Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNama:Erni Eriza SiburianNPM :1506780172Program Studi:Ilmu HukumJudul:Peran Sport Diplomacy Sebagai Strategi Public Diplomacy dalam Menjaga Kedaulatan Negara: Studi Kasus Upaya Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan atas Papua.Melanesian Spearhead Group MSG merupakan salah satu organisasi internasional yang intens mengangkat isu Papua merdeka. Dengan memanfaatkan melanesian brotherhood yang dikampanyekan negara-negara anggota MSG, kelompok ini terus berusaha menggandeng negara-negara Pasifik Selatan anggota MSG untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Papua.Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan atas Papua. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan diplomasi olahraga sport diplomacy melalui kerjasama bidang olahraga dengan negara-negara anggota MSG.Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan bagimana peran sport diplomacy sebagai strategi public diplomasi dalam menjaga kedaulatan negara: studi kasus upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Papua. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sport diplomacy merupakan alat diplomasi yang penting dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara serta dapat menciptakan pencitraan yang baik suatu negara dimana olahraga dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan kebersamaan dan mendekatkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda tanpa dikaitkan dengan ras, warna kulit, agama, atau karakteristik yang berbeda satu sama lain.Kata kunci: diplomasi; diplomasi olahraga sport diplomacy ; kedaulatan negara; public diplomacy.

---

ABSTRACTName Erni Eriza SiburianStudent Number 1506780172Program Magister of LawTitle The Role of Sports Diplomacy as A Public Diplomacy Strategy in Maintaining State Sovereignty A Case Study of Indonesia 39 s Efforts in Maintaining Sovereignty over Papua.Melanesian Spearhead Group MSG is one of the most intense international organizations to raise the issue of independent Papua. By exploiting Melanesian brotherhood campaigned by MSG member countries, this group continues to work with South Pacific member countries of MSG to participate in fighting for Papuan independence.Various efforts are made by Indonesia to maintain sovereignty over Papua. One of the efforts taken by the Government of Indonesia is to conduct sports diplomacy through sports cooperation with MSG member countries.Through descriptive research with normative juridical approach, the authors examine the rules legal principles relating to how the role of sports diplomacy as a public diplomacy strategy in maintaining the sovereignty of the state a case study of Indonesia 39 s efforts in maintaining sovereignty over Papua. Based on this, the researchers concluded that sports diplomacy is an important and effective diplomacy tool in maintaining the sovereignty of the state and can create good image of a country where sports can be used as a tool to show togetherness and bring people closer from different background without being associated with differences in race, skin color, religion, or characteristics. "

"Olahraga dan Hubungan Internasional merupakan dua hal yang sekilas tidak memiliki hubungan. Akan tetapi, pada kenyataannya kedua dunia tersebut sejak lama telah saling mempengaruhi satu sama lain di berbagai bidang. Salah satu bidang tersebut adalah dalam Diplomasi Olahraga. Secara sederhana, yang dimaksud dengan diplomasi olahraga adalah penggunaan olahraga, dan berbagai hal terkait itu, sebagai alat diplomasi. Praktik ini telah berjalan sejak lama, namun mulai kembali menemukan momentum di satu dekade belakangan. Tulisan ini akan membahas kajian literatur mengenai diplomasi olahraga menggunakan metode taksonomi dengan membagi ke dalam tiga tujuan besar: sosial, ekonomi, dan keamanan. Dari kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa Diplomasi Olahraga dapat berperan dalam tiga tujuan tersebut. Untuk tujuan sosial seperti membangun hubungan, tujuan ekonomi seperti membangun infrastruktur, dan tujuan keamanan seperti meredakan konflik. Selain itu, topik yang turut akan dibahas diantaranya adalah perkembangan, dampak, dan contoh kasus dari Diplomasi Olahraga. Kesimpulan yang didapat adalah Diplomasi Olahraga dapat menjadi suatu metode diplomasi yang efektif dan penggunaannya memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Meskipun begitu, dari segi literatur masih ada kekurangan dalam topik keamanan. Secara garis besar, pembahasan Diplomasi Olahraga masih terus berkembang.

---

At the first glance, it seems that there are not much correlations between sports and international relations. Meanwhile they actually have been influencing each other since long time and on many different aspects. One of those aspecst is in Sports Diplomacy. Put simply, Sports Diplomacy is the usage of sports, and everything related to it, as a tools for diplomacy. This practice has been around for long and just got the momentum around last decade. This writing talks about the literature review about Sport Diplomacy using taxonomy method with dividing it into three major goals: social, economic, and security. From the literature review, it founded that Sport Diplomacy can be used in these three goals. For social goal such as building relationship, for economic goal such as building infrastructure, and for security goal such as reducing conflict, Apart from that, the topic that will also be discussed are the development, impact, and real-life cases about Sports Diplomacy. The conclusion is that Sport Diplomacy could be used as an effective methods of diplomacy, and have a lot of potentials in their usage. From the literature side, there are still gap in security topic. Overall, the study about Sport Diplomacy is still growing."

"Penelitian ini berusaha menjawab penyebab kegagalan aksi diplomasi koersi Republik Rakyat Tiongkok terhadap Korea Selatan pasca keputusan Korea Selatan untuk menggelar sistem pertahanan udara THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) yang dianggap mengancam keamanan nasional Tiongkok. Pihak pemerintah Tiongkok menggelar aksi retaliasi berupa sanksi informal dalam bentuk boikot tidak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi Korea Selatan seperti pariwisata, usaha perdagangan, produk produk dan budaya Korea Selatan / Hallyu. Diplomasi koersi yang Tiongkok lakukan menggunakan strategi Try and See dan Gradual Turning of the Screw pada awal 2016 hingga 2017 agar pemerintah Korea Selatan menarik kembali sistem pertahanan THAAD tersebut. Dengan menerapkan teori efektifitas diplomasi koersi serta metode kualitatif, penelitian ini menemukan jawaban bahwa tidak berhasilnya aksi diplomasi koersi yang dijalankan Tiongkok pada periode 2016-2017 diakibatkan dari tidak terpenuhinya variabel efektifitas diplomasi koersi yakni legitimasi tujuan dan permintaan, kredibilitas ancaman, reputasi aktor, asimetri motivasi, serta insentif yang ada.

---

This study seeks analyze the causes of the failure of the People's Republic of China's coercive diplomacy against South Korea after South Korea's decision to deploy the THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) air defense system which is considered a threat to China's national security. The Chinese government held a retaliation act in the form of informal sanctions of various aspects of the South Korean economy such as tourism, trade businesses, products and South Korean Hallyu culture. China's coercive diplomacy uses the Try and See and Gradual Turning of the Screw strategies in early 2016 to 2017 to get the South Korean government to withdraw the THAAD defense system. By using the theory of the coercive diplomacy effectiveness and qualitative methods, this study finds the answer that the failed coercive diplomacy attempt carried out by China in the 2016-2017 period resulted from the unfulfilled variables of the coercive diplomacy effectiveness, namely the legitimacy of goals and demands, credibility of threats, actor reputation, asymmetry of motivation, as well the incentives."

"Sebagai negara imperialis yang menduduki sejumlah negara-negara di Asia selama Perang Dunia II, Jepang memiliki hubungan yang kurang baik dengan negara-negara yang pernah diduduki pada masa itu seperti Cina dan Korea Selatan. Meskipun demikian, produk budaya populer Jepang seperti anime dan manga berhasil menjadi populer di negara-negara tersebut, terlepas dari renggangnya hubungan antar negara-negara tersebut. Potensi anime untuk menjadi alat diplomasi membuat pemerintah Jepang meluncurkan program-program untuk mempromosikan anime di Cina dan Korea Selatan dalam rangka untuk memperbaiki hubungan dengan kedua negara tersebut. Naskah ringkas ini akan menganalisis apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk mempromosikan anime dalam rangka diplomasi budaya populer di Cina dan Korea Selatan serta bagaimana masyarakat di kedua negara tersebut menerima upaya diplomasi budaya populer dari pemerintah Jepang.

---

As an imperialist country who occupied several Asian countries during the Second World War, Japan have strained relations with countries that used to be occupied such as China and South Korea. Nevertheless, Japanese popular culture products such as anime and manga are popular in China and South Korea, despite the poor relations between those countries and Japan. The potential of anime to be a diplomatic tool makes the Japanese government launchs programs to promote anime in China and South Korea in order to improve relations between Japan and those countries. This paper will analyze what have the Japanese government done to promote anime within the pop culture diplomacy program in China and South Korea, and how those countries citizen`s react towards the Japanese government program."

"Sejak perkembangan zaman pada abad ke-21, ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu yang bersifat multidisiplin; terdapat berbagai isu 'non-tradisional' yang dapat dikaji dan mendapatkan ruang pembahasan. Salah satu di antaranya adalah praktik olahraga yang secara hakikatnya telah memiliki berbagai signifikansi, bahkan sejak awal narasi kemunculannya dalam tataran domestik. Sementara itu, kemunculan Olimpiade modern pada tahun 1896 dan Piala Dunia pada tahun 1930 merupakan tonggak terjadinya proses internasionalisasi olahraga. Semenjak kedua peristiwa tersebut, olahraga berkembang dengan pesat sebagai salah satu fenomena penting dalam globalisasi, terlebih dengan perkembangan media serta semakin beragamnya kepentingan aktor-aktor internasional. Berdasarkan narasi tersebut, Tugas Karya Akhir ini mencoba untuk mengkaji melalui pemetaan-pemetaan bagaimana olahraga mengalami transformasi beserta implikasinya selama proses globalisasi. Merujuk kepada pendekatan-pendekatan yang dipelajari, penulis akan membagi pemetaan tersebut ke dalam dua pembahasan : [1]. Pemetaan berdasarkan isu-isu ekonomi internasional, dan [2]. Pemetaan berdasarkan isu-isu kebudayaan dan identitas (masyarakat transnasional).

---

Since the beginning of the 21th Century, international relations is a multidisciplinary field of study; as there are various 'non-traditional' issues to be discussed and learned. Among those is a practice of sport which its significance can be traced even since its emergence as a domestic phenomenon. The emergence of Modern Olympics in 1896 and Football World Cup in 1930 is a momentum in the process of internationalization of sport. Since then, sport has developed as a major phenomenon in the process of globalization, especially with the development of the media sector and the diversifying interests of international actors. Based on these narratives, this final paper aims to explore and depict how sport undergo the process of transformation and its implications within the process of globalization. There are two approaches of mapping that will be used : [1]. Its economic significance and [2]. Its social and cultural significance."

"Pasca 9/11 terorisme menjadi isu global di dunia dan hingga saat ini terorisme masih merupakan isu penting di Indonesia. Indonesia membutuhkan perbaikan pencitraan pasca kasus terorisme sebagai respon atas opini publik mengenai isu keterpercayaan dan keamanan dalam 10 tahun terakhir. Untuk melakukan perbaikan pencitraan tersebut Indonesia melakukan Diplomasi Publik melalui empat kegiatan diplomasi yang bertujuan untuk menyampaikan paham mengenai Islam Moderat dalam negara yang Demokratis. Berlandaskan asumsi Kristen Bonnici, peneliti mengasumsikan adanya kesamaan proses yang dilakukan Diplomasi Publik dengan Kegiatan Kehumasan dalam proses pembentukan citra. Penelitian ini meneliti kegaitan diplomasi publik melalui perspektif ilmu komunikasi, yakni dengan menggunakan teori Strategi Perencanaan Kehumasan yang dijelaskan oleh Ronald D. Smith dalam buku Strategic Planning for Public Relations. Penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni dengan melakukan observasi dan studi dokumen sebagai sumber data primer didukung oleh wawancara dan studi pustaka sebagai sumber sekunder dimana wawancara akan digunakan sebagai pernyataan resmi tentang penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana tahapan strategi komunikasi kehumasan yang dilakukan dalam proses diplomasi publik Indonesia terkait perbaikan pencitraan pasca isu terorisme. Ketika strategi kehumasan bisa menjelaskan proses diplomasi publik Indonesia, maka komunikasi kehumasan dapat dikembangkan menjadi kajian untuk menjelaskan contoh kasus dan permasalahan yang terjadi dalam tingkat yang lebih tinggi.

---

Post 9/11, terrorism became a global issue in the world and it is still an important issue of in Indonesia. Indonesia needs to recover the state-imaging postterrorism cases in response to public opinion on the issue of reliability and safety in the last 10 years. To make recovery to the state-imaging, Indonesia conduct Public Diplomacy through four activities that aims to communicate the idea of the moderate Islam in the Democratic state. On the assumption Christian Bonnici, researcher assumes a common process undertaken by the Public Diplomacy Public Relations Activities in the process of image formation.

This study examines public diplomacy through a credible form of communication science perspective, ie, by using the theory described Strategy Planning Public Relations by Ronald D. Smith in his book Strategic Planning for Public Relations. The research is using research-type of descriptive qualitative, ie the observation and study of documents as the primary data source supported by interviews and literature as a secondary source in which the interview will be used as an official statement about the research conducted.

Results of this study illustrate how the stages of the public relations communications strategy in the Indonesian public diplomacy during state-branding recovery process post-terrorism. If public relations strategy could explain the Indonesian public diplomacy, public relations communications then can be developed into case studies and examples to explain the problems that occur in the higher levels."

"Dewasa ini, penyelenggaraan mega-event olahraga telah menjadi aktivitas diplomatik. Berbagai negara memperebutkan hak sebagai tuan rumah mega-event olahraga—mendemonstrasikan kapabilitas mereka dengan mengharapkan konsekuensi positif dari penyelenggaraan itu. Namun, berbagai episode sejarah membuktikan bahwa tidak ada jaminan pasti bahwa negara penyelenggara akan menemui hasil positif yang diharapkan. Keputusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018 terlihat merupakan pilihan berisiko tinggi, seiring dengan berbagai problematika yang ia hadapi. Kendati demikian, setelah Asian Games 2018 berakhir, Indonesia dinobatkan “sukses” menyelenggarakan mega-event olahraga tersebut—menemui hasil positif yang signifikan. Melihat fakta tersebut, penulis menilai bahwa Indonesia berhasil membangun strategi diplomasi olahraga yang efektif untuk menyiasati tantangan yang hadir selama pengerjaan Asian Games 2018. Maka dari itu, skripsi ini mempertanyakan bagaimana strategi diplomasi olahraga Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. Untuk meneliti hal tersebut, penulis membangun kerangka analisis yang diadopsi dari kerangka konsep networked sport diplomacy (Murray, 2018) dan strategi diplomasi olahraga (Abdi, et.al, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data yang bersumber dari narasumber, dokumen resmi, publikasi resmi pemerintah, buku, artikel akademik, dan situs berita terpercaya. Penelitian ini menemukan bahwa sebagai tuan rumah Asian Games 2018, Indonesia berhasil mengimplementasikan strategi diplomasi olahraga yang efektif. Secara spesifik, Indonesia menciptakan strategi diplomasi olahraga yang mengedepankan inklusivitas—membangun jaringan aktor yang luas, variatif, dan kolaboratif—dengan mengakomodasi kepentingan setiap aktor yang terlibat. Strategi ini digerakkan oleh dua prinsip: pemenuhan tuntutan OCA dan prinsip diplomasi membumi. Jaringan aktor meliputi aktor negara dan non-negara, pada tingkat domestik dan internasional. Berbagai aktor terlibat berkolaborasi di bawah satu visi yang sama—Asian Games 2018 yang sukses. Berbagai interaksi tersebut memiliki peran-peran spesifik yang beragam dalam menghasilkan Asian Games 2018 yang sukses.

---

In recent times, the hosting of mega sporting events has become a diplomatic activity. Various countries compete for the rights to host sporting mega-events—showcasing their capabilities and expecting positive consequences from hosting them. However, historical episodes have proven that there is no guarantee that the host country will achieve the expected positive outcomes. Indonesia's decision to host the 2018 Asian Games seemed like a high-risk choice, considering the various challenges it faced. Nevertheless, after the conclusion of the 2018 Asian Games, Indonesia was hailed as a "success" in organizing the sporting mega-event—achieving significant positive results. Based on these facts, the author believes that Indonesia successfully built an effective sports diplomacy strategy to overcome the challenges encountered during the preparation of the 2018 Asian Games. Therefore, this research questions Indonesia's sports diplomacy strategy as the host of the 2018 Asian Games. To investigate this matter, the author adopts an analytical framework derived from the concept of networked sport diplomacy (Murray, 2018) and sports diplomacy strategies (Abdi, et al., 2018). This research is a descriptive qualitative study that utilizes data from source persons, official documents, government publications, books, academic articles, and reliable news websites.This research finds that as the host of the 2018 Asian Games, Indonesia successfully implemented an effective sports diplomacy strategy. Specifically, Indonesia created a sports diplomacy strategy that emphasized inclusivity—building a wide, diverse, and collaborative network of actors, accommodating the interests of all involved parties. This strategy was driven by two principles: meeting the demands of the Olympic Council of Asia (OCA) and the principle of diplomasi membumi. The network of actors includes both state and non-state actors at domestic and international levels. Various actors collaborated under a shared vision of a successful 2018 Asian Games. These interactions played diverse and specific roles in producing a successful Asian Games in 2018. "

"Industri kreatif menjadi salah satu fenomena yang berkembang seiring dengan masifnya globalisasi. Perkembangannya begitu masif sehingga mulai diperhatikan dalam kajian studi Hubungan Internasional. Salah satunya adalah dalam proses diplomasi ekonomi yang berlangsung, dengan industri kreatif ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat bersaing di pasar global. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelola industri kreatif yang berpengaruh terhadap diplomasi ekonomi Indonesia dengan sub sektor mode sebagai studi kasus. Dipilihnya Indonesia adalah karena adanya kedekatan antara isu ekonomi kreatif dengan diplomasi ekonomi yang dilakukan. Sementara sub sektor mode dipilih karena menjadi salah satu kontributor tertinggi dalam industri kreatif Indonesia. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan kerangka konsep governance dalam industri kreatif dan juga diplomasi ekonomi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa tata kelola industri kreatif ini berpengaruh dalam diplomasi ekonomi. Pengaruh ini terlihat dari masuknya industri kreatif ke dalam ranah politis, di mana menjadikan sub sektor mode sebagai isu non- tradisional dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Tentunya hal ini tidak terlepas dari aktor-aktor sub sektor mode selain pemerintah dalam tingkat domestik Indonesia. Selain itu, juga terdapat aspek-aspek lain yang mempengaruhi berjalannya diplomasi ekonomi tersebut yang berkaitan dengan tata kelola industri kreatif Indonesia itu sendiri seperti konteks hubungan internasional, ekonomi politik internasional, hingga perekonomian itu sendiri.

---

Creative industry become one of the phenomenon that develops along with the massive globalization. Its development was so massive that it began to be noticed in studies of International Relations. For example is the ongoing economic diplomacy process, with creative industry become one of the competitive advantages that can compete in the global market. This paper aims to analyse the relationship between creative industry governance with Indonesia's economic diplomacy in the fashion sub-sector. The choice of Indonesia was due to the closeness between the issues of the creative economy and the economic diplomacy undertaken. While the fashion sub-sector was chosen because it is one of the highest contributors to Indonesia's creative industry. In conducting the analysis, the author use the framework of governance in the creative industries and also economic diplomacy. Based on the analysis that has been done, the author find that the governance of creative industries is influential in Indonesia's economic diplomacy. This influence can be seen from the significant of the creative industry have to the political sphere, which makes the fashion sub-sector as a non-traditional issue in the implementation of economic diplomacy. Of course this is inseparable from the actors of the fashion sub-sector besides the government at the Indonesian domestic level. In addition, there are also other aspects that affect the course of economic diplomacy relating to the governance of Indonesia's creative industry itself such as dynamic in international relations, international political economy, and of course the economy."