Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHukum Kepailitan Indonesia memperkenankan Kurator untuk diusulkan oleh debitor maupun kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Ketentuan seperti ini dapat menimbulkan dugaan Kurator yang diusulkan akan cenderung bersikap tidak independen dan bersikap cenderung menguntungkan pihak yang mengusulkannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam tentang independensi Kurator yang diusulkan oleh salah satu pihak dalam perkara pailit dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi kepustakaan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan statute approach . Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa terlepas dari siapa yang mengusulkannya, seorang Kurator wajib untuk bersikap independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peraturan perundang-undangan memberikan berbagai upaya hukum baik dalam ranah pidana, perdata maupun administratif yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Walaupun demikian, akan lebih baik apabila ketentuan mengenai independensi seorang Kurator diatur secara lebih terperinci agar dapat mempersempit celah hukum yang dapat dipersalahgunakan.

---

ABSTRACTIndonesia Bankruptcy Law allows a curator to be proposed by a debtor or creditor on a bankruptcy case. This condition could raise suspicion towards curator who is proposed by debtor or creditor will tend to be not independent and a suspicion towards a one sided benefit of the proposing party. The purpose of this research is to investigate the independence of a curator that is proposed by one party on a bankruptcy case and a plausible legal effort that can be done against the curator who allegedly not independent. The method of research used will be in the form of library research with a statute approach. The conclusion of this research is that regardless of the proposing party, a curator has the responsibility and is obligated to be independent in enforcing his her authority. The statutory law provides several legal efforts in a form of criminal, civil as well as administrative legal effort that could be enforced towards curators who allegedly not independent. It is advisable to have a more detailed regulation towards the independence of a curator as it will narrow down any possible loophole that could be misused."

"Skripsi ini membahas penyebab rendahnya asset recovery dalam pelaksanaan putusan pailit. Untuk itu penelitian ini fokus membahas tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan pengurusan dan pemberesan harta pailit dan pelaksanaan proses perdamaian dalam rangka PKPU berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kedua, skripsi ini membahas bagaimana hambatan-hambatan yang timbul selama pelaksanaan putusan pailit mulai dari penulusuran aset (asset tracing) dan pemberesan harta pailit (likuidasi) mengakibatkan rendahnya tingkat pengembalian aset.Terakhir, skripsi ini membahas kasus kepailitan PT Panca Overseas Finance Tbk. dimana pembahasan ini fokus menganalisis bagaimana Sindikasi Kredit Harvest Hero International yang merupakan kreditor fiktif dapat masuk menjadi kreditor yang diakui. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini melihat bahwa PT Panca Overseas Finance Tbk. jelas mengambil langkah dengan mengajukan permohonan PKPU sebagai counter atas permohonan pailit International Finance Corporation Ltd. sekaligus memberikan waktu baginya untuk mempersiapkan Kreditor Fiktif dengan tujuan agar dapat mencapai perdamaian yang diinginkan. Masuknya kreditor fiktif (Sinsikasi Kredit Harvest Hero International) diakibatkan karena tidak telitinya Pengurus dan Hakim Pengawas dalam proses pencocokan piutang serta Majelis Hakim yang memeriksa dalam sidang pengesahan perdamaian yang mengabaikan indikasi adanya kreditor fiktif dengan pertimbangan belum adanya putusan dari Hakim Pidana terkait kasus kreditor fiktif tersebut."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah kepailitan terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh nasabah, dengan studi kasus PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mengenai pihak yang berwenang mengajukan kepailitan terhadap perusahaan efek yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini nasabah perusahaan efek yang melakukan investasi melalui pasar modal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kepailitan PT AAA Sekuritas. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang menimbulkan dampak terhadap nasabah perusahaan efek.

---

ABSTRACT

This academic thesis is discussed about bankruptcy towards securities company filed by the client, with a case study of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in article 2 paragaraph 4 has been arranged the petition for securities company declaration of bankruptcy may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions are intended to protect the interests of third parties in this case the clients of securities companies to invest through the capital market. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. In this study, the subject matters are whether the decision of the judges of the commercial court on a bankruptcy petition of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts and how legal protection of clients in PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bankruptcy. Eventually, the researchers came to the conclusion that the decision of the judges of the commercial court has not in accordance with the applicable law that have an impact on clients of securities company."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Kurator dalam mengambilalih harta dari pihak ketiga yang berada di atas tanah boedel pailit serta kewenangannya dalam mengakhiri perjanjian sewa-menyewa dan hak pengelolaan tanah secara sepihak. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan tidak sesuai dengan UUK-PKPU dan harta pihak ketiga tetap termasuk ke dalam boedel pailit sehingga kepengurusannya dapat diambilalih oleh Kurator.

---

This thesis discussed about Curator's authorities in taking over assets of third party which were built above the bankruptcy land owned by a bankrupt debtor and also the authority to make unilateral termination of rent agreement with land management rights in it. Furthermore, this thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law by analyzing them. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Researcher came to conclusions that the decision of Supreme Court is not in accordance with Bankruptcy Act and the assets of third party are included in bankrupt assets, therefore they can be taken over by Curators."

"Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan apa saja bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan. Untuk memberikan jawaban masalah tersebut maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriftif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut.

---

In the process of handling bankruptcy cases in Indonesia today bankruptcy case PT Telkomsel, is very interesting to study further because Telkomsel is a big company in Indonesia which is also owned by the Government. It's just unfortunate, that the Act on Bankruptcy and Suspension of Payment does not provide a detailed explanation as to form a legal action can be proved simple. So in this case any problems arise form of legal action can be proved simply in bankruptcy.

To provide answers to these problems the research conducted using the normative method of descriptive research type. From the research that has been done, the result that there was an inconsistency decision of the judges of the Commercial Court and the panel of judges of the Supreme Court in checking for bankruptcy, especially in deciphering proven simpler (vague) is."

"Direksi dengan didasari itikad baik wajib menjalankan kepengurusannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya oleh Perseroan sesuai dengan UUPT, anggaran dasar, serta keputusan RUPS. Suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroannya. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal keputusan bisnis yang diambilnya merugikan atau mengakibatkan pailitnya Perseroan? Untuk menentukan tanggung jawabnya dapat dilihat dari apakah ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya saat mengambil keputusan bisnis tersebut, yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin modern dalam corporate law. Apabila terbukti keputusan bisnis tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaiannya, maka atas keputusannya yang menyebabkan kerugian Perseroan tersebut Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh Perseroan melalui Pengadilan Negeri. Kemudian apabila keputusannya mengakibatkan pailitnya Perseroan sehingga harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh Perseroan maupun Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk memenuhi kekurangan pelunasan utang kepada para Kreditur.

---

Board of Directors are obliged to manage the Company based on good faith in accordance with the Company Law, the Articles of Association, as well as the resolution of the GMS. Business decisions made by the Board of Directors is solely to benefit the Company. How can Director be held responsible for business decisions that leads to loss or even banctrupcy to the Company? To determine the responsibilities of Directors can be review from whether there is an error or neglectance when making business decisions, that can be related with modern doctrines in corporate law. If proven, that the business decision is a result of errors or neglectance, then the decision which led to the loss of the Company's Board of Directors can be held personally by the Company through the District Court. Then if the decision resulted in the Company banctrupcy with no sufficient assets to pay off all of its debts, the Board of Directors may be held accountable by both the Company and the Lenders to the Commercial Court. It is solely done to meet the shortage of debt repayment to the creditors."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu membahas kepailitan PT. Istaka Karya (Persero) yang berstatus BUMN dalam bentuk Persero berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan permasalahan terkait syarat sah, akibat hukum dan apakah asset PT. Istaka Karya termasuk ke dalam asset Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif.Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa harus ada sinkronisasi antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang BUMN dengan jalan Judicial Review Undang-Undang terkait kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selaku Pengadilan NegaraTertinggi harus konsisten dalam mengeluarkan Fatwa sehingga Proses Kepailitan BUMN khususnya Persero menjadi jelas.

---

Background in the writing of this thesis is to discuss the bankruptcy PT. Istaka Karya (Persero) with the status of State-own enterprises in the form of Corporation under the Bankruptcy Act and related issues, legal requirements, legal consequences and whether the assets of PT. Istaka Karya (Persero) included in the assets of the State. This study was descriptive and normative law and multi disciplinary with qualitative analysis.Of this study concluded that there must be synchronization between the Bankruptcy Act with state law by Judicial Review Act related to the Constitutional Court and the Supreme Court as the state supreme court must be consistent in issuing Fatwa that the Bankruptcy Process Enterprises Limited becomes particularly clear."

"Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU menjadikan BUMN sebagai Debitor yang hanya dapat diajukan permohonan pernyataan pailit dan PKPU oleh Menteri Keuangan. Penjelasan Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku pada BUMN yang seluruh modalnya adalah milik negara dan tidak terbagi atas saham. Persero merupakan BUMN dalam bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham. Terhadap BUMN Persero terdapat beberapa putusan yang menyatakan bahwa Persero merupakan bagian dari BUMN yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU, seperti putusan permohonan pernyataan pailit PT Merpati Nusantara Airlines (PT MNA) dan putusan permohonan PKPU PT Angkasa Pura II (PT AP II). Namun, apabila merujuk kepada Pasal 1 angka 2 UU BUMN maka terjadi ketidaksinkronan antara pengertian Persero dengan penjelasan BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU. Pada skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan hukum dari Persero dalam kepailitan serta kewenangan kreditor dalam melakukan permohonan pailit maupun PKPU terhadap Persero. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yakni analisis permasalahan akan berdasarkan pada undang-undang yang berkaitan. Secara singkat, kedudukan hukum dari Persero adalah sama dengan perseroan terbatas lainnya sehingga terhadap Persero dapat diajukan permohonan pernyataan pailit maupun permohonan PKPU. Pihak yang dapat melakukan permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU ini adalah Debitor itu sendiri maupun Para Kreditornya.

---

SOEs as special debtors as stipulated in Article 2 paragraph (5) of the KPKPU Law make it only possible to apply for bankruptcy and suspension of payment by the Minister of Finance. This provision applies to SOEs engaged in the public interest only, namely SOEs whose entire capital is state-owned and not divided into shares. Persero SOEs is a SOE in the form of a limited liability company whose capital is divided into shares whose entire or at least 51% of the shares are owned by the state with the aim of pursuing profits. Against Persero SOEs, there are several rulings stating that Persero is part of the SOEs referred to in Article 2 paragraph (5) of the KPKPU Law. However, when referring to Article 1 number 2 of the SOEs Law, there is a synchrony between the definition of Persero and the explanation of SOEs referred to in Article 2 paragraph (5) of the KPKPU Law. This thesis will discuss the legal position of Persero, in the application for bankruptcy and suspension of payment as well as the authority of creditors in making applications against both. The methodology used in this thesis is normative juridical, namely the analysis of problems will be based on related laws. In short, the legal position of Persero is the same as other limited liability companies so that against Persero, an application for bankruptcy statement or suspension of paymentapplication can be filed. The parties who can apply for a bankruptcy statement or suspension of payment application are the Debtor himself and his Creditors."

"Kepailitan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan para kreditor, upaya kepailitan yang demikian sering juga ditempuh oleh para kreditor terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang ada di Indonesia. Hal demikian wajar adanya, namun di antara pailitnya perusahaan-perusahaan tambang tersebut, ada kurator yang mengupayakan agar perusahaan pertambangan batubara yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia tersebut tetap dilanjutkan olehnya (going concern) demi meningkatkan nilai harta pailit guna melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailit tersebut. Akan tetapi, upaya going concern tersebut ialah bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta asas dan ketentuan yang terkandung di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan juga teori tentang barang yang mengandung makna kepentingan publik (public interest) berupa public ownership, diketahui bahwa batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan milik bangsa Indonesia atau dalam hal ini ialah milik seluruh rakyat Indonesia, yang penggunaan dan pemanfaatannya tidaklah boleh berorientasi kepada kepentingan individu atau golongan semata, namun harus berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, batubara yang masih ada di dalam perut bumi Indonesia ataupun yang iuran produksi atau royaltinya belum dibayarkan lunas sebelum perusahaan pertambangan batubara tersebut dinyatakan pailit tidaklah dapat dianggap sebagai kekayaan dari debitor pailit dalam konteks kekayaan yang sudah ada maupun dalam konteks kekayaan yang baru akan ada di kemudian hari selama berlangsungnya kepailitan.

---

Bankruptcy is one of the options for resolving debt problems between debtors and creditors. In Indonesia, creditors occasionally file for bankruptcy against coal mining companies. This is understandable, but among the bankruptcies of these mining companies, there is a curator who strives for the coal mining company that has been declared bankrupt by the Indonesian Commercial Court to be continued by him (going concern) that one may increase the value of the bankrupt assets in order to pay off the bankrupt debtor's debts. On the other hand, this type of going concern exercise is against the law, because it is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the principles and provisions of the Mineral and Coal Mining Law, along with the theory about goods that contain the meaning of public interest, in the form of public ownership, it is well known that coal is a non-renewable natural resource that belongs to the Indonesian people, or in this case, to the entire Indonesian people, and that its use and utilization should not be oriented solely to the interests of individuals or groups, but must be oriented to the interests of the nation for the maximum benefit and prosperity of the people. As a result, coal that is still in Indonesia's bowels or whose production fees or royalties have not been paid in full before the coal mining company is declared bankrupt cannot be considered the bankrupt debtor's wealth in the context of existing assets or new assets to be acquired at a later date during the course of the bankruptcy. "

"Pada dasarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang fidusia ulang, tetapi pada kenyataannya terjadi fidusia ulang (fidusia ganda) dalam perkara kepailitan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 156 K/Pdt.Sus/2012 dan 847 K/Pdt.Sus/2012. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penerima fidusia yang debitor pemberi fidusianya dinyatakan pailit dan ternyata telah terjadi fidusia ganda. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian adalah walaupun berdasarkan ketentuan hukum jaminan maupun hukum kepailitan, penerima fidusia adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya, tetapi dalam hal terjadi fidusia ganda, penerima fidusia yang mendapatkan perlindungan hukum adalah penerima fidusia yang melakukan pendaftaran fidusia lebih dahulu, sedangkan penerima fidusia yang melakukan pendaftaran fidusia belakangan hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

---

Basically, Fiduciary Law prohibits a double fiduciary, however in fact there is a double fiduciary in bankruptcy cases, as contained in the Supreme Court Decisions of the Republic of Indonesia Number 156 K/Pdt.Sus/2012 and 847 K/Pdt.Sus/2012. Therefore, this thesis describes the legal protection for a recipient of fiduciary whose debtor is declared bankrupt, and it turns out that there has been a double fiduciary. This thesis is a legal research, which uses a juridicalnormative form and a descriptive-analytics type. As for the results obtained from the research is, despite there is a preference right that owned by a recipient of fiduciary over other creditors based on the provisions of security law and bankruptcy law, but in the event of a double fiduciary, a recipient of fiduciary who gets legal protection is a recipient of fiduciary who first registered, while a recipient of fiduciary who registered later, only serves as a concurrent creditor."