Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang diatur dalam perjanjian internasional AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI merupakan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara di dunia melalui OECD untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan perlawanan pajak yang banyak sekali terjadi. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai pentingnya rahasia bank dalam kegiatan usaha bank, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, dan ketentuan-ketentuan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan pajak yang berlaku dalam AEOI. Tesis ini juga membahas masalah-masalah yuridis yang terjadi dalam pemberlakuan pembukaan informasi bank. Adanya Perpu No. 1 Tahun 2017 memberikan solusi terhadap kegentingan yang memaksa Indonesia untuk melaksanakan komitmennya dalam AEOI. Namun, masalah-masalah yuridis yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat masih perlu untuk dipikirkan solusinya.

---

This thesis discusses the provisions of bank secrecy for tax purposes stipulated in the internasional agreement, AEOI Agreement Exchange of Information . AEOI is an international agreement made by the countries of the world, through the OECD, to tackle the overwhelming problems of tax resistance. In this thesis will be discussed the importance of bank secrecy in banks rsquo business activities, tax as one of the largest sources of state revenues, and the provisions of bank secrecy for tax purposes that apply in AEOI. This thesis also discusses the juridical issues occur in the enactment of bank information disclosure. The existence of PERPPU No. 1 Tahun 2017 provides a solution to the urgency that forces Indonesia to implement its commitment in AEOI. However, juridical issues relating to public trust still need to be considered solutions."

"ABSTRAK Dalam rangka mencegah penghindaran pajak, G20 setuju untuk memberlakukan Automatic Exchange of Financial Account Information AEOI dimana negara-negara G20 saling membuka data finansial di negaranya dan saling bertukar informasi keuangan. Sebagai pemenuhan syarat AEOI Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 yang mengatur mengenai akses informasi keuangan. Dengan lahirnya undang-undang tersebut bank ada dalam persimpangan antara tugasnya memegang teguh rahasia bank dan di sisi lain bank harus secara suka rela memberikan data nasabah kepada aparat pajak. Tesis ini membahas pengecualian rahasia bank sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 serta benturan kepentingan rahasia bank sebagai perlindungan hukum nasabah dan untuk kepentingan perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipologi komparatif dan berbentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan persamaan dan perbedaan terkait ketentuan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, dimana dengan adanya perubahan yang signifikan tersebut, khusus untuk kepentingan perpajakan, ketentuan rahasia bank telah dihapuskan. Antara rahasia bank sebagai perlindungan hukum nasabah penyimpan dengan pengecualian rahasia bank untuk kepentingan perpajakan tidak terdapat benturan kepentingan dikarenakan sifat relatif rahasia bank di Indonesia. Akan tetapi perlindungan hukum terhadap nasabah tetap ada dalam bentuk pasal yang menjamin bahwa data nasabah tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan perpajakan serta ancaman sanksi yang diberikan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan data nasabah tersebut. Dengan keterbukaan rahasia bank tersebut Notaris harus lebih berhati-hati dan memastikan itikad baik kliennya, serta memberitahukan klien agar nilai transaksi yang tercantum dalam akta harus sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya.

---

ABSTRACT In order to prevent tax evasion, G20 has commited to Automatic Exchange of Financial Account Information AEOI where G20 countries disclose their financial data and exchange their financial information to each other. As a condition of AEOI, Indonesian Government has issued Law No. 9 Year 2017 which regulates access to financial information. With such law, bank is in the intersection between its duty to keep its bank secrecy and to voluntarily provide customers rsquo data to the tax authority. This thesis aims to compare the exception of conventional bank secrecy, before and after Law No. 9 Year 2017 and also to analyze the clash of interests between bank rsquo s duties to protect their customers and to open bank secrecy for the benefit of taxation. Using juridical normative research method with comparation research typology. The results showed the similarities and differences regarding the provisions of bank secrecy for tax purposes, where wih such significant changes, specifically for the purposes of taxation, bank secrecy has been abolished. Between bank secrecy as a legal protection for bank rsquo s customers and the exeption of bank secrecy for tax purposes do not have conflict of interest due to the relative nature of bank secrecy. However, the legal protection of the bank rsquo s customers remain in the form of clause ensuring that the customer rsquo s data will only be used for tax purposes as well as the threat of sanctions are provided to those who are misusing such customer rsquo s data. With the disclosure of bank secrecy, Notaries have to be more careful and ensure their clients rsquo good faith and they must also notify their clients that the transaction value contained in the deed must be matched with the actual transaction value. "

"Bank sebagai financial intermediary dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada kepercayaan nasabah sehingga pada prinsipnya setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, namun begitu, prinsip kerahasiaan bank yang berlaku di Indonesia telah memberi pengecualian bahwa data nasabah dapat diakses untuk kepentingan tertentu. Gugatan pembagian harta bersama berupa aset-aset simpanan di bank pada praktik peradilan ditemukan banyak kendala dalam pembuktian karena berlakunya kerahasian bank yang melindungi. Hal demikian tidak jarang berakhir dengan kerugian materiil pada salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status aset simpanan yang tersimpan di bank atas nama salah seorang suami/istri terkait kepentingan pembagian harta bersama dan apakah suami/isteri memiliki akses atas simpanan tersebut, serta menganalisis apakah setelah Putusan MK No. 64/PUU-X/2012 suami/isteri secara langsung dapat mengakses rahasia bank. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang dipergunakan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aset simpanan pada bank yang diatasnamakan salah satu pihak (suami/istri) selama dapat dibuktikan diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan serta perolehannya bersumber dari harta bersama maka berstatus sebagai harta bersama dan manakala terjadi perceraian harus dibagi dua secara adil. Kemudian setelah adanya Putusan MK No. 64/PUU-X/2012 pihak suami/isteri melalui gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan dapat memiliki akses membuka rahasia bank, akan tetapi disayangkan setelah Putusan MK tersebut suami/isteri tidak dapat otomatis secara langsung memperoleh akses informasi terhadap harta bersama di bank tanpa adanya gugatan harta bersama melalui Pengadilan.

---

Bank as a financial intermediary in operation dependent on customer confidence so that in principle each customer must be protected by the confidentiality of the data bank, however, the principle of bank secrecy prevailing in Indonesia has given exception that customer data can be accessed for specific interests. Lawsuit division of marital property assets in the form of bank deposits in judicial practice found many obstacles in the proof because of the bank secrecy that protects. It was thus not uncommon to end up with a material loss on one side. The purpose of this study was to analyze the status of assets stored in bank deposits on behalf of one from the husband / wife related to the division of marital property interests and whether the husband / wife have access to these deposits, and to analyze whether after the Constitutional Court award No.64/PUU-X/2012 husband / wife can directly access bank secrecy. This thesis uses normative research methodology including reviewing legislation, legal theory and jurisprudence relevant to the problems studied. Research data used include primary data which is data obtained directly from the field through interviews and secondary data obtained through the study of literature. Specifications of this study is descriptive and analytical methods of data analysis with qualitative juridical. The results showed that the assets on bank deposits which is assigned to one of the parties (husband / wife) as long as it can be proven obtained throughout the course of the marriage and the deposits came from the joint property, it existed as a marital property and in case of divorce, the marital property should be devided equally. Then, after the Constitutional Court award No.64/PUU-X/2012 the husband / wife through the division of marital property claim in court can have open access to bank secrecy, but unfortunately after the Constitutional Court the husband / wife can not automatically gain access to the information directly to marital property in the bank, without the existence of marital property lawsuit in court."