Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini meneliti mengenai implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang dan faktor penghambatnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan pembebasan PPN atas impor udang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa. Implementasi kebijakan pembebasan PPN atas impor udang lebih banyak dimanfaatkan oleh eksportir udang kemudian faktor penghambat dari proses implementasi pembebasan PPN atas impor udang adalah perbedaan persepsi atas kriteria udang yang dibebaskan pada lampiran PP.

---

This study examines the implementation of VAT exemption policy on shrimp imports and its inhibiting factors. The objective of the research is to analyze the implementation of VAT exemption policy on shrimp imports, and to analyze the inhibiting factors of VAT exemption on shrimp imports. This research uses qualitative approach with descriptive research type.

The results concluded that. Implementation of VAT exemption policy on shrimp imports is more used by shrimp exporters then the inhibiting factor from the implementation process of VAT exemption on shrimp imports is the difference of perception on the criteria of shrimp released in appendix of regulation."

"Sektor perikanan yang merupakan sektor strategis di Indonesia keberadaannya perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai PPN atas hasil perikanan termasuk komoditas udang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan beban konsumen dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya beban tambahan yang dibebankan oleh industri atas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan kepada harga pokok penjualan yang berakibat pada peningkatan harga jual produk udang sehingga menimbulkan cascading effect yang berujung pada distorsi. Untuk menekan cascading effect, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak industri memaksimalkan fasilitas pembebasan atas faktor masukan produksi.

---

The existence of fishery sector which is the strategic sector in Indonesia need to be supported by the Indonesian government through tax policy which one of them is Value Added Tax VAT exemption policy on fishery product including shrimp commodity. This research aims to see the alignment between policy objectives with the impact generated by policies based on the theory of policy implementation and associated with the relevant taxation concept. This research uses qualitative approach. The results of this research indicate that there is a discrepancy between the policy objectives to relieve the consumer burden with the impact generated by the policy that affects the additional burden charged by the industry on the disallowed input tax to cost of goods sold which resulted in increasing of shrimp product prices that causing cascading effect that leads to distortion. To minimize the cascading effect, the authors suggest that the industry should maximize the use of VAT exemption on the production input factors."

"Skripsi ini menganalis perubahan batasan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang sebelumnya diberlakukan sama untuk setiap daerah menjadi berbeda beda pada tiap daerah Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur Hasil penelitian menunjukan bahwa selain perbedaan harga tanah dan harga bahan bangunan pada tiap daerah juga ada kenaikan harga rumah sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mendorong ketersediaan perumahan sederhana Ditinjau dari asas netralitas perubahan batasan menjadi regionalisasi dapat mengakibatkan perbedaan penyerahan atas rumah yang dibebaskan PPN sehingga mengganggu netralitas kompetisi Dampak yang dihasilkan dari perubahan kebijakan batasan regionalisasi pembebasan PPN adalah meningkatnya penjualan yang dilakukan oleh pengembang dan terjadinya variasi harga penyerahan rumah sederhana yang dibebaskan PPN.

---

The focus of this study is to analyze changes in Value Added Tax exemption previously imposed are the same for each area to be different in each region This research is qualitative descriptive interpretive The data were collected by deep interview and literature study The research indicated that beside there are differences land price and the cost of building material it also because house price increment in every region so that change needs to be done to encourage the availability of simple housing

The results showed that in addition to differences in land prices and the prices of building materials in each area that needs to be changed to encourage the availability of low income housing Judging from the principle of neutrality the change may result in restrictions being regionalized differences on home delivery VAT exempt so disturbing neutrality competition The resulting impact of the regionalization policy change VAT exemption limits are increased sales made by the developer and the variation of the price of a modest home delivery VAT exempt. "

"Penelitian ini membahas Evaluasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Buku Pelajaran Umum yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.011/2013. Alasan dibuatnya peraturan ini karena harga buku yang masih tinggi. Evaluasi akan ditinjau dari melalui empat prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu kepastian, kenyamanan, netralitas dan kesesuaian sebagai penerimaan negara. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai latar belakang suatu Barang Kena Pajak diberikan fasilitas, alasan pemilihan fasilitas pembebasan serta alternatif pemberian subsidi atas buku pelajaran umum. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dipilihnya fasilitas pembebasan PPN atas buku pelajaran umum karena buku dinilai sebagai salah satu media dalam mencerdaskan bangsa dan sasaran pemberian fasilitas ini adalah konsumen. Jika dilihat dari prinsip tersebut, kebijakan ini masih dinilai kurang dari segi kepastian dan kenyamanan dalam penerapan peraturannya.

---

The focus of this thesis is Evaluation For Value Added Tax Exemption Policy Facilities For Books within the mandated in the regulation of the Minister of Finance No. 122/PMK. 011/2013. This regulation was made because of the price of the books is still high. The evaluation will be reviewed through four of principles of good tax policy, i.e. certainty, convenience, neutrality and apporpiate government revenue. In addition, the research also discusses the background of a Taxable Goods provided with facilities, the reason for the exemption facility of text books, as well as an alternative to the granting of subsidies over the text book. This research is a descriptive research by using qualitative approach.

The result showed that reason book being the object exemption because the valued as one of the media in to educate nation and consumers is the target of this facility. This policy if seen from some of the principles of good tax policy this policy is still considered less in terms of rules certainty and convenience in the implementation of this policy."

"Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar dan peringkat ke dua sebagai eksportir rumput laut dunia. Dalam UU PPN Pasal 16B, rumput laut termasuk Barang Kena Pajak yang diberikan fasilitas berupa pembebasan PPN. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Implikasi kebijakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan rumput laut memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi, responsivitas, simplicity, dan neutrality namun tidak memenuhi kriteria ketepatan. Saran dari penulis seyogyanya pemerintah melakukan perbaharuan peraturan mengenai rumput laut dengan hasil ikan karena memiliki perbedaan proses penyerahan barang sampai ketangan konsumen yang akan berpengaruh pada implikasi PPN-nya.

---

Indonesia is the largest producer of tropical seaweed in the world and the second exporter of seaweed in the world. In VAT Law article 16B, seaweed include Taxable Goods that grant facilities VAT exemption. This study evaluates the VAT exemption policies and the policy implication.

This research uses qualitative approach. The data collection techniques used field study and literature study.

The result of this study, evaluation of VAT exemption policy on seaweed suitable with criteria of effectiveness, efficiency, responsivness, simplicity, and neutrality. But, it is not suit criteria of appropiateness.

Reccommendation from reasercher, government should change the definition of seaweed and fish because it has a process of delivering goods to consumers who it will be affect the implication of VAT."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih dan Alternatif Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih adalah :

• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada harga pokok produksi sehingga mempengaruhi harga jual. Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun.
• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga mengurangkan profit perusahaan.

Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan akibat perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya perusahaan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun. Terdapat beberapa alternatif kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih.

---

This research focus on analyze the Implications of the Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water suply and the Alternative Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water supply. This research uses qualitative approach with descriptive research type.

The results of this study indicate that the implications of the VAT exemption policy on the delivery of clean water are:

• The Company imposes a non credible input tax on cost of goods sold so as to influence the selling price. The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. While the company's taxable profit decreased so that corporate tax liabilities also decreased.
• The company imposes a non credible input tax on expenses in the income statement of the company thus reducing the company's profit.

The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. Meanwhile, due to the company impose a tax input that can not be credited to the cost of the company resulting in corporate taxable profits decreased so that corporate tax liabilities also decreased. There are several alternative VAT exemption policies on clean water delivery."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan PPN atas impor/penyerahan kapal di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih berlaku terkait PPN atas impor/penyerahan kapal, menganalisis implementasi kebijakan PPN dibebaskan atas impor/penyerahan kapal, serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan PPN Dibebaskan atas impor/penyerahan kapal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan PPN yang pernah dan/atau masih digunakan atas impor/penyerahan kapal adalah PPN DTP dan PPN Dibebaskan. Implementasi kebijakan PPN Dibebaskan lebih banyak dimanfaatkan pada impor kapal dibanding penyerahan kapal dalam negeri. Hambatan utama dari implementasi kebijakan ini adalah Surat Keterangan Bebas PPN.

---

This study discusses the implementation of VAT policies on the import/delivery of the vessels in Indonesia. The research objectives are to analyze the VAT policy that once and/or still valid on the import/delivery of the vessels, to analyze the implementation of VAT exemption policy on the import/delivery of the vessels, and to analyze the factors inhibiting the implementation of the VAT Exemption for import/delivery of the vessels. This study is a qualitative descriptive research design.

The study concludes that the VAT policies that once and/or is used for import/delivery of the vessels are VAT borne by government and VAT Exemption. The implementation of VAT exemption policy more widely used on vessels imported than domestic delivery. The main barrier of implementation of policy on the VAT Exemption import/delivery of the vessels is certificate free of VAT."

"ABSTRACTPenelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya sebagai bentuk dorongan dari pemerintah demi perkembangan industri energi surya. Evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan metode dan pendekatan kualitatif dengan dimensi waktu cross sectional. Manfaat penelitian ini adalah penelitian murni dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor mesin panel surya tidak menunjukkan efektivitas, responsivitas dan ketepatan yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut. Peneliti menyarankan perlu adanya penelitian secara khusus dan mendalam pada sektor industri energi surya agar dapat memberikan kebijakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.

---

ABSTRACTThis study is an evaluation of the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery as a form of support from the government for the development of the solar energy industry. This policy evaluation is done by qualitative method and qualitative approach with cross sectional time dimension. The benefits of this research are pure research with qualitative data collection techniques. The results of this study indicate that the Value Added Tax exemption policy on the import of solar panel machinery does not show effectiveness, responsiveness and accuracy in accordance with the policy 39 s initial objectives. Researcher suggest the need for special and in depth research on the solar energy industry sector in order to provide facility policies that suit the needs of the sector. "

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Insentif pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015, melalui pendekatan Effectiveness or impact evaluation. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa hasil evaluasi kebijakan insentif tersebut dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya yang ditinjau berdasarkan kriteria efektivitas insentif pajak. Metode yang digunakan adalah adalah metode kualitatif dengan cara berpikir induktif dengan melihat pola yang khusus ke umum. Hasil penelitian ini yaitu ketentuan dalam pemberian insentif pembebasan PPN atas penyerahan Rusunami menyebabkan pelaksanaan insentif tidak memenuhi kriteria efektivitas insentif pajak di Jakarta. Ketentuan tersebut terutama dalam hal batasan harga jual/unit yang tidak sesuai dengan kondisi di Jakarta pada tahun 2008 ndash; 2015 sehingga menyebabkan insentif tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

---

This research discuss about evaluation of tax incentives policy for VAT exemptions on the delivery of basic flats owned in Jakarta for year 2008 ndash 2015 through Effectiveness or impact evaluations approach. The purpose of this study is to describe about implementation of tax incentives for vat exemption on the delivery of basic flats with characteristics of effective tax incentives. This research use qualitative method with inductive approach to see things from particular to general.

The result of this research show that the tax incentives is not work effectively, specially in Jakarta. This is caused by the threshold for sale price of basic flats that did not comply with Jakarta rsquo s condition, so the tax incentives can not be used in Jakarta."

"Implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional industri kakao. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian dari ketiga faktor menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan kakao memiliki beberapa permasalahan yaitu luasnya wilayah indonesia, kurangnya sumber daya manusia, dan mengganggu ekonomi industri. Selain itu, dalam proses implementasi memunculkan output kebijakan baru, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menimbulkan penerimaan pajak, dan terganggunya cashflow industri kakao.

---

The implementation of Value Added Tax policy for the supplies of cocoa gives impact to the operational activities in that current industry. This research conducted by post positivist approach with descriptive purpose, it is to analyze the implementation process and factors that influance the implementation. The result of this are among the three factors shows the policy impelementation has some problems, there are the wide of area, lack of human resource, and distract economy condition of the industry. Besides, in implementation process issued new policy output, voluntary compliance of taxable person increases tax revenue and disruption of the cocoa industry's cash flow."