Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesepakatan hubungan pemerintahan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam menerapkan FATCA Foreign Account Tax Compliance Act yang merupakan peraturan unilateral yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan telah menjadi isu internasional karena dalam penerapannya akan berdampak terhadap berbagai institusi keuangan di dunia dimana terdapat warga negara Amerika Serikat yang memiliki investasi di luar negara Amerika Serikat. Dalam tulisan ini dirumuskan permasalahan yaitu akibat hukum apa yang muncul sehubungan dengan penerapan FATCA, khususnya dikaji dari aspek yuridis yaitu kerahasiaan bank di Indonesia dan bagaimana implikasi yuridis penerapan FATCA di Indonesia. Pembahasan mencakup akibat hukum yang muncul sehubungan dengan penerapan FATCA khususnya di Indonesia. FATCA dibuat pada 18 Maret 2010 dan berlaku efektif pada 1 Juli 2014, sebagai langkah dalam upaya merespon kasus-kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat. FATCA mewajibkan institusi keuangan asing untuk melaporkan data-data dan transaksi keuangan nasabah asal AS kepada Internal Revenue Service otoritas pajak Amerika Serikat. Indonesia merespon aturan tersebut dengan menjalin kerjasama berupa Intergovernmental Agreement dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut diambil Indonesia setelah mempertimbangkan internal setting berupa pentingnya menjaga komitmen kemitraan dengan Amerika Serikat; menghindarkan sanksi withholding tax 30 yang mengancam sustainabilitas lembaga keuangan Indonesia; dan peluang untuk melacak warga negara Indonesia yang melakukan praktik penghindaran pajak serupa atau yurisdiksi mitra secara resiprokal. Serta external setting berupa dukungan negara dalam forum G-20 dan OECD Organization for Economic Cooperation and Development terhadap FATCA, dan menggunakannya sebagai momentum untuk membangun transparansi dalam sektor perpajakan.Adanya komitmen internasional tersebut, memaksa Indonesia mengambil langkah kooperatif karena tidak ingin mendapat resiko terisolasi dari lingkungan internasional, khususnya dalam hal perdagangan dan investasi.

---

A cooperation between Indonesia and United States in the implementation of FATCA Foreign Account Tax Compliance Act . FATCA is a unilateral rules created by the US government, but it became an international issue because the implementation would have an impact to the financial institutions around the world where there is a US citizen has investments. The FATCA framework is intended to reduce the degree of foreignunderreporting, underpayment and non filing that gave rise to the offshoreportion of the federal tax gap. It aims to achieve this by requiring foreignfinancial conduits to establish tiered reporting and payment systems that trace for the IRS US source cross border portfolio income remittances to individual offshore financial accounts directly or beneficially held by US persons. In this paper, the problem of legal issues that arise in relation to the implementation FATCA , especially examined from the juridical aspect of bank secrecy in Indonesia and how how the juridical implications of FATCA implementation in Indonesia. The discussion covers the legal issues that arise in connection with the application of FATCA especially in Indonesia.The tax act created on March 18, 2010 and became effective on July 1, 2014, as a step in the effort to respond to cases of tax evasion committed by US citizens. FATCA requires the foreign financial institutions to report personal data and financial transactions of customers from the US to the Internal Revenue Service US tax authorities. The move was taken after considering the internal settings the importance of maintaining a commitment to a comprehensive partnership with the US avoid the 30 withholding tax penalty that threaten the sustainability of financial institutions in Indonesia and the opportunity to investigate the Indonesian citizens who use offshore banks to avoid tax or reciprocal partner jurisdictions. As well as external setting considerations the support of countries in the G 20 and the OECD Organization for Economic Cooperation and Development on FATCA, and use it as momentum to build transparency in the taxation sector. That international commitments, forcing Indonesia to take steps cooperatively as a preventive action to avoid the risk of being isolated from the international environment, particularly in terms of trade and investment."

"Tesis ini membahas prinsip kehati-hatian dalam penerapan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) pada Bank X. Pada tahun 2010 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan suatu ketentuan perpajakan yang dinamakan Foreign Account Tax Compliance Act atau disingkat dengan FATCA, yang merujuk pada ketentuan dalam Hiring Incentives to Restore Employment Act. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan investasi langsung (direct investment) melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun investasi tidak langsung (indirect investment) melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri. FATCA mengatur kewajiban yang mengharuskan 2 (dua) entitas luar negeri, yaitu Lembaga Keuangan Asing (Foreign Financial Institution atau FFI) dan Lembaga non-keuangan (Non-Financial Foreign Entities atau NFFE) di luar wilayah Amerika Serikat untuk membuat sebuah perjanjian dan memberikan laporan keuangan kepada badan pemerintah Amerika Serikat yang menangani perpajakan, yaitu US Internal Revenue Service (IRS), mengenai akun atau rekening finansial milik warga Amerika Serikat yang berada pada 2 (dua) entitas tersebut. Kewajiban dalam FATCA tersebut tentunya berpotensi menyinggung peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang perbankan terkait dengan rahasia bank, karenanya Penulis melalukan penelitian pada salah satu bank Syariah di Indonesia, yaitu Bank X untuk mengetahui bagaimana penerapan FATCA serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank X serta bagaimana analisa yuridis terhadap prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank X agar tidak melanggar ketentuan terkait rahasia bank dalam pelaksanaan kewajibankewajiban oleh Bank X yang tunduk dalam FATCA. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif sebagai metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian dan penelitiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan jenis data sekunder. Dari hasil penelitian yang digunakan, diketahui dalam penerapan FATCA oleh Bank X memang terdapat kendala-kendala yang dihadapi, namun Bank X telah mengupayakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar dalam penerapan FATCA tersebut Bank X tidak melakukan pelanggaran terkait dengan kewajibannya sebagai bank, khususnya terkait dengan rahasia bank.

---

This thesis discusses the prudential principle in the implementation of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) in Bank X. In 2010 the US government issued a tax provision called the Foreign Account Tax Compliance Act, or abbreviated with FATCA, which refers to the provisions of the Hiring Incentives to Restore Employment Act. The main objective of the establishment of FATCA is to tackle tax evasion (tax avoidance) by citizens of the United States who perform direct investment through financial institutions abroad or investing indirectly through ownership of overseas companies. FATCA obligations set requires 2 (two) foreign entities, namely the Foreign Financial Institutions (FFI) and non-Financial Institutions (NFFE) outside the United States to make an agreement and provide reports to finance the US government agency that handles taxation, namely the US Internal Revenue Service (IRS), the financial accounts or accounts belonging to US citizens who are in the 2 (two) entities. Obligations under FATCA is certainly potentially offensive regulations in Indonesia, particularly in the banking sector related to bank secrecy, hence the author put through research in one of the Islamic banks in Indonesia, Bank X to find out how the application of FATCA and constraints faced by the Bank X as well as how the juridical analysis of the prudential principle by Bank X in order to not violate the relevant provisions of bank secrecy in the implementation of the obligations by the Bank X which is subject to FATCA. In this paper, the author uses the normative research methods as the methods used in conducting research and descriptive research using library research method that uses secondary data types. The research results are used, known in the application of FATCA by Bank X is contained constraints faced, but the Bank X has sought to apply the prudential principle so that the application of the FATCA Bank X does not violate its obligations as related to the bank, particularly related with bank secrecy."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas kasus penggelapan pajak PT X, serta kendala yang dihadapi oleh KPP PMA Tiga. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur pada pihak yang terlibat menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan WP di KPP PMA Tiga telah sesuai dengan SE-39 Tahun 2015, terdapat perbedaan dari penerapan SE-39 Tahun 2015 dengan SE-05 Tahun 2022 mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan PT X di KPP PMA Tiga, yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari proses bisnis PT X, kurangnya fasilitas yang memadai, dan PT X yang tidak memberikan penjelasan. Hal yang harus dilakukan oleh KPP PMA Tiga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, yaitu mempelajari lebih dalam terkait dengan pedoman pengawasan kepatuhan WP yang sudah diperbaharui, serta memperkerjakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

---

This research is motivated by non-compliance by PT X on its tax obligations as a taxpayer at KPP PMA Tiga. There is an Account Representative (AR) as the implementer of taxpayer compliance supervision, as well as the Head of the Supervision Section as the person in charge of supervising taxpayer compliance at KPP PMA Tiga. After being given supervision by AR, PT X is indicated to be a criminal offense in the field of taxation in the form of tax evasion. Therefore, the purpose of this study is to analyze the supervision of taxpayer compliance in the PT X tax evasion case, as well as the obstacles faced by KPP PMA Tiga. The research method was conducted using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results obtained through interviews and literature studies on the parties involved state that the supervision of taxpayer compliance at KPP PMA Tiga is in accordance with SE-39 of 2015, there are differences from the application of SE-39 of 2015 with SE-05 of 2022 regarding the supervision of taxpayer compliance, and there are several obstacles faced in supervising taxpayers at KPP PMA Tiga. The obstacles faced in supervising PT X's compliance at KPP PMA Tiga are the lack of time to study PT X's business processes, the lack of adequate facilities, and PT X not providing explanations. Things that must be done by KPP PMA Tiga in dealing with these obstacles, namely studying more deeply related to the updated taxpayer compliance supervision guidelines, and hiring a third party to assist the Account Representative's work in supervising taxpayer compliance."

"Amerika Serikat kini tengah menghadapi masalah penghindaran dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh warganegaranya. Cara yang lazim dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak adalah dengan membuat rekening bank di luar yurisdiksi Amerika Serikat. Menanggapi masalah ini kemudian pemerintah Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Aturan ini dibuat agar institusi keuangan asing untuk melaporkan rekening yang terindikasi milik warganegara Amerika Serikat kepada Internal Revenue Service secara langsung. Implikasi dari aturan ini yaitu adanya kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan rahasia bank yang ada di negara lain. Di Indonesia, hal ini tidak dimungkinkan mengingat adanya ketentuan dalam pasal 41 Undang-Undang Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut, FATCA juga menyediakan instrumen yang disebut Intergovernmental Agreement. Instrumen ini kemudian diterapkan melalui pasal persetujuan nasabah yang terdapat dalam pasal 44. Akan tetapi masalah yang timbul adalah adanya dorongan untuk merevisi pengecualian ketentuan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Hal ini baik adanya, mengingat peran dan fungsi pajak, akan tetapi melihat situasi yang berkembang belakangan terkait dengan kasus pemerasan dan korupsi yang dilakukan pegawai pajak berkitan dengan jabatannya, maka revisi ini tidak mungkin dilakukan mengingat bank sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan kepercayaan dari nasabahnya. Bisa dibayangkan jika data tersebut bisa diakses langsung maka nasabah tidak akan percaya kepada bank dan akhirnya bisa mempengaruhi perekonomian negara kita.

---

United States of America faces problems regarding the tax evasion and tax avoidance that have been done by their citizens and persons who enjoy a United States source income. Making a bank account or investting outside United States jurisdiction is the methods of United States citizen to have tax evasions and tax avoidance. They use the bank outside the U.S Jurisdiction and also the bank that does not have any relation with United States. In order to combat this problems, United States enacts the Foreign Account Tax Compliance Act. This act is aiming to get an information about the account that has any relation with United States, be it data and the fmancial condition of the customers. This act is applied on the United States account that exists in the financial institution outside the U.S jurisdiction. All of those data must be reported directly to the Internal Revenue Service. The problem is that the framework of the act is against the principle of bank secrecy for the interest of taxation in Indonesia as stipulated on article 41 of Banking Law. In order to be implemented, FATCA provides the Intergovernmental Agreement. Through the Intergovernmental Agreement, the applicability of FATCA Framework can be implemented through the provisions of customer consent on Banking Law. Though it could be applied through this framework, there is national interest that may raised later on regarding the amendment of the bank secrecy provisions for taxation interest. Eventhough tax is considered as a state main income, but the recent situation shows that our tax authority has an integrity problem such as a corruption and bribery related to their job. The amendment could bring impact to the bank industry relating the customers data where data would not be safe anymore and people are not willing to save their money in the bank."

"Pemberlakuan Automatic Exchange of Information AEoI dan Foreign Account Tax Compliance Act FATCA di Indonesia bertujuan meningkatkan pemasukan pajak bagi Indonesia dan negara mitranya dengan menggunakan informasi keuangan milik masyarakat. Karena diberlakukan secara bersamaan, harus dipahami persamaan dan perbedaan antara AEoI dan FATCA. Selain itu harus diamati bagaimana AEoI dan FATCA akan berdampak pada kegiatan perbankan di Indonesia. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dari bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Dikembangkan dari basis yang sama, yakni Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , menjadikan AEoI dan FATCA memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan tersebut diantaranya latar belakang dan tujuan pembentukan, media serta sifat pemberlakuan, klasifikasi lembaga jasa keuangan yang terlibat serta informasi yang wajib dilaporkan. Adapun perbedaannya antara lain, subjek yang terlibat, objek yang wajib dilaporkan, prosedur pemberlakuan, peran dan keterlibatan negara, sanksi dan kondisi penerapan di Indonesia. AEoI dan FATCA memberikan dampak pada kegiatan dalam industri perbankan Indonesia. Adanya kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan nasabah membuat berubahnya ketentuan mengenai akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Perubahan ini membuat Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses rahasia bank secara langsung. Perubahan ketentuan rahasia bank ini dapat pula mengganggu fungsi intermediasi dalam perbankan. Nasabah yang tidak nyaman dengan ketentuan ini berkemungkinan melakukan capital flight atau terjadi banking panic yang dapat mengganggu kesehatan perbankan. Penerapan AEoI dan FATCA harus menjadi perhatian bagi stakeholder di bidang perbankan. Bank juga harus mempersiapkan solusi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat seiring dengan perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan.

---

The enactment of the Automatic Exchange of Information AEoI and the Foreign Account Tax Compliance Act FATCA in Indonesia aims to increase tax revenue for Indonesia and its partner countries by using publicly owned financial information. Because it is applied simultaneously, we must understand the similarities and differences between AEoI and FATCA. In addition it should be observed how AEoI and FATCA will impact on banking activities in Indonesia. This research is a normative juridical research with data collection method in the form of literature study from primary, secondary and tertiary law materials. Developed from the same base, namely Intergovernmental Agreement Model 1 FATCA IGA Model 1 , making AEoI and FATCA have several similarities and differences. These equations include the background and objectives of the formation, the media as well as the nature of enforcement, the classification of the financial services institutions involved and the information that must be reported. The differences are among others involved subjects, objects that must be reported, enforcement procedures, roles and state involvement, sanctions and conditions of application in Indonesia. AEoI and FATCA have an impact on activities in the Indonesian banking industry. The existence of an obligation to report the financial information of the customer makes changes to the provisions concerning the secret access of the bank for tax purposes. This change makes the Directorate General of Taxes have direct access to bank secrets. Changes to the bank 39 s confidentiality provisions may also interfere with the intermediation function in the banking sector. Customers who are not comfortable with this provision are likely to make a capital flight or a banking panic that may disrupt banking health. The application of AEoI and FATCA should be of concern to stakeholders in banking. Banks should also prepare solutions to maintain public trust in line with changes in bank secrecy provisions for tax purposes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepentingan investor asing terhadap penghindaran pajak. Kepentingan investor asing diukur melalui tiga aspek yakni persentase kepemilikan saham oleh investor asing, kepemilikan saham substansial oleh investor asing, persentase direktur asing dan komisaris asing yang duduk dalam dewan direksi dan dewan komisaris.Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode data panel. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2011 hingga 2015. Pengukuran tax avoidance menggunakan empat metode yakni Accounting ETR CTA 1, Long term cash ETR CTA 2, Tax Expense to Operating Cash Flow CTA 3, dan Cash Tax Paid to Operating Cash Flow CTA 4. Berdasarkan hasil penelitian, persentase kepemilikan saham oleh investor asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada metode CTA 2 dan CTA 4 sedangkan metode lainnya tidak berpengaruh signifikan, kepemilikan substansial saham oleh investor asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada metode CTA 1 sedangkan metode lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan persentase direktur asing dan komisaris asing yang duduk dalam dewan direksi dan dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada metode CTA 1 dan CTA 2 tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan pada metode lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ketiga variabel independen tidak secara konsisten menunjukkan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, Kepentingan investor asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

This research aims to determine the effect of foreign investor interest on tax avoidance. The interests of foreign investors are measured by three aspects, there are the percentage of share ownership by foreign investors, substantial shareholdings by foreign investors, the percentage of foreign directors and foreign commissioners on the board of directors and the board of commissioner. This research is empirical research with using panel data method. The companies sampled in this research are 56 companies listed in the IDX during the period 2011 to 2015. Tax avoidance measurements use four methods Accounting ETR CTA 1, Long term cash ETR CTA 2, Tax Expense to Operating Cash Flow CTA 3, and Cash Tax Paid to Operating Cash Flow CTA 4.

Based on the result of research, the percentage of share ownership by foreign investor has a significant positive effect on tax avoidance on CTA 2 and CTA 4 method while the other method has no significant effect, the substantial ownership of shares by foreign investors has a negative effect on tax avoidance on CTA 1 method while other methods has no significant effect on tax avoidance, and the percentage of foreign directors and foreign commissioners on the board of directors and board of commissioners has a significant positive effect on tax avoidance on CTA 1 and CTA 2 methods but has no significant influence on other methods. Based on the results of the study, the three independent variables do not consistently show the effect on tax avoidance. Therefore, the interest of foreign investors has no effect on tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan memberi bukti empiris pengaruh fungsi-fungsi pelayanan, konsultasi, dan pengawasan perpajakan yang dilaksanakan oleh Account Representative, baik secara sendiri maupun simultan, terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan survei terhadap Wajib Pajak efektif yang terdaftar, Account Representative, dan pejabat terkait pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya fungsi pelayanan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan fungsi konsultasi dan pengawasan tidak. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

---

This study is conducted to provide empirical evidence about influence of service, consultation, and supervision functions of taxation undertaken by the Account Representative, either individually or simultaneously, to the taxpayer's compliance. The research method used is mixed method. The research is conducted by surveying the taxpayer effectively registered, Account Representative, and relevant officials on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The result shows that only service function which has positive influence on tax compliance, while the consultation and supervision functions do not have influence. Simultaneous hypothesis test results show that these three functions positively effect on tax compliance."

"Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak, proyeksi target penerimaan pajak meningkat setiap tahun. Sayangnya, peningkatan tersebut diikuti dengan adanya kekurangan penerimaan (shortfall). Hal tersebut terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak. Meski tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, namun penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Meski strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) membahas berbagai bentuk penghindaran pajak, tujuan dari kedua peraturan tersebut dapat tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: (1) Bagaimana pengaturan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada sektor penanaman modal asing (foreign direct investment) dalam hukum perpajakan Indonesia?; (2) Bagaimana celah hukum dan hambatan dalam pengaturan strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (automatic exchange of financial account information) di Indonesia? Baik strategi anti-tax avoidance dan AEoI ada untuk mengurangi dan mencegah dilakukannya praktik penghindaran pajak pada sektor penanaman asing yang terdiri dari transfer pricing, thin capitalization, dan treaty shopping. Berbagai kebijakan dan peraturan telah diimplementasikan untuk memastikan tidak terjadi kekurangan penerimaan negara dari pajak. Kebijakan dan peraturan tersebut antara lain adalah arm’s length principle, debt equity ratio, dan anti-treaty shopping. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi pustaka mengenai tax avoidance dan hukum perpajakan Indonesia, skripsi ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas perpajakan yakni DJP masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam memastikan pemberantasan penghindaran pajak pada penanaman modal asing

---

As one of the largest sources of a country’s revenue, tax, national tax projection increases every year. Unfortunately, the increase is followed by shortfalls. This is due to practices of tax avoidance. Although it is not conducted illegally, it reduces government’s potential income. While anti-tax avoidance strategies and the implementation of the automatic exchange of financial account information (AEoI) address some forms of tax avoidance, the goal of the aforementioned regulations may not be achieved. Based on this, the problems that can be formulated are: (1) How does the regulation of tax avoidance in the foreign investment sector in Indonesian taxation law?; (2) What are the legal loopholes and obstacles in the regulation of anti-tax avoidance strategies and the automatic exchange of financial account information in Indonesia? Both anti-tax avoidance measures and AEoI are put in place to reduce and prevent tax avoidance practices in the FDI sector which include transfer pricing, thin capitalization, and treaty shopping. Numbers of policies and regulations are implemented to ensure that there’s no shortfall in national income from taxes. Those policies and regulations include the arm’s length principle, debt equity ratio, and anti-treaty shopping. Through normative legal studies by using some literature regarding tax avoidance and Indonesia’s taxation law, this thesis found that Indonesian government along with tax authority known as DJP still encounter some challenges and loopholes to ensure the eradication of tax avoidance on FDI."

"ABSTRAKPraktik pengelakan pajak telah membuat negara kekurangan penerimaan yang cukup besar. Dimana penerimaan negara yang rendah dapat mengakibatkan penurunan target pembangunan dalam APBN karena penerimaan negara berupa pajak merupakan pendapatan terbesar negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelakan pajak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara ditinjau dari peraturan di bidang perpajakan dan peraturan mengenai keuangan negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelakan pajak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.

---

ABSTRACTPractice of Tax Evasion have made a significant loss of state income. This issue could affect Indonesia?s Development target in State Budget, because taxation is the biggest income in the State Budget. This thesis aims to determine whether tax evasion can be categorized as an act that resulted in losses to the state in terms of the regulations in the field of taxation and regulation on state finances in Indonesia. The method used is a normative juridical research using secondary data, such as regulations and literatures. Based on the result of this study concluded that tax evasion can be categorized as an act that resulted in losses to the state."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing dan kesesuaiannya dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penelitian dapat memberikan gambaran terkait praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak badan asing yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing. Objek penelitian adalah praktik edukasi perpajakan di KPP Badan dan Orang Asing yangdilakukan selama tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik edukasi perpajakan terhadap Wajib Pajak Kantor Perwakilan Perusahaan Asing danBentuk Usaha Tetap, baik dari segi metode edukasi, teknik edukasi, materi edukasi, pemberi materi edukasi, maupun sarana pendukung, secara umum telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedikit perbedaan yang ditemukan pada praktik edukasi perpajakan adalah bentuk upaya penyesuaian yangdilakukan KPP Badan dan Orang Asing dalam menghadapi tantangan berupa uniknya karakteristik Wajib Pajak badan asing yang merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan serta beban kerja tambahan dalam bentuk penyelesaian administrasi pembebasan dan restitusi PPNdan/atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional.

---

This study was conducted to determine the practice of tax education implemented on

foreign corporate taxpayers registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service

Office and their compliance with the rules and regulations. This study uses a qualitative

approach by collecting data through interviews and reviewing the guidelines and

provisions of the laws and regulations so that the research can provide an overview

related to the practice of tax education for foreign corporate taxpayers who are

registered in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The object of the

research is the practice of taxation education in Foreign Corporate and Individual Tax Service Office conducted during 2019. The results of this study indicate that the practice of taxation education for Taxpayers of Representative Office of Foreign Companies and Permanent Establishments, whether in terms of educational methods, educational techniques, educational materials, providers of educational material, and supporting facilities, are generally in accordance with the guidelines and provisions of the legislation. The slight difference found in the practice of taxation education is a form of adjustment efforts made by Foreign Corporate and Individual Tax Service Office for overcoming challenges faced in the form of the matchless characteristics of foreign

corporate taxpayers who are Foreign Tax Subjects whose tax treatment is equivalent to corporate tax subject and additional workload in the form of settling the administration of exemption and refund of VAT and/or Sales Tax on Luxury Goods which are granted

for Representatives of Foreign Countries and determined International Organizations."