Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas praktik agenda setting oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dalam kerangka pemikiran Kriminologi Konstitutif. Penelitian ini menggunakan teori kriminologi konstitutif sebagai teori utama dan teori agenda setting sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur dan observasi berita untuk memperoleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik agenda setting merupakan sebuah bentuk dari wacana merugikan harmful discourse yang menghasilkan kekerasan simbolik berupa konstruksi sosial realitas masyarakat mengenai citra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis examine Republic of Indonesia Parliament Agenda Setting with constitutive criminology framework. This research used constitutive criminology theory as the main theory and agenda setting theory as supporting theory for analysis. Researcher used qualitative approach with field research methods. Primary and secondary data are obtained through in depth interviews and news observation. Overall, the result shows that the practice of agenda setting is a harmful discourse which produced symbolic violence in form of social construction of the reality in society about the image of Republic of Indonesia Parliament."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.

---

The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system.

From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas agenda-setting dalam Rancangan Undang ndash; Undang Pertembakauan sebagai RUU inisiatif DPR RI yang begitu kontras pendapat pro dan kontra akan produk draft RUU ini. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan dan penyusunan RUU Pertembakauan ini dipenuhi dengan kejanggalan, khawatirnya apabila ditahap awal sudah janggal RUU ini berujung tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan Negara. Faktor faktor berikut meliputi elemen yang mempengaruhi agenda-setting RUU Pertembakauan, keterlibatan aktor ndash; aktor politik, keseimbangan aspirasi, dan urgensi pertembakauan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis essay discusses the Tobacco Draft Law agenda setting as initiative Draft from DPR RI which produce contrast opinion between the pros and cons. This research was conducted with qualitative method with descriptive design. Data collection techniques are conducted with in depth interviews, and literature studies. The results showed that in the stages of planning and preparation of this Tobacco Draft Law is filled with violation, worried if the early stage already odd this Bill will produce corrupted regulation. The following elements affecting the agenda setting of the Tobacco Draft law are, the involvement of political actors, the balance of aspirations, and the urgency of tobacco status in Indonesia."

"Dalam konteks IPO, calon investor sangat bergantung pada informasi dalam membuat keputusan pembelian saham. Kebutuhan informasi finansial tersebut membantu calon investor dalam proses pengambilan keputusan yang rasional guna memberikan jaminan tertentu atas saham yang dibeli. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui apakah subsidi informasi perusahaan mengenai pelaksanaan IPO dapat mempengaruhi transfer atribut isu pada agenda media cetak, media daring maupun media sosial. Subsidi informasi yang mempengaruhi agenda media dapat dilihat dari kemunculan atribut dalam konten siaran pers dan prospektus singkat yang dipublikasikan oleh perusahaan pada dua periode proses tahapan IPO. Penelitian menggunakan metode analisis isi dalam mengkaji transfer atribut isu yang terjadi pada subsidi informasi kepada media cetak, media daring dan media sosial serta menggunakan cross-lag analysis berupa dalam menganalisis atribut isu yang muncul pada dua periode tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subsidi informasi yang disampaikan perusahaan memiliki hubungan korelasi yang signifikan dengan pemberitaan media cetak dan media daring bidang ekonomi dan bisnis di Indonesia. Meskipun demikian, dalam pengkajian berdasarkan rentang waktu, periode bookbuilding IPO yang menggunakan prospektus ringkas sebagai subsidi informasi dinilai tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan pemberitaan media cetak dan media daring di periode yang sama. Sehingga arah pengaruh dalam intermedia agenda setting menunjukkan bahwa pemberitaan media cetak dan media daring memiliki pengaruh terhadap subsidi informasi.

---

In the context of an IPO, potential investors heavily rely on information to make stock purchasing decisions. The need for financial information assists potential investors in making rational decisions and provides some assurance about the purchased shares. This study aims to determine whether corporate information subsidies regarding IPO implementation can influence the transfer of issue attributes in print media, online media, and social media agendas. Information subsidies that affect the media agenda can be observed from the appearance of attributes in press releases and short prospectuses published by the company during two stages of the IPO process. The study utilizes content analysis to examine the transfer of issue attributes occurring in information subsidies to print media, online media, and social media. Cross-lag analysis is employed to analyze the attributes emerging during these two periods. The results of this study indicate that the information subsidies provided by companies have a significant correlation with the coverage of economic and business topics in Indonesian print and online media. However, when considering the time frame, the period of IPO book building, which utilizes a short prospectus as an information subsidy, is found to have no significant correlation with print and online media coverage during the same period. Therefore, the direction of influence in intermedia agenda setting suggests that print and online media coverage influences information subsidies."

"Agenda setting memprediksikan bahwa agenda media memengaruhi agenda publik, sementara agenda publik itu sendiri akhirnya memengaruhi agenda kebijakan. Media berita tidak hanya memberi tahu apa yang harus dipikirkan khalayak; juga memberi tahu bagaimana khalayak mempertimbangkan hal itu. Agenda media merupakan hasil pemrograman internal, iditorial, dan keputusan manajerial dan pengaruh-pengaruh luar dari sumber-sumber nonmedia seperti pihak- pihak yang berpengaruh secara sosial, sponsor-sponsor iklan, maupun pejabat pemerintah dan sebagainya."

"Indonesian society in this reform era want the open political system, so likewise with national process system. Press hoped to refer on public agenda where the source of information is so variation which could be mass media coverage matter. With like this press work mechanism, hoped that press become an effective agent of social control in to raise imbalances happened."

"Tulisan ini merupakan sebuah tulisan menyangkut suatu gagasan yang mengusulkan suatu penelitian mengenai agenda media suratkabar dengan agenda publik yang berbasis pada teori agenda setting. Dalam gagasan ini pelaksanaan penelitian diarahkan hanya sampai pada agenda publik. Ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya relevansi dunia teoritik dengan dunia empirik menyangkut fenomena media yang mengacu pada asumsi-asumsi teori agenda setting. Sebagai sebuah proposal, tentunya usulan dimaksud masih terbuka untuk dikritik demi mutu proposal yang lebih baik tentunya"

"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah hal yang esensial, komunikasi memainkan peran penting dalam meyakinkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Komunikasi kredibel berdasarkan fakta dan yang terarah dan terorganisir dari hulu ke hilir adalah hal yang diharuskan dalam melakukan komunikasi krisis selama pandemi. Penyampaian pesan pentingnya vaksin covid-19 dilakukan oleh media. Pada penelitian ini ingin melihat proses transfer antar informasi yang dilakukan oleh media ke sesama media dalam menyebarkan informasi vaksin covid-19. Dengan menggunakan konsep Intermedia Agenda Setting penelitian ini mengungkapkan adanya media sentral yang dapat dijelaskan melalui konsep preferential attachment dalam jaringan. Penelitian ini menggunakan alat big data dengan mengumpulkan lebih 10,000 artikel pada rentang Agustus 2020 hingga Januari 2021. Hasil sampel tersebut kemudian dianalisis menggunakan Social Network Analysis dan Analisis Isi sintaksis yang mampu menggambarkan struktur jaringan intermedia agenda setting penyebaran informasi digital vaksin covid-19 di Indonesia, media sentral dalam jaringan dan penonjolan topik vaksin covid-19 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok media konglomerasi dalam jaringan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam jaringan digital terdiri online tribal bureaucracy berupa hireaki dan Cyber Chief berupa media legasi yang mempengaruhi informasi vaksin covid-19 di Indonesia, temuan menarik dalam penelitian ini adalah ditemukannya media karismatik yang mampu menjadi media sentral dalam publikasi vaksin Covid-19 di Indonesia.

---

The implementation of the COVID-19 vaccination in Indonesia is important, communication plays an important role in convincing the public to do vaccination. Credible communication, based on facts and being directed and organized from upstream to downstream is what is required in conducting crisis communication during a pandemic. The media conveys the message of the importance of the covid-19 vaccine. In this study, researcher want to see the process of transferring information between the media to fellow media in disseminating information on the covid-19 vaccine. By using the concept of Intermedia Agenda Setting, this research reveals the existence of a central media which can be explained through the concept of preferential attachment in the network. This study uses big data tools by collecting more than 10,000 articles in the range of August 2020 to January 2021. The sample results are then analyzed using Social Network Analysis and Syntactic Content Analysis which is able to describe the structure of the intermedia network, the agenda setting the digital information dissemination of the covid-19 vaccine in Indonesia, central media in the network and the promotion of the covid-19 vaccine topic by conglomerate media groups in the network. The results of this study illustrate that in a digital network consisting of online tribal bureaucracies in the form of Hierarchy and Cyber Chief in the form of legacy media that affect information on COVID-19 vaccines in Indonesia, an interesting finding in this study is the discovery of charismatic media that is able to become a central media in the publication of Covid-19 vaccines in Indonesia"

"This paper discusses about the phenomenon of mediation representation of political actors in media agenda. The focus is how and what issues the actor was mediated. Newspapers samples are Media Indonesia; Kompas; Rakyat Merdeka; and Republika. Data were collected through content analysis in the tradition of agenda setting. The findings show the communication process through media agenda by media organizations is based on the phenomenon showed a relatively complete communications process. Media seems trying to show who the communicator and who became a communicant in the communication process. Related to this, in the context of the political system, the political superstructure components communicator element is more dominant than communicators in infra component of the political structure. While the elements of the communicant, according the findings indicate that the component supra political structures that (the government) was also more than the infra component of the political structure (non-government). There are five types of predicate actors that were targeted communication by communicator earlier. However, it seems the level from the Ministry institutions to village became the most widely mediated editor. Academically, for the implementation of similar future studies should include a review of related phenomena involving the public agenda so that the relevance of the phenomenon of mediating between two actors can be known. Practically, the study's findings are expected to help increase media literacy among readers of the newspaper media.Paper ini membahas fenomena representasi mediasi aktor politik dalam pengagendaan media. Fokusnya pada bagaimana dan pada isu apa saja para aktor itu dimediasikan. Suratkabar sampelnya adalah Media Indonesia ; Kompas; Rakyat Merdeka; dan Republika. Data dikumpulkan melalui metode content analysis dalam tradisi agenda setting. Temuan memperlihatkan proses komunikasi melalui pengagendaan media oleh organisasi media berdasarkan fenomenanya memperlihat sebuah proses komunikasi yang relatif lengkap. Media tampak berupaya menunjukkan siapa yang menjadi komunikator dan siapa yang menjadi komunikan dalam suatu proses komunikasi itu. Terkait dengan ini, maka dalam konteks sistem politik, unsur komunikator komponen suprastruktur politik itu lebih dominan ketimbang komunikator dalam komponen infra struktur politik. Sementara pada unsur komunikan, sesuai temuan menunjukkan bahwa komponen supra sruktur politik (pemerintah) itu juga lebih banyak dari pada komponen infra struktur politik (non pemerintah) . Ada lima jenis predikat aktor yang menjadi sasaran komunikasi komunikator tadi. Namun demikian tampaknya predikat Lembaga pemerintah setingkat Kementerian s/d Kelurahan) menjadi paling banyak dimediasi redaksi. Secara akademik, untuk pelaksanaan penelitian yang sejenis ke depannya hendaknya menyertakan telaah terkait fenomena agenda publik agar relevansi menyangkut fenomena mediasi aktor di antara keduanya dapat diketahui. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu peningkatan literasi media di kalangan pembaca media suratkabar."