Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Pertamina EP dalam mencegah terjadinya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Peneliti mencoba melihat faktor-faktor penyebab terjadinya penambangan minyak ilegal kejahatan melalui teori Broken Windows dan konsep pencegahan kejahatan situasional. Permasalahan munculnya penambangan minyak tanpa izin ilegal di Wonocolo bukan hanya didasari kelalaian atau pengabaian pengamanan yang dilakukan perusahaan namun juga keterlibatan Occupational Crime baik dari pegawai, muspika dan muspida yang turut mendukung aktivitas tersebut. Occupational Crime ini juga melemahkan upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan dalam menangani masalah penambangan minyak tanpa izin ilegal.

---

This research describes crime prevention mechanism implemented by Pertamina EP in order to prevent unlicensed illegal oil mining in Wonocolo Field CEPU PT Pertamina EP. This is a qualitative research with descriptive analytical design. The author tries to identify the factors that precipitated illegal oil mining crime using Broken Windows Theory and Situational Crime Prevention concept. The unlicensed illegal oil mining in Wonocolo not only caused by the absence or ignorance of guardianship by the company, but also the occurence of ccupational crime involving the employees, Muspika, and Muspida that also supports that activity. This occupational crime also weakened the efforts that have been made to deal with unlicensed illegal oil mining."

"Semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, fungsi regulator Pertamina diserahkan kepada BP Migas dan status Pertamina diubah menjadi PT (Persero). Hal ini menyebabkan kedudukan PT Pertamina (Persero) sejajar dengan kontraktor migas lainnya. PT Pertamina (Persero) kemudian membentuk PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) yang kemudian mengadakan kontrak kerjasama dengan BP Migas. Kontrak ini disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian timbul pertanyaan mengenai kewenangan para pihak dalam kontrak, mengapa kontrak disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina dan bukan kontrak production sharing saja, apa perbedaan dan persamaan kontrak dengan kontrak production sharing pada umumnya dan bagaimana analisa berbagai kemudahan yang diberikan kepada PT Pertamina EP dalam peraturan perundangan tentang migas dan kontrak. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau buku sebagai bahan penelitian. Kewenangan BP Migas pada dasarnya bersumber dari amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dan dijabarkan lagi dalam UU No. 22 Tahun 2001. Kewenangan PT Pertamina EP juga bersumber dari UU No. 22 Tahun 2001 yang mengubah status Pertamina dan PP No. 35 Tahun 2004 yang mengamanatkan pembentukan anak perusahaan untuk setiap wilayah kerja PT Pertamina (Persero). Kontrak antara BP Migas dan PT Pertamina EP ini sebenarnya adalah kontrak production sharing karena ketentuannya sama dengan kontrak production sharing pada umumnya kecuali ketentuan mengenai wilayah kerja kontrak yang luas bekas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, besaran pembagian hasil yang sama dengan ketentuan yang berlaku pada WKP Pertamina, jangka waktu kontrak yang tidak ditemukan pengaturan masa eksplorasi dan eksploitasi, larangan pengalihan keseluruhan hak dan interest kepada pihak bukan afiliasi dan penyisihan wilayah kerja yang termasuk kecil yaitu minimum 10% pada atau sebelum akhir tahun kontrak kesepuluh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan migas dan kontrak tersebut, PT Pertamina EP diberikan beberapa kemudahan yang mengindikasikan bahwa hanya perannya sebagai regulator yang dicabut, sedangkan sebagai player tetap sama seperti dulu."

"Dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, letak kepala sumur merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan letak kepala sumur merupakan dasar dari ditetapkannya suatu daerah sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi dan mempengaruhi pembagian dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adapun dana bagi hasil minyak dan gas bumi diberikan kepada Kabupaten/Kota penghasil, Provinsi dimana terdapat Kabupaten/Kota penghasil, serta seluruh Kabupaten/Kota yang satu Provinsi dengan daerah penghasil sebagai bentuk pemerataan. Permasalahan timbul ketika terdapat wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang lintas provinsi, seperti di Blok Cepu yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian IAGI membuktikan bahwa dari sumur minyak bumi yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terdapat 36% kandungan reservoir yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun, karena Kabupaten Blora tidak satu provinsi dengan Kabupaten Bojonegoro, maka Kabupaten Blora tidak menerima bagian dana bagi hasil. Skripsi ini membahas bagaimana hubungan penetapan kepala sumur dalam usaha pertambangan minyak bumi dengan dana bagi hasil daerah dalam wilayah kerja lintas provinsi, serta apakah pengaturan mengenai dana bagi hasil ini telah memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia.

---

In the oil and gas activity, the location of the well-head is a crucial thing. It is because the location of the well-head will be the basis to determine an area as a producing-area of oil and gas, and it will also affect the distribution of revenue sharing between the central government and the local government. However, this revenue sharing is distributed to the producing district/city, the province where the producing district/city is located, and all districts/cities in the same province with the producing district/city as a form of equalization. The problems arise when there is an oil and gas working area which is inter provincial, like in the Cepu Block which covers Central and East Java.

According to IAGI's research, it proves that the producing oil in Bojonegoro's wells, in East Java, contains 36% reservoir which comes from Blora, Central Java. However, since Blora is not in the same province with Bojonegoro, therefore Blora does not receive this revenue sharing. This thesis discusses how the correlation between the determination of the well-head in the oil and gas mining activity and local revenue sharing in an inter-provincial working area, and whether the revenue sharing regulation has brought justice for all Indonesian people."

"ABSTRAKDengan judul seperti di atas, penulis sebenarnya ingin mengetahui secara lebih mendalam perangkat hukum yang digunakan oleh pihak Pemerintah dalam mengusahakan sumber alam yang terpenting bagi kehidupan dan pembangunan bangsa ini. Untuk mencapai tujuan di atas, penulisan karya ini menggunakan dua metode penelitian yang paling umum digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, "Kontrak Production Sharing" yang digunakan dalam usaha penambangan minyak di negeri ini sebenarnya dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian khusus yang berada di luar KUHPerdata. Hal ini karena perjanjian ini mempunyai aspek-aspeknya sendiri yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu jenis perjanjian khusus yang berada di dalam KUHPerdata. Dalam perjanjian yang menjadi objek bahasan skripsl ini pun masalah kebebasan berkontrak sedikit banyak telah kehilangan artinya, hal ini karena dalam banyak hal kontraktor harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tanpa dapat dirundingkan lagi, misalnya tentang pembagian min.yak yang dihasilkan. Hal lainnya yang nienarik dari penelitian mi adalah tentang pembiayaan serta resiko yang diatur dalam Perjanjian. Tentang yang pertama, dapat dikatakan di sini bahwa semua biaya yang harus dikeluarkan dalani rangka kontrak ini harus ditanggungkan seluruhnya oleh kontraktor. Biaya ini akan dikembalikan seluruhnya apabila minyak ditemukan oleh kontraktor dan dapat diusahakan secara komersial. Dalam hal minyak sama sekali tidak ditemukan atau ditemukan tetapi tidak dapat diusahakan secara komersial, rnaka semua resiko dan biaya yang telah dikeluarkan ditanggung oleh kontraktor sendiri. Dari tiga sistem yang pernah ada dalam sejarab Iridustri perminyakan di Indonesia, nampaknya sistem "Kontrak Production Sharing" merupakan yang terbaik. Hal ml karena tidak saja karena manajemen kontrak berada di tangan Pertamina, tetapi juga karena pemgernbalian daerah kontrak yang cepat dari sistem- sistem yang terdahulu."

"Pertambangan di Indonesia sangat diminati oleh perorangan ataupun suatu badan usaha maka dari itu Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tetapi, peraturan tersebut tidak menjamin penambangan tanpa izin tidak tejadi, hal tersebut tidak memikirkan untuk keberlanjutan sumber daya alam yang akan datang. Salah satunya Bagaimanakah Efektivitas penertiban tambang tanpa izin utuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan akibat pengolahan tambang tanpa izin. Serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla untuk keberlanjutan sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menggambarkan Penertiban illegal mining dengan menggunakan UU No.3 Tahun 2020 (UU Minerba) dalam Pasal 158 yang terdapat sanksi pidana terhadap pelaku yang tidak memiliki izin ini dilihat belum efektif karena kejahatan masih saja terus menerus ada. Efektivitas penertiban illegal mining ada untuk melindungi sumber daya alam yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam pembangunan berkelanjutan yang salah satunya untuk perspektif jangka panjang yang berorientasi pada masa sekarang tetapi juga berfokus pada masa yang akan datang. Penerapan sanksi pidana dalam kasus tambang tanpa izin berdasarkan Putusan Negeri Namlea Nomor. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla terlalu ringan dan kurang memeperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Perbuatan pelaku yang jahat, seharusnya pidana penjara yang diputuskan oleh hakim bagi terdakwa ialah lebih berat. Dari hukuman tersebut penulis meragukan efek jera dari sanksi dan menyangsikan bahwa pelaku tidak mengulangi lagi dikemudian hari. Karena pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan sebuah proses di mana seluruh aktivitas seperti penggunaan sumber daya alam meningkatkan potensi untuk masa depan.

---

Mining in Indonesia is very popular with individuals and business entities, therefore Indonesia has issued regulations governing it in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. However, this regulation does not guarantee that mining without a permit will not occur, this does not take into consideration the sustainability of natural resources in the future. One of them is the effectiveness of controlling mining without a permit to protect sustainable natural resources due to mining processing without a permit. And how to apply criminal sanctions in cases of mining without a permit based on Namlea State Decision Number. 12/ Pid.BLH/2020/PN.Nla for the sustainability of natural resources. The research method used in this research is the doctrinal research method. The results of the research illustrate that controlling illegal mining using Law No. 3 of 2020 (Minerba Law) in Article 158, which contains criminal sanctions against perpetrators who do not have a permit, is seen as not being effective because crime still continues to exist. The effectiveness of controlling illegal mining exists to protect sustainable natural resources in accordance with existing principles in sustainable development, one of which is a long-term perspective that is oriented towards the present but also focuses on the future. The application of criminal sanctions in cases of mining without a permit is based on Namlea State Decision Number. 102./ Pid.B/ LH / 2020/ PN Nla is too light and does not pay enough attention to the sustainability of natural resources. If the perpetrator's actions are evil, the prison sentence decided by the judge for the defendant should be more severe. From this punishment, the author doubts the deterrent effect of sanctions and doubts that the perpetrator will not repeat himself in the future. Because sustainable development is essentially a process in which all activities such as the use of natural resources increase potential for the future."

"Dalam usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, terdapat perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak seperti Production Sharing Contract dan juga Joint Operating Agreement. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut tentunya terdapat klausula-klausula yang mengatur dan salah satunya adalah klausula Sole Risk. Pemahaman klausula Sole Risk ini sangat penting karena dalam contoh kasus antara PT Golden Spike Energi Indonesia dan Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai terdapat perbedaan dalam mengartikan klausula Sole Risk yang ada di dalam perjanjian. Persyaratan dan pengaturan yang ada juga harus diperhatikan ketika ingin melaksanakan Sole Risk Operation. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

---

In the oil and gas business in Indonesia, there are agreements that bind the parties such Production Sharing Contract and Joint Operating Agreement. In that agreements, there are clauses that regulate and one of them is a Sole Risk Clause. The understanding of Sole Risk clause is very important because in the case of PT Golden Spike Energi Indonesi and Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai, there are differences in interpreting the Sole Risk clause that existing in the agreement. The terms and the regulations that existing should be considered when the parties want to do the Sole Risk Operation. In this research, it used the normative law research that is done by assessing the existing literatures."

"Skripsi ini membahas mengenai penerbitan dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya terkait dengan tumpang tindih IUP yang dapat terjadi baik antar IUP maupun dengan sektor lain seperti sektor kehutanan. Hal tersebut perlu segera diselesaikan karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanaman modal dibidang pertambangan di Indonesia. Hasil penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa penerbitan IUP dilakukan setelah pemohon atau peserta lelang mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memenuhi syarat untuk mendapatkan IUP. Sedangkan pencabutan IUP dapat dilakukan jika pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pencabutan IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) hal tersebut telah tepat, karena PT RTM tidak memenuhi kewajibannya untuk memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Untuk mencegah timbulnya tumpang tindih IUP, dibutuhkan peningkatan koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, baik yang sifatnya sektoral maupun yang sifatnya lintas sektoral. Selain itu peningkatan pengawasan oleh Pemerintah terhadap penerbitan dan pencabutan IUP yang dilakukan oleh Kepala Daerah di Indonesia juga diperlukan.

---

This essay examines the issuance and revocation of Mining Business License (IUP), specifically related to the overlapping IUP which can occur either between IUP or with other sectors like forestry. The overlapping of IUP need to be resolved immediately seeing that it may cause uncertainty for investments in Indonesia’s mining industry. Normative juridical research results show that the issuance of IUP can be conducted after the applicant or bidders get Mining Business License Area and eligible as IUP holder. While the revocation of IUP can be done if the IUP holder does not fulfill the obligations under the laws and regulations. Related to the revocation of IUP PT Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM), such decision was right, because PT RTM does not fulfill its obligation to have Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan to conduct mining activities in forest areas. To prevent the overlapping Mining Business License, an increased coordination between Government and Local Government is needed, be it sectorial or cross-sectorial in nature. Furthermore, the government must establish oversight towards the issuance and revocation of mining licenses by Regent and Governor in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) diIndonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hakasasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yangtidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasipublik yang bersifat terbuka, kecuali informasi yang dapat mengungkapkankekayaan alam Indonesia di bidang migas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atasinformasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang dikategorikandapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Penelitian inimerupakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak atasinformasi migas di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundangundangan.Masyarakat berhak mengakses informasi migas yang terbuka danBadan Publik yang menguasai informasi migas berkewajiban untukmenyediakannya. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan juga mengakuiadanya pembatasan terhadap hak atas informasi migas. Pembatasan hak atasinformasi migas bersifat ketat dan terbatas, serta bersifat rahasia sesuai undangundang,berdasarkan kepatutan, dan berdasarkan kepentingan umum. Kriteriainformasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alamIndonesia di bidang migas adalah informasi migas yang apabila dibuka dapatmengancam kedaulatan negara, yaitu informasi yang menyangkut data yangdiperoleh dari survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi migas, yangdirahasiakan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari data dasar, dataolahan, dan data interpretasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDMdiharapkan perlu segera menetapkan kriteria informasi publik yang dikategorikandapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Sementara itu,masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal keterbukaaninformasi publik di bidang migas untuk mewujudkan good governance.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the right to information of oil and gas in Indonesia. Itconsider that right to information of oil and gas is a part of human right in civiland political right. Besides that, it isn't a non-derogable right. The information ofoil and gas is a public information shall be in nature open, except informationwhich could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields, asconsidered in Article 17 letter d Act of The Republic of Indonesia Number 14 of2008 on Public Information Opennes. This study discuss the regulation of right oninformation of oil and gas in Indonesia and criteria of public information whichcatagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gasfields. This study is a normative juridical research. The result of this studyindicate that right on information of oil and gas in Indonesia is guaranteed inUUD 1945 and legislation. Public has right to access information of oil and gaswhich open and public body which has it has a duty to give it. UUD 1945 andlegislation recognized that there is limitation on right on information of oil andgas. Limitation on it are strict, limited, and confidential pursuant to legislations,appropriateness, and public interest. The criteria of public information whichcatagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gasfields is information of oil and gas if opened can threaten sovereignty of country.They are information about data which got from general survey and/orexploration, and exploitation of oil and gas, which confidential in limited term.They are basic data, processed data, and interpretive data. Government, in thiscase, Ministry of Energy and Mineral Resources Republic Indonesia, need soonto stipulate criteria of public information which catagorized could reveal thenatural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. Besides that, publicexpected to play an active role in guarding the public disclosure in the oil and gasfields to realize good governance."

"Kalimantan Selatan merupakan salah satu Propinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/ kota, salah satunya sumber daya mineral batubara. Berkaitan dengan pertambangan batubara di daerah ini, pada awalnya dimulai pada tahun 1984 yang dikerjakan KUD, selanjutnya produksinya meningkat dengan cepat setelah perusahaan kontraktor PT. Tambang Bukit Asam yaitu PT. Arutmin Indonesia dan PT. Adaro Indonesia yang dimulai sejak awal 1990 an beroperasi di Kalimantan Selatan. Produksi batubara di Kalimantan Selatan meningkat terus sejalan dengan meningkatnya usaha pertambangan batubara di daerah ini baik yang dilakukan oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan swasta nasional dalam bentuk Kuasa Pertambangan. Dalam perkembangannya, masih banyak dan luas wilayah PKP2B/KP yang belum dieksploitasi sampai saat ini, sehingga menimbulkan terjadinya kasus pelanggaran hukum di sektor pertambangan diantaranya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 1989 dan terus berkembang sampai saat ini, yang dalam operasionalnya mempergunakan alat-alat berat seperti exavator, buldoser maupun truk dll. Realitas kondisi di lapangan yang ditimbulkan oleh PETI sejak tahun 1990 di Kabupaten Banjar dan terus merambah ke Kabupaten lainnya yang sampai sekarang dapat dianggap sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan juga berdampak negatif. Sebagai akibat dari kegiatan pertambangan batubara tanpa ijin ini timbul berbagai masalah yang berkembang di daerah antara lain, hilangnya pendapatan negara atas pajak dan royalti, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemborosan energi dan sumber daya mineral, gangguan kesehatan, hambatan dalam iklim usaha dan investasi dll. Berbagai upaya dan langkah untuk mengatasi hal tersebut, baik yang sifatnya preventif, persuasif maupun refresif telah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak terkait, namun demikian kegiatan PETI batubara dilapangan tetap saja berjalan.

---

South Kalimantan represents one of provinces in Indonesia having enough huge natural resources and distributed in whole regency/city region, one of its natural resources is coal. In connection with coal mining in this region, at the beginning was started in 1984 managed by KUD, further its production increased rapidly after Contractor Company of PT. Tambang Bukit Asam, namely PT. Arutmin Indonesia and PT. Adaro Indonesia began to operate since I990s in South Kalimantan. Coal production in South Kalimantan rapidly increased in line with the increase of coal mining business in this region either managed by Coal Mining Exploration Work Agreement (PKP2B) and national private in form of mining power. In its development, it still many and width of PKP2B/KP regions not exploited yet until this recent time, so that it was arisen out violations in field of mining such as mining activity without permit (PETI) in South Kalimantan. This activity was started since 1989 and continously developed until this time, that in its operational used heavy equipment such as excavator, bulldozer and truck, etc. The reality in field arisen out by Illegal mining since 1990 in Banjar regency and continuously spread to other regency until now could be assumed having position at afraid level and also could create negative impact. As the cause of coal mining activity without permit could create various problems developed in said area such as: the loss of state income on tax and royalty, environment pollution and damages, energy and mineral resources waste, health disturbances, and obstacles in business and investment climate, etc. Various efforts and steps for handling said matters, either having preventive, persuasive or repressive characters have been conducted by Local Government with related parties, but the activity of illegal coal mining in field is still continuously run."

"Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan Hak Menguasai Negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas bumi Indonesia menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan penerapannya pada tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia di masa yang akan datang. Tesis merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang- Undang Minyak dan Gas Bumi. Implementasi peran negara atas pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi diwujudkan dalam bentuk (1) merumuskan kebijaksanaan (2) melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaad), (3) melakukan pengaturan (regelendaad), (4) melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezihtoudendendaaad). Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perbandingan tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di negara Norwegia dan Brasil, di masa yang akan datang tata kelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dilakukan dengan memisahkan fungsi kebijakan, fungsi regulator dan fungsi komersial sehingga sumber daya alam minyak dan gas bumi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap dalam koridor konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

---

Research conducted in this thesis aims to reveal the things relating to the State Authority Rights (Hak Menguasai Negara) to natural resources of oil and gas Indonesia according to the Constitutional Court decision and its application to the governance of Indonesian oil and gas in the future.

Thesis is a normative legal research with a review of legislation and the Constitutional Court ruling against the Law on Oil and Gas. Implementation of the state's role to manage natural resources of oil and natural gas realized in the form of (1) formulating policy, (2) perform acts of management (bestuursdaad), (3) make arrangements (regelendaad), (4) managing (beheersdaad), and (5) supervision (toezihtoudendendaaad).

Referring to the decision of the Constitutional Court and comparison governance business activities of oil and gas in the country of Norway and Brazil, in the future, governance of oil and gas business activities in Indonesia is done by separating the functions of policy, regulatory functions and commercial functions so that oil and gas natural resources provide maximum benefit to the welfare of the people by remaining in the corridor of the Indonesian Constitution of 1945."