Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan jabatan Notaris dalam pembuatan akta wasiat atas saham dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pdt/2014. Penelitian ini penting dikarenakan dalam membuat akta wasiat atas saham Notaris memiliki tanggung jawab jangka panjang sehingga dapat digugat kemudian hari apabila ditemukan suatu masalah dalam akta wasiat yang dibuatnya tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian pustaka yang digunakan untuk menjawab 2 dua permasalahan sebagai berikut; pertama, kekuatan hukum dari akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris, dalam kaitan akta tersebut sebagai alat bukti otentik. Kedua, tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta wasiat dalam bentuk otentik. Sehingga penelitian ini tidak hanya berguna dalam tataran pengembangan akademis namun juga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai pelaksanaan jabatan Notaris dalam membuat akta wasiat atas saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

This thesis discusses about the implementation of notary duties in the establishment on testament of share in which case is Supreme Court rsquo s Verdict of the Republic of Indonesia Number 1600 K Pdt 2014. This study is important because in making the testament of share Notary has a long term responsibility that can be sued later in the future if occur a problem in the testament that Notary made.

In this study used library research methods that will be used to answer 2 two problems as follows First, the legal standing of the testament made by the Notary, in relation to the testament as authentic document. Second, the liability which may be imposed on the Notary as the authority to make the testament in authentic document form. So this research is not only useful in the level of academic development but also can provide a clear picture of the implementation of the position of Notary in making the testament of share in accordance with applicable law regulation."

"Hukum Waris Perdata menetapkan adanya dua jenis pewarisan, yaitu pewarisan berdasarkan undang-undang ab-intestato dan pewarisan berdasarkan wasiat testamenter . Bagian mutlak legitime portie merupakan bagian yang harus diperoleh ahli waris ab-intestato dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah yang disebut dengan legitimaris. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak sedikit terdapat akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar bagian mutlak legitime portie yang menimbulkan sengketa dikemudian hari seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 3012 K/Pdt/2011. Padahal bentuk akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris adalah bentuk yang paling ideal karena notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta wasiat. Bagaimanakah peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta wasiat? dan bagaimanakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar bagian mutlak legitime portie ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipologi penelitian dekriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah sekunder dengan metode pengumpulan data studi dokumen dan wawancara dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian bahwa peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-undang tentang Jabatan Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta wasiat untuk memberikan penyuluhan hukum, namun dalam prakteknya tidak semua Notaris memberikan penyuluhan hukum mengenai bagian mutlak legitime portie dalam pembuatan akta wasiat. Sehingga, hal tersebut menimbulkan sengketa dikemudian hari yang mengakibatkan akta wasiat tersebut menjadi batal demi hukum.

---

The law of Civil Inheritance determined two types of inheritance, inheritance based on act ab intestato and inheritance based on testaments testamenter . The absolute part legitime portie is must be obtained by the ab instestato heirs in a straight upward or downward line called the legitimaris. However, in the implementation, there are deeds of testaments which were made in front of a notary who violated the absolute part legitime portie which induce the dispute in the future as the case in Supreme Court Decree Number 3012 K PDT 2011. Actually, the form of deed of testament which was made in front of the notary is the most ideal form because the notary is authorized to provide legal counseling regarding of establishment of deed of testament. How the role of notary in providing legal counseling toward establishment of deed of testament And what is the legal impact toward the deed of testament that was disobeyed the absolute part legitime portie.

This research is using juridical normative method with descriptive analytic research typology. Type of data used is secondary data, with document study and interview as the method of data collection and the data is analyzed by using qualitative method.

The research result is the role of the notary in giving legal counselling based on article 15 clause 2 letter e Notary Act has an authority in establishment of deed of testament to provide legal counseling, but in the implementation not all the notary give the legal counseling about the absolute part in the establishment of deed of testament. Thus, it causes dispute in the future that causing the deed of testament to be null and void."

"ABSTRAKMerger merupakan suatu hal yang lumrah ditemukan dalam dunia perbankan,yang dilakukan dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan kemampuanfinansial dari suatu lembaga perbankan. Terjadinya merger tentu membawadampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi pihak-pihak tertentuyang berkepentingan. Salah satu dampak terjadinya merger adalah peralihantanggung jawab dari Bank yang bergabung kepada Bank hasil merger. Terkaitdengan peralihan tersebut, bagaimanakah tanggung jawab Bank hasil mergerterhadap Nasabah Peminjam dengan terjadinya merger? Bagaimanakahperlindungan hukum bagi Nasabah Peminjam atas terjadinya merger terkaitdengan penyelesaian fasilitas kredit yang diberikan sebelum terjadinya merger,khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/PDT/2014? Metodepenelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis-normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Perbankan,demikian pula dalam Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidasi, danAkuisisi Bank, dan aturan-aturan lainnya yang terkait, dengan jelas diatur bahwadengan terjadinya merger, tanggung jawab yang ada sebelumnya dari Bank yangmenggabungkan diri akan beralih kepada Bank hasil merger. Dengan demikian,Bank hasil merger harus memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah dariBank yang menggabungkan diri tanpa terkecuali, dengan kata lain Nasabahtersebut telah berpindah menjadi Nasabah dari Bank hasil merger. Dalam dudukperkata Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/PDT/2014, dengan jelasterlihat bahwa Bank hasil merger tidak memberikan perlindungan hukum kepadaNasabah Peminjam sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Perbankan,terutama dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaankegiatan usahanya.

---

ABSTRACTMerger is a common practice found in the banking world, which is done in orderto fix or improve the financial capabilities of a banking institution. Theoccurrence of merger certainly brings impact, both positive impact and negativeimpact for certain parties concerned. One of the impacts of the merger is thetransfer of responsibility from the merged Bank to the surviving Bank. Inconnection with the transition, how is the responsibility of the surviving Bank tothe Borrowing Customer by the occurrence of merger? What is the legalprotection for the Borrowing Customer for the merger related to the completion ofthe credit facility granted prior to the merger, especially in Supreme CourtDecision Number 2511 K / PDT / 2014? The research method used is juridicalnormativeresearch with the approach of legislation. In the Banking Act, as wellas in the Government Regulation on Mergers, Consolidation, and Acquisitions ofthe Bank, and other related rules, it is clearly stipulated that with the merger, theexisting liabilities of the merged Bank shall be transferred to the surviving Bank.Accordingly, the merged Bank must provide legal protection for the Customerfrom the merged Bank without exception, in other words the Customer hasbecome the Customer of the surviving Bank. In the case of Supreme CourtDecision Number 2511 K / PDT / 2014, it is clear that the surviving Bank doesnot provide legal protection to Borrower Customer as required by Banking Act,especially in order to apply prudential principles in the implementation of itsbusiness activities."

"ABSTRACTPasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hibah adalah perjanjian dengan mana pemberi hibah diwaktu hidupnya dengan cuma- cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Secara hukum, hibah dapat dilakukan oleh siapapun yang cakap menurut hukum. Skripsi ini membahas mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1745 K/Pdt/2014 yang mengangkat kasus penghibahan suatu harta bersama yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya tanpa adanya persetujuan dari si ibu atau mantan istri setelah terjadi perceraian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu mengenai sah atau tidaknya penghibahan tersebut dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penghibahan terhadap harta bersama harus mendapat persetujuan dari pihak suami dan pihak istri sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan harta. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu penghibahan terhadap harta bersama yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, maka hibah tersebut menjadi batal demi hukum karena telah bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

---

ABSTRACTArticle 1666 The Civil Code states that a grant is an agreement which the grantor with his own will in his life time handed over something to the grantee receiving the surrender purposely and irrevocably. By law, grants may be made by anyone who is proficient under the law. This thesis discusses the Supreme Court Decision Number 1745 K PDT 2014 which raises the case of granting by a father on joint property to his children which is done without the approval of the mother or ex wife. This research is conducted by using the normative juridical method to answer the issues raised in this writing that is whether or not the grant is valid by considering the consideration of the Panel of Judges. The result of this research concludes that grant to joint property must get approval from husband and wife side as long as there is no agreement of separation of property. Therefore, in the event of a grant to a joint property made without the consent of either party, the grant becomes null and void because it is contrary to Article 36 Paragraph 1 of the Marriage Law."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang gadai tanah apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Adapun yang menjadi latar belakang Penulis membahas hal ini adalah karena jual gadai merupakan konsep gadai dalam hukum adat yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terang dan tunai. Akan tetapi pada kenyataanya masih ditemukan jual gadai yang dilakukan tidak secara terang sehingga menimbulkan sengketa. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan nomor 1948 K/Pdt/2014. Inti dari permasalahan dalam putusan ini adalah adanya pihak ketiga yang mengaku telah membeli sebidang tanah yang sedang dalam kondisi digadaikan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan pemegang gadai tanah adalah lebih tinggi apabila berhadapan dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Kata kunci:Jual gadai, pemegang gadai, pihak ketiga yang beritikad baik.

---

This thesis discusses about the standing of land pawn holders against the good faith ndash third parties. The background of this writing is because land pawn is a concept of pawn known in custom law, which still often be done by society, and the implementation is done brightly and in cash. However, in fact it is still found that the land pawn is not done brightly and cause a dispute. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 1948 K Pdt 2014. The core issues in this court decision is the existence of a third party who claimed to have bought a plot of land that has been pawned before to the pawn holder. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows that the standing of land pawn holders is stronger than the good faith ndash third party. Key words Land pawn, land pawn holders, good faith third parties."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang dibuat Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta. Disimpanginya peraturan yang berlaku dalam membuat akta wasiat tersebut akan mengakibatkan kerugian dan akta dapat menjadi tidak autentik. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan dan tanggungjawab Notaris yang membuat akta wasiat berdasarkan resume rapat keluarga yang dibuat secara notariil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menekankan penggunaan data sekunder dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menganalisis suatu keadaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1968K/Pdt/2018 dimana Majelis Hakim memutus untuk membatalkan akta wasiat yang dibuat berdasarkan resume rapat keluarga. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pembuatan akta wasiat yang dibuat Notaris tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melarang untuk memperjanjikan suatu warisan yang belum terbuka atau berdasarkan kesepakatan. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris dalam membuat akta wasiat harus lebih teliti, seksama, berhati-hati, terus meningkatkan ilmu pengetahuan, sera tidak boleh menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat akta. Dengan demikian, akta yang dibuat tersebut tidak akan dipersengketakan dan tidak merugikan para pihak terkait.

---

ABSTRACTThis study discusses the validity of the testament made by notaries as public officials who are authorized to make deeds. The disobedience of the applicable regulations in making the testament, will result in loss and the deed may become inauthentic. The issues in this study are regarding the validity and responsibility of the notary who makes a testament based on a notarized resume of family meetings. Normative juridical research methods are used, a research that emphasizes the use of secondary data with a descriptive-analytical type of research, namely analyzing a situation; in this case used the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1968K/Pdt/2018 where the Judges decided to cancel the testament made based on the family meeting resume. It was concluded that the making of a testament made by a notary is invalid because it contradicts the provisions in Article 1334 paragraph (2) of the Civil Code which prohibits the promise of an inheritance based on an agreement. The results of the study suggest that the notary in making a testament deed must conscientious, continue to improve knowledge, and must not deviate from the provisions of the applicable laws and regulations in making deeds. Therefore, the deed will not be disputed and will not harm the parties concerned."

"Kegiatan perbankan tidak dapat dipisahkan dengan proses pemberian kredit, karena salah satu fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak selalu berjalan mulus, karena dalam prakteknya sering kali timbul masalah kredit macet. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian kredit macet menurut peraturan yang berlaku dan penyelesaian kredit macet dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data utama yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1654 K/Pdt/2014 dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi, non litigasi, dan litigasi. Untuk menghemat biaya dan waktu, penyelesaian kredit macet bisa ditempuh dengan cara restrukturisasi atau non litigasi terlebih dahulu sebelum menempuh cara terakhir lainnya yaitu dengan litigasi.

---

Banking activities can not be separated by the process of crediting, because one of the main functions of the bank is to raise funds from the community and channel it back to the community in the form of credit. Loans given by banks to debtor customers do not always run smoothly, because in practice often arise bad credit.

In this research will be discussed on the settlement of non-performing loans according to the applicable regulations and the settlement of non-performing loans in the case of Supreme Court Decision Number 1654 K / Pdt /2014. The method used in this study is juridical-normative by using main data namely Supreme Court Decision Number 1654 K/Pdt/2014 and secondary data.

The result of this research is the settlement of non-performing loans can be done by restructuring, non litigation, and litigation. To save costs and time, settlement of non-performing loans can be done by way of restructuring pr non litigation first before taking the last other way is by litigation."

"Pemberian harta warisan dengan wasiat (testament) melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat. Pembuatan akta wasiat terikat dengan cara dan bentuk tertentu yang terdapat dalam masing-masing isi wasiat. Salah satunya yang berisi hibah wasiat kepada ahli waris. Dalam pembuatan akta wasiat terdapat syarat-syarat yang Notaris perhatikan, baik dalam ruang lingkup pembuatan akta yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), hingga mengenai pembuatan akta wasiat dalam KUHPerdata. Jika syarat ini dilanggar oleh Notaris maka dapat dikatakan Notaris melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder, yaitu yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipe penelitian dalam tesis ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124 K/PDT/2013, Notaris harus melihat kecakapan hukum pewaris dalam membuat akta serta objek yang diberikan kepada ahli waris melalui hibah wasiat, karena berkaitan dengan ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdata.

---

Giving an inheritance through testament involves Notary as a public official authorized to make an authentic deed, including the Testament Deed. There are specific ways and forms contained in each of the contents of a testament. One of them contains a Grant of Testament to the heir. In a deed, there requirements for the Notary should be noticed in Law Number 2 of 2014 amendments of the Law Number 30 of 2004 which is concerning Notary, until the Article 895 of the Civil Code, which reads testator shall conscious in the time when making the deed. If this condition is violated by a Notary, it could be said Notary performs a Tort.

Research methods used in this thesis is a normative juridical research method. The research using secondary data, which is composed of primary, secondary, and tertiary legal materials. This type of research used in the thesis is explanatory, a study that is intended to explain a phenomenon. In the end, concluded from case study of Judgement of Supreme Court of Republic of Indonesia Number 3124 K/Pdt/2013, Notary should notice the legal capacity as a testator in making a deed and the object given to the beneficiary through grants of testament, regarding to provisions in Law which concerning Notary and Civil Code."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk pembuatan akta dan telah melakukan kewajibannya tetapi Notaris berkemungkinan melakukan kelalaian yang berakibat akta yang dibuatnya batal demi hukum. Klien notaris yang menderita kerugian akibat akta batal demi hukum berhak untuk menuntut pertanggungjawaban notaris yang membuat akta tersebut didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk kelalaian notaris dan akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/PDT/2018. Metode Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini diketahui bahwa bentuk kelalaian notaris dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor yaitu Notaris EM melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJN karena Notaris EM tidak teliti dan juga melanggar kewajiban penyampaian penyuluhan hukum berkaitan dengan hal-hal penting dalam pembuatan akta sewa menyewa serta keberpihakan notaris EM pada para penghadap dalam akta perjanjian sewa-menyewa yaitu ER, SH,dan FIT yang merugikan OC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah akibat hukum kelalaian notaris dalam pembuatan akta perjanjian sewa menyewa pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor ditolaknya permohonan kasasi dari Pemohon banding oleh FIT dan Menghukum FIT untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00. Kata Kunci: Akibat Hukum, Kelalaian Notaris, Akta, Perjanjian Sewa Menyewa

---

Notary in performing their duties in a deed and Notary has carried out its obligations but the Notary is likely to carry out negligent consequences the deed he made is null and void.Clients who suffered losses due to the notary deed null and void right to demand accountability of the notary who made the deed based on the applicable law. Issue in this thesis is how are the form of notarys negligences and as a result of the law of notary negligence in the making of deed of rent agreement in Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number 2750K/PDT/2018. 

This thesis research method is using the form of normative juridical legal research and the type of analytical descriptive research. The result of this study is the form of notarys negligences in Supreme Court Decision Republic of Indonesia Number "https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ namely Notary EM violates the provisions of Article 16 (1) of the UUJN because the Notary EM is not careful in reviewing the authority of the parties acting as subjects and the viewer in the deed of rent agreement and violates the obligation to submit information on the law relating to the important things that need to be considered in making the deed of rent agreement.

The conclusion of this study as a result of negligence law in a deed notarized rent agreement on Supreme Court Republic of Indonesia Decision Number "htts://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan is rejected the appeal from the Appellant by FIT and Sentenced the FIT to pay the court fees in this appeal amounting to Rp500,000.00. "

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang tidak teliti dan tidak cermat pada waktu dilakukan pengukuran, penelitian di lapangan atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kerugian kepada pemegang hak. Upaya penyelesaian dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014 dilakukan melalui pengadilan.

---

Certificate is a letter of proof of rightsserves as a strong evidence of the physical data and juridical data in accordance with the measurement letter and land certificate of the concerned. The certificate also proves that land registration has been done. But in reality, it is not uncommon to have 2 (two) or more land certificates issued for the same part of land, commonly known as land overlapping, such as the solved case registered in Supreme Court Decision No. 2651 K / Pdt / 2014. The purpose of this study was to determine the legal certainty of the issuance of dual certificates by the Land Office of Surabaya and to determine whether the basic consideration of the judge in deciding the dispute in the Supreme Court No. 2651 K / Pdt / 2014 was consistent with the regulations. This study is a normative juridical research with explanatory and analytical prescriptive typology nature features, and is using secondary data. The author concluded that Surabaya Land Office was careless and inaccurate in doing the measurement, field research or related documents examination that it caused legal uncertainty and also loss to the rights holder. Also, consideration of the judge in deciding the dispute in Supreme Court Decision No. 2651 K/Pdt / 2014 was not in accordance with the applied regulations."