Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah peran asas itikad baik dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada klausula perjanjian, serta hal apa sajakah yang dapatmenjadi faktor penyebab klaim konstruksi dan bagaimana pertanggungjawaban Pengguna Jasa konstruksi terhadap klaim tambahan biaya yang timbul akibat perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh Pengguna Jasa. Itikad baik seharusnya memegang peranan penting dalam penafsiran suatu perjanjian, sehingga penafsiran terhadap perjanjian dilakukan dengan fair dan patut. Khususnya dalam hal terjadinya klaim yang diajukan oleh salah satu pihak dalam Kontrak Konstruksi, klaim dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, namun secara garis besar yang dimintakan dalam klaim konstruksi adalah perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dan penyesuaian harga kontrak. Meskipun Kontrak Konstruksi telah mencantumkan secara jelas ketentuan mengenai klaim, namun dalam prakteknya seringkali salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dan melakukan penafsiran lain terhadap isi kontrak tersebut guna menghindari kerugian.Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis-eksploratif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Jenisdata yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) buah putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

---

This thesis will discuss the implementation of the principle of good faith in the case of different interpretation of the agreement clause, as well as what could be the causative factors of construction claims and how the responsibility of construction service user towards additional cost claims due to extension of time of completion of work caused by construction service user. Good faith should play an important role in the interpretation of an agreement, so that the interpretation of the agreement can be conducted with fair and proper. Specifically in the case of claims filed by one of the parties in the Construction Contract, claims may be caused by various factors, but the outline required in construction claims is an extension of time of completion of the work and the

adjustment of the contract price. Although the Construction Contract has clearly stated the terms of the claim, but in practice one of the parties does not implement the provisions contained in the contract and perform another interpretation of contents of the contract in order to avoid losses. The research conducted for this thesis utilized library research methodology. By using the normative judicial form of research, with the approach used is an analytical explorative approach with reference to the legal norms contained in the legislation.

The research utilized the secondary data consists of the primary, secondary, and tertiary legal materials. The research itself is a descriptive research with a qualitative approach. This research uses 3 (three) decisions of Indonesian National Arbitration

Board."

"Proses pengelolaan kontrak merupakan sebuah aktivitas dalam sebuah proyek kontruksi. Permasalahan utama ayan terjadi saat proses pengelolaan proyek adalah saat maincontraktor mendapati banyaknya terjadi klaim dari subcontractor dalam sebuah proyek yang akan menyebabkan dispute yang akan menyebabkan terhambatnya proses kostruksi di lapangan. Konsep utama penelitian ini adalah mengembangan proses kontrak harga satuan anatra maincontractor dan subcontractor untuk mengurangi klaim pada proyek penelitian ini dilakukan dengan pendekatan risiko dan menggunakan standarisasi CMBOK 6th edition. Analisis data menggunakan Metode Delphi dan SPSS versi 25. Hasil penelitian menyatakan bahwa, berdasarkan validasi pakar untuk penyebab, tindakan preventif, dampak terhadap munculnya klaim disebuah proyek dan tindakan korektifnya terhadap risiko signifikan yang terbentuk didapatkan bahwa pengembangan proses kontrak berbasis CMBOK dapat dikembangkan melalui proses pembaharuan dan penambahan aktitivitas dalam sebuah proses kontrak.

---

The contract management process is an activity in a construction project. The main problem that occurs during the project management process is when the main contractor finds that there are many claims from subcontractors in a project which will cause disputes which will cause delays in the construction process in the field. The main concept of this research is developing a unit price contract process between main contractors and subcontractors to reduce claims on projects. This research was carried out using a risk approach and using the CMBOK 6th edition standardization. Data analysis used theDelphi method and SPSS version 25. The research results stated that, based on expert validation for causes, preventive actions, impacts on the emergence of claims in a project and corrective actions on significant risks that were formed, it was found that the development of a CMBOK-based contract process could be developed through a renewal process and additional activities in a contract process

"

"Studi ini membandingkan dua jenis kontrak utama pada pengadaan publik, yakni kontrak harga satuan dan lumsum, dalam mempengaruhi selisih harga antara harga penawaran dan harga perkiraan sendiri (HPS) pada kasus pengadaan pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan data e-tendering periode 2018-2021, studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif Ordinary Least Square regression untuk mengevaluasi selisih harga pada kedua jenis kontrak. Studi ini menunjukkan bahwa rata-rata selisih harga pada kontrak harga satuan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan selisih harga pada kontrak lumsum. Dengan pendekatan ekonomi biaya transaksi, studi ini mengungkapkan bahwa selisih harga yang lebih tinggi pada kontrak harga satuan berkaitan dengan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan informasi terkait harga input dan desain proyek sehingga menghasilkan risiko permintaan perubahan kontrak yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak lumsum. Studi ini juga menemukan bahwa penggunaan kontrak harga satuan secara signifikan berpengaruh pada waktu tender yang lebih lama karena periode evaluasi penawaran yang lebih panjang.

---

This study compares two major types of contract in public procurement, i.e. unit price and lump sum contracts, in producing the gap between bid price and owner’s estimated price, taking the case of government procurement in Indonesia. Using Indonesian e-tendering data of 2018-2021, this study employes an Ordinary Least Square regression to evaluate the price gap between the two types of contracts. This study found that the average price gap in unit price contract is significantly higher than that of the lump sum contracts. With the help of the transaction cost economics approach, this study discussed that the higher the average price gap in unit price contracts is related to a lower cost of ascertaining information related to the price of the inputs and concluding the design of the projects, which later results in a lower risk of having a change order for the contract, compared to the lump sum contract. The study also found that the use of unit price contract is significantly related to a longer tendering time, due to a longer period in evaluating the bid."

"Salah satu jenis teknologi yang sering digunakan di bidang perasuransian karena keakuratannya dalam menghitung dan mengolah data serta kemampuannya dalam mempercepat proses perasuransian khususnya dalam penanganan klaim adalah Artificial Intelligence (AI). Di Indonesia, AI belum diatur, tetapi AI dapat dianggap sebagai Agen Elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setiap Agen Elektronik wajib mematuhi Pasal 15 UU ITE untuk mematuhi hukum, termasuk AI. Meskipun teknologi ini sangat canggih, namun kesesuaiannya dengan prinsip asuransi, khususnya Utmost Good Faith dalam klaim, perlu digali lebih dalam karena penggunaan mesin tidak sesuai dengan prinsip dasar yaitu transparansi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan akan menguraikan lebih lanjut bagaimana AI digunakan untuk menangani klaim asuransi, kesesuaian penerapan AI dalam menangani klaim asuransi dengan itikad baik, dan kesesuaiannya dengan Pasal 15 UU ITE. Studi ini menemukan bahwa penggunaan AI di Insurtech dapat diimplementasikan melalui berbagai aplikasi AI, dan AI tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Utmost Good Faith. Namun, hal itu sesuai dengan prinsip dalam Pasal 15 UU ITE. Untuk melengkapi kajian tersebut, Indonesia membutuhkan regulasi AI, Insurtech, dan pengawasan ketat terkait penggunaan mesin agar sesuai dengan prinsip.

---

One of the types of technology that is frequently used in the insurance sector due to its accuracy in calculating and processing data and ability to speed up the insurance process, especially in handling claims, is Artificial Intelligence (AI). In Indonesia, AI is not yet regulated, but AI can be considered an Electronic Agent according to the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law). Every Electronic Agent must adhere to Article 15 of the ITE Law to comply the law, including AI. Although this technology is highly sophisticated, its suitability with insurance principles, specifically Utmost Good Faith in claims, needs to be explored further due to the use of machines is not in line with the basics of the principle, which is transparency. This study used the normative juridical approach and will elaborate further on how AI is being used to handle insurance claims, the suitability of the implementation of AI in handling insurance claims with Utmost Good Faith, and its suitability in accordance with Article 15 of the ITE Law. This study found that the use of AI at Insurtech can be implemented through different applications of AI, and AI does not fully comply with the principles of Utmost Good Faith. However, it does comply with the principles in Article 15 of the ITE Law. To complete the study, Indonesia needs regulation for AI, Insurtech, and strict supervision regarding the use of machines to comply with the principle."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur pengukuran harga kontrak dalam penyusunan contract assessment tools yang dilakukan oleh KAP IKA untuk PT WIN berdasarkan International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PT WIN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing sehingga standar yang digunakan menggunakan standar IFRS. Laporan magang ini berfokus pada tahapan pengukuran dalam penyusunan contract assessment tools yang terletak pada langkah ketiga yaitu menentukan harga transaksi dan langkah keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur pengukuran harga kontrak dalam penyusunan contract assessment tools yang dilakukan oleh KAP IKA telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu IFRS 15 terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

---

This internship report was prepared to evaluate the procedures for measuring contract prices in the preparation of the contract assessment tools carried out by KAP IKA for PT WIN based on International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 regarding revenue from contracts with customers. PT WIN is a company engaged in the telecommunication sector whose shares are mostly owned by foreign companies, thus the accounting standard used is IFRS. This internship report focuses on the measurement stage in the preparation of contract assessment tools which is located in the third step i.e., determining the transaction price and the fourth step i.e., allocating the transaction price. Based on the evaluation results, the procedures for measuring contract prices in the preparation of the contract assessment tools carried out by KAP IKA is in accordance with applicable accounting standard, namely IFRS 15 regarding revenue from contracts with customers."

"Potensi kompromi kriteria harga terendah telah mendapat kritik dalam dunia pengadaan publik. Meskipun kriteria harga terendah bertujuan untuk mengendalikan biaya, terdapat kekhawatiran terkait implikasi potensialnya terhadap kualitas infrastruktur. Dinamika penawaran yang abnormal dalam pengadaan infrastruktur menggunakan kriteria harga terendah menambah resiko dalam pekerjaan konstruksi. Kebijakan evaluasi kewajaran harga adalah upaya pemerintah memastikan penawaran yang terlalu rendah dapat memenuhi persyaratan proyek dengan memadai dan memberikan hasil yang diinginkan tanpa mengorbankan kualitas atau menghadapi risiko kegagalan proyek. Penelitian ini berfokus pada dampak harga yang wajar hasil evaluasi kewajaran harga pada kriteria harga terendah dalam kontrak konstruksi terhadap kualitas konstruksi. Dengan pendekatan quasi-eksperimental dan desain regresi diskontinuitas, penelitian ini menganalisis efek dari evaluasi kewajaran harga pada penawaran yang berada di bawah ambang batas tertentu terhadap kualitas konstruksi. Penelitian ini mempertimbangkan hubungan kausal antara biaya, waktu, dan kualitas konstruksi dengan mengontrol berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menguji efektivitas kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap hasil kualitas kontruksi.

---

There have been critiques concerning the potential compromise of the lowest price criteria in the context of public procurement. While the main objective of implementing the lowest price criteria is to manage costs, there are concerns about its potential effects on the quality of infrastructure. Abnormal bidding patterns in infrastructure procurement using the lowest price criteria increase construction risks. The policy of evaluating the reasonableness of prices is a government effort to ensure that excessively low bids can adequately meet project requirements and deliver desired outcomes without sacrificing quality or facing project failure risks. This study focuses on the impact of reasonable price evaluation on the lowest price method in construction contracts. Using a regression discontinuity design, this study considers the causal relationship between price reasonableness evaluation on bids that fall below a certain threshold and construction quality and its implications for effectiveness."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal pertanggungjawaban pertanggungjawaban seorang perencana konstruksi terhadap kegagalan bangunan bila dikaitkan dengan perjanjian konstruksi yang mengikatnya.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dimana dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada dasarnya terdapat 3 hubungan hukum yang mungkin terjadi terhadap perencana konstruksi dalam suatu kontrak konstruksi dan dalam ketiga hubungan hukum tersebut tercipta konsekuensi hukum yang berbeda-beda baik dalam kaitannya dengan tanggung jawab kontraktual maupun tanggung jawab menurut Undang-Undang terkait dengan kegagalan bangunan yang terjadi.

---

This research aims to determine the construction planner liability in construction contracts regarding construction failure if that liability is associated with the construction contract that binds them. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that basicly there are 3 possibilities of legal relationship that might bind the construction planner in a construction contracts and from those 3 create a different liabilities towards their contractual responsibilities and statutory responsibilities in a construction failure cases."

"PT. X merupakan salah satu anak perusahaan BUMN karya terbesar yang ada diIndonesia, dimana mempunyai sub bidang bisnis konstruksi EPC yang target pasarnyaadalah proyek proyek EPC warehouse, storage tank, rangka struktur baja, PPC, Instrumet system, Piping system dan Handling material. Berdasarkan data laporan tahunan target omset semakin menurun dari tahun 2018-2022, data perolehan tender proyek EPC 5 tahun terakhir selalu turun dengan statistik 48 % tender kalah disebabkan oleh Kalah penawaran harga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi proses penawaran harga dalam tender proyek konstruksi EPC PT.X. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literature kemudia melakukan validasi factor dominan kepada pakar terkait, selanjutnya dilakukan analisa dengan metode analisa DMAIC dengan FMEA, diagram Pareto untuk Measure dan Fishbone diagram untuk analisi. Hasilnya terdapat eliminasi dan penambahan dimana ada 11 faktor dominan, dimana berdasarkan pareto diagram hanya 7 faktor yang dominan. Tindak lanjut dari masalah yang ada adalah Tim marketing perlu mengumpukan informasi yang dikumpulkan terkait tender yang dikuti sebelum PQ merekrut dari personal internal perusahaan yang berpengalaman maupun dari eksternal perusahaan, Masing masing risk owner melakukan kajian pada dokumen ITB (Intrtuction to Bidder) atau menggunakan project leason learned sebelumnya, Membuat integrasi sistem database vendor dengan digitalisasi. Bisa dengan SAP, Maximo, Microsoft Axapta Improvementnya adalah Direktur Operasi harus mempertimbangakn ulang dalampengambilan keputusan biaya overhead,margin dan biaya jasa produksi. Membuat strategi Estimasi Harga Tender Proyek EPC dan strategi proses pelaksanaa Menyusunproposal penawaran harga.

---

Construcion Company X is one of the largest state-owned enterprises subsidiaries

in Indonesia and has a sub-sector of the Engineering Procurement and Construction

(EPC) business whose target market is EPC warehouse projects, storage tanks, steel

structure frames, PPC, instrument systems, piping systems, and material handling. Based

on data from the annual report, the turnover target has decreased from 2018–2022. Data

on tenders for the EPC project in the last 5 years has always fallen, with a statistic of

48% of tenders being lost due to losing price bids. The main objective of this study is to

identify and evaluate the dominant factors that influence the price bidding process in the

tender for the Construcion Company X. EPC construction project. The research method

used is a literature study followed by validating the dominant factor in the relevant

sources and then analyzing it using the DMAIC analysis method with FMEA, Pareto

diagrams for measurement, and Fishbone diagrams for analysis. The result is elimination

and addition, where there are 11 dominant factors, whereas based on the Pareto diagram,

only 7 factors are dominant. As a follow-up to the existing problem, the marketing team

needs to collect information related to the tender that was attended before the Pre

Qualication (PQ). Recruit experienced man power in internal company personnel as well

as from external companies. Each risk owner conducts a study on ITB (Instruction to

Bidder). The improvement is that the Director of Operations must reconsider making

decisions on overhead costs, margins, and production service costs. Develop a Tender

Price Estimation strategy for the EPC Project and a strategy for the implementation

process and Prepare a price bid proposal"

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menelaah kelengkapan pengaturan perjanjian lindung nilai hedging produk terstruktur structure product jenis Target Redemption Swap untuk tujuan lindung nilai hedging dalam sistem hukum di Indonesia Menjelaskan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan bagi pihak yang beritikad baik dalam perjanjian lindung nilai hedging dan menganalisis keterkaitan antara azas keseimbangan para pihak dalam perjanjian dengan itikad baik serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan lindung nilai hedging terhadap kasus Standar Chartered Bank melawan PT Pelayaran Tempura Emas Penulis menemukan bahwa pengaturan tentang structured product belum terlalu diatur sedemikian rupa setidaknya hingga tahun 2008 Perhatian yang serius berkenaan dengan produk terstruktur baru benar benar dilakukan pada tahun 2009 Selanjutnya masih belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan itikd baik dan bagaimana itikadbaik pada tahap pra kontrak dilaksanakan masih didebatkan karena tidak ada pengaturannya dalam KUHPerdata Praktek selama ini berpedoman pada yurisprudensi.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the completeness of law regulating hedging agreement on structured products particularly Target Redemption Swap type for hedging purposes To explain what kind of legal protection given to parties acting in good faith in the agreement of hedging and to analyse the relationship between the principle of the balance of the parties to the agreement in good faith as well as to analyse the ruling of judgement in the consideration of hedging above the Standard Chartered Bank against PT Pelayaran Tempura Emas case The research method deployed in this thesis is a normative juridical using cases approach The authors found that the regulation of structured products have not been arranged in that much weight at least until 2008 The serious concern with regard to new structured products actually imposed in 2009 Furthermore there is still no consensus in regard to what is meant by good faith and how the principle works at the pre contract is still debatable since there is no regulation in the Civil Code The common practice has been guided by the jurisprudence."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai prinsip itikad baik dalam kontrak atau perjanjian kerjasama antara manajemen artis dengan artis dimana pihak manajemen artis pada umumnya menawarkan kepada pihak artis jasa untuk memasarkan karya atau ciptaan yang diciptakan oleh pihak artis dan oleh karena hal tersebut timbul suatu perwakilan. Ditemukan berbagai masalah yang disebabkan oleh posisi manajemen artis yang lebih kuat dibandingkan dengan posisi artis yang pada hakikatnya bertentangan dengan Prinsip Itikad Baik. Hal ini mengakibatkan terbentuknya klausula dalam kontrak tersebut yang mengatur mengenai pemberian kuasa atau perwakilan yang dilakukan oleh artis sebagai pemberi kuasa dan manajemen sebagai penerima kuasa dimana terdapat beberapa masalah dalam penjalanannya. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil karya para ahli hukum berupa buku, hasil penelitian serta jurnal ilmiah. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum ini meliputi buku, artikel ilmiah dan artikel di internet. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat ketimpangan antara posisi tawar antara pihak manajemen artis dan artis dalam kontrak yang ditawarkan oleh pihak manajemen artis guna mengelola karir artis. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya kesadaran dari pihak artis agar mencegah serta menghindari berbagai kemungkinan yang dapat merugikannya dari segi ekonomis, serta kesadaran dari pihak manajemen artis agar memperlakukan artis secara adil.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis mainly discusses the application of the principle of utmost good faith between artist management services and artists where artist management generally offers artists, as authors of an artistic work and licensor, an agreement to use the services while in return receive a fair share of the economic right as licensee. There are several problematic issues within the contract, primarily regarding the bargaining position where the artist management has the upper hand in respect to the artists rsquo position which fundamentally nullifies the principle of utmost good faith. Secondly, problems arise regarding the power of attorney mentioned on several paragraphs in the contract where it is required for the artist to give the power of attorney to the artist management services in order to enter into third party agreements. This undergraduate thesis uses the juridical normative and qualitative method in addition with secondary legal data such as regulations relating to the issue, and legal literatures written by jurists as well as research journals. This undergraduate thesis expounds the losses caused by the lack of balance in bargaining positions reflected on the contractual agreement offered by artist management services which become a primary cause for material losses to artists. The purpose of this research is to offer legal awareness to artists before they enter into a contractual agreement with artist management services. It will also focus on delivering legal awareness for these artist management services to offer contractual agreements with utmost good faith. "