Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kenaikan harga tanah yang dipengaruhi sebaran penduduk dan aktivitas masyarakat terhadap kebijakan penyediaan rumah susun yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Faktor yang diuji adalah sebaran penduduk dan karakteristik daerah dalam mempengaruhi pembentukan harga tanah menurut NJOP di DKI Jakarta. Data yang digunakan adalah jumlah kepadatan penduduk Tahun 2010 ndash; 2015, serta Potensi Desa Tahun 2014 jumlah pasar dan stasiun di 261 kelurahan di DKI Jakarta yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu analisis statistik deskriptif dan ekonometrika spasial.Dari hasil analisis spasial ekonometrika didapatkan beberapa hasil.Pertama, daerah dengan harga tanah yang tinggi High High/HH cenderung berdekatan dengan daerah yang harga tanahnya tinggi pula, begitu pun sebaliknya daerah dengan harga tanah rendah Low Low/LL .Kedua, terdapat juga daerah dengan harga tanah tinggi yang dikelilingi daerah dengan harga tanah rendah, contohnya Kelapa Gading yang dikelilingi Koja dan Cilincing.Ketiga, pola keterkaitan spasial harga tanah dipengaruhi peruntukkan zonasi areanya, dimana daerah HH didominasi perkantoran dan LL didominasi pemukiman.Keempat, model spatial lag lebih dapat menjelaskan variasi estimasi harga tanah dimana kepadatan penduduk dan pasar dengan bangunan non permanen negatif signifikan, dan jumlah stasiun positif signifikan mempengaruhi harga tanah. Sedangkan variabel pasar dengan bangunan permanen dan semi permanen tidak signifikan.Kelima, pengaruh negatif signifikan antara kepadatan penduduk dan pasar non permanen terhadap harga tanah diartikan bahwa tingkat harga tanah yang stagnan cenderung tinggi karena minimnya pemanfaatan lahan ditambah pengaruh variabel kontrol pasar dan stasiun, ini berimplikasi terhadap sulitnya penyediaan lahan untuk rumah susun.Keenam, peningkatan kepadatan penduduk ditambah keberadaan variabel kontrol menyebabkan tekanan pemukiman yang menimbulkan eksternalitas negatif berupa pemukiman kumuh.Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah membangun rumah susun di area padat penduduk dan dekat dengan pusat kegiatan, sehingga tidak menjauhkan masyarakat dari tempat berkegiatan, seperti Koja, Cilincing, Pesanggrahan, Tebet dan Johar Baru. Kerjasama dengan BUMN dan BUMD juga perlu dilakukan untuk membantu penyelesaian penyediaan lahan yang sulit akibat harga tanah yang tinggi, seperti pembangunan rusun terintegrasi dengan stasiun Tanjung Barat dan Kalideres. Potensi keberadaan pemukiman kumuh juga harus menjadi perhatian dalam penyediaan rumah layak huni.

---

This thesis aims to investigates the impact of increasing land value affected by population distribution and economic activity towards local government rsquo s policy regarding the supply of public vertical housing which following written rule of spatial planning. The premise used in this study is that factors such as population distribution and local characteristics affect in shaping land value of property tax NJOP in Jakarta. Data used in this study are citizen density during the period of 2010 to 2015, and village potential number of market and station in 2014 that consist of 261 sub districts in Jakarta. I use two methods of analyses, which are statistical descriptive and spatial econometric.There are a few findings.First, area with high land value High High HH are tends to have a close proximity with another high land value area, and vice versa for area with low land value Low Low LL .Second, there are also area with high land value surrounded by area with low land value, for example Kelapa Gading which area surrounded by Koja and CIlincing.Third, land value rsquo s spatial dependence pattern affected by its zoning, where HH area dominated with business area and LL area dominated with residential area.Fourth, variation in estimation of land values are more explained in spatial lag model, in which I find citizen density and market with non permanent building have negative significant effect, and the number of station have positive significant effect on land value. Whereas, market with permanent and semi permanent building are not significant.Fifth, such negative significant relationship could be defined as static land value, particularly on high density area due to lack of land utilization added with control variables market and station influence. This could lead to land supply problems for public vertical housing.Sixth, an increase in citizen density added with control variables cause pressure in residential area and led to negative externality in the form of slum area.Based on these findings, following policy direction could be considered is to build public vertical housing on high density area and one which has close proximity to central business districts, thus would not alienate citizens from their economic activity, such as area in Koja, Cilincing, Pesanggrahan, Tebet and Johar Baru. Local government could also cooperate with Nation Owned Enterprise BUMN and Regional Owned Enterprise BUMD to help solving difficulty of land supply due to high land value, with the building integrated to station. It could take place in Tanjung Barat and Kalideres station. The existence of slum area should also be taken into account in the supply of livable housing."

"Untuk mengatasi kemacetan dengan segera, beberapa kota memilih untuk mengadakan infrastruktur busway daripada infrastruktur kereta api. Pengadaan infrastruktur transportasi seharusnya diikuti dengan peningkatan harga lahan di wilayah sekitar. Terdapat perdebatan apakah peningkatan harga lahan akibat infrastruktur busway setara dengan infrastruktur kereta api.Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dampak Transjakarta terhadap harga lahan kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data panel. Variabel keluaran adalah harga lahan dalam 3 (tiga) tahun; 2013, 2014, dan 2015. Terdapat 2 (dua) treatment dalam penelitian ini; yaitu pengadaan busway koridor 12 dan perpanjangan koridor 2.Penelitian ini menggunakan pendekatan difference-in-difference dan juga estimasi score matching yaitu Nearest Neighbor Matching. Studi ini menemukan bahwa pengadaan busway baru akan meningkatkan harga lahan sekitar 20 – 30 persen. Kuantitas ini cukup besar namun cukup masuk akal. Karena itu adalah benar jika dampak busway setara dengan kereta api. Manfaat yang besar ini dapat digunakan untuk mendorong peran serta swasta dan publik dalam membantu pembiayaan pengadaan infrastruktur busway.

---

To immediately curb severe traffic congestion, some cities choose to establish bus rapid transit (BRT) infrastructure over rail-transit. New establishment of transportation infrastructure should be followed by the increases of land value. There have been debates whether the increases on land value because of BRT establishment are on par of railway investments.

This study mainly intents to determine the impact of TransJakarta BRT on land value of sub-districts in DKI Jakarta Province. The research utilizes panel data. Outcome variable is land value in 3 (three) years; 2013, 2014, and 2015. There are two treatments in this thesis. They are installation of BRT route 12 and installation of extension of BRT route 2.

This study utilizes difference-in-difference approach as well as score matching estimation namely Nearest Neighbor Matching (NNM). The research found that the new installation of BRT causes land value to increase around 20 – 30 percent. This magnitude is high. Hence it is correct to say that BRT impact on land value is on par with other transportation establishment such as railway. Its apparent benefit to land value can be used as basis to encourage more private and public-sector involvement in helping to fund the BRT installation."

"Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di sertifikasi. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan BPHTB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta juga berperan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Jilid III sebagai upaya untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan.

---

Land and Building Title Transfer Duty Free Policy has been issued by The Goverment Special Capital Region of Jakarta since October 13, 2016. As a solution to the high cost of land certification and the fact that there are still 20.64% of coverage in Special Capital Region of Jakarta that have not been certified. The success of its policy’s implementation is need to be analyzed. Successful implementation of the Land and Building Title Transfer Duty Free policy can be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects. This research shows that, according to the content of policy aspect, all the policy formulations of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy was made by Special Capital Region of Jakarta, although the formulation remained through the field study and analysis of the conditions. From the context of implementation aspect, the implementation of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy took the political and governmental condition into consideration, as well as the fragmentation of the existing authorities. Land and Building Title Transfer Duty Free Policy is also play a role in supporting the Economic Package Vol. 3 as a bridge to acceleration of certification of land and building rights especially in Special Capital Region of Jakarta."

"Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perdebatan yang panjang. Hal ini yang menyebabkan kesimpulan sebelumnya terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu kelompok yang berpendapat bahwa keduanya memiliki hubungan positif, negatif, netral, dan ambigu Becker, Gary S., Glaeser, Edward L., Murphy, Kevin M. 1999. dan Bloom, Canning, Sevilla, J. 2003. Namun pembahasan mengenai hubungan keduanya masih menarik karena perbedaan kesimpulan penelitian terdahulu disebabkan oleh perbedaan model penelitian yang digunakan sehingga topik tersebut memiliki tantangan tersendiri untuk menentukan kesimpulan mana yang berlaku di Indonesia. Latar belakang demografi yang beragam di Indonesia mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan penduduk tidak sepenuhnya mampu menggambarkan hubungan sebenarnya antara variabel kependudukan dan perekonomian tersebut. Penelitian ini bertujuan mengestimasi dampak pertumbuhan penduduk secara lebih mendalam yaitu dengan menggunakan pendekatan demografi melalui variabel tingkat kelahiran, migrasi dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia tahun 1985 - 2015. Penelitian ini mengikuti metode dalam Islam 1995 yang memodifikasi model MRW 1992 dalam data panel. Metode penelitian menggunakan Fixed Effect dari data panel, mencakup 26 provinsi di Indonesia periode 1985 - 2015.Dengan mengunakan variabel demografi untuk mengambarkan variabel pertumbuhan penduduk, penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah netral. Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk bukan merupakan komponen utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa investasi modal fisik, modal manusia dan perubahan demografi dapat mempercepat konvergensi pertumbuhan ekonomi.

---

The relationship between population and economic growth had been in a long argue. The last conclusion divided into some groups that stated both of these variable have a positive, negative, neutral, and ambiguous relation Becker, Gary S., Glaeser, Edward L., Murphy, Kevin M. 1999 dan Bloom, Canning, Sevilla, J. 2003. But, the study of the relation between these two still interests to be conducted, because there is a different conclusion due to the distinct research model which applied in it, therefore this topic have a challenge to decide in what kind of the conclusion does Indonesia will have. The variation of demographic backgrounds in Indonesia indicate that population growth is not entirely could be described the exact relation between population and economic variables. This study aimed to estimate population growth collectively by using demographic approaches, change variables, migration, and population density on inter provincial economic growth in Indonesia from 1985 to 2015. This research followed Islam methods 1995 which modifies model MRW 1992 in the data panel. The research method used Fixed Effect from panel data, including 26 provinces in Indonesia within 1985 ndash 2015 period. By applying the demographic variable to describe population growth, this research concluded that the relation between population growth and economic growth in Indonesia is neutral. In the other word, population growth is not a main component in the economic growth improvement. This study also revealed that investments, human capital and demography can accelerate the convergence of economic growth. "

"Pembangunan jalan tol sebagai salah satu program yang terdapat dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) merupakan salah satu respons pemerintah dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan aksesibilas antar daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pola perubahan harga tanah yang disebabkan oleh pembangunan Jalan Tol JORR 2, terutama di sepanjang jalan non tol yang terhubung langsung dengan gerbang tol. Teori Bid Rent Curve digunakan sebagai dasar konseptual dalam penelitian ini, mengindikasikan bahwa harga tanah cenderung meningkat seiring dekatnya dengan pusat kegiatan ekonomi, diidentifikasi sebagai gerbang tol. Selain itu, Teori Inti Ganda juga diterapkan, menyatakan bahwa wilayah dengan lebih dari satu pusat perekonomian akan memiliki daya tarik tersendiri yang mempengaruhi harga tanah. Metode analisis kualitatif deskriptif digunakan, dimana data harga tanah dikumpulkan melalui survei wawancara dan pengamatan langsung. Data tersebut kemudian disusun secara tabular dan dianalisis naratif, lalu mengaitkannya dengan perubahan penggunaan lahan di sekitar gerbang tol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik lokasi menjadi faktor penentu dalam sejauh mana gerbang tol mempengaruhi perubahan harga tanah di sekitarnya. Temuan menunjukkan bahwa semakin dekat lokasi dengan gerbang tol, harga tanah cenderung meningkat, dan sebaliknya. Namun, jika lokasi tersebut memiliki lebih dari satu pusat kegiatan ekonomi, peningkatan harga tanah juga terjadi seiring mendekatnya lokasi tersebut dengan masing-masing pusat ekonomi.

---

The construction of toll roads as one of the programs contained in the National Strategy Project (PSN) is one of the government's responses with the aim of increasing connectivity and accessibility between regions. The aim of this research is to investigate the pattern of changes in land prices caused by the construction of the JORR 2 Toll Road, especially along non toll roads that are directly connected to toll booths. The Bid Rent Curve theory is used as a conceptual basis in this research, indicating that land prices tend to increase with proximity to centers of economic activity, identified as toll gates. Apart from that, the Dual Core Theory is also applied, stating that regions with more than one economic center will have their own attractions which influence land prices. A descriptive qualitative analysis method was used, where land price data was collected through interview surveys and direct observation. The data was then compiled tabularly and analyzed narratively, then linking it to changes in land use around the toll gate. The research results show that location characteristics are a determining factor in the extent to which toll gates influence changes in surrounding land prices. The findings show that the closer the location is to the toll gate, the land price tends to increase, and vice versa. However, if the location has more than one center of economic activity, an increase in land prices also occurs as the location gets closer to each economic center."

"Kondisi perekonomian saat ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggencarkan investasi yang menyerap tenaga kerja dan investasi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mengahapus retribusi izin gangguan yang dianggap menghambat kemudahan berusaha. Retribusi izin gangguan adalah salah satu sumber penerimaan asli daerah sehingga kebijakan menghapusnya mengurangi Penerimaan Asli Daerah. Berdasarkan konsep Taxonomy of Taxing Power for Sub-Central Governments (SCGs) yang disampaikan oleh Slack (2017) dan digunakan oleh OECD (2019), berkurangnya penerimaan asli daerah menunjukan pengurangan otonomi fiskal, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan indeks kemandirian fiskal tertinggi. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak penghapusan retribusi izin terhadap Pemerintah Daerah dan Wajib Retribusi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui Wawancara mendalam dan Studi Kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukan dampak terhadap Pemerintah Daerah dapat dilihat dari rasio penerimaan menunjukan adanya penerimaan yang tidak signifikan, namun disisi lain adanya perluasan kewenangan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difasilitas untuk melakukan ekstensifikasi jenis retribusi daerah lainnya. Dampak terhadap Wajib Retribusi dikatakan bahwa adanya penghapusan retribusi izin gangguan meringankan beban wajib retribusi, namun adanya dorongan untuk ekstensifikasi jenis retribusi lainnya justru menimbulkan potensi beban baru dalam bentuk jenis retribusi lainnya. Mengingat bahwa penghapusan retribusi izin gangguan menghilangkan sumber penerimaan asli daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat strategi untuk optimalisasi penerimaan melalui penyediaan pelayanan elektronik dalam aspek perizinan yang terbukti meningkatkan retribusi perizinan di tahun 2020.

---

The emergence of cross-border digital trade era requires each country to make adjustments to its taxation system. The digital business model encourages the birth of technology-based companies that offer digital goods and services. The targets for taxing digital services is the product and companies that provide their services with a shift from a physical presence to an economic significant presence. In general, tax on digital services is imposed in the form of Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT). This paper aims to describing the tax administration system for digital services in Indonesia and several other countries that have implemented it first with a focus on the imposition of VAT and CIT. The method used in this article is qualitative with literature study. The data are collected from various sources in the form of documents, such as research journals, government agency reports, and other laws and regulations. The results of the analysis shows that in VAT collection, the administrative system such as tax subjects, tax objects, and required documents is similar one to another countries. The difference lies in the payment method in which several countries in Europe apply automatic payments to the tax authorities so that digital service providers (third parties) only need to record and report them. In the income tax collection, Indonesia has not made any changes from the previous regulations so that companies that provide digital services in the form of Permanent Establishment will be subject to CIT article 26, while those who have established businesses in Indonesia will be subject to domestic tax rates. Meanwhile, several other countries, such as France, Britain and Spain, have set final tariffs for companies providing cross-border digital services"

"ABSTRAKStudi ini menjelaskan dampak negatif dari bencana banjir dengan melihat pengaruh kejadian banjir yang pernah dialami terhadap perubahan harga sewa properti di Provinsi DKI Jakarta. Dengan menggunakan pendekatan hedonic property price model dan regresi Ordinary Least Square (OLS) pada tingkat kecamatan, estimasi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara kejadian banjir yang pernah dialami terhadap perubahan harga sewa properti di Provinsi DKI Jakarta pada 2014. Ketika suatu properti pernah mengalami banjir sejak 2007 sampai dengan 2014, harga sewa properti tersebut akan tetap mengalami peningkatan. Peningkatan harga sewa properti yang pernah mengalami banjir sejak 2007 sampai dengan 2014 lebih rendah 36% dibandingkan dengan peningkatan harga sewa properti yang tidak mengalami banjir.

---

ABSTRACT

This study explains the impacts of floods by observing the occurence of flood on the Jakarta property sublet. The approach uses hedonic pricing model and Ordinary Least Square (OLS) regression at subdistrict level. The main estimation shows that there is a negative relationship between the occurence of flood and changes in monthly housing rental prices in Jakarta. When a property has experienced flooding from 2007 to 2014, the rental price of the property will continue to increase. This increase in rental prices for properties that have experienced floods from 2007 to 2014 is 36% lower than the increase in rental prices for properties that have not experienced flooding."

"ABSTRAK

PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) mulai tanggal 3 Januari 2005 menetapkan kebijakan baru fraksi harga saham, yaitu menambah satu fraksi harga Rp 10,- dari sebelumnya yang berlaku tiga fraksi saham yakni Rp 5,-, Rp 25,- dan Rp 50,-. Tujuan kebijakan fraksi saham ini menurut Direktur Utama BEJ adalah untuk meningkatkan likuiditas bursa sekaligus menambah pendapatan BEJ. Fraksi harga Rp 10,- tersebut diberlakukan terhadap kelompok saham dengan harga Rp 500,- sampai dengan kurang dari Rp 2.000,-, sehingga terjadi penurunati fraksi harga bagi kelompok saham tersebut yaitu dari sebelumnya Rp 25,- menjadi Rp 10,-.

Karya akhir ini mempunyai tiga tujuan utama yaitu meneliti dampak penurunan fraksi harga saham tersebut terhadap (I) likuiditas, (2) strategi order dan (3) aktivitas perdagangan di BEJ. Likuiditas dalam penelitian ini adalah kemampuan untuk bertransaksi dalam jumlah besar secara cepat, dengan biaya rendah tanpa memengaruhi harga. Mengikuti penelitian-penelitian sebelumnya, ukuran likuiditas dalam penelitian ini adalah spread dan depth. Strategi order yang diteliti adalah perubahan strategi dari limit order ke market order dan perubahan order size yang diberikan pelaku pasar. Sedangkan aktivitas perdagangan diukur dengan frekuensi, volume dan nilai perdagangan.

Hasil penelitian pada karya akhir ini menunjukkan bahwa nominal spread dan relative spread menurun secara signifikan setelah penurunan fraksi harga saham. Namun demikian depth juga turun secara signifikan. Penurunan spread dapat diartikan sebagai peningkatan likuiditas karena menurunnya biaya immediacy; sedangkan penurunan depth dapat diartikan sebagai penurunan likuiditas karena menurunnya kemampuan untuk bertransaksi dalam jumlah besar tanpa memengaruhi harga.

Karena penurunan spread dan depth mempunyai arti yang saling bertentangan terhadap likuiditas, maka penelitian ini mengukur dampak terhadap likuiditas secara keseluruhan dengan mengikuti penelitian empiris sebelumnya yaitu menggunakan rasio depth-to-spread. Penelitian ini menemukan penurunan yang signifikan pada rasio depth-tospread setelah penurunan fraksi harga. Hal ini dapat diartikan bahwa penurunan depth (penurunan likuiditas) adalah lebih besar dibandingkan penurunan spread (peningkatan likuiditas). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penurunan fraksi harga tidak meningkatkan likuiditas.

Quote Matchers mengambil kesempatan dengan semakin kecilnya fraksi harga. Mereka dapat memberikan order dengan harga yang sedikit lebih tinggi ketika ingin membeli atau sedikit lebih rendah ketika ingin menjual untuk mendahului order yang terlebih dahulu masuk. Untuk mengatasi para quote matcher, limit order traders akan menyembunyikan order mereka, memecah order atau merubah strategi limit order ke market order. Penelitian ini menemukan penurunan yang signifikan pada jumlah order (order size) yang diberikan investor setelah penurunan fraksi harga saham. Hal ini diduga sebagai strategi investor menyembunyikan order mereka dengan cara memecah order untuk mengatasi masalah quote matching yang timbul akibat fraksi harga yang semakin kecil.

Untuk mengukur apakah investor merubah strategi limit order menjadi market order penelitian ini menggunakan relative marketable limit order yaitu rasio volume marketable limit order dibagi total order yang masuk. Penelitian ini menemukan kenaikan yang signifikan pada relative marketable limit order. Hal ini berarti tetjadi peningkatan proporsi market order pada total order yang diberikan investor. Hal ini diduga sebagai perubahan strategi order investor dari limit order ke market order

Penelitian ini menemukan harga saham sebagai faktor yang membedakan dampak penurunan fraksi harga terhadap aktivitas perdagangan. Kelompok saham harga rendah mengalami kenaikan yang signifikan pada frekuensi, volume dan nilai perdagangan. Sedangkan kelompok saham harga tinggi walaupun terjadi peningkatan aktivitas perdagangan namun tidak signifikan. Penjelasan yang mungkin tepat adalah penurunan fraksi harga menyebabkan turunnya spread yang berarti menurunnya biaya transaksi. Penurunan biaya transaksi tersebut relatif cukup berarti bagi kelompok saham harga rendah sehingga meningkatkan aktivitas perdagangan. Sedangkan bagi kelompok saham harga tinggi penurunan biaya transaksi tersebut relatif tidak berarti untuk meningkatkan aktivitas

perdagangan.

Temuan pada penelitian ini memberikan beberapa implikasi. Bagi BEJ penurunan fraksi harga berhasil menaikan aktivitas perdagangan terutama untuk saham dengan harga rendah sehingga meningkatkan pendapatan BEJ. Bagi para investor, penurunan fraksi harga mempunyai implikasi yang beragam. Penurunan spread berarti menurunnya biaya immediacy. Namun penurunan depth menyebabkan menurunnya kemampuan untuk bertransaksi dalam jumlah besar tanpa memengaruhi harga. Dengan demikian penurunan fraksi harga menyebabkan saham-saham menjadi lebih likuid bagi investor yang bertransaksi dalam jumlah kecil namun menjadi kurang likuid bagi investor yang bertransaksi dalam jumlah besar. Penurunan fraksi harga juga menimbulkan masalah quote matching strategy. Hal ini ditanggapi oleh investor dengan cara memecah order mereka yaitu dengan jalan menurunkan order size mereka dan lebih memilih menggunakan market order dibanding limit order. Bagi para akademisi hasil penelitian ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa penurunan fraksi harga saham akan menurunkan spread dan depth. Selain itu hasil penelitian ini memperluas studi empiris mengenai pengaruh penurunan fraksi harga saham terhadap strategi order yang dilakukan investor."

"Program Peningkatan Kualitas Permukiman dilaksanakan tahun 2018-2022 pada 220 RW Kumuh dari total 445 RW Kumuh di DKI Jakarta yang berupa penataan fisik melalui peningkatan jalan lingkungan, trotoar, drainase lingkungan, penerangan jalan umum, septictank komunal, IPAL komunal, penghijauan, dan persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak program terhadap harga tanah di DKI Jakarta serta menguji hubungan spasial dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah khususnya di lokasi Transit Oriented Development Dukuh Atas dan Istora Senayan. Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga tanah sedangkan variable independennya merupakan dummy treatment RW kumuh yang mendapatkan program dengan memasukkan variabel kontrol yang relevan. Data yang digunakan adalah level RW Kumuh serta sub sampel RW tidak kumuh di DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode Staggered Difference in Differences didapatkan bahwa nilai pertumbuhan harga tanah pada lokasi penataan memiliki tingkat signifikansi yang lemah dan dapat meningkatkan harga tanah rata-rata hanya sebesar Rp. 68.919,-/m2 dibandingkan dengan RW yang tidak mendapatkan program peningkatan kualitas permukiman. Sementara itu pada analisis spasial menambahkan variable penjelas antara lain tingkat kekumuhan, kepadatan penduduk, aksesibilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, ruang publik dan daerah rawan banjir. Dengan menggunakan metode Spatial Durbin Mode diperoleh bahwa faktor-faktor yangmempunyai hubungan spasial dalam mempengaruhi harga tanah secara langsung dan tidak langsung yaitu kepadatan penduduk, tingkat kekumuhan, fasilitas pendidikan, ruang publik dan rawan banjir. Selain itu, penelitian ini juga mengukur harga tanah dalam klaster RW dengan menggunakan metode LISA (Local Indicator Spatial Asociation) serta mengkaji pengelompokan spasial yang signifikan di sekitar wilayah pengamatan.

---

The Urban Settlement Quality Improvement Program was implemented in 220 slum areas (RW) out of a total of 445 slum areas in DKI Jakarta from 2018 to 2022. The program focused on physical design through improving environmental roads, sidewalks, environmental drainage, public street lighting, communal septic tanks, communal wastewater treatment plants (IPAL), greening, and waste management. This study aims to measure the impact of the program on land prices in DKI Jakarta, particularly in the transit-oriented development locations in Dukuh Atas and Istora Senayan, as well as spatial factors affecting land prices. The dependent variable used in this study is land price, while the independent variables include a dummy treatment for slum RWs that received the program with the inclusion of relevant control variables. The data used include slum RW levels and sub-samples of non-slum RWs in DKI Jakarta. Using the Staggered Difference in Differences method, it was found that the increase in land prices in the developing areas had considerably weak statistical significance and only increased the average land price by Rp. 68,919 per square meter compared to RWs that did not receive the settlement quality improvement program. The spatial analysis added explanatory variables such as slum level, population density, accessibility, health facilities, educational institutions, shopping malls, public spaces and flood-prone areas. Using Durbin spatial model method, it was found that direct and indirect factors affecting land prices are population density, slum level, educational institutions, public spaces and flood-prone areas. In addition, this study measured land prices in RW clusters using the Local Indicator Spatial Association (LISA) method and examined the significant spatial clustering around the observation area."