Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang terkait dengan pertanahan, tidak jarang dijumpai badan hukum yang tidak ditunjuk Pemerintah yang mengupayakan agar dapat memperoleh tanah dengan status hak milik dengan mekanisme perjanjian pinjam nama nominee . Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Pada kasus yang dibahas, kedua putusan menyatakan bahwa pemilik sesungguhnya dari tanah dan bangunan adalah pihak penggugat yang merupakan badan hukum berbentuk Perseoan Terbatas dan atau Yayasan. Dalam putusan, diketahui Majelis Hakim tidak mempertimbangan perjanjian nominee yang dibuat penggugat dengan tergugat sebagai upaya penyelundupan hukum tetapi menjadikannya dasar bahwa tanah dan bangunan sebenarnya adalah milik penggugat. Padahal perjanjian nominee tersebut apabila diuraikan berdasarkan syarat-syarat sah suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ldquo;suatu sebab yang halal rdquo;. Hal ini karena perjanjian nominee tersebut melanggar Pasal 21 ayat 2 jo Pasal 1 ayat 1 PP No 38 Tahun 1963 dan Pasal 26 ayat 2 UUPA. Sehingga seharusnya perjanjian nominee tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar hukum. Akan tetapi, didalam kedua putusan Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee tersebut. Oleh karena itu, putusan ini merupakan suatu penemuan hukum dimana Majelis Hakim mengakui keabsahan perjanjian nominee yang dibuat oleh badan hukum.

---

ABSTRACTLand is one of the natural resources which the state controls with the aim of realize prosperity and prosperity for all people. The government imposed restrictions on the ownership of land in Indonesia. The government banned legal entities to have rights upon land, except for those entitled by the government regulation. In transactions related to lands, it is not a rare sight to see legal entities which are not appointed by the government seeking to acquire the status of land ownership with the mechanism of Declaration of Trust Nominee Agreement . This research is descriptive analytical with a normative juridical approach based on secondary data obtained from the literature research and primary data. In the discussed cases, both verdicts stated that the true owner of the land and buildings were the plaintiffs which are legal entities in the form of a Limited Company or Foundation. In the verdict, the judges did not take into consideration the nominee agreement which was in fact created by the plaintiff and defendant as an attempt of penyelundupan hukum, but made it as the basis that the land and buildings are actually owned by the plaintiff. Whereas if the nominee agreement is broken down into the terms outlined by the agreement principles, then the said agreement does not qualify a cause that is halal . This is because the nominee agreement violates Article 21 paragraph 2 in conjunction with Article 1 1 of Government Regulation No. 38 of 1963 and Article 26 paragraph 2 of UUPA Basic Agrarian Law Act . So that the nominee agreement should become null and void because it clearly violates the law. However, in both verdicts the judges recognized the validity of the nominee agreement. Therefore, this decision is a legal discovery where the judges recognize the validity of a nominee agreement made by a legal entity."

"Keberadaan WNA di Indonesia tidak lepas dari keinginan untuk memiliki aset atau harta benda yang sekiranya dapat menjadi sebuah investasi bagi kepentingan kehidupannya. Salah satu di antaranya, WNA seringkali berkeinginan untuk memiliki aset atas kepemilikan saham dan tanah di Indonesia. WNA dalam hal keinginan untuk memiliki aset atas kepemilikan saham atau hak milik atas tanah di Indonesia tersebut mendasari terjadinya pelaksanaan perjanjian pinjam nama di antara WNA dan WNI. WNI sebagai pihak nominee yang meminjamkan nama nya dan bertindak sebagai legal owner akan suatu objek yang sesungguhnya merupakan milik WNA yang memiliki keterbatasan kedudukan di mata hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan data primer. Dalam skripsi ini, terdapat 3 (tiga) kasus yang dibahas yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjam nama sebagai bentuk penyelundupan hukum di Indonesia. Dalam ketiga kasus tersebut, digambarkan secara nyata terkait pelaksanaan perjanjian pinjam nama yang tidak bersesuaian dengan syarat sah suatu perjanjian sesuai yang ditentukan dalam KUHPerdata dan dilaksanakan dengan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam UUPA, UUPM, maupun UUPT sehingga dinyatakan sebagai suatu penyelundupan hukum untuk melampaui ketentuan yang berlaku. Pertimbangan Hakim dalam ketiga putusan tersebut, telah menyatakan dengan jelas terkait pelaksanaan perjanjian pinjam nama yang tidak sah dan tidak diakui oleh hukum sehingga perjanjian tersebut selayaknya dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sebelumnya. Selain itu, Majelis Hakim dalam ketiga putusan tersebut, sepakat dan berkesesuaian menyatakan bahwa perjanjian pinjam nama merupakan bentuk penyelundupan hukum di Indonesia. Melalui penulisan ini akan diberikan gambaran secara nyata dan terang terkait pelaksanaan perjanjian pinjam nama yang tidak diakui legalitasnya di mata hukum dan dinyatakan sebagai sebagai bentuk penyelundupan hukum yang mana apabila terjadi suatu sengketa di kemudian hari, tidak terdapat suatu kepastian hukum bagi para pihaknya dalam mencapai suatu asas keadilan.

---

The existence of foreign nationals in Indonesia cannot be separated from the desire to have assets or property that can be an investment for the interests of their lives. One of them, foreign nationals often want to have assets in the form of share ownership and land in Indonesia. Foreign nationals in terms of the desire to have assets in the form of share ownership or land ownership rights in Indonesia underlie the implementation of a name loan agreement between foreign nationals and Indonesian citizens. Indonesian citizens as nominees who lend their names and act as legal owners of an object that actually belongs to foreign nationals who have limited legal standing. This research is descriptive analytical with a normative legal approach method based on secondary data obtained from the results of library research and primary data. In this thesis, there are 3 (three) cases discussed that are related to the implementation of a name loan agreement as a form of legal smuggling in Indonesia. In the three cases, it is clearly described regarding the implementation of a name borrowing agreement that does not comply with the legal requirements of an agreement as stipulated in the Civil Code and is implemented in conflict with the applicable legal provisions in the UUPA, UUPM, and UUPT so that it is declared as a legal smuggling to exceed the applicable provisions. The Judge's considerations in the three decisions have clearly stated regarding the implementation of a name borrowing agreement that is invalid and not recognized by law so that the agreement should be declared null and void and considered never to have existed before. In addition, the Panel of Judges in the three decisions agreed and agreed to state that the name borrowing agreement is a form of legal smuggling in Indonesia. Through this writing, a clear and real picture will be provided regarding the implementation of a name borrowing agreement whose legality is not recognized in the eyes of the law and is declared as a form of legal smuggling where if a dispute occurs in the future, there is no legal certainty for the parties in achieving a principle of justice."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan pendirian perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Negara dengan menggunakan perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada tahun 1988. Perjanjian pinjam nama (nominee agreement) yang dilakukan di Indonesia cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Meskipun demikian, tidak seluruh perjanjian pinjam nama (nominee agreement) dilakukan untuk penyelundupan hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode penelitian normatif, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, dan hasil analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendirian PT Aldevco pada tahun 1988 mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal yang di dalamnya tidak melarang perjanjian pinjam nama (nominee agreement). Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pinjam nama (nominee agreement) pada pendirian PT Aldevco telah memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

---

The purpose of this thesis aims to determine the legitimacy of the establishment of a Limited Liability Company established by the State through a nominee agreement in 1988. Nominee agreements made in Indonesia tend to be used as a means of smuggling laws. Nevertheless, not all nominee agreements are made for law smuggling. This research is literary with normative research methods. Which this research uses a statutory approach and a case approach. Based on the background, the formulation of the problem, the research objectives, and the results of the analysis of this research, it can be concluded that the establishment of PT Aldevco in 1988 refers to the Commercial Code and Law Number 1 of 1967 concerning Investment, which does not prohibited nominee agreements. The provisions in the name of nominee agreement on the exception of PT Aldevco have fulfilled the legal terms of the agreement in Article 1320 of the Civil Code relating to Agreement Law."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perjanjian nominee dalam ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Perjanjian nominee cenderung digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyelundupan hukum. Dikarenakan pihak yang berkepentingan langsung tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menikmati atau mendapatkan sesuatu karena ada larangan secara hukum. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Dimana dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian serta berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dapat dikemukakan kesimpulan bahwa terdapat peraturan yang melarang praktek perjanjin nominee di ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Akibat hukumnya jika dibuat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sedangkan jika berdasarkan ketentuan penanaman modal yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, memang belum diatur ketentuannya. Namun, pada dasarnya Perjanjian Nominee sebagai salah satu bentuk dari Perjanjian Innominaat harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdata termasuk asas-asas yang terkandung di dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.

---

The purpose of this thesis was to determine the nominee agreement in the legal provisions of capital investment in Indonesia. Nominee agreements tend to be used as a means of smuggling law. Due to the direct parties have no right or power to receive something because of some restrictions by law. This research is a based on literature, with normative research methode applied. Which in this research will be used statutes approach and case approach. As describe by the background, problem formulation, research purpose and analysis of this research, it is conclude that there are regulations that prohibit the practice of nominee agreement on the provisions of Article 33 paragraph (1) and (2) of Law No. 25 of 2007. So, with that regulation, any agreement contained the nominee share clause will be null and void. Meanwhile, under the terms of past investment, which regulated in Law No. 1 of 1967 and Law No. 6 of 1968, is not yet regulated. However, basically Nominee Agreement is one of Innominaat Agreement forms which is not specificly and explicitly regulated. Though in practise Innominaat Agreement should be in accordance to the provisions of Book III of Indonesia Civil Law including its principles which related to Agreement Law."

"Undang-Undang menetapkan bahwa peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas dapat terjadi karena adanya wasiat. Permasalahan timbul dalam objek yang diwasiatkan karena objek tersebut dibuat di hadapan Notaris dan mengandung perjanjian pinjam nama. Sehingga, keadaan tersebut menimbulkan sengketa kepemilikan hak atas saham antara beneficiary atau pemilik sebenarnya dan para ahli waris sebagai sebagai legal owner karena keduanya sama-sama memiliki hak atas saham. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah keabsahan akta wasiat yang mengandung perjanjian pinjam nama terkait kepemilikan saham perseroan terbatas serta hal-hal yang menyebabkan notaris berwenang untuk menolak pembuatan akta wasiat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder melalui pengkajian norma-norma hukum. Pengolahan data penelitian menggunakan pendekatan eksplanatoris, dan menghasilkan simpulan bahwa seharusnya, akta wasiat yang mengandung perjanjian pinjam nama, apabila dibuat setelah adanya larangan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memiliki keabsahan. Sebaliknya, apabila perjanjian pinjam nama dibuat sebelum lahirnya UU Penanaman Modal 2007 dan UU Perseroan Terbatas 2007, perjanjian tersebut tetap memiliki keabsahan karena adanya asas non-retroaktif. Notaris berwenang untuk menolak pembuatan akta wasiat dalam hal-hal sebagai berikut: apabila terdapat ketentuan isi akta yang melanggar, atau berpotensi sebagai sebuah penyelundupan hukum, apabila klien tidak bisa memperlihatkan legalitas dari dokumen-dokumennya, dan apabila terdapat dokumen-dokumen yang tidak dapat dilampirkan oleh penghadap. Selain itu, Notaris juga dapat menolak pembuatan akta apabila akta tersebut bukan merupakan kompetensinya atau di luar pengetahuannya.

---

The law stipulates that the transfer of ownership rights of Limited Liability can occur due to the existence of a testament. Problems emerge in the object of testament because the object is made in front of the Notary and contains the nominee agreement. Therefore, this condition causes a dispute over the ownership of shares between the beneficiary or the actual ownership and the heirs as a legal owner because both of them have the same rights over the shares. The problem of the study is the validity of a testament over nominee agreement related to the ownership of limited liability shares and things causing Notary to have the power to refuse the making of testament deed. This study was conducted using the juridical normative method. The data collected were secondary data through the study of legal norms. Data processing used an explanatory approach. The conclusion of the study is that testament deed containing nominee agreement if made after the prohibition in Act Number 25 of 2007 concerning Capital Investment and Act Number 40 of 2007 regarding Limited Liability, has no legal force. Otherwise, if the nominee agreement was made before the Act of Capital Investment 2007 and Act of Limited Liability 2007, the agreement still has legal force because of the non-retroactive principle. The Notary has the power to refuse the making of testament deed in the following cases: if there is are provisions of the content of deed violating the law or has potential as a legal smuggler, if the client cannot show the legality of documents, and if there are documents that cannot be attached by the addressee. Moreover, the Notary also can refuse the making of the deed if it is not within their competence or beyond their knowledge."

"Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pemegang saham pinjam nama (nominee shareholder) pada Perseroan Terbatas (“PT”). Nominee shareholder merupakan suatu konsep penggunaan nama orang yang ditunjuk (nominee) yang didaftarkan sebagai pemilik saham pada suatu PT oleh pemilik yang sebenarnya (beneficiary) dari saham tersebut. Saat ini, penggunaan konsep nominee shareholder masih menjadi suatu kontroversi karena belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik sehingga secara umum dianggap sebagai suatu penyelundupan hukum. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep perjanjian nominee shareholder dalam hukum positif di Indonesia beserta perkembangannya dan kaitan keabsahan perjanjian tersebut dengan penerapan prinsip keterbukaan, serta keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum doktrinal, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada hasil penelitian, perkembangan hukum positif Indonesia saat ini memungkinkan konsep nominee shareholder dapat secara sah dilakukan dengan syarat diperlukannya pemenuhan terhadap penerapan prinsip keterbukaan, yang diwujudkan dengan dibuatnya perjanjian nominee shareholder dalam bentuk akta Notaris, serta pengungkapan informasi mengenai keberadaannya kepada pihak ketiga, khususnya pemerintah. Kemudian, dalam penyelesaian sengketa kasus perjanjian nominee shareholder pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT.DPS, keabsahan perjanjian nominee shareholder yang dibuat dibawah tangan dan diwaarmerking Notaris tidaklah dapat dianggap sah, karena tidak memenuhi syarat penerapan prinsip keterbukaan sebagaimana disebutkan di atas.

---

This study discusses the nominee shareholder concept in the Limited Liability Company (the “Company”). Nominee shareholder is a concept of that uses the name of appointed person (nominee) who is registered as the shareholder in a Company by the actual owner shareholder of such share (beneficiary). At present, the use of the nominee shareholder concept is still a matter of controversy, since there is no specific regulation governing such thing, so that it is generally considered a legal smuggling. The formulation of issues discussed in this study are the concept of nominee shareholder agreement in positive law in Indonesia and its development, and the correlation between the validity of such agreement and the application of disclosure principle, as well as validity of nominee shareholder agreement made underhand and notarized by Notary based on the Denpasar High Court Decision Number 169/PDT /2019/PT.DPS. In order to respond to such issues, method used in this research is doctrinal, with analysis using a qualitative approach, which originates from primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the current positive law in Indonesia allows the concept of nominee shareholder to be implemented legally on the condition that it is necessary to implement the disclosure principle, which is realized by making a nominee shareholder agreement in the form of a notarial deed, as well as disclosing information regarding its existence to the third parties, in particular the government. Then, in resolving the dispute over the nominee shareholder agreement case in the Case Study of Denpasar High Court Decision Number 169/PDT/2019/PT.DPS, the validity of the nominee shareholder agreement made underhanded and notarized (waarmerking) by a Notary cannot be considered valid, since it does not meet the requirements for the implementation of disclosure principle as mentioned above."

"Ketentuan dalam UU Pokok Agraria menyatakan bahwa tanah dengan status hak milik hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Namun sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1208 PK/PDT/2022, Orang Asing ternyata menggunakan konsep pinjam nama (nominee arrangement) untuk dapat memiliki tanah hak milik di Gianyar, Bali. Konsep tersebut dituangkan ke dalam bentuk perjanjian yaitu Surat Pernyataan dan Perikatan yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu kedudukan hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement) yang dibuat dalam bentuk perjanjian di hadapan notaris dan kesesuaian pertimbangan majelis hakim dalam menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement). Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode doktrinal denganmenggunakan data sekunder yang didukung oleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pinjam nama (nominee arrangement) tidak diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga untuk menentukan kedudukan hukumnya menggunakan aspek perikatan dan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan aspek larangan pengasingan tanah dalam UU Pokok Agraria. Berdasarkan kedua peraturan tersebut konsep penggunaan pinjam nama (nominee arrangment) dianggap melanggar Pasal 1337 KUHPerdata dan Pasal 26 ayat (2) UU Pokok Agraria. Sedangkan terhadap notaris yang turut serta membuat akta autentik terkait pinjam nama telah tidak memenuhi kewajibannya dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi untuk bersikap cermat dan menjaga kepentingan para pihak. Selain itu, penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai dasar hukum penggunaan pinjam nama (nominee arrangement) oleh majelis hakim sesuai dengan putusan-putusan pengadilan terdahulu yang memutuskan bahwa kepemilikan hak milik atas tanah tetap menjadi milik WNI sebagai pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat. Namun ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berbeda dengan akibat hukum yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Pokok Agraria.

---

Agrarian Law (UU Pokok Agraria) stated that land with freehold status can only be owned by Indonesian citizens. However, as happened in Supreme Court Decision No. 1208 PK/PDT/2022, foreigners apparently use the concept of nominee arrangement to be able to own freehold land in Gianyar, Bali. This concept made in the form of a notarial agreement. This research was carried out by raising 2 (two) research questions, namely the legal position of nominee arrangements made in the form of a notarial agreement and the suitability of the panel of judges' considerations in using Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung) compared to Agrarian Law (UU Pokok Agraria) as the legal basis for nominee arrangements. This research employs doctrinal legal methods using secondary data and alo supported by primary data. The results of the research shows that the concept of nominee arrangement is not regulated in Indonesian law, so to determine its legal position need to use the agreement aspect in the Civil Code (KUHPerdata) and the prohibition aspect of land alienation in the Agrarian Law (UU Pokok Agraria). Based on these two regulations, the concept of using nominee arrangements is considered to violate Article 1337 of the Civil Code (KUHPerdata) and Article 26 paragraph (2) of the Agrarian Law (UU Pokok Agraria). Meanwhile, notaries who participate in making authentic deeds related to nominee arrangements have not fulfilled their obligations in the Notary Law and the Professional Code of Ethics to be careful and safeguard the interests of the parties. Apart from that, the use of Surat Edaran Mahkamah Agung as a legal basis for determining the subject who has the right to own land in a nominee arrangement case by a panel of judges is correct. However, the provisions in the Supreme Court Circular (Surat Edaran Mahkamah Agung) are different from the legal consequences regulated in Article 26 paragraph (2) of the Agrarian Law (UU Pokok Agraria)."

"[ABSTRAKPropinsi Bali merupakan wilayah Indonesia yang jumlah wisatawan yang datangke kian mengingkat setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan banyak orang baik warganegara Indonesia dan orang asing tertarik untuk tinggal atau membuka usaha di Bali.Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yangberhak untuk memiliki tanah. Sementara itu, orang asing diberi hak untuk menempatilahan di Indonesia dengan hak pakai dan hak sewa atas bangunan. Tetapi padakenyataannya banyak orang asing menggunakan perjanjian pinjam nama untukmenempati lahan di Bali dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Perjanjian sewamenyewa digunakan sebagai upaya untuk menutupi keberadaan perjanjian dapat dianggapsebagai perjanjian pinjam nama sehingga perjanjian sewa menyewa merupakan suatuupaya penyelundupan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,untuk memperoleh data yang dikehendaki penelitian ini dengan melakukan telaah bahanpustaka atau data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa rangkaian perjanjianpinjam nama antara lain surat pernyataan, perjanjian sewa menyewa, surat kuasamengelola, surat kuasa menjual dan perjanjian perpanjangan sewa. Pada saat orang asingdatang kepada notaris untuk dibuatkan akta otentik sebaiknya notaris lebih teliti danseksama sehingga apabila terdapat indikasi pembuatan akta otentik dapat menyalahiaturan hukum maka notaris dapat memberi penyuluhan hukum. Dalam menjalankannyajabatannya seorang notaris itu harus bertindak amanah, jujur dan seksama karena notariswajib menjaga kepercayaan masyarakat dan negara dengan baik.

---

ABSTRACTBali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well.;Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well.;Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well., Bali Province is a major area of Indonesia tourism so that the number of touristswho come to Bali is increasingly every year. This leads to a lot of people both Indonesiancitizens and foreigners keen to stay or open a business in Bali. Basic Agrarian Law statesthat only Indonesian citizens who have the right to own land. Meanwhile, foreigners weregiven the right to occupy land in Indonesia with the right to use and leases on buildings.But in fact many foreigners use nominee agreement and loan agreement to occupy land inBali in the time period they want. The content of Indonesian citizen who appointed to bea nominee states that the true owner of the land is the foreigner because the money sheused for the purchase of land was belongs to the foreigner. Lease agreement is used as anattempt to cover up the existence of the agreement can be considered as a loan agreementso that the name of the lease agreement is a legal smuggling attempt. This study usesnormative juridical, to obtain the desired data of this study by conducting research librarymaterials or secondary data. The analysis showed that a series of loan agreements includea statement of the name, lease agreement, power of attorney to manage, power of attorneyto sell and lease extension agreement. By the time a foreigner came to the notary for thenotary should be made authentic act more carefully and thoroughly so that if there areindications of an authentic deed may violate the rule of law, the notary can provide legalcounseling. A notary should act trustworthy, honest and thorough, as notaries are requiredto maintain public confidence and the country well.]"

"Bali merupakan suatu daerah yang memiliki banyak daya tarik, diantaranya adalah seni budaya yang beraneka ragam dan pantai-pantai indah yang tersebar di sana. Hal tersebut menjadikan Bali sebagai daerah wisata yang sangat terkenal hingga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak wisatawan asing yang tertarik untuk membeli tanah dan memilikinya dengan hak milik di daerah tersebut, balk untuk mendirikan rumah tempat tinggal maupun untuk investasi. Namun demikian, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Hukum tanah nasional melarang warga negara asing untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Hukum tanah nasional mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Untuk menyiasati hal tersebut, maka dibuatlah perjanjian nominee antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Dengan menggunakan perjanjian nominee, warga negara asing dapat memiliki tanah dengan hak milik di Bali dengan cara mendaftarkan tanah tersebut atas nama warga negara Indonesia yang ditunjuknya sebagai Nominee. Penjanjian nominee merupakan salah satu dari jenis perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)namun timbul,tumbuh dan berkembang di masyarakat. Berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPer. Dan berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee, yang digunakan oleh warga negara asing tersebut, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian hingga dianggap sah dan dapat dilaksanakan, walaupun latar belakang dari dibuatnya perjanjian tersebut adalah suatu upaya untuk menyelundupkan ketentuan-ketentuan dalam hukum tanah nasional. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh negara agar hal tersebut tidak terjadi lagi maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian nominee secara khusus."

"Penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan, dan akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli tanah yang dibuat sebelumnya. Penelitian ini berbentuk doktrinal, yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumen, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/Pdt/2022/Pt Smr., perjanjian pinjam nama digunakan oleh PT DM untuk memungkinkan pihaknya untuk dapat secara tidak langsung menjadi pemilik dari tanah hak milik, serta untuk menghindari pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Kepemilikan hak atas tanah oleh perseroan terbatas berdasarkan perjanjian pinjam nama yang dituangkan dalam bentuk akta pernyataan adalah tidak sah; dan 2) Akibat hukum dari akta pernyataan yang mengandung perjanjian pinjam nama terhadap akta jual beli hak atas tanah yang dibuat sebelumnya adalah mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga akta jual beli tersebut seharusnya batal demi hukum.

---

This research focuses on the ownership of land rights by limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of deed of statement, and the legal consequences of said deed of statement on the land sale and purchase deed made previously. This research is doctrinal, which was carried out by collecting datas through document study, which was then analyzed qualitatively. In the Samarinda High Court Decision Number 153/Pdt/2022/Pt Smr., a nominee agreement set out in the form of a deed of statement was used by PT DM to be able to indirectly own land ownership rights, as well as to avoid taxes. This research concluded that: 1) Ownership of land rights by a limited liability company based on a nominee agreement stated in the form of a deed of statement is invalid; and 2) The legal consequences of the deed of statement containing nominee agreement on the deed of sale and purchase of land rights previously made are that the subjective and objective conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code are not fulfilled, resulting in the deed of sale and purchase to be null and void."