Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan pelayanan hingga pemanfaatan aset daerah yang tidak terpakai dilakukan untuk menghindari potensi yang hilang dalam kebijakan retribusi pelayanan pemakaman di Provinsi DKI Jakarta, melalui studi kasus yang dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Timur. Fokus penelitian adalah untuk mengalanilisis strategi optimalisasi yang dilakukan oleh implementator baik dari tingkat pengawas hingga pelaksana teknis, serta untuk melihat kendala-kendala yang terjadi pada proses penerapanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa optimalisasi yang dilakukan belum berjalan maksimal, untuk sistem TPU Online, database yang ada belum dapat digunakan sepenuhnya sehingga malah mempersulit baik bagi implementor maupun wajib retribusi, dan untuk makam tumpang tidak dapat maksimal karena faktor budaya masyarakat yang menginkan satu makam untuk satu jenazah, dan untuk makam kadaluarsa karena belum terdapatnya Peraturan Gubernur menjadikan terjadinya banyak diskresi pada saat proses pemanfaatanya.

---

ABSTRACTService enhancement until utilization of unused region asset are perform to avoid potential loss of funeral service user charges policy in the Province of DKI Jakarta, through case study which is conducted in City Administration of East Jakarta. The focus of this research is to analyze optimization stategy that perform by the implementator, from the supervisor level to the executor level, and to find out the obstacles that happened in the application process. This research using a qualitative method with field and literature research as the data collection method. The result of this research had shown that the optimization do not work well, for TPU online system, the database can rsquo t used completely, wherewith both of implementator and user charges payer is complicate instead of facilitate, and for overlap cemetery can rsquo t be optimum, since the society culture factor which is prefer to user one cemetery for one corpse, and then for utilization of expired cemetery, since of there is no Governor Regulation ensue much of discretion in the utilization process."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Provinsi DKI Jakarta, melalui studi kasus yang dilakukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan serta faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah implementasi pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan masih belum dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 dan masih banyak penyelenggaraannya dilapangan yang diwarnai dengan penyimpangan, seperti penyetoran retribusi yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan adanya pungutan liar di Taman Pemakaman Umum (TPU). Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang bisa menyebabkan pemungutan retribusi pelayanan pemakaman di Jakarta Selatan menjadi tidak optimal.

---

This thesis discuss about the implementation of funeral service charges collection in The Province of DKI Jakarta, through a case study that carried out in the city administration of south jakarta. The purpose of this thesis is to analyze the collection implementation of funeral services charges in city administration of south jakarta as well as any inhibiting factors that encountered the implementation of funeral service charges collection at the field This research is using a qualitative approach with descriptive type of research. The results obtained that the implementation of funeral services charges collection in south jakarta still not implemented according to the Jakarta Provincial Regulation No. 3 in year 2012 and its implementation in the field are still tinged with irregularities, such as the payment of retribution which not in accordance with the time that appointed and the presence of illegal charges collection at goverment cemetery. In addition, there are several inhibiting factors that could cause the collection of funeral service charges in south jakarta became not optimal."

"Permasalahan pelayanan perizinan pemakaman di DKI Jakarta yang carut marut dikarenakan keterbatasan lahan pemakaman,  sarat akan praktik pungli,  percaloan dan  petak makam fiktif membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman mengimplementasikan e-government dengan membangun sistem pelayanan perizinan pemakaman online. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kulaitatif, penelitian ini menjawab bagaimana implementasi e-government dalam pelayanan perizinan pemakaman online di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis berbagai faktor yang dapat menghambat implementasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government dalam pelayanan perizinan pemakaman online di DKI Jakarta belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan efisien dalam hal pemberian layanan publik dan prosesnya masih melalui beberapa pintu karena pemberian rekomendasi teknis dari TPU masih dilayanani secara manual meskipun data pemakaman sudah online dan terintegrasi. Selain itu, implementasi pelayanan perizinan pemakaman online menghadapi beberapa tantangan dari aspek teknis, sosial, dan pembiayaan, karena  ketersediaan komputer dan jaringan di TPU dengan luas lahan yang kecil belum memadai, kurangnya akses informasi mengenai pelayanan perizinan pemakaman online masih terdapat kendala baik dalam pengadaan hardware, pengembangan sistem dan juga anggaran untuk pendidikan dan pelatihan.

---

The problem of funeral licensing services in DKI Jakarta is chaotic due to the limitation of burial land, full of extortion practices, brokering and fictitious tomb plots that make the DKI Jakarta Provincial Government through the Parks and Funeral Service implement e-government by developing an online funeral licensing service system. Using the postpositivism approach and the qualitative method, this study answers how the implementation of e-government in online funeral licensing services in DKI Jakarta Province and analyzed various factors that could hinder the implementation. The results show that the implementation of e-government in online funeral licensing services in DKI Jakarta cannot be said to be effective and efficient in terms of providing public services and the process is still through a number of doors because the technical recommendations from TPU are still manually serviced despite burial data already online and integrated. In addition, the implementation of online funeral licensing services faces several challenges from the technical, social, and financing aspects, because the availability of computers and networks in TPU with small land area is inadequate, lack of access to information regarding online funeral licensing services is still a problem in the procurement of hardware, system development and also the budget for education and training."

"Tesis ini membahas sejauhmana kualitas pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari sektor penerima layanan/pelanggan (yaitu; Pegawai) dan penyedia layanan (yaitu; Pejabat dan Pctugas Kepegawaian BKD) dengan mcngadopsi teori yang dikcmbangkan Zeithaml, et. al. (1990). Pengukuran kualitas pelayanan dari sektor penerima layanan menggunakan Dimensi Kuali tas Pelayanan (Servquuf), semen tara untuk sektor penyedia layanan mcnggunakan penilaian pada faktor-fakror kunci yang memberikan kontribusi tcrjadinya Gap 3, yaitu kesenjangan antara Spesifikasi Kualitas Pelayanan dcngan Service Delivery (Penyampaian Layanan). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dcngan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kepegawaian belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan nilai Skor Servqual sebesar -l dan nilai Skor Gap 3 sebesar·0,34. Hasil penelitian menyarankan perlunya perbaikan pada; atribut pelayanan yang dianggap penting/kritis oleh penerima layanan; kerja tim (team work) dan ambiguitas percman pada service delivery. dan ambiguitas peranan pada pengukuran korelasi antara service delivery dengan servqua/;, dan perlunya mempertimbangkan formulasi kebijakan sebagai altematif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian.

---

The objectives of this research is to analyze personnel quality service of Regional Civil Service Agency (BKD) of Province of Jakarta Capi tal City 1\dministnttion evaluated from customer and service provider sector with adopting theory developed by Zeithaml cr. al. (1990). Measurement of quality service of customer sector (civil servants!PNS) by usi ng Servqual, whereas for service provider sector (manager and front line staff of BKD) by using Key Factors Contributing to Gap 3, namely gap between Service Quality Spesification with Service Delivery. This research applies qualitative method with descriptive design. The data were collected by means research questionaire both for customer and service provider responder.The result shows personnel quality service is still not optimal, posed at Servqual score equal -I and Gap 3 score equal -0,34. The researcher suggests that BKD require to improve the quality service, at; most important (critical) service attribute by customer;, team work and role ambiguity toward Service Delivery; employee job fit and role am biguity toward measurement of correlation between Service Delivery with Servqual;, and the importance of considering policy formulation alternatively to improve the personnel quality services in a whole."

"Bengkel motor skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jakarta Timur berpotensi menghasilkan Limbah B3 yang harus dikelola. Permasalahan dalam penelitian adalah pengelola bengkel belum melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mendukung keberlanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun strategi keberlanjutan pengelolaan Limbah B3 dari bengkel UMKM. Metode yang digunakan adalah metode campuran (kuantitatif dan kualitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 jenis Limbah B3 yang dihasilkan dengan jumlah rata-rata per bengkel antara 128,91 kg hingga 392,35 kg dalam satu bulan, tingkat penerapan (pemenuhan persyaratan) pengelolaan Limbah B3 berkisar antara 37% hingga 63% dan Limbah B3 belum banyak dimanfaatkan oleh industri daur ulang karena mayoritas Limbah B3 dikelola oleh pengepul tidak berizin. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan terhadap pengelola bengkel dengan meningkatkan pengetahuan dan sikap terkait pengelolaan Limbah B3 melalui pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun industri.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) scale motorcycle repair shops in East Jakarta City have the potential to generate hazardous waste that must be properly managed. The problem identified in this study is that repair shop managers have not implemented hazardous waste management in accordance with existing regulations and do not promote sustainable practices. The objective of this research is to develop a strategy for the sustainable management of hazardous waste in MSME repair shops. The method used was a mixed methods (quantitative and qualitative). The results showed that there are 8 types of hazardous waste generated with an average amount per repair shop ranging between 128.91 kg to 392.35 kg per month, the level of implementation (compliance with requirements) of hazardous waste management ranged from 37% to 63% and hazardous waste has not been widely utilized by the recycling industry because the majority of hazardous waste is managed by unlicensed collectors. The conclusion of the study show that it is necessary to strengthen repair shop managers by increasing knowledge and attitudes related to hazardous waste management through guidance and supervision that can be performed collaboratively by both the government and the industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini.

---

This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady."

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta ditinjau dari asas ease of administration menggunakan teori Rosdiana dan Irianto. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 Tentang Retribusi Daerah yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai Retribusi IMB, serta bagaimana implementasi kebijakan Retribusi IMB ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil penelitian (1) adanya perubahan Perda No. 1/2006 menjadi Perda No. 3/2012 dilatar belakangi adanya perubahan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi sehingga harus dirubah dan menyesuaikan dengan peraturan yang berada di atasnya; (2) implementasi kebijakan Retribusi IMB Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi kriteria ease of administration disebabkan masih kurangnya sosialisasi kebijakan Retribusi IMB oleh Dinas P2B, serta belum memadainya penggunaan perangkat sistem berbasis online.

---

This thesis discusses the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta Province, considering ease of administration principle discoursed by Rosdiana and Irianto. The study has two main issues : analyzing the background of Local Law No. 1/2006 modification to be Local Law No. 3/2012 about Local Charges which is contained with building permit charge’s regulation, and describing how the building permit charges policy in DKI Jakarta province is implemented considering ease of administration principle. The research uses qualitative approach with deep interview, literature study, and field observation as data collection methods.

The study's main issues find that (1) modification of upper regulation became a background factor of modification of Local Law No. 1/2006 to be Local Law No. 3/2012, since the lower local regulations always have to adjust the upper regulations that were in it; (2) the implementation of building permit charges policy in DKI Jakarta province still doesn’t comply yet with ease of administration criterion. The Main reason of this finding is lack of socialization held by Dinas P2B, and the use of media online based system is not available yet."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta studi kasus pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dengan menggunakan teori administrasi pendapatan daerah yang dikemukakan oleh McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa administrasi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dilihat dari prosedur identifikasi, identifikasi sudah bersifat otomatis, terdapat prosedur identifikasi wajib retribusi yang tepat untuk mengidentifikasi diri sendiri, dan kewajiban wajib retribusi diketahui secara jelas. Dilihat dari prosedur penetapan, penetapan bersifat otomatis, penilai atau yang menetapkan tidak atau setidaknya sedikit melakukan diskresi, dan penetapan dapat dikonfirmasikan dengan sumber lain. Dilihat dari prosedur pemungutan, pembayaran dilakukan secara otomatis, pembayaran dapat dipaksakan, kelalaian diketahui dengan jelas, bukti penerimaan jelas untuk dicermati oleh pemerintah daerah, dan pembayaran mudah.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place . The purpose of this study is to analyze administration of roadworthiness test fees collection in DKI Jakarta Province Case Study at Ujung Menteng Roadworthiness Test Place based on administration of local taxes and charges theory by McMaster. The research rsquo s approach used in this study is the quantitative approach with field reasearch and literature research as data collection rsquo s methods, qualitative as a data analysis. The result of this study concludes that administration of roadworthiness test fees collection in Ujung Menteng roadworthiness test place in terms of identification procedures, identification is automatic, there is an inducement to people to identify themselves, and liability is obvious. In assessment procedures, assessment is automatic, the assessor has a little or no discretion, and the assessment can be checked against other information. In collection procedures, payment is automatic, payment can be induced, default is obvious, actual receipt are clear to the controllers in central office, and payment are easy."

"Skripsi ini mengkaji kesiapan pelayanan pengurusan pemakaman online di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Pelayanan pemakaman online dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan pelayanan pemakaman di Jakarta. Namun sampai saat ini pelayanan pengurusan pemakaman online belum berjalan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post postivist dan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan belum siapnya beberapa faktor terkait dengan kesiapan electronic government dan kesiapan public e service seperti kurangnya kesiapan infrastruktur telekomunikasi kurangnya tingkat konektivitas antar lembaga dalam hal sharing berbagi data terkait dengan data pemakaman kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan belum siapnya dana dan anggaran.

---

This thesis discusses about the readiness of arrangement funeral online services in Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta. Funeral online services were made to overcome the problems of funeral services in Jakarta. However the funeral online services have not been implemented This research used post positivist paradigm and descriptive design.

The results showed unreadiness to several factors associated with electronic government readiness and public e service readiness such as the lack of readiness of the telecommunications infrastructure lack the level of connectivity among institutions in terms of sharing data related to the funeral the lack of readiness of human resources and unprepared funds and budget."