. Contract of Work manage the right and the obligation for both sides including the tax, especially the Value Added Tax.

In the connection with the Contract of Work fourth Generation, the government launched the Value Added Tax policy, the tax reform from laws number 18 year 2000 by releasing the direction of execution which is stated in government regulation number 144 year 2000 changing mining product status from Taxable Goods into Non-Taxable Goods. In its application, this policy creates different perception between the tax authorities and the mine tax payer of the fourth Generation of The Contract of Work in the subject of Value Added Tax on mining product.

Taxation policy, which is regulated under the fourth Generation of The Contract of Work, is adjusted to the Taxation laws and the prevailing law. This gives rise to different interpretation about Value Added Tax aspect between the government and taxpayer.

The objective of this research is to analyze the changes of Value Added Tax policy. The research method used is descriptive analytic method with data collecting technique through library and document research as well as questionnaire and interviews.

From the result of the research we conclude that the policy, which was made by the government through government regulation, should not change the points in the Contract of Work which has higher legal footing 1 position in regulating tax issues.

The existence of that policy brings the effect to the Contract of Work fourth Generation's company to the treatment of Value Added Tax as a input which is connected to the activity of mining companies; production, marketing, distribution, management, making it unpredictable."

"Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Pemerintah diharapkan mampu memberikan fasilitas pembebasan PPN atas impor kereta api guna mendorong sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan Jabodetebek berbasis rel. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis impor atas kereta api yang dilakukan oleh PT KAI Commuter Jabodetabek yang tidak diberikan fasiltas PPN dan ditinjau dari Asas Netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian fasilitas PPN hanya diberikan kepada PT KAI, tidak pada PT KAI Commuter Jabodetabek. Dengan usaha yang sama sebagai sarana transportasi hal ini tidak netral.

---

The government is expected to provide facilities exemption of VAT upon the impor of the train in order to encourage mass transportation to reduce the congestion of rail-based Jabodetebek. The aim of this research is to analyze import over train conducted by PT KAI Jabodetabek Commuter facility not given VAT and in terms of the principle of Neutrality. This study used a qualitative approach to the types of descriptive research. The results of this study concluded that the grant of facilities to VAT only awarded to PT KAI, not on PT KAI Jabodetabek Commuter. With the same effort as a means of transport it is not neutral."

"Penelitian ini membahas tentang Penerapan Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan oleh developer industry properti, dalam hal ini studi kasus dilakukan pada salah satu perusahaan developer PT. X. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masih ada wajib pajak yang mempertanyakan dasar dari pemajakan pasal 16C undang-undang PPN, kemudian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh PT. X terdapat perbedaan pemahaman definisi bangunan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010, perbedaan terjadi antara fiskus dengan pihak PT. X. Kemudian kendala juga timbul dalam hal penyerahan jasa membangun kepada kontraktor Non-PKP.

---

This research discusses the implementation of theValue Added Tax rules activities undertaken by the developer of the property industry, in this case study conducted in one of the developer Company PT. X. The approach used in this research is a qualitative approach with a descriptive method. The results of this study stated that there are tax payers who ask the basis of taxation of Article 16C VAT law, then the implementation of tax obligations on building your own activity conducted by PT. X there is a different understanding of the definition of the building in the Minister of Finance No.39/PMK.03/2010, differences occur between the tax authorities with the PT. X.Then another problem from the delivery of services to a contractor to build with non-PKP contractor."

"During the last three years, the role of taxation is increasing. According to RI's Finance Minister, Boediono, this increase represent fair matter due to RAPBN 2004 is "self supporting", after the cooperation program with IMF ended in 2003. That is why the government hope that the expected fund comes from the tax.Acceleration of Value Added Tax (VAT) restitution management, one of the cause of the increasing of state earnings from taxation, has not strived maximally by the Tax Authority. This can be seen in the duration of completion of VAT restitution application that is applied by PT Yamaha Indonesia (PT YI) which is a musical instrument manufacturer and are exporter that sell around 90 % of the production to other countries.In 2002, there were 2 (two) tax periods that need more than 12 (twelve) months to finalize PT Yl's VAT restitution application. The other period, even less than 12 (twelve) months, but those period were over the duration that is stated in Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ.12001 which is Direktorat Jenderal Pajak effort to increase the service to Tax Payer and to give lave certainty in relation of VAT and Tax on Luxury Goods restitution. According to those problems, the aims of this thesis are to identify and to analyze the factors that influence the period of VAT restitution application that is applied by PT YI. Those factors can be seen from external and internal factors of PT YI. External factors consist of good and effective coordination among Tax Offices, information technology role that is used by the tax payers and tat officers' professionalism. For internal factors consists of information technology role, controllership and PT YI taxation staffs' professionalism. Other aims are :reeking recommendation to she ten the period of VAT restitution based on the factors that influence the period of VAI restitution.The data in this research is from the prime data, from the respondents and information from Tax Experts, and also secondary data, from literature PT YI's Organization Structure. In this research, to choose a sample, use Slovin Formula and from that formula there are 1 respondents from 5 (five) KPPs.The research find that co ordination among KPPs is not good and effective because not all the principles are fulfill, like there is no coordinator who coordinate accomplishment of tax invoice clarification and most of the duration of tax invoice clarification is beyond the schedule that has stated in tax regulation. For information technology has a very big role in acceleration VAT restitution application, but unfortunately this facility is not used by the tax payers and less socialized to them. For tax officers professionalism, according to indicators, can be said that their professionalism is good.For internal, the less control from the manager cause the tax officer receive the documents that are needed in completion of VAT restitution in more than 5 (five) working days from PT YI tax staff and this influence in accelerating VAT restitution process. About the technology, PT YI use tax application program and report the VAT application by using diskette. This is also influence the accelerating PT YI's VAT restitution.According to the research, it is suggested that it is important to have a good and effective coordination system that coordinate all KPPs in Indonesia, especially in connecting with tax invoice clarification. Besides, it is also important to socialize the policy about making VAT report by using diskette to all tax payers. For PT YI, it is suggested to make an intensive control to the employee that prepare all documents needed to process VAT restitution."