Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKReformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaanpembangunan nasional bidang kesehatan. Evaluasi menuju Wilayah BebasKorupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan secara penilaian mandirioleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnyaakan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukupsignifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui efektivitas Penilaian mandiri dalam evaluasiWilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukanInspektorat Jenderal untuk mempercepat Reformasi Birokrasi. Penelitianmerupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitianmenyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasisudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM,masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuankerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber dayamanusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasimenuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan penilaian mandirievaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehinggamemerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.

---

ABSTRACTImplementation of Bureaucratic Reform has an important role in supporting theimplementation of national development in the field of health. Evaluation to Freeof Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area was conducted throughself assessment by Internal Assessment Team (IAT) at Ministry of Health level,which will be futher evaluate by National Assessment Team (NAT) from Ministryof Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform. There is asignificant difference between the evaluation results conducted by IAT and NAT.The purpose of this study is to determine the effectiveness of Self Assessment ofFree of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area Evaluation conductedby Itjen Kemenkes in achieving Bureaucracy Reform in the Ministry of Health.This research is a descriptive study with qualitative analysis method. The studywas conducted in May-June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of theresearch stated that the regulation is not yet complete, the communication of theevaluation implementation clear, the leader has not fully understand about WBK/WBBM, there is still conflict of interest, there are differences of work unitcharacteristic, there is still difference of motivation, perception and humanresource competence become a factors that influence effectiveness of theevaluation towards WBK/WBBM in the Ministry of Health. Self Assessmentimplementation towards WBK/WBBM evaluation in Ministry of Health havenot effective so require evaluation and further improvement."

"Sesungguhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi birokrasi bukanlah sesuatu yang baru. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) telah menerbitkan Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian disempurnakan dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019. Dalam konteks hak pelayanan publik sebagai hak konstitusional setiap warga negara apakah pembangunan zona integrits ini dapat menyelesaikan permasalahan mengenai buruknya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan kemudian menganalisis dengan pelaksanaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Zona Integritas saat ini terutama di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar telah maksimal dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) sebagai implikasi pelayanan public.Namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan evaluasi Zona Integritas. Oleh karena itu, penyusunan strategi percepatan Zona Integritas perlu dilakukan sebagai solusi pemberian pelayanan publik yang layak dan merata.

---

In fact, the Government of Indonesia's efforts to reform the bureaucracy are not something new. In order for the public to feel the results of the acceleration of Bureaucratic Reform that has been carried out by the government, especially in work units, the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform (Ministry of PAN RB) has issued Ministerial Regulation of PAN RB No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Development of an Integrity Zone towards a Corruption-Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving in Government Agencies, which was later refined by Ministerial Regulation of PAN RB No. 10 of 2019. In the context of the right to public services as a constitutional right of every citizen, can the development of this integrit zone be able to solve the problem of the poor quality of public services by the government. The research method used is a qualitative research method with a statutory approach and then analyzes the implementation in the field. The results of the study indicate that the current Integrity Zone implementation has not been maximized in fulfilling the constitutional rights of citizens related to public services and the fulfillment of economic, social, cultural rights (ekosob) as implications for public services. This is due to several reasons that the Integrity Zone evaluation notes. Therefore, the formulation of a strategy to accelerate the Integrity Zone needs to be carried out as a solution for providing appropriate public services."

"Pembangunan ZI-WBK/WBBM merupakan program yang diluncurkan oleh Kemenpan RB untuk mendukung reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan program pembangunan ZI-WBK/WBBM, Kementerian Keuangan berhasil mengantarkan unit kerjanya memperoleh predikat WBK/WBBM terbanyak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM dari perspektif manajemen perubahan serta lesson learned yang dapat diperoleh dari upaya dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM di Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan teori manajemen perubahan oleh Lewin (1961) untuk melihat upaya yang dilakukan dari setiap tahapan manajemen perubahan, yaitu refreezing, moving, dan unfreezing. Kemudian, penelitian ini meleburkan teori Dynamic Governance oleh Neo dan Chen (2007) dan teori faktor-faktor yang mendukung keberhasilan manajemen perubahan oleh Fernandes dan Rainey (2006). Pendekatan dari penelitian ini adalah post-positivist dengan teknis pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan budaya, able people, dan agile process menjadi komponen terbesar yang mempengaruhi keberhasilan proses manajemen perubahan di Kemenkeu. Kemudian, pemimpin memiliki peran yang besar dalam menggerakkan pegawai Kemenkeu untuk berpartisipasi terhadap pembangunan ZI-WBK/WBBM. Hal ini didukung dengan pembentukan agile process yang mendukung sistem yang adaptif dalam menghadapi perubahan dan sensitif terhadap pelanggaran integritas.

---

The ZI-WBK/WBBM development program is an initiative launched by the Ministry of PAN RB to support bureaucratic reform in Indonesia. In implementing this ZI-WBK/WBBM development program, the Ministry of Finance has successfully guided its units to obtain the most WBK/WBBM predicates among ministries/institution in Indonesia. This research aims to explore the efforts made by the Ministry of Finance in the ZI-WBK/WBBM development program from the perspective of change management and the lessons learned from these efforts. The research utilizes Lewin's change management theory (1961) to examine the efforts undertaken in each stage of change management: refreezing, moving, and unfreezing. Additionally, to delve into the intricacies of change management efforts, the researchers employ Neo and Chen's Dynamic Governance theory (2007) and Fernandes and Rainey's theory on factors supporting successful change management (2006). The research adopts a post-positivist approach with qualitative data collection techniques, analyzing in-depth interviews and literature reviews. The findings of this research indicate that culture, able people, and agile processes are the significant components influencing the success of change management processes in the Ministry of Finance. Furthermore, leadership significantly motivates Ministry of Finance employees to be sensitive to the ZI-WBK/WBBM development. This is supported by establishing agile processes that facilitate adaptive systems responding to change and being sensitive to integrity violations."

"Reformasi birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan di Indonesia dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan itu maka perlu pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif dalam tiap-tiap aspeknya dan bukan lagi sekedar pembenahan parsial. Kementerian PANRB telah ditunjuk sebagai leading sector dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2010-2025. Namun demikian, apakah Kementerian PAN-RB memiliki kapabilitas dalam melaksanakan program reformasi birokrasi nasional? Problematika faktual yang dihadapi oleh Kementerian PAN-RB sebagai prime mover untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya: a) Keterbatasan sumber daya manusia b) keterbatasan otoritas c) keterbatasan dukungan pendanaan d) besarnya program reformasi yang harus dilaksanakan. Sedangkan conceptual framework bagi sebuah institusi yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) sesuai dengan perubahan lingstranya maka institusi tersebut harus memiliki kapabilitas able people dan agile process dengan karakateristik thinking ahead, thinking again dan thinking across sebagaimana dinyatakan oleh Neo dan Chen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab 2 (dua) pertanyaan pokok, yaitu: 1) Bagaimana kesiapan kapabilitas Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) ditinjau dari aspek able people dan agile process? 2) Bagaimanakah kendala di Kementerian PAN-RB dalam melaksanakan Program RBN ditinjau dari aspek able people dan agile process? Analisis terhadap people, process dan karakteristik thinking ahead, thinking again dan thinking across di Kementerian PAN-RB menemukan "kesenjangan" antara realitas aktual di kementerian dengan yang seharusnya dimiliki secara konseptual yaitu tersedianya able peole dan agile process guna melaksanakan berbagai program reformasi birokrasi dalam sebagai bagian dari upaya strategis Kementerian dalam melaksanakan dynamics governance. Ditengah kekurangmaksimalan able people serta agile process-nya, Kementerian PAN-RB tetap dapat mendesain dan melaksanakan program-program reformasi birokrasi yang strategis, komprehensif, integral dan masif. Hal ini dapat terjadi karena terdapat faktor yang sangat penting yaitu enabling macro policy environment yang terdiri dari: a) kepemimpinan yang transformasional b) policy community dan c) policy network.Penelitian ini merekomendasikan bagi Kementerian PAN-RB untuk memperkuat able peple melalui penguatan talent scouting, people development, leadership dan people retaining. Untuk memperkuat agile process melalui peningkatan mengantisipasi masa depan, mengalokasi sumber daya serta menyusun program kerja dan unit kerja yang terintegrasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk kesinambungan program reformasi birokrasi nasional, Kementerian PAN-RB disarankan untuk segera memfinalisasi Roadmap RBN 2015-2019, RPJMN 2015-2019 serta blueprint untuk World Class Bureaucracy 2025."

"Korupsi politik adalah perilaku elit politik dan birokrasi pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka. Banyak dari mereka untuk melakukannya untuk mencari dari keuntungan pribadi. ia elit politik dan birokrasi dari pejabat pemerintah yang rusak dapat dikategorikan sebagai kejahatan negara..."

"Skripsi ini membahas penerapan reformasi birokrasi yang memiliki peranan penting terhadap program Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 pada setiap Instansi Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fokus dalam skripsi ini adalah pada pencapaian program penguatan akuntabilitas kinerja yang di laksanakan di Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden dengan tujuan penelitian melihat efektivitas dalam pelaksanaan program-program akuntabilitas terkait dengan adanya salah satu capaian kinerja yang memiliki nilai buruk. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah positivis dengan menggunakan metode pengumpulan data dan informasi berupa wawancara mendalam dengan lima informan yang memiliki pengetahuan dalam penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan program penguatan akuntabilitas kinerja di Sekretariat Presiden namun dalam pencapaian kinerja sudah akuntabel karena memiliki peningkatan nilai capaian kinerja.

---

This thesis discusses the implementation of bureaucracy reform program leads to both Grand Design 2010-2025 Reforms on any Government Agencies in the Republic of Indonesia. The focus of this thesis is the strengthening of accountability in the achievement of program performance that is implementing in the Secretariat of the President Ministry of State Secretariat RI. Researcher interested in knowing how to strengthen implementation of performance accountability in the Secretariat of the President with the aim of research looking at the effectiveness of the implementation of accountability programs relating to the achievement of performance that one has a bad grade.

The research method used in this thesis is to use a positivist method by collecting data and information in the form of in-depth interviews with five informants who are have much knowledges in this study. The results of this study can be concluded that there still make an ineffectiveness in strengthening program implementation of performance accountability in the Secretariat of the President however in the achievement of performance have been accountable for the achievement of performance improvement."

"Bureucracy ethics and integrity become the public issue recently. This article copes to analyze reflectively aboutethics and bureaucracy integrity problems with various perspective. Recognition, understanding, and implementation ofthe ethics infrastructure in bureaucratic life, become an important part of the effort of prevention corruption in order toenhance service quality. The availability of guideline, handling system and apparatus management correctly alsobecomes one of the ethics and bureaucracy integrity reinforcement strategies. Those things are not separated from thepurpose of bureaucratic reform that government claimed."

"Penelitian ini membahas pengaruh reformasi birokrasi dan remunerasi secara parsial maupun simultan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 170 responden yang disebar kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial hanya reformasi birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif, namun secara simultan reformasi birokrasi dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

---

Focus of this study is to determine the influence of bureaucracy reforms and remuneration partially or simultaneously to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare. Sample in this study amounted to 170 respondents were distributed to the employees of The Coordinating Ministry for People's Welfare. Data analysis methods used are quantitative analyzes using the validity and reliability test, the assumption of classical test, and a multiple linear regression analysis. Results of this study revealed that partially only bureaucracy reforms has a significant influence to corruptive behavior, but simultaneously bureaucracy reforms and remuneration has a significant influence to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare."