Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi yang tinggi membuat kepemilikan tanah dapat dialihkan melalui transaksi jual beli antara pembeli dan penjual/pemilik tanah. Merupakan kewenangan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam peralihan hak atas tanah dengan jual beli untuk dibuatkan akta yang kemudian menjadi dasar pembuatan Sertipikat. Namun, hingga saat ini sering ditemukan dua bukti kepemilikan atas suatu tanah yang membuat timbulnya sengketa. Permasalahan dalam penulisan ini adalah 1 Adakah perbedaan pemetaan dan pengukuran antara Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang baru dengan yang lama; 2 Bagaimana peran, tanggung jawab dan legalitas akta yang dibuat PPAT serta 3 Analisis putusan Mahkamah Agung. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif yang menghasilkan laporan bersifat dekriptif analitis. Selanjutnya dari penelitian dan penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pemetaan dan pengukuran yang terdapat dalam pengumuman hasil pemetaan dan pengukuran, pentingnya peran PPAT dan besarnya tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah, serta kurang adilnya putusan Mahkamah Agung atas Para Penggugat.

---

ABSTRACTLand has an important role in life. The community builds its residence on the land or uses it to grow crops or conduct its business activities. With the number of life increasing compared to death makes the demand for land become greater. For that reason until now the land has a higher economic value. High economic value makes land ownership transferable through sale and purchase transactions between buyer and seller landowner. It is the authority of Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT in the transfer of land rights with the sale and purchase to be made deed which then becomes the basis of making the Certificate. However, to this day there are often two proofs of ownership found of a land that causes disputes. Issues in this paper are 1 Is there difference of mapping and measurement between the new Government Regulation on Land Registration with the old ones 2 How is the role, responsibility, and legality of the deeds made by PPAT and 3 the analysis of the Supreme Court decision. This writing uses normative juridical method with qualitative analysis methods that produce analytical descriptive statements. Furthermore, from this research and writing, it can be concluded that there are differences regarding mapping and measurement contained in the announcement of the results of maping and measurement, the importance roles of PPAT and the magnitude responsibilities of PPAT in making the deed of sale and purchase of land, and the unfair decision of the Supreme Court on the plaintiff."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu dalam hal peralihan hak atas tanah, salah satunya yaitu akta jual beli. Dalam peraturannya telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat akta jual beli dengan blanko kosong. Dalam hal ini ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sehingga berimplikasi pada perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Tesis ini membahas tanggung jawab PPAT sebagai pejabat umum terhadap pembatalan akta jual beli akibat perbuatan melawan hukum serta akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan ini adalah PPAT bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum membuat akta jual beli dengan blanko kosong: (1) Tanggung jawab PPAT bersangkutan terdiri dari tanggung jawab administrasi berupa pengenaan sanksi administrasi pemberhentian sementara dari jabatannya dan tanggung jawab pidana berupa pengenaan sanksi pidana. (2) Akibat hukum terhadap akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh suatu putusan pengadilan yaitu akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli. Pengurusan dilakukan dengan membuat akta pembatalan jual beli tanah, yang akan ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan untuk dilakukan pencabutan dan pembatalan sertipikat yang telah terbit sebelumnya. Pembatalan sertipikat akan mengembalikan status tanahnya ke keadaan semula sebelum dilakukan peralihan hak. Sehingga nama pemegang hak akan kembali ke nama pemegang hak semula.

---

The Land Deed Maker Official (PPAT) is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions in terms of the transfer of land rights, one of which is the deed of sale and purchase. In the regulations it has been regulated that it is not allowed to make a deed of sale with a blank form. In the case, a violation was found by PPAT in making a deed of sale and purchase with a blank form so that it had implications for unlawful acts (onrechmatige daad). This thesis discusses PPAT’s responsibility as a public official for the cancellation of the sale and purchase deed due to unlawful acts and the legal consequences. The research method used in normative legal research. The results of this discussion are that the PPAT is responsible for unlawful acts of making a blank sale and purchase deed: (1) The related PPAT’s responsibilities consist of administrative responsibility in the form of imposition of administrative sanctions for dismissal from his position and crimical responsibility in the form of imposition of criminal sanctions. (2) The legal consequence of the deed of sale which is declared null and void by a court decision is that the deed is deemed to have never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never existed. That is, from the beginning the law considered that there had never been a sale and purchase. Managenemt is carried out by making a deed of sale and purchase of land, which will be followed up by the Land Officer for revocation and previously a certificate that has been issued previously. Cancellation of the certificate will return the land status to its original state before the title song was carried out. So that the name of the right holder will return to the name of the original right holder."

"Penelitian ini membahas praktik terjadinya kelalaian PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Salah satu kasus yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah kasus jual beli tanah melanggar hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah yang melanggar hukum. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga menghasilkan penelitian bersifat eksplanatoris-analitis. Analisis dilakukan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hukum Adat maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Setelah dianalisa kemudian diketahui bahwa dalam pembuatan Akta Jual Beli yang memfasilitasi jual beli tanah melanggar hukum terdapat indikasi kerja sama diantara para pihak sehingga PPAT memiliki tanggung jawab secara perdata, administrasi, bahkan pidana, pihak penjual dan pembeli dapat dikenakan sanksi secara perdata dan pidana, sedangkan Kepala Kantor Pertanahan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan pidana. Akta Jual Beli yang memuat jual beli tanah yang melanggar hukum pun menjadi batal demi hukum. Badan Pertanahan Nasional pada keadaan tersebut wajib melaksanakan pembatalan pendaftaran peralihan hak tanah berdasarkan Akta Jual Beli yang telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, PPAT seharusnya memastikan pemenuhan syarat pembuatan akta disertai dokumen pendukung tertulis dan memberikan penyuluhan hukum mengenai pentingnya pemenuhan syarat-syarat tersebut kepada para pihak pada saat pembuatan akta.

---

This study discusses the practice of negligence of land deed official in carrying out their positions. One of the cases that is the subject of discussion in this study is the case of unlawful land sale and purchase contained in the Supreme Court Decision Number 6 K/Pdt/2017. The problems in this research are regarding to the responsibility of land deed official in making the Sale and Purchase Deed and the legal consequences of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase. Both problems were analyzed using normative legal research methods and analyzed using qualitative data analysis to produce explanatory-analytical research. The analysis is carried out based on the prevailing legal theories and provisions in both Customary law and other statutory provisions. After the analysis, it is known that in the making of the Sale and Purchase Deed which facilitates unlawful land sale and purchase there is an indication of cooperation between the parties so the land deed official has civil, administrative, and even criminal responsibilities, the seller and the buyer can be subject to civil and criminal responsibilities, while the Head of the Land Office can be held accountable for civil, administrative and criminal responsibilites. The Sale and Purchase Deed containing unlawful land sale and purchase will becomes null and void. In such circumstances, Indonesian National Land Office is obliged to cancel the registration of the transfer of land rights based on the Sale and Purchase Deed which has been declared null and void based on permanent legal force court decision. Therefore, land deed official should ensure the fulfillment of deed drafting requirements along with written supporting documents and provide legal counseling on the importance of fulfilling these requirements to the parties at the time of drawing up the deed"

"Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah. Permasalahan dalam penelitian mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak serta bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak tersebut. PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya. PPAT seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dokumen sebelum pembuatan akta tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini bahwa PPAT membuat akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan perbuatan tersebut merupakan penyelundupan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah norma hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak menjadi batal demi hukum dan Notaris/PPAT harus bertanggung jawab dengan sanksi yang dapat diberikan.

---

This study discusses and analyzes the legal power of absolute power in the transfer of land rights. Problems in research regarding the legal power of absolute power of attorney and how is the responsibility of the Notary/PPAT regarding the sale and purchase deed made based on this absolute power of attorney. PPAT is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or apartment ownership rights, or to make evidence regarding certain legal actions regarding land rights that will be used as the basis for registration. PPAT should be more careful and thorough in checking documents before making the deed. The main problem in this study is that the PPAT makes a sale and purchase deed based on absolute power of attorney so that the act is a prohibited act because the act is legal smuggling. The research method used in this research is normative juridical which is carried out by analyzing and examining relevant legal norms. The results of this study indicate that the transfer of land rights through a sale and purchase deed made based on absolute power of attorney is null and void and the Notary/PPAT must be responsible for the sanctions that can be given."

"Sebagai benda yang penting bagi manusia, tanah dan bangunan menjadi lebih bernilai karena ia dapat beralih dari pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkannya. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus didaftarkan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan. Permasalahan yang diberikan oleh penulis yaitu mengenaui tanggungjawab seorang PPAT dalam menerbitkan Akta Jual Beli atas tanah dengan Nomor 170 Tahun 2004 dan seorang PPAT dapat melindungi dirinya dari para pihak yang memalsukan data walaupun telah membuat klausula yang menyatakan tidak di gugat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu berdasarkan penelitian kepustakaan dimana pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu yuridis normatif. Hasil analisis penulis yaitu Fungsi PPAT adalah menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan serta berperan juga untuk memeriksa kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi berkaitan dengan peralihan hak tersebut. Tanggung jawab PPAT terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab PPAT hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Seorang PPAT yang akan membuat peralihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, dan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut.

---

Land as a body that can meet human needs has long been perceived people. In various aspects of life people need land. PP No. 24 of 1997 states the land rights to be registered is the fact about the state lands in Indonesia, the landland that has registered a relatively small amount compared with lands that have not registered for the land that has been registered will find many obstacles in terms of the transfer rights to the land. The problem given by the author that is how the responsibility of a PPAT in issuing the Deed of Sale and Purchase of land with Number 170 of 2004 which legally flawed and void by the law and how a PPAT can protect themselves from the party that falsified data even though have made the clause that states are not in accountable if there is untruth data provided by face. The research method used by the authors is based on the research literature where the authors in this normative approach, research that focuses on secondary data research on legal and non legal data is based on the dictionary as well as statistics on land registration. Results of analysis of the function author PPAT is to ensure the truth of the material and formal truth in every deed of transfer rights on land and buildings, and contribute also to examine the obligations of the parties that must be met relating to the transfer of such rights. PPAT responsibility of authentic documents containing false information is that the notary can not legally defensible because PPAT only record or pour a legal act performed by the parties / face into the deed. PPAT is not obliged to investigate the truth of the material from these authentic documents. And authentic documents that will be proof that there is a legal act performed by the parties /face. The transition of land rights and especially rights to land can held correctly, then a PPAT who will make the transfer of land rights must ensure truth about land rights (property rights), and about the skills and authority to act from those who would divert and accept the assignment of the land. Authentik of buying and selling process can be seen from over who was first to buy and hold land titles. In this case, the dispute must be viewed in advance who has a certificate in advance for 5 (five) years and controlled by parties who have certificates and proof of rights acquired in good faith for 5 years then the party who feel entitled not to sue the right to land and if there are errors in registration can be compensated by the Government."

"Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain di mana PPAT tidak diperintahkan untuk mencoret akta yang batal demi hukum dari daftar buku register. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai mekanisme pembatalan akta terhadap akta yang telah dinyatakan batal demi hukum; akibat pembatalan bagi pajak yang telah dibayarkan; serta tanggung jawab PPAT terhadap AJB "Pura-Pura". Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisa data dilakukan secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme yang penting dilakukan oleh PPAT adalah membuat laporan kepada Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pajak bahwasannya akta tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan sedangkan mencoret akta dari buku register dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan. Akibat bagi pajak yang telah dibayarkan, para pihak dapat meminta restitusi. Kemudian, bagi PPAT yang membuat Akta "Pura-Pura" dapat diberhentikan dengan tidak hormat serta dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memberikan saran bahwa perlu diatur mekanisme pelaksanaan akta yang telah dinyatakan batal demi hukum guna memenuhi tertib administrasi dalam Peraturan Jabatan PPAT; Pihak yang ingin mengajukan pengembalian pajak harus mempersiapkan bukti pendukung bahwa transaksi pernah terjadi dan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan; serta bagi PPAT dilarang membuat AJB "Pura-Pura" dan perbuatan hukum lain yang didasari perjanjian "pura-pura".

---

This study discusses the cancellation mechanism and the responsibility of Land Deed Official (PPAT) on "Pretended" Sale and Purchase (AJB). In the Decision of The Balikpapan City District Court Decision Number:159/Pdt.G /2018/PN.Bpp. the deed was declared null and void by law and the PPAT was ordered to cross out the AJB from their book list. On the other hand, there was other Court Decision where the PPAT wasn’t ordered to cross out a deed that was null and void by law from their book list. The issues raised in this study are the cancellation mechanism of the deed that has been null and void by law;the tax that has been paid by the parties;and PPAT responsibilities; To answer the problems raised,Writer uses juridical normative method with descriptive data analysis. As a conclusion of the study, the essential thing is for PPAT to file a report to the National Land Agency and the Tax Office while crossing out the deed is just as an instruction of court decision. The tax that has been paid may be refunded. The related PPAT may dishonorably be discharged and sued based on article 1365 of the Civil Code. Therefore, it is also necessary to regulate in PP Number 37/1998 the mechanism for the implementation of the deed which has been declared null and void by law; the party who wants get a tax return must prepare supporting evidence; and PPAT is prohibited from making a "pretended" AJB or any legal action based on "pretended" agreement."

"PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko kosong yang telah ditandatangani para pihak di dalam rumah tahanan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan penyimpangan terhadap syarat materil dan syarat formil tata cara pembuatan akta jual beli. Berdasarkan hal ini, penulis bermaksud untuk mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai tanggung jawab PPAT dan keabsahan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian data sekunder yaitu norma hukum tertulis.Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 6 September 2011 Nomor : 982 K/Pdt/2011 yaitu akibat hukum dari tata cara pembuatan dan penandatanganan akta jual beli yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka PPAT harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, bahkan sanksi pidana serta mengakibatkan akta tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan akta jual beli tersebut dapat dibatalkan.

---

PPAT is a public official who is authorized to make authentic act on certain legal actions regarding land rights. As an authentic deed, deed of PPAT must meet PPAT deed procedures as determined by the laws and other regulations. In this case PPAT has made a deed of sale on the basis of who has signed a blank form of the parties in the house prisoners is an unlawful act and the deviation of the material terms and conditions of formal procedures for the manufacture of the deed of sale. Based on this, the author intends to examine and understand more about the responsibilities of PPAT and validity of the making of sale and purchase by PPAT. This study uses normative juridical approach, the research focuses on the study of secondary data is written legal norms.

Based on the results of the analysis of the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia On 6 September 2011 Number: 982 K / Pdt / 2011 of the legal consequences of the procedure of making and signing the deed of sale that does not comply with the applicable regulations, the PPAT should be responsible for his actions that may be subject to administrative sanctions, civil penalties, and even criminal sanctions as well as lead to the certificate becomes invalid and legal defects that have no binding legal force and the deed of sale may be canceled."

"Akta Jual Beli seharusnya dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan murni karena kehendak kedua belah pihak. Apabila terdapat keraguan dalam prosesnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah sebaiknya tidak melanjutkan pembuatan akta tersebut. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/Pdt/2023, diketahui bahwa proses pembuatan Akta Jual Beli dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan atas dasar kesepakatan satu pihak. Hal ini dapat ditunjukkan dari pembuatan akta yang dilakukan tidak dihadapan pejabat, akta yang tidak dibacakan dan dijelaskan, serta adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis terhadap Penggugat. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan dan pertanggungjawaban dari Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menerbitkan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian doktrinal yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan tulisan yang eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian, sehingga berakibat dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Penggugat yang dirugikan meminta pembatalan kepada pengadilan dan dikabulkan. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat juga menjadi tidak sah karena pembatalan Akta Jual Beli ini. Pejabat Pembuat Akta Tanah tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, walaupun terdapat penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh satu pihak. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepadanya adalah tanggung jawab secara administratif.

---

The Deed of Sale and Purchase should be made in accordance with the provisions of the applicable laws and purely because of the will of both parties. If there is any doubt in the process, the Land Deed Making Officer should not proceed with the making of the deed. In the Supreme Court Decision Number 3507 K/Pdt/2023, it is known that the process of making the Deed of Sale and Purchase was carried out not in accordance with existing procedures and based on agreement of only one party. These can be shown from the making of deed that were carried out not in front of the officer, deeds that were not read and explained, and abuse of circumstances due to economic superiority over the Plaintiff. The problem explained in this thesis are about the validity of the Deed of Sale and Purchase made by abusing the circumstance and the accountability of the Land Deed Making Officer who issued the deed. The research method used in this thesis is a doctrinal research method conducted by researching literature materials. All data obtained were analyzed qualitatively to produce an explanatory writing. The results of the study show that the Deed of Sale and Purchase made by abusing circumstance does not meet the subjective requirements of the agreement, resulting in the cancellation of the agreement. The Plaintiff then asked the court for annulment, and it was granted. The transfer of land rights carried out by the Defendant also became invalid due to the cancellation of the Sale and Purchase Deed. The Land Deed Making Officer remains responsible for the deed he makes, even if there is an abuse of circumstance committed by one party. The responsibility that can be asked of him is administrative responsibility."

"Penulisan tesis ini membahas proses jual beli hak tanah antara ayah kandung kepada salah satu anaknya di Klaten, Jawa Tengah dan akibat hukumnya dari jual beli tersebut. Tidak adanya pedoman mengenai jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada salah satu anaknya, menyebabkan ada Notaris/PPAT merasa jual beli tersebut sudah sesuai aturan, tanpa memikirkan akibat hukumnya. Konflik yang timbul akibat akta jual beli tersebut biasanya baru timbul setelah orang tuanya meninggal. Selain itu dalam penulisan ini akan dibahas mengenai peranan Notaris/PPAT dalam proses jual beli tanah untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari melalui kewenangannya melakukan penyuluhan hukum atas akta. Penelitian ini menggunakan yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, bersifat deskriptif-analitis. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Proses jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada anaknya sebaiknya diberitahukan kepada saudara lainnya dengan Surat Pernyataan Mengetahui. Notaris/PPAT berperan memberikan kepastian hukum dengan akta otentik, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di kemudian hari dan akta tersebut dapat dijadikan pencegahan sengketa antara para pihak dan pihak ketiga di kemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, disarankan proses jual beli tanah yang dilakukan antara orang tua kepada anaknya harus melihat dari syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kausa yang halal dalam melakukan jual beli ini dan dilaksanakan dengan sepengetahuan dari saudara lainnya. Selain itu ketelitian dan kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya adalah mutlak dilakukan oleh Notaris/PPAT untuk menghindari terjadinya sengketa akibat pembuatan akta jual beli tersebut.

---

This thesis is to examine the process of selling buying land between father to his daughter in Klaten, Central Java, and the legal consequences of it. The lack of guidance on the sale and purchase of land made ​​between father to his daughter, leading many Notary / PPAT involved that they already follow appropriate trading rules, without understanding the legal consequences of it. Conflicts` arising from the Sales and Purchase deed is usually only arise after her parents died. Also in this thesis will discuss the role of the Notary / PPAT in the process of purchase of land to prevent future disputes through legal education authority. This thesis uses juridical-normative by using secondary data, descriptive-analytical. Analysis of the data in this thesis conducted qualitative data obtained systematically compiled and analyzed qualitatively to explain the problems examined. The process of purchasing land made between fathers to his daughter should be notified to the other children with Statement of Knowing. Notary/PPAT role providing legal certainty by authentic act, so it can be used as evidence at court and the deed can be used as deterrence dispute between the parties and third parties in the future. Based on the description, it is suggested that the process of buying and selling land made between father to his children should see the terms of a agreement that the movement in the buying and selling lawful and carried out with the knowledge of other relatives. Besides accuracy and prudence in carrying out his job is to be conducted by the Notary / PPAT to avoid disputes caused by the sale purchase deed."