Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan studi kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiositas Islam dan intoleransi politik dan efek moderasi kepercayaan politik terhadap hubungan variabel tersebut. Intoleransi politik diukur dengan Political Intolerance Scale yang dikembangkan oleh Sullivan, Marcus, Feldman, Piereson 1981 , religiositas Islam diukur dengan Muslim Religiosity Scale yang disusun oleh El-Menouar 2014 , dan kepercayaan politik diukur dengan Citizen Trust in Government Organizations Scale yang dikembangkan oleh Grimmelikhuijsen Knies 2015 . Responden penelitian ini merupakan 841 orang mahasiswa di Indonesia yang beragama Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas Islam berkorelasi positif dan signifikan dengan intoleransi politik. Sementara kepercayaan politik tidak berkontribusi menjadi moderator terhadap hubungan religiositas Islam dan intoleransi politik.

---

ABSTRAKThis quantitative study was aimed to examine the correlation between Muslim religiosity and political intolerance whereas political trust as moderator variable towards its correlation. Political intolerance was measured by Political Intolerance Scale which developed by Sullivan, Marcus, Feldman, Piereson 1981 , Muslim religiosity was measured by Muslim Religiosity Scale which developed by El Menouar 2014 , and political trust was measured by Citizen Trust in Government Organizations Scale which developed by Grimmelikhuijsen Knies 2015 . Respondents of this study were 841 Moslem college students. Results indicated that there is significant positive correlation between Muslim religiosity and political intolerance. Meanwhile, political trust was not contributing as moderator variable towards the correlation between Muslim religiosity and political intolerance. "

"Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan an­tara religiusitas Islam dan intoleransi politik dan efek moderasi kepercayaan politik ter­hadap hubungan dua variabel tersebut. Intoleransi politik diprediksi memiliki hubungan positif dengan intoleransi politik di mana kepercayaan politik dapat memperkuat hubungan keduanya. Intoleransi politik diukur dengan Political Intolerance Scale yang dikembangkan oleh Sullivan, Marcus, Feldman, dan Piereson (1981) sementara itu religiusitas Islam diukur dengan Muslim Religiosity Scale yang disusun oleh El-Menouar (2014). Ke­percayaan politik diukur dengan Citizen Trust in Government Organizations Scale yang dikembangkan oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2015). Responden penelitian ini meru­pakan 841 orang mahasiswa di Indonesia yang beragama Islam dan dijaring secara daring. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas Islam berkorelasi positif dan signifikan dengan intoleransi politik. Sementara itu, kepercayaan politik tidak berkontribusi sebagai moderator terhadap hubungan religiusitas Islam dan intoleransi politik."

"Interaksi antara religiositas dan ideologi politik dapat memprediksi tingkat kebahagiaan, akan tetapi hubungan ini hanya terjadi pada konteks tertentu. Penelitian ini ingin menguji pengaruh interaksi antara ideologi politik dan religiositas terhadap kebahagiaan pada konteks Indonesia. Sebanyak 219 partisipan yang merupakan mahasiswa turut serta dalam penelitian ini. Hasil utama penelitian menemukan bahwa religiositas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kebahagiaan B = 0,14, p0,05; B = 0,00, p>0,05 . Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi religiositas maka semakin tinggi pula kebahagiaan individu. Sementara itu, ideologi politik tidak memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan antara religiositas dan kebahagiaan.

---

The interaction between religiosity and political ideology has been found to be able to predict happiness level. However, this relationship only occurs in certain contexts. This study wanted to examine the interaction effect between political ideology and religiosity on happiness in Indonesian context. 219 students of University of Indoneisa participated in this study. The main results of the study found that religiosity had a positive and significant effect on happiness B 0.14, p 0.05 B 0.00, p 0.05 . These results indicate that the higher the religiosity the higher the happiness of the individual. Meanwhile, political ideology has no effect on moderating the relationship between religiosity and happiness."

"

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan collective narcissism sebagai moderator dalam hubungan antara ideologi politik dan intoleransi politik. Ideologi politik diduga dapat memprediksi intoleransi politik terhadap kelompok yang berbeda nilai, baik pada kelompok ideologi nasionalis sekuler maupun religius. Selain itu, diduga bahwa collective narcissism secara individual dapat menjelaskan intoleransi politik dan juga dapat memoderasi hubungan ideologi politik dan intoleransi politik. Partisipan sejumlah 256 orang WNI yang telah berusia di atas 18 tahun (M_usia = 29,81, rentang pendidikan SMP - S3) mengisi kuesioner secara online melalui Survey UI. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi politik dapat menjelaskan intoleransi pada kelompok partisipan berideologi nasionalis sekuler tapi tidak pada kelompok partisipan berideologi religius. Collective narcissism ditemukan dapat memprediksi intoleransi politik pada kedua kelompok, dan hubungan ideologi politik dengan intoleransi politik. Pada kedua kelompok tidak ditemukan peran moderasi dari collective narcissism terhadap hubungan ideologi politik dengan intoleransi politik.

---

The objective of this study is to see the role of collective narcissism as moderator in the correlation between political ideologi and political intolerance. Political ideology was assumed to predict political intolerance towards social groups with different political views, in both secular nationalist and religious ideological groups. It was also assumed that collective narcissism can individually predict political intolerance, while also moderating the correlation between political ideology and political intolerance. The participants, 256 Indonesian citizens who are at least 18 years old, with education backgrounds ranging from junior high school to doctoral degree (M_age = 29,81), filled in questionnaires online in Survey UI. Results reveal that political ideology only explains political intolerance in the secular nationalist group of participants, but not in the religious group. Collective narcissism is found to predict political intolerance in both ideological groups, along with the correlation between political ideology and political intolerance. In both ideological groups, no moderating effect is found from collective narcissism in the correlation between political ideology and political intolerance.

"

"Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fundamentalisme agama dan intoleransi politik serta efek moderasi need for closure terhadap hubungan dua variabel tersebut. Fundamentalisme agama diprediksi memiliki hubungan positif dengan intoleransi politik di mana need for closure dapat memperkuat hubungan keduanya. Intoleransi politik diukur dengan Political Tolerance Scale yang dikembangkan oleh Mujani, Liddle, & Pepinsky (2018) sementara itu fundamentalisme agama diukur dengan Intratextual Fundamentalisme Scale yang diadaptasi oleh Muluk, Sumaktoyo dan Ruth (2013). Need for closure diukur dengan  Need for Closure Scale yang dikembangkan oleh Roets dan Van Hiel (2011) untuk mengukur kebutuhan keteraturan, prediktabilitas, ketegasan, menghindar dari ambiguitas, dan close mindedness. Responden penelitian ini adalah 211 orang masyarakat umum di Indonesia yang beragama Islam dan dijaring secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fundamentalisme agama berkorelasi positif dan signifikan dengan intoleransi politik. Need for closure memiliki kontribusi sebagai moderator terhadap hubungan fundamentalisme agama dan intoleransi politik, khususnya ketika need for closure tinggi. Namun, tidak ditemukan peranan individual need for closure yang signifikan dalam menjelaskan intoleransi politik. Temuan ini menunjukkan pentingnya peran faktor kognitif dalam memahami agama dan sikap politik.

---

This research is a quantitative study which aims to determine the relationship between religious fundamentalism and political intolerance with the moderating effect of need for closure on the relationship of these two variables. Religious fundamentalism is predicted to have a positive relationship with political intolerance where need for closure can strengthen the relationship between them. Political intolerance is measured by the Political Tolerance Scale developed by Mujani, Liddle, and Pepinsky (2018) while religious fundamentalism is measured by the Intratextual Scale Fundamentalism adapted by Muluk, Sumaktoyo and Ruth (2013). Need for closure is measured by Need for Closure Scale developed by Roets and Van Hiel (2011) to measure the needs of regularity, predictability, firmness, avoidance of ambiguity, and close mindedness. Respondents of this study were 211 people in the general public in Indonesia who are Muslim and netted online. The results showed that religious fundamentalism was positively and significantly correlated with political intolerance. Need for closure has a contribution as a moderator on the relationship between religious fundamentalism and political intolerance, especially when the need for closure is high. However, in terms of individual effect, there was no significant role for need for closure in explaining political intolerance. This finding shows the importance of the role of cognitive factors in understanding religion and political attitudes."

"Studi kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui peran moderasi sel-esteem dalam hubungan antara religiusitas dengan intoleransi politik. Peneliti menduga bahwa orang religius yang memiliki tingkat self-esteem rendah cenderung menunjukkan intoleransi politik yang lebih tinggi dibandingkan orang religius yang memiliki tingkat self esteem tinggi. Partisipan penelitian dalam penelitian ini adalah 308 orang yang beragama Islam di sekitar JAbodetabek dan sudah memiliki hak politik atau setidaknya sudah mendapat hak pilih dalam pemilu. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Skala Intoleransi Politik oleh Pepinsky, dkk (2018) untuk mengukur intoleransi politik, Skala Religiusitas Komitmen Worthington 2003 untuk mengukur religiusitas, dan self-esteem diukur melalui Rosenberg Self Esteem Scale 1965. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek individual religiusitas dan self esteem mampu memprediksi secara signifikan terhadap intoleransi politik. Selanjutnya, analisis moderasi menunjukkan bahwa self esteem tidak damapt memberikan efek moderasi yang signifikan bagi hubungan religiuistas dengan intoleransi politik.

---

This quantitative study was aims to determine the moderating role of self-esteem in the relationship between religiosity and political intolerance. It was hypothesized that religious people who have a low level of self-esteem tend to show higher political intolerance than religious people who have a high level of self-esteem. The research participants of this study were 308 Muslim around Jabodetabek and already had political rights at least had been given the right to vote in national elections. Political intolerance was measured by Scale of Political Intolerance which developed by Pepinsky, et al. 2018, religiosity was measured by the Scale of Religiosity Commitment by Worthington 2003, and self-esteem was measured by Rosenberg Self esteem Scale 1965. The results of this study indicate that the individual effects of religiosity and self esteem able to predict political intolerance significantly. Furthermore, moderation analysis shows that self esteem cannot provide a significant moderating effect for the relationship of religiosity with political intolerance."

"Studi-studi sebelumnya mengenai ekstremisme politik, partisipasi religius dan intoleransi dogmatik menemukan bahwa memang benar ekstremisme politik dan partisipasi religius berkontribusi terhadap sikap intoleransi dogmatik individu. Penelitian menguji kembali variabel- variabel tersebut di Indonesia dan memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstremisme politik dan partisipasi religius terhadap intoleransi dogmatik. Sebanyak 177 responden (perempuan= 55,4%, laki-laki= 44,6%) direkrut dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik convenience sampling, rata-rata berumur 33 tahun (M = 33,61, SD = 14,077), tinggal di jabodetabek dan berlatar belakang pendidikan D3-S3. Terdapat satu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu ekstremisme politik dan partisipasi religius mempengaruhi intoleransi dogmatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstremisme politik (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) dan religiusitas (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) merupakan prediktor dari intoleransi dogmatik dimana partisipasi religius merupakan prediktor yang lebih kuat dibandingkan ekstremisme politik.

---

Previous studies involving political extremism, religiosity and dogmatic intolerance had found that indeed political extremism and religious participation contributed to an individual’s dogmatic intolerance attitude. This research retested the same variables in the context of Indonesia and aims to discover the effect of political extremism and religious participation on dogmatic intolerance. 177 respondents (females= 55,4%, males= 44,6%) had been recruited into this research using convenience sampling technique, average of age 33 years of age (M = 33,61, SD = 14,077), lives in jabodetabek, and have an education background of D3-S3. This research has one hypothesis which is; political extremism and religious participation can influence dogmatic intolerance. The results showed that political extremism (b = 0,017, t(175) = 2,216, p < 0.05) and religious participation (b =0,180, t(175) = 3,580, p < 0.05) indeed influenced dogmatic intolerance with religious participation being the stronger predictor compared to political extremism."

"Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ekstremitas sikap politik disokong oleh overestimasi pengetahuan (illusion of explanatory depth; IOED). Dalam paradigma IOED, ekstremitas sikap politik dapat diturunkan dengan meminta ekstremis menuliskan penjelasan mengenai mekanisme kebijakan politik yang ia dukung dengan runut dan merinci (treatment IOED). Penurunan rasa tahu yang diindusi oleh treatment IOED dihipotesiskan menyebabkan perubahan sikap yang awalnya ekstrem menjadi moderat. Permasalahannya, ekstremis memiliki karakteristik yang dapat meniadakan perubahan sikap akibat penurunan rasa tahu dikarenakan ekstremis merasa yakin bahwa pandangan mereka lebih benar dibandingkan orang lain (belief superiority). Penulis menduga ada peranan kepercayaan superioritas pada pengaruh antara treatment IOED terhadap ekstrimitas sikap. Sebanyak dua studi penulis lakukan untuk mereplikasi hipotesis dari paradigma IOED di konteks politik Indonesia. Pada studi pertama, penulis mendemonstrasikan bahwa fenomena overestimasi pengetahuan dapat memprediksi sikap oposisi ekstrem pemilih pada hasil hitung cepat Pemilu 2019. Pada studi kedua, penulis mendemonstrasikan bagaimana efek treatment IOED terhadap sikap terhadap program deradikalisasi pada partisipan yang secara aktual terpapar ideologi radikal (narapidana terorisme). Pada studi ketiga, penulis menguji peranan kepercayaan superior dengan memanipulasi umpan balik pada tulisan penjelasan yang dibuat oleh partisipan pada treatment IOED. Dua umpan balik dirancang agar partisipan merasa pengetahuan mereka superior atau inferior. Hasil studi 3 menunjukkan ada penurunan ekstremitas akibat dari tugas menulis yang diikuti dengan manipulasi umpan balik pada isu domain sosial. Diskusi hasil tiga studi ini membahas limitasi metodologi penelitian termasuk tantangan menangani ekstremitas politik melalui pendekatan metakognitif.

---

Previous researches have shown that political extremity is supported by knowledge overestimation (illusion of explanatory depth; IOED). Within IOED paradigm, extreme political attitudes can be decreased through asking extremist to write detailed mechanistic explanation about political policies that they supported (IOED treatment). Decrease of subjective knowledge, induced by IOED treatment, has been hypothesized may cause attitude change from extreme attitude to moderate attitude. The problem is: due to extremist’s belief superiority nature, extremists more likely to nullify cognitive based attitude changes treatment. This lead to a question: what is role of belief superiority on the link between knowledge overestimation and political extremity? Prior to answer this question, two replication studies conducted to test hypotheses derived from IOED paradigm within Indonesian political context. In study 1, the author demonstrates how knowledge overestimation may predict extreme opposition on quick count result in 2019 Indonesian presidential election (Pemilu 2019). In study 2, the author demonstrates how IOED treatment can influence attitude toward rehabilitation on actual extremists whom exposed by radical ideologies (terrorist detainees). In study 3, the author explores the role of belief superiority by manipulating feedback on participant’s explanation esais. Two kinds of feedback designed to make whether participants feel their knowledge is superior or inferior. Results summarized from study 3 conclude that there is decrease of political extremity on social domain issue due to effect of writing task and feedback manipulation. The author discussed methodological limitation including the challenging nature of metacognitive approach on handling political extremity."

"Penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan pengaruh orientasi keberagamaan, ideologi politik konservatif agama, fundamentalisme agama, dan orientasi dominasi sosial terhadap intoleransi politik. Satu set kuesioner telah dibagikan dan diisi oleh 300 orang partisipan beragama Islam. Rentang umur partisipan adalah antara 15 sampai 65. Temuan dari penelitian lni menunjukkan bahwa ideologi politik konservatif agama memiliki. pengaruh langsung teihadap intoleransi politik. Orientasi keberagamaan ekstrinsik, orientasi keberagamaan intrinsik, dan ideologi politik konservatif agama terbukti memiliki pengamh tidak langsung terhadap lntoleransi politik. Fundamentalisme agama dan orientasi dominasi sosial terbukti sebagai mediator pada pengaruh orientasi keberagamaan ekstrinsik, orientasi keberagamaan intrinsik, dan ideologi politik konservatif agama terhadap intoleransi politik. Fundamentalisme agama terbukti menjadi moderator pengaruh orientasi keberagamaan terhadap intoleransi politik. Sedangkan orientasi dominasi social terbukti merupakan moderator antara pengaruh ideology politik konservatif agama terhadap intoleransi politik. Hasil penelitian menunjukkan kalau orientasi keberagaman intrinsic terbukti dapat menjadi intoleransi politik jika dimediasikan oleh fundamentalisme agama dan orientasi dominasi social. Saran bagi penelitian selanjutnya adlah mencoba melakukan penelitian pengaruh fundamentlisme agama terhadap intoleransi politik yang dipengaruhi oleh identitas kelompok.

---

The study examine the effects of religious orientation, religious conservative politiC3l ideology, religious fundamentalism, and social dominance orientation on political intolerance. A set of questionnaire were administrated to 300 participants with Islamic background aged between 15 to 65 years. This study showed that religious conservative political ideology has direct effect on political intolerance. Religious fundamentalism and social dominance orientation significantly mediated the effects of extrinsic religious orientation, intrinsic religious orientation, and religious conservative political ideology on political intolerance. Religious fundamentalism was proved to moderating the effect of religious orientation on political intolerance. Social dominance orientation had significantly moderated the effect of religious consetvative political ideology on political intolerance. The result showed that intrinsic religious orientation would result on political intolerance if mediated by religious fundamentalism and social dominance orientation. Further research is needed to examine the effect of religious fundamentalism and group identity on political intolerance."

"Perkembangan teknologi informasi mempermudah khalayak mengakses berbagai informasi terutama berita online. Banyaknya situs online berita yang tumbuh dan berkembang menyebabkan saling berlomba mengejar traffic yang mengandalkan kecepatan tanpa memperhatikan keakurasian. Berita yang dihasilkan sebagian besar tidak merefleksikan realitas. Bingkai berita online dikemas sedemikian rupa untuk menarik page viewer guna meningkatkan traffic kunjungan ke situs berita tersebut. Berita online tersebut kerap menampilkan peristiwa yang sama secara berbeda. Berita online tersebut kerap menyajikan berita tentang tokoh atau lembaga pemerintah yang sedang menjadi trending topik. Terutama pemberitaan tentang lembaga pemerintah dan tokoh politik menjadi sasaran empuk media online. Pembingkaian yang dimulai dari judul berita hingga isinya dan tidak jarang konten yang tidak sesuai dengan judul mempengaruhi kepercayaan publik pada lembaga pemerintah, apalagi pemberitaan tentang kinerja dan isu politik, menjadi topik hangat yang diberitakan. Media online cenderung menampilkan berita dengan frame negatif di mana hal ini dikhawatirkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh efek pembingkaian berita online dan topik berita terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah. Dalam penelitian ini penulis membahas konsep framing menurut Capella Jamieson yang membagi framing tersebut secara issue frame dan strategic frame dan konsep kepercayaan menurut beberapa ahli. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan melakukan eksperimen. Hipotesis penelitian ini menduga ada pengaruh efek bingkai berita online terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang efek media.

---

The development of information technology makes easy for audiences to access various information, especially online news. The number of online news sites that grow and thrive causes each other to catch up on traffic that relies on speed regardless of accuracy. Most of news result does not reflect reality. Online news frames are packed as good as possible to attract page viewers to increase traffic to the news site. The online news often shows the same event with different frame. The online news often presents news about government institutions or political figure that are becoming trending topics. Especially news about government institutions and political figures became an easy target for online media.

Framing that starts from the title of the news to its content and not infrequently the content that does not fit the title affects public trust in government agencies. Moreover, the news about performance and political issues, became a hot topic that was preached. Online media has tendency to display news with a negative frame that feared to reduce public confidence in government institutions. This is what makes the authors interested in research whether there is influence of the effect of online news framing and news topics on political trust to government agencies.

In this study the author discusses the concept of framing by Capella Jamieson which divides the framing to the issue frame and strategic frame and the concept of trust according to some experts. The research method used is quantitative by doing experiments. The hypothesis of this research suspect there is influence of online news frame effect to political trust in government institution of West Java Province. The result of this research is expected to give contribution about media online effects."