Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan di daerahkannya PBB-P2, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak NJOP nya, Pada tahun 2015 pemerintah Depok melakukan peningkatan NJOP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP di Kota Depok dan mengetahui dampak dari kebijakan peningkatan NJOP di Kota Depok terhadap Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP adalah peningkatan harga pasar, kebutuhan untuk penerimaan PBB, permintaan masyarakat untuk penilaian kembali, penilaian kembali berdasarkan lokasi Objek Pajak dan pendekatan kondisi lingkungan. Dampak peningkatan NJOP bagi Pemerintah Daerah adalah pemberian stimulus pengurang pembayaran PBB, peningkatan PAD dan pemutakhiran data. Kata kunci:PBB-P2; Nilai Jual Objek Pajak NJOP ; Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACT With the submission of Property Tax, local goverment now have authority to manage determining their tax object sales value NJOP , in 2015 local goverment makes increase of tax objects of value. The purpose of this research is to factors are considered in increasing NJOP in depok city and to know the impact of policy improvement of NJOP in Depok city to Local Government. This study used a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in depth interviews. Factors to be considered in increasing the NJOP are an increase in market prices, the need for UN revenues, public demand for reassessment, revaluation based on the location of the Tax Object and the environmental conditions approach. The impact of the increase of NJOP for the Local Government is the provision of UN reducing payment stimulus, increasing PAD and updating the data. Key words Tax Property, tax object sales value NJOP , Local Goverment."

"Disparitas harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Skripsi ini menggambarkan proses perumusan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tahun 2014 sudah melalui seluruh tahapan dalam formulasi kebijakan.

---

The disparity between property market value and its Property Tax Object Sales Value in Jakarta insists local government to adjust Property Tax Object Sales Value in 2014. This undergraduate thesis describes policy formulation process of  Property Tax Object Sales Value in 2014. This descriptive research used qualitative approach and in-depth interview as data collection technique. The result of this research is determination of Property Tax Object Sales Value has been going through all the process of policy formulation."

"Jalan tol merupakan objek PBB – P2 dimana memiliki peranan dalam pemenuhan penerimaan pemerintah daerah melalui PBB – P2 dan juga penyumbang bagi penerimaan pemerintah pusat baik melalui konsesi pengelolaan jalan tol maupun laba atas penugasan BUMN dalam mengelola jalan tol. Selain itu juga jalan tol memiliki peranan yang besar sebagai penghubung antar pusat ekonomi daerah. Sehingga perlu penilaian NJOP PBB – P2 yang tepat dan sesuai sehingga nilai yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik dari pihak fiskus maupun pengelola jalan tol sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif pengelolaan penilaian PBB – P2 atas jalan tol yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun alternatif kebijakan dalam penetapan PBB – P2 atas objek jalan tol yang dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui penyeragaman nilai jual objek pajak atas jalan tol dimana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung oleh kebijakan kepala daerah, sarana dan prasarana yang memadai, penetapan jabatan fungsional penilai serta pelatihan – pelatihan yang memadai. Sedangkan untuk mekanisme penilaian yang digunakan sebagai alternatif kebijakan penetapan PBB – P2 atas jalan tol menggunakan pendekatan harga pasar dengan metode weighted average dan menjadikan kemampuan perusahaan sebagai faktor koreksi dalam penetapan NJOP PBB – P2 tahun berikutnya.

---

Toll roads are the object of PBB - P2 which have a role in fulfilling local government revenues through PBB - P2 and are also a contributor to central government revenues both through toll road management concessions and profits from the assignment of BUMN in managing toll roads. In addition, toll roads have a big role as a liaison between regional economic centers. So it is necessary to assess the NJOP PBB - P2 that is appropriate and appropriate so that the resulting value can be accepted by both parties, both from the tax authorities and toll road managers as taxpayers. This study aims to analyze the alternative management of PBB – P2 assessment of toll roads conducted by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda). This research uses post-positivism paradigm with qualitative approach method. As for alternative policies in determining PBB - P2 on toll road objects that can be accepted by both parties through uniform sales value of tax objects on toll roads where in the implementation of these policies need to be supported by regional head policies, adequate facilities and infrastructure, determination of functional appraisers and adequate training. As for the assessment mechanism used as an alternative to the policy for setting PBB – P2 on toll roads, it uses a market price approach with the weighted average method and makes the company's ability as a correction factor in determining the NJOP PBB – P2."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis terhadap adanya sistem pengawasan atas objek pajak Wisma di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Wisma termasuk dalam pajak hotel namun dalam penerapannya pemungutan pajak atas wisma masih sulit diberlakukan sama dengan pajak hotel karena masih banyak hambatan- didalamnya. Pemilihan objek penelitian di Kota Depok dikarenakan baik dari segi pengawasan IT system maupun pengawasan internal dan juga eksternal, Depok masih berada di bawah DKI Jakarta. Kesimpulannya adalah sistem pengawasan yang berlaku saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal utama untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada saat ini ialah dengan menggugah kesadaran dari wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

---

The main focus of this paper is the following analysis of the consequences of a system of control over the tax object Guest House in Depok. This research is a descriptive qualitative research. Guest house is the object of the hotel tax but in practice, the collection of tax on guest house is still difficult to apply the same as the hotel tax because there are many obstacles in it. Selection of the research object in Depok because in terms of supervision and monitoring of IT systems internally and also externally, Depok still be under DKI Jakarta. The conclusion is that the control system of the object in the form of Guest House tax has been going well. The main thing that can be done to improve the tax collection system is by raising awareness of the taxpayer to comply with their tax obligations properly."

"Penelitian dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan perluasan objek pajak restoran dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Depok dalam proses implementasi. Peneliti mengambil usaha warteg sebagai contoh perluasan objek pajak restoran. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa formulasi Perda sudah melewati tahap-tahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010. Dalam proses implementasinya, Pemerintah Depok baru sampai pada tahap pendataan karena mengalami berbagai hambatan antara lain pengusaha warteg yang tidak antusias dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah tenaga pendataan yang kurang, serta masih banyak warteg yang tidak memiliki ijin usaha. Sebaiknya pemerintah Depok menambah jumlah petugas pendataan dan memberikan informasi mengenai pajak restoran terlebih dahulu kepada pelaku usaha dan konsumen jasa warteg.

---

The study was conducted to describe the formulation of policies aimed at expanding restaurant tax objects and analyze the barriers faced by the Government in the implementation process Depok. Researchers took as an example of the expansion of the business object warteg restaurant tax. The study was conducted with a qualitative approach and qualitative data collection. The survey results revealed that the formulation of legislation has passed the stages in accordance with Government Regulation No. 16 of 2010. In the process of implementation, the Government of Depok still in data collection stage due to various constraints such as a lack of enthusiasm warteg entrepreneurs with the information provided by the government, the less amount of employee data collection, and many warteg who do not have a business license. Depok government should increase the number of personnel data and provide information on prior restaurant tax to businesses and consumers warteg services."

"Setiap melewati jalan protokol maupun jalan-jalan besar lainnya terutama di kota-kota besar banyak terlihat reklame seperti billboard, papan, poster, kain, ataupun reklame berjalan seperti pada disisi badan bus. Di kota Depok sendiri sudah banyak dijumpai berbagai macam reklame terutama di sekitar jalan Margonda dan Juanda. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan nilai sewa reklame di kota Depok dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mendalam dengan pejabat dan petugas yang terkait dalam proses perhitungan pajak reklame dan aktivitas seputar pemasangan dan perizinan reklame di kota Depok. Pada analisis penelitian didapatlah argumen-argumen dan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa nilai sewa reklame di kota Depok relatif lebih rendah ketimbang daerah sejenis dengan keadaan ekonomi dan perkembangan yang sama lainnya seperti kota Bogor dan Bekasi.Hasil penelitian menunjukan masih ada hal yang membuat mengapa nilai sewa reklame kota Depok terbilang kecil perhitungannya karena peraturan yang mengatur NSR tersebut sudah lama belum direvisi dan kurang sesuai dengan perkembangan kota Depok saat ini dan juga faktor adanya potensi pajak reklame yang dipertahankan agar tidak hilang, karena mereka menganggap jika dinaikkan perhitungan nilai sewa reklamenya maka akan terjadinya kekurangan potensi penerimaan bahkan bisa berkurang drastis jumlah penerimaannya.

---

Every time we passing through the protocol road or other major roads, especially in big cities, there are many advertisements such as billboards, plank-boards ad, posters, fabrics ad, or billboards-like on the side of the bus body. In the city of Depok itself, there have been many kinds of billboards, especially around the streets of Margonda and Juanda. In this study the authors aimed to analyze the evaluation of the policy of advertisement rent value in the city of Depok using a qualitative approach. The method used in this research are literatur study and field studies with in-depth interviews with officials and officials involved in the process of calculating advertisement taxes and activities regarding the installation and licensing of billboards in the city of Depok. In the analysis, there are arguments and factors that cause why the billboards rent value in Depok city is relatively lower than other region that similar in economics condition and city development such as the cities of Bogor and Bekasi.The results show there are still a few things that make why the rent value of Depok city billboards produce a small amount of calculation because the regulations that regulate the rental value of these billboards have not been revised for a long time and are not in line with the development growth of Depok city at this time and also in order to maintained the potential of advertisement tax, because they assume that if the calculation of the advertisement rent value is raised, then the revenue potential will be shortfall eventually and it could even be drastically decrease."

"Pembangunan di Kota Depok terus berlangsung, sebagai daerah pinggiran Ibukota DKI Jakarta. Perkembangan pembangunan perekonomian daerah tergantung dari kondisi dan potensi sumberdaya yang dimiliki masing-masing daerah. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penelitian ini PDRB digunakan untuk melihat sektor basis dengan menggunakan analisis Location Quotient (LQ). Menurut perhitungan LQ per kecamatan di Kota Depok tahun 2012 dan tahun 2015 didapatkan hasil bahwa sektor basis pertanian terdapat di Kecamatan Bojong Sari, Limo, Sawangan, Tapos, Cipayung dan Pancoran Mas. Sektor basis industri pengolahan terdapat di Kecamatan Tapos, Cilodong dan Cimanggis. Sektor basis listrik, gas dan air bersih terdapat di Kecamatan Bojong Sari, Limo, Sawangan, Cinere, Cipayung, Pancoran Mas dan Sukmajaya. Sektor basis bangunan terdapat di Kecamatan Limo, Sawangan, Cilodong, Cimanggis dan Pancoran Mas. Sektor basis perdagangan, hotel dan restoran terdapat di Kecamatan Bojong Sari, Limo, Beji, Cinere, Cipayung, Pancoran Mas dan Sukmajaya. Sektor basis angkutan dan komunikasi terdapat di Kecamatan Bojong Sari, Limo, Sawangan, Cinere, Cipayung, Pancoran Mas dan Sukmajaya. Untuk sektor keuangan, jasa persewaan dan Perusahaan terdapat di Kecamatan Beji dan Sukmajaya. Sektor basis jasa-jasa terdapat di Kecamatan Limo, Beji, Cinere, Pancoran Mas dan Sukmajaya. Pada wilayah rural terjadi perubahan sektor nonbasis menjadi basis di Kecamatan Tapos yaitu pada sektor pertanian dan di Kecamatan Limo pada sektor bangunan, dan terjadi perubahan sektor basis menjadi nonbasis di Kecamatan Sawangan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran dan di Kecamatan Tapos pada sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Pada wilayah urban terjadi perubahan sektor nonbasis menjadi sektor basis di Kecamatan Cilodong, yaitu sektor bangunan, di Kecamatan Cinere, yaitu sektor keuangana, jasa persewaan dan jasa perusahaan, dan di Kecamatan Pancoran Mas yaitu sektor bangunan dan sektor keuangan dan jasa perusahaan.

---

Development in Depok City continues, as a suburb of the Capital City of Jakarta. The development of regional economic development depends on the conditions and potential of the resources owned by each region. One economic indicator to measure the performance of economic growth in a region is the Gross Regional Domestic Product (GRDP). In this study the GRDP is used to look at the base sector using Location Quotient (LQ) analysis. According to LQ calculations per sub-district in Depok City in 2012 and 2015 the results show that the agricultural base sector was found in Bojong Sari, Limo, Sawangan, Tapos, Cipayung and Pancoran Mas Sub-districts. The manufacturing sector base sector is located in Tapos, Cilodong and Cimanggis Sub- districts. Electricity, gas and clean water base sectors are found in Bojong Sari, Limo, Sawangan, Cinere, Cipayung, Pancoran Mas and Sukmajaya Sub-districts. Building base sectors are located in Limo, Sawangan, Cilodong, Cimanggis and Pancoran Mas Sub-districts. The trade, hotel and restaurant base sectors are located in Bojong Sari, Limo, Beji, Cinere, Cipayung, Pancoran Mas and Sukmajaya Sub-districts. Transportation and communication base sectors are found in Bojong Sari, Limo, Sawangan, Cinere, Cipayung, Pancoran Mas and Sukmajaya Sub-districts. For the financial sector, rental services and companies are found in Beji and Sukmajaya Districts. Service base sectors are located in Limo, Beji, Cinere, Pancoran Mas and Sukmajaya Sub-districts. In rural areas there is a change in the nonbasis sector to be a base in Tapos Sub-district, which are in the agriculture and In Limo Sub-district in the construction sector and changes from a base to a nonbasis in Tapos in electricity, gas and clean water sector and the trade, hotel and restaurant sector and in the transportation and communication sector also in Sawangan Sub-District in the tradem restaurant and hotel sector. In the urban area there was a change in the nonbasis sector to a base sector in Cilodong Sub-district, that is the building sector, in Cinere Sub-district, which is the financial sector, rental services and company services, and in Pancoran Mas Sub-district the building sector and the financial and corporate services sector."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk melihat faktor determinan apa saja yang mempengaruhi harga pasar tanah di Kota Depok sebagai pengambilan keputusan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear dengan model data cross section tahun 2015. Model regresi linear dapat menjelaskan variasi harga tanah dengan diketahui nilai dan arahnya dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Penelitian ini memberikan hasil temuan selisih harga pasar dengan NJOP berpengaruh positif terhadap harga pasar tanah. Sementara itu jarak dari kelurahan ke universitas terdekat Universitas Indonesia , dan rata-rata luas bangunan terjual masing-masing memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap harga pasar tanah. Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya keputusan masyarakat membeli tanah didominasi oleh kondisi infrastruktur yang sudah terbangun. Faktor lain di luar model seperti luas tanah, jarak, aksesibilitas, dan sebagainya tidak terlalu mempengaruhi harga pasar karena masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Depok diasumsikan memiliki kemampuan dalam mengakses faktor lain tersebut.

---

ABSTRACTThis study conducted to see the determinant factors influencing the market price of land in Depok City. This research use linear regression method with cross section data model in year 2015. Linear regression model can explain the variation of land price with known value and direction toward its dependent variables. This research shows that the market price difference between market price and NJOP have positive effect to land market price. Meanwhile, the distance from the village to the nearest university Universitas Indonesia , and the average area of buildings sold respectively have a negative and significant relationship to the market price of land. This study also found that the decision of people to buy land is dominated by infrastructure conditions that have been built. Other factors outside the model such as land area, distance, accessibility, etc. do not affect the market price significantly."