Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPulau Pramuka ditetapkan sebagai pusat Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2001. Secara general masyarakat pesisir dihuni oleh komunitas laut dimana mereka menggantungkan kehidupannya pada alam laut. Penulis melihat adanya isu pada site yaitu, adanya irisan ruang-ruang tepi air yang digunakan oleh orang pulo untuk berkumpul pada waktu tertentu. Ruang tersebut memiliki potensi sebagai third place. Melalui skripsi ini penulis mencari tahu bagaimana third place yang terbentuk oleh orang pulo di kawasan pesisir, dimana orang pulo itu sendiri hidup dan berpenghidupannya tidak dapat lepas dari alam lautan. Ditemukan bahwa Third place yang terbentuk di Pulau Pramuka sebagian besar terjadi di area rataan terumbu karang reef flat serta perairannya ruang antara laut dan darat . Third place di Pulau Pramuka juga tidak dapat lepas dari peranan warga yang multi usia dan multi profesi sebagai pengguna ruang, terlebih Pulau Pramuka beridiri karena asas kekeluargaan. Third place di Pulau Pramuka memiliki ciri lain yaitu dinamis, area third place dengan cepat terbentuk walau semula area tersebut kosong dan sebalik. Hal itu juga dipengaruhi faktor meteorologi dan geomorfologi Pulau Pramuka. Fenomena lainnya adalah overlapping core setting dalam satu tempat, working place dan third. Third place di Pulau Pramuka terjadi juga secara waterfront, karena itu merupakan faktor utama bagi orang pulo dalam menggunakan sebuah ruang untuk berkumpul.

---

ABSTRACTPramuka Island was designated as the center of the Thousand Islands Administration in 2001. In general, coastal communities are populated by marine communities where they depend on marine life. The author sees an issue on the site that is, the existence of waterfront spaces used by orang pulo to gather at a certain time. The spaces may have potential as a third place. Therefore, through this undergraute thesis the author intended to find out how the third place is formed by orang pulo in coastal areas, where orang pulo live and gather who can not separated from the natural ocean. It is found that the third place formed on Pramuka Island mostly occurs in the reef flat area and waters body space between the sea and the land . Third place in Pramuka Island is also can not be separated from the role of citizens of multi age and multi profession as a the user, especially the due to the principle of kinship. Third place in Pramuka Island has another characteristic that is dynamic, by the quickly formed eventhough the area is empty, and also is influenced by the meteorology and geomorphology factor of Pramuka Island. Another phenomenon is an overlapping core settings in one place, working place and third. Third place on Pramuka Island occurs also at waterfront, as a major factor for orang pulo in using a space to gather. "

"Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan analisis daya dukung kawasan dalam rangka pengembangan pengelolaan pariwisata hutan mangrove di Pulau Untung Jawa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat empat jenis mangrove yang ditemukan yaitu Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Rhizopora stylossa, dan Bruguiera gymnorhiza. Indeks Kesesuaian Wisata IKW di kawasan hutan mangrove Pulau Untung Jawa termasuk pada kategori sesuai yaitu 53,84. Daya dukung kawasan untuk obyek wisata hutan mangrove di Pulau Untung Jawa yaitu 62 pengunjung/hari. Daya dukung sosial dari perhitungan menggunakan Indeks Kepuasan Pengunjung IKP adalah 29,60 dan termasuk kedalam kriteria tidak puas saat berwisata. Selain itu, daya dukung ekonomi dari persepsi kepala keluarga 82,45 menyatakan bahwa kegiatan pariwisata mulai meningkatkan ekonomi masyarakat dan 87,20 menyatakan bahwa kegiatan pariwisata tidak mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat di Pulau Untung Jawa. Pengembangan kawasan ekowisata hutan mangrove yang berkelanjutan harus memperhatikan nilai daya dukung kawasan, daya dukung sosial, dan daya dukung ekonomi, sebagai dasar keputusan untuk menentukan arah pengembangan wisata di kawasan ekowisata hutan mangrove Pulau Untung Jawa.

---

This research was conducted using carrying capacity analysis method on management of mangrove forest tourism development in Untung Jawa Island. The result showed that there is four mangrove species were found is Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, Rhizopora stylossa, dan Bruguiera gymnorhiza. Suitability Index of mangrove forest in Untung Jawa Island categorized as suitable of 53,84 . The carrying capacity for mangrove forest as tourism object in Untung Jawa Island were 62 tourists day. Based on social aspect of the calculation using Customer Satisfaction Index CSI is 29,60 and is included in the criteria were not satisfied during tourist in the tourism object. In economic carrying capacity, tourism activities increase local peoples rsquo income 82,45 and 87,20 didn rsquo t interfere the economy activities of people in Untung Jawa Island. Developing sustainable of mangrove forest ecotourism should notice the score of carrying capacity, social carrying capacity, and economic carrying capacity, as basis decision making to determine the direction of tourism development in the ecotourism of mangrove forest of Untung Jawa Island."

"Place branding adalah suatu perencanaan pembangunan wilayah dengan cara memperkuat identitas tempat dan membangun suatu diferensiasi dengan tempat lainnya. Kegiatan pariwisata di Kepulauan Seribu belum mempunyai brand yang kuat sehingga akan lebih mudah tersaingi oleh objek wisata sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan brand pariwisata di Kepulauan Seribu dengan cara mengetahui ruang identitas pariwisata di sana dan bagaimana kaitan citra para wisatawan terhadap identitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan analisis spasial. Hasil dari penelitian ini terdapat empat identitas pariwisata di Kepulauan Seribu yaitu: (1) “Peninggalan sejarah”, (2) “Pantai yang indah”, (3) ”Fasilitas dan konservasi alam”, (4) “Eksotisme dan privasi pulau”. Hasil nilai citra wisatawan terhadap identitas tersebut menunjukkan bahwa identitas pariwisata yang memiliki diferensiasi sebagai bentuk wisata aktualisasi diri, direkomendasikan lebih besar. Jumlah kedatangan wisatawan di Kepulauan Seribu saat ini lebih besar dipengaruhi oleh faktor jarak pulau dari dermaga keberangkatan, bukan berdasarkan besarnya nilai identitas pariwisata.

---

Place branding is one of planning method by which it builds distinctive identity for places. Tourism in Kepulauan Seribu has not had strong brand of place. So that it will be surpased easily by another more attractive tourism place. This research aims to evaluate implementation of tourism branding in Kepulauan Seribu by determine the areas of tourism identity and how they interact each other in order to influence place image for tourist. This research conducted qualitative method with spatial analysis approach. Research finding showed that there are four tourism identities in Kepulauan Seribu: (1) “Inheritance”, (2) “Attractive beach”, (3) “Facilities and natural resources conservation”, (4) “Exotic island and its privacy”. The result from tourist image toward identity shows that tourism identity which has distinction as a tourism for self-actualization is more recommended. The number of tourists in Kepulauan Seribu today is more depended on distance from harbour rather than the significace of tourism identity value."

"ABSTRACTPersentase perempuan menikah pada usia dini (anak) di Kepulauan Seribu tinggi. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab maraknya pernikahan usia dini. Lokasi penelitian dilakukan di Kepulauan Seribu yang diindikasikan marak terjadi pernikahan usia dini. Sumber data dipilih dari keluarga yang memiliki anak menikah usia muda, keluarga usia muda, tokoh masyarakat, aparat desa, dan remaja. Teknik penentuan informen secara snowball. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan, bahwa kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor mental (budaya) sebagai penyebab utama terjadinya pemikahan usia dini di Kepulauan Seribu. Direkomendasikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial adanya upaya penyuluhan sosial kepada masyarakat tentang pentingnya peran aktif keluarga mencegah terjadinya pernikahan dini, mengelola ekonomi keluarga bagi pendidikan anak-anak. Serta adanya regular (peraturan daerah) untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini."

"Nudibranchia Famili Phyllidiidae merupakan pemangsa spons Ordo Halichondrida. Nudibranchia Famili Phyllidiidae memangsa spons Halichondrida untuk mengambil dan mengakumulasi senyawa metabolit sekunder dari mangsanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi spons mangsa Phyllidiella nigra dan melakukan analisa hubungan pemangsaan Phyllidiella nigra terhadap spons mangsanya. Pengamatan dilakukan di lapangan dengan pengamatan secara langsung dan analisa hubungan pemangsaan dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode teknik kromatografi lapis tipis (KLT). Analisis dilakukan dengan membandingkan senyawa dari ekstrak Phyllidiella nigra dan spons mangsa yang muncul pada pelat KLT. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa nudibranchia Phyllidiella nigra merupakan pemangsa spons Ordo Halichondrida. Hal tersebut terbukti dengan terlihatnya penjuluran bulbus faring dari mulut Phyllidiella nigra dan tanda bekas pemangsaan pada spons mangsa. Hasil analisa di laboratorium juga memperkuat bukti pemangsaan terlihat dari hasil KLT yang menunjukkan adanya kesamaan senyawa antara Phyllidiella nigra dan spons mangsa.

---

Nudibranchia Famili Phyllidiidae merupakan pemangsa spons Ordo Halichondrida. Nudibranchia Famili Phyllidiidae memangsa spons Halichondrida untuk mengambil dan mengakumulasi senyawa metabolit sekunder dari mangsanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi spons mangsa Phyllidiella nigra dan melakukan analisa hubungan pemangsaan Phyllidiella nigra terhadap spons mangsanya. Pengamatan dilakukan di lapangan dengan pengamatan secara langsung dan analisa hubungan pemangsaan dilakukan di laboratorium dengan menggunakan metode teknik kromatografi lapis tipis (KLT). Analisis dilakukan dengan membandingkan senyawa dari ekstrak Phyllidiella nigra dan spons mangsa yang muncul pada pelat KLT.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa nudibranchia Phyllidiella nigra merupakan pemangsa spons Ordo Halichondrida. Hal tersebut terbukti dengan terlihatnya penjuluran bulbus faring dari mulut Phyllidiella nigra dan tanda bekas pemangsaan pada spons mangsa. Hasil analisa di laboratorium juga memperkuat bukti pemangsaan terlihat dari hasil KLT yang menunjukkan adanya kesamaan senyawa antara Phyllidiella nigra dan spons mangsa."

"Kepulauan Seribu dikenal sebagai sektor pariwisata, terutama wisata bahari dan memiliki kondisi oseanografi yang optimal untuk kesesuaian terumbu karang. Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS) adalah kawasan sebagai bentuk upaya konservasi ekosistem terumbu karang dan spesies lainnya, dengan beberapa zonasi pemanfaatan kawasan di dalamnya. Pemanfaatan setiap zonasi di TNKS mempengaruhi kondisi lingkungan di darat dan di laut, termasuk terumbu karang. Setiap zona memiliki masalah atau tekanan yang berbeda baik dari faktor alam atau aktivitas manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis distribusi terumbu karang dan perbedaan yang terkait dengan karakteristik fisik perairan di setiap zonasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Distribusi terumbu karang diperoleh dengan menggunakan metode Koreksi Kolom Air yang diproses menggunakan citra Sentinel-2A. Setelah itu, pengolahan data variabel penelitian dilakukan dengan menggunakan batimetri, suhu, arus laut dan data kecerahan laut. Analisis deskriptif spasial digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pola distribusi terumbu karang di zona TNKS. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pola penyebaran terumbu karang di Pulau Belanda berpusat di Timur Laut sedangkan di Pulau Bira Besar dan Pulau Pramuka tersebar merata di sepanjang rataan terumbu. Persentase tertinggi dari distribusi terumbu karang ditemukan di zona inti & perlindungan, yang setara dengan 6% dari semua wilayah habitat bentik di pulau penelitian. Selain itu, inter-zoning memiliki karakteristik kecerahan dan kedalaman yang bervariasi sesuai dengan lokasi geografi.

---

The Thousand Islands is known as the tourism sector, especially marine tourism and has optimal oceanographic conditions for the suitability of coral reefs. Thousand Islands National Park (TNKS) is an area as a form of conservation efforts for coral reef ecosystems and other species, with some zoning utilization of the area in it. The use of each zoning in KSNP affects the environmental conditions on land and at sea, including coral reefs. Each zone has a problem or pressure that is different from either natural factors or human activities. The purpose of this study was to analyze the distribution of coral reefs and differences related to the physical characteristics of the waters in each zoning in the Thousand Islands National Park. The distribution of coral reefs was obtained by using the Water Column Correction method which was processed using Sentinel-2A imagery. After that, the processing of research variable data is carried out using bathymetry, temperature, ocean currents and sea brightness data. Spatial descriptive analysis was used in this study to explain the distribution pattern of coral reefs in the TNKS zone. In this study it was found that the distribution pattern of coral reefs on the Dutch Island was centered in the Northeast while in Bira Besar Island and Pramuka Island were spread evenly along the reef flats. The highest percentage of coral reef distribution is found in the core & protection zones, which is equivalent to 6% of all benthic habitat areas on the research island. In addition, inter-zoning has brightness and depth characteristics that vary according to geographical location."

"Perlindungan dan Pengelolaan Terumbu karang seharusnya dikembalikan kedalam kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karakteristik dan nilai kebermanfaatannya lebih dimengerti masyarakat pesisir sehingga perlindungan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara menyeluruh,memberikan dampak sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang bersentuhan secara  langsung serta memenuhi prinsip dasar otonomi daerah. Dengan sejarah di masa lalu sebagai bangsa pelaut, Indonesia kembali mengajukan visi Global Maritime Fulcrume untuk dapat berjaya sekali lagi. Kekayaan Sumber daya alam yang melimpah menjadi perhatian khusus, terutama bagi terumbu karang. Pusat kekayaan hayati tersebut menjadi harapan hidup tidak hanya bagi biota laut namun juga masyarakat pesisir.Penelitian  ini berbentuk yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan metode kualitatif.Hasil Penelitian menunjukkan Negara dalam tanggung jawabnya mengelola terumbu karang terkendala dalam tata kelola, tata ruang dan tata zonasi. Pemanfaatan yang tidak berpihak pada masyarakat pesisir dikarenakan kewenangan pengelolaan dan perlindungan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.Kesimpulan yang diambil, diperlukan Harmonisasi peraturan dan penyelesaian sengketa lembaga di tingkat pusat. Dengan berpijak pada Ocean Governance Policy yang lebih berpihak pada masyarakat pesisir yang lebih paham pada karakteristik terumbu karang.

---

Protection and Management of Coral Reefs should be returned to the authority of the Regency/City government. This is because the characteristics and usefulness values are better understood by coastal communities so that their protection and management can be carried out comprehensively, giving as much impact as possible to the people who are in direct contact and fulfilling the basic principles of regional autonomy. With a history in the past as a nation of seafarers, Indonesia again proposes the vision of Global Maritime Fulcrume to be victorious once again. Abundant natural resource wealth is of particular concern, especially for coral reefs. The center of biological wealth is a life expectancy not only for marine life but also for coastal communities. This research is in the form of a normative juridical analysis by analyzing laws and regulations with a qualitative method. zoning system. Utilization that is not in favor of coastal communities is because the management and protection authority is no longer the authority of the Regency/City government. Based on the Ocean Governance Policy which is more in favor of coastal communities who are more aware of the characteristics of coral reefs."