Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 168076 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Edi Santoso
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajaran alokasi anggaran untuk kegiatan pemeriksaan pada kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tujuan lain dari penelitian adalah menerapkan model ASB dalam pengalokasian anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ASB dengan metode regresi linear sederhana dapat diterapkan untuk menilai kewajaran anggaran pemeriksaan di kantor pusat BPK RI. Model ASB untuk anggaran pemeriksaan adalah Y=11.404.896.962,40 + 468.404.230,46 (jumlah LHP). Berdasarkan model tersebut, pada tahun anggaran 2016 terdapat delapan anggaran pemeriksaan yang dialokasikan secara wajar dan satu jenis anggaran pemeriksaan yang overfinancing. Secara keseluruhan anggaran pemeriksaan yang dialokasikan di kantor pusat sudah wajar. Penerapan model ASB untuk alokasi anggaran pemeriksaan tahun berikutnya disesuaikan dengan tingkat inflasi tahun berjalan. Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data alokasi anggaran pemeriksaan yang tertuang dalam RKAK/L dan DIPA BPK Pusat, data standar biaya keluaran SBK , serta data pedoman penyusunan anggaran kementerian/lembaga. Sampel penelitian adalah anggaran pemeriksaan pada kantor pusat BPK RI selama tahun 2012 s.d. 2015. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan analisis standar belanja berdasarkan metode analisis regresi linear sederhana.

This study aimed to analyze the reasonable of budget allocation for audit activity at The Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia. The data used as the basis for the analysis is the budget allocation data contained in the RKAK L and DIPA BPK Pusat, Data Output Cost Standard SBK as well as data guidelines for preparation of the budget of the Ministry Institution. Samples are audit bugdet at the head office of BPK RI during the year 2012 2015. This research is a case study with a qualitative approach using standard cost analysis approach by simple linear regression method. Another goal of the research is to apply the model ASB in allocating the budget for the following years. The results showed that the model of ASB with simple linear regression method can be applied to assess the reasonableness of the audit bugdet at the headquarters of the BPK RI. Model ASB for audit budget is Y 11.404.896.962,40 + 468.404.230,46 (amount of LHP). Based on the model, in fiscal year 2016 there were eight audit budget allocated fairly and one type of audit bugdet is overfinancing. The overall budget allocated inspection at the head office are reasonable. ASB model application for audit bugdet next year adjusted by inflation in current year.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rio Agung Wilis
"Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya tindakan yang menimbulkan kerugian negara/daerah dan/atau mengandung unsur pelanggaran hukum pidana. Pemeriksa investigasi dengan penguasaan dalam bidang akuntansi dan audit investigasi/audit kecurangan akan berperan dalam mengungkapkan penyimpangan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, baik dari segi kualitas maupun dapat memperpendek waktu pengungkapannya. Dengan kemampuan investigatif dari pemeriksa, akan memperkuat bukti akuntansi menjadi bukti yang dapat digunakan di pengadilan atau yang dikenal dengan istilah alat bukti. Pada Tahun 2015 BPK menerbitkan Keputusan BPK Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara. Pedoman tersebut diterbitkan untuk memastikan pengelolaan pemeriksaan investigatif dirancang, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efektif pada setiap tahapan, sehingga menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan investigatif yang sesuai dengan standar. Pedoman tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama kepada para pemeriksa atas pelaksanaan pemeriksaan investigatif dari awal hingga akhir pemeriksaan sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman yang seragam bagi para pengguna informasi, terutama para penegak hukum yang akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan investigatif dan menggunakannya dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang ditetapkan oleh BPK apakah telah memenuhi kebutuhan penyusunannya sebagai pedoman pemeriksaan yang memadai untuk menunjang tugas BPK sebagai pemeriksa keuangan negara dan pendukung pembangunan negara yang bersih dari korupsi dengan mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara/daerah atau adanya pelanggaran terhadap hukum pidana. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif. Peneliti menguraikan dengan detail landasan teori mengenai pemeriksaan investigatif. Penulis menggambarkan dengan lengkap petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan serta Fraud Examiners Manual (FEM) milik Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Setelah pemaparan landasan teori, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif BPK dan Fraud Examiners Manual, penulis melakukan analisis atas petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif yang dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan dengan menggunakan Fraud Examiners Manual milik ACFE sebagai praktik pembanding serta guideline international lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara yang cukup signifikan antara petunjuk pelaksanaan pemeriksaan investigatif pada Badan Pemeriksa Keuangan dan FEM ACFE. Perbedaan tersebut terdapat pada ruang lingkup, tujuan, struktur penulisan, metodologi, rencana respon, sumber informasi awal, pengujian hipotesis, kemungkinan kebutuhan penegak hukum, dan pedoman teknis secara rinci. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memutakhirkan dan menyempurnakan PPPIB; antara lain menambah kualitas pemeriksaan investigatif terutama dalam hal pemilihan objek pemeriksaan, menetapkan kualifikasi minimal untuk dapat menjadi pemeriksa dalam sebuah tim pemeriksaan investigatif, mengakomodir perubahan dan penyempurnaan hipotesis apabila terdapat informasi baru yang diperoleh, memberikan panduan mengenai penetapan ruang lingkup dan rentang waktu investigasi pada bagian petunjuk pemeriksaan dan menguraikan metode, prosedur, dan/atau teknis pemeriksaan investigatif secara rinci.

Article 13 of Law Number 15 Year 2004 concerning the Audit of Management and Responsibility of State Finances states that Audit Board of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK) can perform an investigative audit to reveal actions that cause state/regional losses and/or contain elements of criminal law violations. Investigative auditors with mastery in the field of accounting and investigations/fraud audits will play an important role in revealing state financial irregularities that indicate corruption, both in terms of quality and shorten the time of disclosure. Investigative ability of the auditor, will strengthen the accounting paperwork into evidence that can be used in court or known as evidence. In 2015 BPK issued BPK Decree No. 9 of 2015 concerning Guidelines for Conducting Investigative Audit and Calculation of State Losses. The guideline was issued to ensure that the management of investigative audits was designed, organized, carried out and controlled effectively at each stage, so that the quality of investigative audit results was in accordance with the standards. The guideline is expected to be able to provide auditors with the same understanding of implementing investigative audits from the beginning to the end, so that the results can provide a uniformed understanding for users of information, especially law enforcers who will follow up on the results of investigative audits and use them in the litigation process. This study conducted to provide an overview of the instructions for carrying out investigative audit determined by the BPK, whether it has met the needs of an adequate audit guideline to support the BPK's task as a state financial auditor and supporter of state development that clean from corruption by revealing indications of state/regional losses or existence of criminal law violation. This research was conducted using evaluative descriptive research methods. Researchers describe in detail the theoretical basis for investigative audit. The author describes in full the instructions for carrying out investigative audit on the Supreme Audit Board and the Fraud Examiners Manual (FEM) belong to the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). After explaining the theoretical basis, instructions for carrying out investigative audits of the BPK and the FEM, the authors conducted an analysis of the instructions for carrying out an investigative audit held by the Supreme Audit Board using ACFE's Fraud Examiners Manual as a comparison practice and other international guidelines. The results showed that there was a significant difference between the instructions for carrying out investigative audit at the Supreme Audit Board and FEM ACFE. The differences are in the scope, objectives, writing structure, methodology, response plan, initial source of information, hypothesis testing, possible law enforcement needs, and detailed technical guidelines. There are a number of things that can be done to update and improve PPPIB; including increasing the quality of investigative audits, especially in terms of the selection of audit objects, establishing minimum qualifications to be an auditor in an investigative audit team, accommodating changes and refining hypotheses when new information is obtained, providing guidance on determining the scope and timeframe of investigations in the section audit instructions and outlining the methods, procedures, and / or technical audit of the investigation in detail."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saribu, Febriyandi Dolok
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan praktik whistleblowing system yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini berfokus pada 8 aspek utama, yaitu perlindungan kepada whistleblower, regulasi terkait pengaduan pelanggaran, sistem pelaporan dan mekanisme tindak lanjut laporan pelanggaran, penyusunan ketentuan whistleblowing, reward, sikap organisasi, ketersediaan akses pelaporan eksternal, serta karakteristik whistleblower. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa secara garis besar Whistleblowing System yang telah ditetapkan BPK hampir memenuhi semua aspek utama namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

This study aims to analyze the implementation of whistle blowing system which operated by the Audit Board of The Republic of Indonesia. Whistleblowing system is one of fraud detection tools in Audit Board of The Republic of Indonesia. Focus of this study are whistle blower's protection law, fraud regulation, the mechanism of fraud reporting system, whistle blowing requirement, reward, organization's support, access of external fraud reporting, and whistle blower characteristics. This study finds that roughly Whistleblowing System that has been set by the Institution almost meet all major aspects but its implementation is still not fully in accordance with the conditions set.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S58381
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggita Kinasih
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memberikan usulan perbaikan mekanisme pengendalian anggaran dari tahap penyusunan, penggunaan sampai tahap evaluasi anggaran terbentuknya laporan tunggal dalam aktivitas kerja KOI. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan 2 dua tahap: i pemetaan kebutuhan akun anggaran dan ii analisis aktivitas pengendalian internal dan kelemahannya untuk setiap proses penganggaran: penyusunan, penggunaan dan evaluasi. Hasil yang didapat adalah usulan mekanisme pengendalian anggaran dari tahap penyusunan, penggunaan dan evaluasi anggaran yang didalamnya terdapat aktivitas pengendalian untuk memitigasi risiko kelemahan pengendalian internal. Enam poin kebijakan dalam usulan mekanisme penganggaran antara lain perubahan struktur chart of account COA akuntansi atas hasil evaluasi kebutuhan informasi pelaporan, perubahan struktur organisasi, penambahan fungsi anggaran ke dalam sistem akuntansi, penyediaan saldo cash reserve dari pendapatan sponsor dan sumbangan, peningkatan transparansi pada informasi anggaran, dan peningkatan proporsi pendapatan pada sponsor dan sumbangan.

ABSTRACT
This research aims to provide the proposed improvement of the budgetary control mechanisms during the preparation, the realization until evaluation phase of budget formation of a single report for KOI. The research methodology used is a case study with a descriptive qualitative approach. Data analysis is performed in two phases i mapping on budget account and ii analysis of internal control activities and its weaknesses for each of the stages in the budgeting process preparation, realization and evaluation. The result is a proposed mechanism of budgetary control and reporting, including its evaluation stage to mitigate the risk of internal control weaknesses. Six policies in the proposal budget mechanisms are gap analysis and its resulting changes in chart of account, changes in organizational structure, adjustment in the accounting system to include budgetary functions, provision of cash reserve balances from sponsorship and donation, increased transparancy in budget information, and increased revenue proportion from sponsorship and donation."
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sonia Natassia Afifi
"ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan analisis penggunaan hasil tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hasil pemeriksaan investigatif terdapat perhitungan potensi kerugian negara. Namun untuk kepastian nilai kerugian negara yang sebenarnya, harus dilengkapi lagi dengan laporan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif dari BPK, KPK akan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Agar kinerja BPK dan KPK lebih efektif, perlu ditingkatkan kerjasamanya terutama di bidang pemeriksaan investigatif.

ABSTRACT
This study aims to analyze the investigative examination by the and the analysis of the use of audit results by the Corruption Eradication Commission. In the investigative examination includes the calculation of potential state loss. However, for the exact value of the actual loss, must be complemented with the loss calculation report, which is performed by BPKP (Development and Financial Supervisory Board). Based on the investigative examination from BPK, KPK conducts an inquiry, investigation and prosecution. In order for the effectiveness of performance between BPK and KPK, they need to improve their cooperation especially in investigative examination."
2013
S44428
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransisca Listyaningsih Utami
"ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis pengendalian internal atas realisasi anggaran proyek berdasarkan kerangka COSO. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian internal terhadap realisasi anggaran proyek sangat penting dalam meningkatkan pelaksanaan proyek karena dapat dilihat hubungan antara konsumsi pembiayaan proyek dengan pekerjaan fisik yang diselesaikan dengan pengeluaran tersebut sehingga tujuan proyek dapat tercapai dengan memenuhi 3 batasan yaitu tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.

ABSTRACT
The purpose of this study was to conduct an internal control analysis of project budget realization based on COSO framework. This research is a qualitative research.The result of the research concludes that the internal control on the realization of project budget is very important in improving the project implementation because it can be seen the relationship between project financing consumption and the physical work completed with the expenditure so that the project objectives can be achieved by fulfilling 3 constraints i.e timely, precise cost and quality. "
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjorang, Irwan Fransiskus A.M.
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas sistem informasi realisassi anggaran khusunya terkait sistem pengeluaran kas yang digunakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri sebagai sistem informasi akuntansi. Penelitian menganalisis kesesuaian pengendalian intern sistem akuntansi yang berlaku dengan pengendalian internal menurut COSO ataupun SPIP sudah memadai dan efektif. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data-data yang telah diperoleh diolah penulis kemudian dianalis. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pengendalian internal yang dilakukan sudah memadai namun memerlukan penetapan peraturan tambahan terkait pajak dan jam mengajar

ABSTRACT
This research discussses information systems budget realization that Human Resource Development Body of Ministry of Home Affair used as an accounting information system. This study analyze the internal control compliance of accounting information systems applicable with internal controls according to COSO or SPIP is adequate and effective. The research used in this paper using descriptive method analysis. Obtained data processed by writer then analyzed. From the research result, it is concluded that the internal control performed is adequate but needs to regulate additional regulation about tax and teaching hour."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dadang Sukma
"Penelitian bertujuan menganalisis tingkat kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, menganalisis faktor internal yang mendukung kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, dan menganalisis upaya BPK dalam memenuhi kompetensi auditor untuk mendeteksi fraud. Penelitian ini merupakan studi kasus di BPK yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Analisis kompetensi pada penelitian ini menggunakan jenis kompetensi yang khusus dipersyaratkan bagi auditor BPK yang dihubungkan dengan deteksi fraud, menggunakan instrumen survei, wawancara, dan reviu dokumen untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian ini, pertama, auditor BPK memiliki tingkat kompetensi cukup tinggi dalam mendeteksi fraud. Kedua, faktor internal dalam diri auditor berupa sikap dan prinsip etika yang paling mendukung auditor dalam mendeteksi fraud adalah kompeten dan kehati-hatian profesional disamping sikap lainnya yaitu integritas, objektif, kerahasiaan dan profesionalisme. Ketiga, BPK telah menerapkan kebijakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pemerolehan sertifikasi keahlian CFE dan CFrA. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor BPK memiliki kompetensi cukup tinggi dan memiliki prinsip etik kompetensi dan kehati-hatian profesional sebagai sikap yang mendasari kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, namun dalam realitasnya masih ditemukan kasus fraud yang tidak terdeteksi dan adanya perilaku auditor yang tidak berintegritas. Bagi BPK, hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengevaluasi dan mengupayakan pemenuhan kompetensi auditor baik pada aspek etik maupun teknis, berupa penguatan materi pelatihan deteksi fraud dan peningkatan jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesional. Hasil penelitian ini memiliki kontribusi akademis atas kebaruan dalam menganalisis kompetensi auditor dan penggunaan instrumen penelitian. Studi kasus ini dapat bermanfaat bagi BPK dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kompetensi auditor untuk mendeteksi fraud untuk mencapai kualitas audit yang diharapkan.

The research aims to analyze the level of auditor competence in detecting fraud, analyze internal factors supporting auditor competence in detecting fraud, and analyze BPK's efforts in fulfilling auditor competence for fraud detection. This research is a case study at BPK which is different from previous studies. The competency analysis in this study uses a type of competency that is specifically required for BPK auditors that is related to fraud detection, using survey instruments, interviews, and document reviews to ensure data validity. The results of this study, first, BPK auditors have a fairly high level of competence in detecting fraud. Second, internal factors within the auditor in the form of attitudes and ethical principles that support auditors in detecting fraud, the most important of which are competence and professional care in addition to other attitudes, namely integrity, objectivity, confidentiality and professionalism. Third, BPK has implemented policies through the provision of education and training and the acquisition of CFE and CFrA expertise certification. Although the results of the study indicate that BPK auditors have quite high competence and have ethical principles of competence and professional prudence as attitudes that underlie auditor competence in detecting fraud, in reality there are still cases of undetected fraud and auditor behavior that lacks integrity. For BPK, the results of the study can be used as one source of information to evaluate and strive to fulfill auditor competence in both ethical and technical aspects, in the form of strengthening fraud detection training materials and increasing the number of auditors who have professional certification. The results of this study have an academic contribution to the novelty in analyzing auditor competence and the use of research instruments. This case study can be useful for the BPK and other stakeholders in improving auditor competence to detect fraud to achieve the expected audit quality."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dadang Sukma
"Penelitian bertujuan menganalisis tingkat kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, menganalisis faktor internal yang mendukung kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, dan menganalisis upaya BPK dalam memenuhi kompetensi auditor untuk mendeteksi fraud. Penelitian ini merupakan studi kasus di BPK yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Analisis kompetensi pada penelitian ini menggunakan jenis kompetensi yang khusus dipersyaratkan bagi auditor BPK yang dihubungkan dengan deteksi fraud, menggunakan instrumen survei, wawancara, dan reviu dokumen untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian ini, pertama, auditor BPK memiliki tingkat kompetensi cukup tinggi dalam mendeteksi fraud. Kedua, faktor internal dalam diri auditor berupa sikap dan prinsip etika yang paling mendukung auditor dalam mendeteksi fraud adalah kompeten dan kehati-hatian profesional disamping sikap lainnya yaitu integritas, objektif, kerahasiaan dan profesionalisme. Ketiga, BPK telah menerapkan kebijakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pemerolehan sertifikasi keahlian CFE dan CFrA. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor BPK memiliki kompetensi cukup tinggi dan memiliki prinsip etik kompetensi dan kehati-hatian profesional sebagai sikap yang mendasari kompetensi auditor dalam mendeteksi fraud, namun dalam realitasnya masih ditemukan kasus fraud yang tidak terdeteksi dan adanya perilaku auditor yang tidak berintegritas. Bagi BPK, hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk mengevaluasi dan mengupayakan pemenuhan kompetensi auditor baik pada aspek etik maupun teknis, berupa penguatan materi pelatihan deteksi fraud dan peningkatan jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesional. Hasil penelitian ini memiliki kontribusi akademis atas kebaruan dalam menganalisis kompetensi auditor dan penggunaan instrumen penelitian. Studi kasus ini dapat bermanfaat bagi BPK dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kompetensi auditor untuk mendeteksi fraud untuk mencapai kualitas audit yang diharapkan.

The research aims to analyze the level of auditor competence in detecting fraud, analyze internal factors supporting auditor competence in detecting fraud, and analyze BPK's efforts in fulfilling auditor competence for fraud detection. This research is a case study at BPK which is different from previous studies. The competency analysis in this study uses a type of competency that is specifically required for BPK auditors that is related to fraud detection, using survey instruments, interviews, and document reviews to ensure data validity. The results of this study, first, BPK auditors have a fairly high level of competence in detecting fraud. Second, internal factors within the auditor in the form of attitudes and ethical principles that support auditors in detecting fraud, the most important of which are competence and professional care in addition to other attitudes, namely integrity, objectivity, confidentiality and professionalism. Third, BPK has implemented policies through the provision of education and training and the acquisition of CFE and CFrA expertise certification. Although the results of the study indicate that BPK auditors have quite high competence and have ethical principles of competence and professional prudence as attitudes that underlie auditor competence in detecting fraud, in reality there are still cases of undetected fraud and auditor behavior that lacks integrity. For BPK, the results of the study can be used as one source of information to evaluate and strive to fulfill auditor competence in both ethical and technical aspects, in the form of strengthening fraud detection training materials and increasing the number of auditors who have professional certification. The results of this study have an academic contribution to the novelty in analyzing auditor competence and the use of research instruments. This case study can be useful for the BPK and other stakeholders in improving auditor competence to detect fraud to achieve the expected audit quality."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ikhwan Ciptadi
"Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>