Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTransparansi dan keterbukaan data dipercaya dan berkembang sebagai suatu best practice untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik good governance . Begitupun promosi transparansi bagi tata kelola sektor ekstraktif, khususnya minyak, gas, dan tambang telah diterima sebagai solusi yang paling efektif untuk lsquo;menyelamatkan rsquo; negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dari buruknya tata kelola mereka. Meskipun begitu, penerimaan bahwa transparansi industri ekstraktif merupakan sebuah hal yang baik tidak terjadi begitu saja melainkan melalui berbagai perdebatan hingga akhirnya membentuk suatu pandangan umum. Berbeda dengan perspektif literatur-literatur yang dominan berkembang, tulisan ini mencoba melihat dari sudut pandang kritis penyebaran gagasan transparansi industri ekstraktif hingga adopsi dan implementasinya di negara berkembang yang penulis fokuskan pada Indonesia. Penulis menggunakan perspektif Gramsci untuk melihat proses terjadinya hegemoni intelektual dalam penyebaran suatu gagasan oleh sebuah blok historis yang bergerak dari berbagai arah. Penulis memfokuskan analisis pada lima fitur hegemoni intelektual yang merupakan hasil pemikiran Robert Cox, kemudian melihat proses penyebaran gagasannya mulai dari pembentukan blok historis hingga perluasannya keluar blok historis. Tulisan ini akan memperlihatkan proses perkembangan gagasan transparansi industri ekstraktif serta peran berbagai aktor didalamnya hingga mencapai adopsi dan implementasi di Indonesia.Kata kunci: EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparansi, transparansi industri ekstraktif, Gramsci, Hegemoni.

---

ABSTRACTTransparency through data disclosure has evolved as a best practice to achieve good governance. The promotion of transparency for extractive sector governance, particularly oil, gas and mining has been accepted as the most effective solution to 39 rescue 39 resource rich developing countries from poor governance. Nevertheless, the acceptance of the notion of extractive industry transparency should not be taken for granted as it went through various debates to finally win the general consensus that makes it has to be seen as a process. In contrast to the dominant perspectives of the spreading literatures, this paper attempts analyze the idea of extractive industry transparency through a critical perspective. This writing is focusing on the adoption and implementation of the notion in Indonesia. This writing uses Gramscian perspective to analyze the aspect of intellectual hegemony promoted by a historical bloc through different directions. This writing focuses on the five features of intellectual hegemony from Robert Cox, then sees the process of idea dissemination within the historical bloc to the actors outside of the historical bloc. This paper shows the dissemination of the notion of extractive industries transparency and the role of various actors within it to reach the adoption and implementation in Indonesia.Keywords EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparency, extractive industries transparency, Gramsci, Hegemony."

"Penelitian ini merupakan model aplikasi Soft System Methodology based AR(action research) dalam membahas mengenai relasi antara Seknas Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) dengan Institute for Essential and Service Reform (IESR) dalam usahanya mengadvokasikan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Penelitian ini menggunakan analisa berdasarkan kerangka pemikiran dari Richard Hall mengenai Hubungan Antar Organisasi (HAO) dan Lingkungan Organisasi.Hasil penelitian mengindikasi adanya perbedaan bentuk-bentuk formalisasi pada relasi dua organisasi yang berbentuk koalisi. Temuan ini berdampak pada implikasi teoritis pertama, yaitu bentuk formalisasi pada situasi dunia nyata dapat berkembang dan tidak tergambar dalam dimensi formalisasi dari Hall. Kedua, organisasi dalam studi ini yaitu PWYP Indonesia dan IESR ternyata tidak hanya mampu mengonstruksikan lingkungan dimana mereka berada, tetapi juga dapat mengonstruksikan elemen-elemen apa saja yang akan menimbulkan kerentanan seiring dengan meningkatnya adaptasi organisasi.

---

This research is a model application of Soft System Methodology based AR (action research) in exploring relationship between National Secretariat of Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) and Institute for Essential and Service Reform (IESR) within a context of advocating EITI. This research uses Richard Hall's analysis of Interorganizational Relationship and Organizational Environment as a conceptual framework.The result of this research indicates difference of type of formalization in a context of dyad relationship in terms of alliance organization. This finding, furthermore, has its impact theoretically to Hall's IOR's analysis in formalization. Thereupon, organization in this research, PWYP Indonesia and IESR, showed that they could construct the environment in which they exist as well as constructing the elements that cause vulnerability along with the enhancement of organization's adaptive skill."

"Sebagian besar pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia masih bersifat ekstraktif. Hal tersebut meningkatkan ancaman terhadap keberadaanya yang ditunjukkan dengan penurunan populasinya. Padahal ada jenis pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan nonekstraktifberupa ekowisata hiu dan pari. Penelitian ini membandingkan nilai ekonomi kegiatan ekowisata hiu dan pari dengan nilai ekonomi yang diberikan oleh kegiatanperikananya, di lokasi target penangkapan yaitu di Meulaboh, Takalar dan Tanjung Luar.Nilai ekonomi ekstraktif didapatkan dari nilai pasar dengan data Surat Rekomendasi KKP sedangkan non-ekstraktif diberikan dalam bentuk use value melalui metode TCM, dannon-use value menggunakan CVM. Rasio antara nilai perikanan dengan estimasi nilai rekreasi yaitu 1:33, 1:28 dan 1:2,7 untuk masing-masing lokasi Meulaboh, Takalar, dan Tanjung Luar. Dengan demikian, ekowisata hiu dan pari jelas dapat menjadi alternatifkegiatan penangkapan hiu dan pari di lokasi-lokasi yang menjadikan mereka sebagaitarget penangkapan. Temuan lainnya yaitu estimasi rata-rata nilai konservasi darikeberadaan hiu dan pari yang sebanyak Rp. 105.403/orang.

---

Most of the use of sharks and rays in Indonesia is still largely extractive. Those situation

increased the threat to their existence as indicated by the decline in their population. This

study compares the economic value of sharks and rays ecotourism with the economic

value from extractive use, in target fishing locations, Meulaboh, Takalar and Tanjung

Luar. The extractive economic value is obtained from the market value using KKP Surat

Rekomendai data, while non-extractive is given the use value through the TCM method,

and non-use value using CVM. The ratio between fishery value and recreation value

estimation is 1:33, 1:28 and 1:2,7 for Meulaboh, Takalar, and Tanjung Luar locations,

respectively. Thus, sharks and rays ecotourism can clearly be an alternative for sharks

and rays fishing activities in locations where they are targeted for capture. Another

finding is the estimated average conservation value of the presence of sharks and rays, is

Rp. 105.403/person."

"Globalisasi yang terjadi menciptakan liberalisasi ekonomi yang juga mengarah pada persaingan usaha secara liberal antar pelaku usaha di segala sector. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sangat memungkinkan jika beberapa pihak menggunaan cara-cara yang illegal dan melanggar hukum persaingan usaha, salah satunya adalah dengan tindakan bid-rigging atau persekongkolan tender. Bid-rigging dalam aturannya di hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan pengadaan (procurement), sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan baik untuk sektor publik maupun privat. Isu yang akan diangkat dalam hal ini akan berkaitan dengan bid-rigging yang dilakukan dalam lingkup industry ekstraktif sebagai salah satu sektor yang memiliki peran signifikan bagi negara baik yang sedang berkembang yakni Indonesia, serta Australia sebagai negara maju. Skripsi ini mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana perbandingan elemen di pengaturan bid-rigging dalam tahap pengadaan di industri ekstratif, dengan spesifikasi khusus sektor pertambangan serta minyak dan gas ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia dan Australia, dan implementasi dari pengaturan tersebut bagi kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis. Dengan membandingkan pengaturan serta implementasi di kedua negara, ditemukan bahwa pengaturan yang dimiliki hukum persaingan usaha Indonesia lebih umum dan memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan Australia. Implementasi pengaturan yang ada di kedua negara juga bervariasi dan memiliki perbedaan yang signifikan, dimana lebih banyak kasus terkait yang dilaporkan di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

---

Globalization that occurs results in economic liberalization, which also leads to liberal business competition between business actors within various industries. However, in the course of conducting business activities, it is possible that some parties may be using illegal methods and violating business competition regulations, one of which is a bid-rigging or tender conspiracy. Bid-rigging in the context of business competitions is correlated to procurement as a means to fulfill the necessities for both the public and private sectors. This research will address the issue of bid rigging carried out within the scope of the extractive industry as a sector with a significant role in Indonesia as a developing country, and Australia as a developed country. This research focuses on 2 (two) main issues, namely the comparison of the bid-rigging elements contained in each arrangement in the procurement process in the extractive industry, particularly mining and oil and gas sectors in terms of business competition law in Indonesia and Australia, and the implementation of the arrangements in both countries. The research method used is juridical-normative, which emphasizes written legal norms. By comparing the regulation and implementation in the two countries, it is acknowledged that the regulation of Indonesian competition law is more general and has a broad scope compared to Australia's. The implementation of existing arrangements within both countries also varies and has significant differences, with more related cases being reported in Indonesia than in Australia."

"Anime Jepang merupakan salah satu produk budaya populer Jepang yang mengubah gambaran negara Jepang menjadi negara yang dianggap memiliki budaya yang menarik di mata negara lain. Anime Jepang pertama kali ditayangkan di televisi Indonesia sejak tahun 1962. Saat ini meskipun penayangan anime Jepang di televisi Indonesia tidak sebanyak pada tahun 1990-an, melalui film layar lebar, majalah, internet, dan berbagai media lainnya anime Jepang masih digemari di Indonesia. Tugas akhir ini akan membahas mengenai aspek mediascapes dalam penyebaran anime Jepang di Indonesia melalui berbagai macam media. Penelitian ini menggunakan teori globalisasi Arjun Appadurai dengan memfokuskan pada aspek mediascapes. Analisis dilakukan dengan pemaparan media-media yang menyebarkan anime Jepang di Indonesia.

---

Japanese anime is an example of Japan popular culture which changed Japan image into a country that have a culture that is considered attractive in the eyes of other countries. Japanese anime first aired in Indonesian television since 1962. Even though Indonesia television did not air many Japanese anime after 1990s, through movie theatre, magazine, internet, and various other media, Japanese anime still popular in Indonesia. This final project will discuss about the aspects of mediascapes on the dissemination of Japanese anime in Indonesia through various media. This study uses the theory of globalization from Arjun Appadurai by focusing on the aspects of mediascapes. The research will be carried out by presenting various media that disseminate Japanese anime in Indonesia."

"Transparansi pelaporan keuangan bank sentral merupakan komponen penting dalam membangun kredibilitas sistem keuangan suatu negara. Skripsi ini membahas transparansi pada pelaporan keuangan bank sentral (studi kasus Bank Indonesia) dan penekanannya diarahkan kepada transparansi kerangka akuntansi dan praktek pengungkapan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan praktek pengungkapan laporan keuangan Bank Indonesia dengan standar internasional seperti International Accounting Standards (IAS) dan juga dengan praktek pelaporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa bank sentral di negara lain. Penelitian ini mengacu pada dua penelitian sebelumnya yakni Sullivan (2005) dan Tim KPMG (2009). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Bank Indonesia cukup transparan dalam pengungkapan laporan keuangan walaupun ada beberapa hal yang memang belum sepenuhnya diungkapkan oleh Bank Indonesia, seperti, pengungkapan hubungan dan transaksi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah.

---

Transparency in central bank financial reporting is an important component for establishing the credibility of a country's financial system. The focus of this study is the transparency of financial reporting in central banks (case study of Bank Indonesia) and the emphasis is on transparency in the accounting framework and disclosure practices. This research is qualitative descriptive. This research was conducted by comparing the practice of financial statements disclosure of Bank Indonesia and international standards such as International Accounting Standards (IAS) and also with the financial reporting practices done by several central banks in other states. This research is based on two previous research that are conducted by Sullivan (2005) and KPMG Team (2009). The result of this research revealed that Bank Indonesia is fairly transparent in disclosing its financial reporting. However, there are some matters that are not fully disclosed by Bank Indonesia, such as, the relationship and transaction between Bank Indonesia and The Government. "

"Tingginya intensitas pembangunan infrastruktur nasional saat ini belum diimbangi dengan pemerataan pembangunan daerah dan cenderung mengandalkan pendekatan pinjaman luar negeri. Implementasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu sumber strategis pembiayaan infrastruktur negara kenyataannya belum optimal berkontribusi pada distribusi pembangunan di daerah. Tuntutan pembangunan daerah pasca reformasi dan otonomi melahirkan sebuah gagasan bahwa sukuk juga dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah guna menjangkau investasi masyarakat daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan sukuk daerah ditinjau dari hukum ekonomi Islam (2) Bagaimana pengaturan sukuk daerah dan mekanisme pelaksanaan sukuk daerah di Indonesia? (3) Bagaimana upaya positivisasi pengaturan sukuk daerah di Indonesia? adapun analisis terhadap penelitian ini dilakukan terhadap dua teori yakni maslahah mursalah dan Positivisasi hukum Islam. Hasilnya, Sukuk daerah merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam di bidang muamalah dalam skema pasar modal syariah. Sukuk daerah dilandasi oleh underlying assets, keuntungan berasal dari nisbah terhadap margin dan bagi hasil terhadap akad yang digunakan, sedangkan Obligasi Daerah mengandalkan keuntungan dari bunga/ riba. Secara pengaturan, sukuk daerah saat ini belum diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai sukuk daerah sehingga implementasinya masih mengacu pada ketentuan obligasi dan pasar modal secara umum. Penelitian ini menyarankan, diperlukan adanya upaya strategis dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Ulama dalam rangka mendorong positivisasi peraturan perundangundangan sukuk daerah di Indonesia yaitu melalui gagasan pembentukan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Daerah (SBSD) dan Peraturan Daerah tentang sukuk daerah.

---

The current high intensity of national infrastructure development has not been matched by equitable regional development and tends to still depend on foreign loan approaches. The implementation, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) as one of the strategic sources of state infrastructure financing is not optimally contribute to the progress of equitable distribution of infrastructure in the regions. The demand for regional development after reform and autonomy brings up the idea that Sukuk can also be issued by local governments that can reach local community investment. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach. The research problem formulation is: (1) How is the legal posisition of municipal Islamic bonds in terms of Islamic economic law? (2) What are the arrangements for municipal Islamic bonds and the mechanism for implementing municipal Islamic bonds in Indonesia? (3) What is the analysis of constitutional effort related to the legalize of municipal Islamic bonds policy in Indonesia The analysis of this research was carried out on two theories maslahah mursalah and the Islamic law Positivism. The result, regional sukuk is one of the instruments of Islamic economics in the field of muamalah in the Islamic capital market scheme. Islamic municipal bonds is based on underlying assets, the profit comes from the ratio of the margin and profit-sharing base on the syariah contract used. While the regional bonds rely on profits from interest/riba. In terms of regulation, the implementation of regional Sukuk has not been regulated in a positive legal framework, so that its implementation still refers to the provisions of bonds and the capital market in general. This research suggests, it is necessary to have a strategic effort from all parties, both the Central Government, Regional Government, Academics and Ulama to encourage the legal positivism of regional Sukuk laws and regulations in Indonesia through the idea of establishing the Surat Berharga Syariah Daerah (SBSD) and Regional Regulations about regional sukuk."

"Keberadaan lembaga anti-korupsi dinilai penting untuk menanggulangi persoalan korupsi yang hampir terjadi di setiap negara. Penelitian ini akan mengkaji tentang mengapa diperlukan integrasi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana model kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan komparasi dengan lima negara: Singapura, Hong Kong, Lithuania, Latvia dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan ada dua urgensi untuk mengintegrasikan kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu: Pertama, tidak efektifnya sistem the multi agency yang melibatkan lembaga pemerintah (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya disebabkan karena tumpang tindih kewenangan penyidikan antara kepolisian, kejaksaan dan KPK. Kedua,kegagalan badan antikorupsi yang pernah ada yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi sejak pasca kemerdekaan sampai era reformasi dan tingginya angka korupsi di indonesia yang melibatkan kedua lembaga tersebut. Penelitian ini mengusulkan model pemberantasan korupsi the single agency, dengan menjadikan KPK sebagaisatu-satunya lembaga yang berwenang dalam memberantas korupsi. Perbandingan dengan 5 negara lain menunjukkan model the single agency bukan hal yang baru dan sudah diterapkan oleh Singapura, Hong Kong dan Korea Selatan. Performa model ini terbukti dapat meningkatkan CPI masing-masing negara sehingga lebih efektif dalam memberantas korupsi. Lembaga antikorupsi adalah lembaga negara penunjang dalam cabang kekuasaan eksekutif yang independen, hal ini dapat dilihat berdasarkan fungsi, wewenang dan pertanggungjawaban lembaga antikorupsi tersebut. Penelitian ini memberikan tiga catatan terhadap perbaikan KPK di masa yang akan datang dengan menguatkan independensi structural, fungsional dan administrasi KPK. Saran kepada MPR agar mulai mengkaji dan menjadikan KPK sebagai lembaga negara penunjang yang independen dalam konstitusi dan bagi pembentuk undang-undang untuk menyelaraskan dan melengkapi instrument hukum yang mumpuni dalam pemberantasan korupsi.

---

The existence of an anti-corruption agency is considered important to overcome the problem of corruption that occurs in almost every country. This research will examine why it is necessary to integrate the authority of corruption eradication agencies in Indonesia and how the institutional model for the Corruption Eradication Commission will be in the future. This research method is in the form of normative legal research through literature studies and comparisons with five countries: Singapore, Hong Kong, Lithuania, Latvia, and South Korea. The results of the study show that there are two urgencies to integrate the authority of corruption eradication agencies in Indonesia, namely: First, the ineffectiveness of the multi-agency system involving government agencies (the Police and the Attorney General's Office) in eradicating corruption. One reason is the overlapping investigative powers between the police, prosecutors, and the KPK. Second, the failure of anti-corruption agencies that have involved the police and prosecutors in eradicating corruption from the post-independence era to the reform era and the high rate of corruption in Indonesia involving these two institutions. This study proposes the single agency model of eradicating corruption, by making the KPK the only institution authorized to eradicate corruption. Comparison with 5 other countries shows that the single-agency model is not new and has been implemented by Singapore, Hong Kong, and South Korea. The performance of this model is proven to be able to increase the CPI of each country so that it is more effective in eradicating corruption. The anti-corruption agency is a supporting state institution in the independent branch of executive power, this can be seen based on the function, authority, and accountability of the anti-corruption agency. This research provides three notes on future improvements to the KPK by strengthening the structural, functional, and administrative independence of the KPK. Suggestions to the MPR to start reviewing and making the KPK an independent supporting state institution in the constitution and for legislators to align and complement qualified legal instruments in eradicating corruption."