Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan kependudukan yang saat ini dihadapi di Provinsi JawaTimur adalah masih tingginya angka Unmet need KB. Angka Unmet Need KB diJawa Timur trend nya setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan hasilSDKI tahun 2003 mencapai 5,6 meningkat terus menjadi 10,48 pada tahun 2014.Hal ini melampaui target provinsi yaitu 7. Salah satu penyebab terjadinya unmetneed adalah kurangnya pengetahuan Ibu mengenai KB. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian unmet need.Metode penelitian cross sectional ini menggunakan sampel penelitian 11.137wanita usia subur 15-49 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan ibu tentang KB dengan kejadian unmet need terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu yang kurang tentang alat KB pvalue 0,015 dan lama pakai KB p value 0,013 dibanding pengetahuan yang baikpada daerah kontrol, sedangkan pada daerah intervensi hasil uji statistik tidaksignifikan baik pengetahuan tentang alat KB p value 0,927 maupun pengetahuan tentang lama pakai KB p value 0,059. Hasil akhir uji multivariable menunjukkanbahwa pengetahuan ibu tentang alat KB, lama pakai KB dan efek samping KBtidak berpengaruh terhadap kejadian unmet need di provinsi Jawa Timur. Karenanya perlu adanya penelitian lebih lanjut dan menyeluruh menggunakan berbagai variabel yang berhubungan dengan kejadian unmet need, seperti menganalisis variabel ketersediaan layanan, keterjangkauan layanan, keterpaparaninformasi tentang KB dan faktor sosio budaya di wilayah provinsi Jawa Timur.

---

The height of value unmet need family planning are population problems in East Java Province. every years, trend the value unmet neet famil yplanning has increased in East Java, based on SDKI in 2003 is 5,6 increase to 10,48 in 2014. This beyond the provincial target of 7. Lack of knowledge of mother about family planning is one of cause of occurrence unmet need. this research intend correlation between knowledge of mother with occurrence unmet need. Research methods cross sectional with 11.137 of women of childbearing age 15 49 age.

Research result shows correlation meaningful between of knowledge of mother with occurrence unmet need, poor mother's knowledge pvalue0,015 , family planning use distance p value 0,013 compared good mother's knowledge on the control area, while on the intervention area the statistic are not significant either knowledge of tool's family planning 0,927 , or knowledge family planning use distance 0,059.

Multivariabel end result shows knowledge of mother about tool's family planning, family planning use distance and side effects has not effect on unmet need occurrence in Eats Java Province.Therefore need future research and uses all variabels which is correlation with unmet need like as analyzing service availability variabels, affordability of servive, exposure of information about family planing and socio cultural factors inthe Province of East Java."

"Program keluarga berencana dimaksudkan untuk melakukan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui upaya penurunan fertilitas wanita Indonesia. Upaya yang dilakukan meliputi pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dan menggerakkan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menggunakan alat kontrasepsi. Persoalannya di antara wanita PUS terdapat segmen yang kebutuhannya terhadap K.B. tidak terpenuhi (unmet need KB) dan merupakan faktor resiko bagi upaya peningkatan prevalensi kontrasepsi dan kematian ibu karena melahirkan. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, diketahui banyak faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need KB.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian unmet need KB. , meliputi faktor-faktor pendapatan, jumlah anak, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu, wilayah tempat tinggal. Untuk mencapai tujuan penelitian, desain yang digunakan adalah cross sectional, menggunakan data SDKI tahun 1997. Sampel adalah semua akseptor dan kelompok unmet need K.B.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17410 responden kejadian unmet need K.B. ditemukan 14,9 %, 50,0 % dengan pendapatan rendah, 34,3 % mempunyai anak lebih dari tiga orang, 48,6. % tidak berkerja, 70,5 % tinggal di pedesaan, 63,6 % berpendidikan rendah, dan 4,1 % dengan pengetahuan kurang tentang metode keluarga berencana. Terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan, jumlah anak, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan, dan wilayah tempat tinggal dengan kejadian unmet need K.B. dan pengetahuan merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian unmet need K.B.Untuk mengendalikan atau menurunkan kejadian unmet need K.B. kegiatan penyuluhan dan konseling perlu ditetapkan sebagai kegiatan prioritas dengan sasaran prioritas terdiri dari kelompok wanita PUS berpendapatan rendah, anak lebih dari tiga orang, tidak bekerja, dan tingkat pendidikan rendah. Dari aspek wilayah prioritas diarahkan kepedesaan.

---

Factors Related to Unmet Need of Family Planning(Analysing Data of SDKI 1997)Family planning program aimed to control birth rate by decreasing woman's fertility. These efforts including to establish Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) and encouragement of Pasangan Usia Subur (PUS) to use contraceptive. The issue unmet need of family planning among PUS's women and as risk factor of contraceptive prevalence and maternal mortality. From previous studies, there are some factors related to unmet need of family planning.

Objective of this study to find out factors that related to unmet need of family planning, including income, parity, mother?s job, mother's education, mother?s knowledge, and neighborhood. Using cross sectional design and SDKI's data year of 1997. The sample is all the acceptors and the unmet need of family planning group.

The result of this study shows that from 17410 respondents unmet need of family planning is 14,9 %, 50 % at low income, 34,3 % have 3 or more children, 48,6 % jobless, 63,6 % uneducated, 4,1 % low knowledge about family planning method, and 70,5 % living in villages. There is significant relationship between income, parity, job, education, knowledge, and neighborhood and knowledge is the most influenced factor.

To control or decreasing the unmet need of family, planning, dissemination information activities and counseling should be taken in to account as priority to target group which are women with low income, have 3 children or more, jobless, and uneducated. From territory aspect, priority directed to village."

"Angka CPR Indonesia menunjukkan adanya peningkatan berarti semenjak 2002/2003 hingga 2007. Namun begitu, data SDKI 2007 menyebutkan angka pemenuhan KB yang tidak terpenuhi juga masih cukup tinggi. SDKI 2007 menuliskan bahwa ada sebesar 61,4 % wanita yang menggunakan kontrasepsi dan sebesar 9,1% wanita berstatus unmet need.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendidikan, pengetahuan KB, dan otonomi wanita terhadap kejadian unmet need (kebutuhan KB tidak terpenuhi) di Provinsi Yogyakarta dan NTT menurut SDKI 2007. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Hasil multivariat menyebutkan bahwa interaksi antara media dengan pengetahuan menjadi faktor utama dalam menyebabkan kejadian unmet need di Yogykarta. Sedangkan jumlah anak masih hidup merupakan faktor utama dalam menyebabkan kejadian unmet need di NTT. Pendidikan rendah, pengetahuan kurang, dan kurang memiliki otonomi menyebabkan unmet need lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang berpendidikan tinggi, pengetahuan baik, dan memiliki otonomi di Yogyakarta dan NTT.

---

Contraceptive prevalence rate of Indonesia showed a significant improve since 2002/2003 to 2007. However, unmet need of family planning still high on 9,1 % in IDHS (2007). IDHS describes that there are 61,4 of 100 women using contraceptive and there are 9 of 100 women are unmet need. The purpose of this study was to determine the relationship of education, knowledge of family planning, and women's autonomy for unmet need in Yogyakarta and NTT according to IDHS 2007. Regression analysis shows that several variables are significantly related to total unmet need in Yogyakarta dan NTT. The findings in Yogyakarta show that interaction between media and knowledge is a major statistically significant relationship. But in NTT, total number of children is a major statistically significant relationship. Although, education, knowledge, and autonomy have no significant association with unmet need, low of education, knowledge, and no having autonomy give higher total unmet need in Yogyakarta and NTT. Therefore recommended that inYogyakarta and NTT, health care services make full use of opportunities to provide family planning information and services."

"Penelitian ini dilakukan mengingat belum diketahuinya gambaran "unmet need" Keluarga Berencana serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kotamadya Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Secara umum penelitian ini bertuiuan untuk mendapatkan gambaran tentang "unmet need" Keluarga Berencana serta untuk mengetahui hubungan dan pengaruh faktor sosiodemotirafi ibu Pasangan Usia Subur dan pemaparan KB serta pengetahuan, sikap dan kepecayaan tentang KB terhadap "unmet need" Keluarga Berencana. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan "Cross Sectional" dengan tehnik analisis data kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur yang menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diolah secara statistik dengan menggunakan tehnik analisis : distribusi frekuensi, Uji "Chi Square", Phi, Cramer's V, koefisien kontingensi C serta analisis Regresi Logistik. Unit analisis adalah Ibu Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB saat ini, dengan besar sampel 336, akan tetapi karena adanya "drop out" di lapangan maka besar sampel berkurang menjadi 293 responder, dan penelitian ini dilakukan diseluruh wilayah di Kotamadya Bukittinggi. Hasil penelitian menyatakan bahwa 71,33 % dari responden merupakan "unmet need" dan 19,80 % adalah bukan "unmet need" serta 8,87 % belum punya anak. Berdasarkan analisis bivariat didapatkan ada hubungan antara jumlah anak hidup dengan "unmet need" KB serta variabel independen lainnya tidak berhubungan dengan "unmet need" KB. Begitu juga dengan hasil analisis regresi logistik, didapatkan jumlah anak hidup berpengaruh terhadap "unmet need" KB. Sedangkan variabel independen lainnya tidak berpengaruh terhadap "unmet need" Keluarga Berencana. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan, bahwa faktor yang berpengaruh terhadap "unmet need" KB adalah jumlah anak hidup. Oleh sebab itu disarankan pentingnya peningkatan mutu penyuluhan tentang Norma Keluarga Kecil, yang berorientasi kepada kepuasan para peserta KB dan tidak lagi mempergunakan sistem target sebagai alat ukuran keberhasilan, demi terwujudnya Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Kecil Mandiri."

"Studi ini mengidentifikasi unmet need KB di Propinsi Maluku berdasarkan analisis Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2007. Desain studi ini adalah potong lintang. Kritera populasi studi ini adalah wanita menikah yang berusia 15-49 tahun dalam keadaan subur atau hamil, yang menginginkan penjarangana atau pembatasan kelahiran.Tujuan studi adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need keluarga berencana di propinsi Maluku. Faktor yang dimaksud diantaranya adalah Umur, Pendidikan responden, pendidikan suami responden, pekerjaan responden, pekerjaan suami responden, tingkat ekonomi, wilayah tempat tinggal dan jumlah anak masih hidup.Diketahui bahwa jumlah unmet need KB di Propinsi Maluku (SDKI 2007) yang dianalisa oleh peneliti adalah sebanyak 43,26%. Ditemukan Hubungan yang bermakna pada status pendidikan responden dengan OR 2,49, status pendidikan suami responden dengan OR 2,61 dan tingkat ekonomi dengan OR 2,61 dengan unmet need Keluarga Berencana di Propinsi Maluku. Rendahnya pendidikan responden maupun suami responden dengan tingkat ekonomi miski dan sangat miskin dapat meningkatkan resiko unmet need KB di Propinsi Maluku (SDKI 2007).

---

This study indentifies unmet need of family planning in Maluku Province based on Indonesia Demographic Health Survey 2007. The design of the study is cross-sectional. The population?s criteria are married woman, age between 15?49, fecund or Pregnant, and have intention to spacing or limiting birth.

The purpose of the study is to relate unmet need of family planning with some factors in Maluku Province. The factors are age of respondent, respondent?s education, the husband education, respondent?s occupation, the husband occupation, wealth index, The place of residence and the number of living children.

The result shows about 43,26 % unmet need of family planning founded in Maluku Province (IDHS 2007). Furthermore, there are some factors significantly relating to unmet need of Family planning which are respondents education (2,49 OR), husband education (2,61 OR) and wealth index (2,61 OR). However, The lower degree of respondent and husband education and also The lower index of wealthy could raise the risk of unmet need of family planning in Maluku Province (IDHS 2007)."

"Keberhasilan Gerakan KB Nasional dalam mengajak PUS menjadi peserta KB memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Akan tetapi, keberhasilan ini masih menghadapi kendala. Salah satunya masih ada PUS yang tidak ingin anak lagi tetapi tidak memakai kontrasepsi modern.Sejalan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui faktor apa yang mempengaruhi sehingga timbulnya unmet need akan kontrasepsi di Sulawesi Tengah. Faktor itu dilihat dari segi demografi, sosial ekonomi serta faktor hubungannya dengan program.Penelitian ini merupakan penelitian secara cross sectional dengan menganalisa data sekunder SDKI 1994.Pengambilan data yang berasal dari SDKI 1994 dilakukan dengan merujuk pada daftar pertanyaan sesuai dengan kerangka konsep. Dari jumlah sampel sebanyak 725 PUS, dilihat PUS yang tidak pakai kontrasepsi modern, yang sedang hamil tapi tidak diinginkan/tidak disengaja dan yang subur tapi tidak ingin anak lagi atau ingin tapi 2 tahun kemudian. Data tersebut kemudian diolah secara univariat, bivariat dan multivariat.Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 26,3 % responden dengan unmet need. Variabel yang berhubungan bermakna dengan unmet need adalah aktivitas seksual dan kunjungan petugas KB. Pada analisa ini juga dilakukan interaksi dan hasilnya menunjukkan ada interaksi antara jumlah anak hidup dengan pendidikan dan jumlah anak hidup dengan kunjungan petugas KB.Dari hasil penelitian tersebut, disarankan untuk dilakukan pendekatan baru dengan menambahkan kegiatan dari program yang selama sudah ada. Hal tersebut penting artinya karena program yang selama ini telah ada belum dapat menurunkan angka unmet need. Disamping itu ketersediaan dana, tenaga, sarana dan metoda juga diperlukan. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan instansi terkait khususnya dalam upaya peningkatan pendidikan bagi PUS.Semakin dimantapkan institusi masyarakat yang selama ini telah ada. Peningkatan kunjungan petugas KB terutama PUS dengan jumlah anak banyak serta yang berpendidikan rendah.Pembentukan kelompok KB baru lebih ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan peserta KB.

---

Factor that Influence Unmet Need of Family Planning in Central Sulawesi (Secondary Analitical Data SDKI 1994) The success of the National Family Planning Program in persuading fertile couples to participate in Family Planning has proven to be successful. However this success still face same problem among time their are still fertile couples how are going true an a result of not using modern contraception method.

The another in this cases has riset influence the factor of Unmet Need of contraception in central Sulawesi. This factor have been recorded by statically demographi (age, sexual activity, number of children, living condition), Social Economic (education and work status), the relationship with Family Planning Program (knowledge of contraception, National Family Planning employ visit, active participation in the program).

The riset has been conducted using cross sectional analysis with SDKI 1994. Data was taken from questioner survey SDKI 1994. From total of 725 fertile couples survey, the data was categories to does how that not using modern contraception method, does how are carrying un wanted pregnancy and does do not was to have another child or are planning to have another child with in 2 years.

Data in process univariat, bivariat and multivariat. From the riset it has been show there are 26,3 % respondent with unmet need. Variable there is significant relationship between unmet need are sexual activity and national family planning employ visit. Analysis has been conducted with conform their is an interaction between number of children with education level and number of children with national family planning employ visit.

From the riset result it is advisable to try new approached and intensity current program. This is because current event has not lower unmet need. Thus operational fund and power and facilities need to be provide.

The need to be corporation with another sector to increase education of fertile couples. The number outlet of Sub PPKBD, need to be increase to a level of 1 in each RW.

Visit by national family planning employ must be increase ini corelation with the number of children and education level of an area. Formation of additional family planning group need be to increase to improve family welfare and increase number of participation in the program."

"Pelayanan Keluarga Berencana merupakan salah satu dari enam upaya Kesehatan Wajib Puskesmas. Cakupan KB Pasca Persalinan merupakan salah satu indikator kinerja Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik Puskesmas dalam hubungannya dengan cakupan KB Pasca Persalinan di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan pada tahun 2012. Desain pada penelitian ini adalah cross sectional dengan sampel seluruh Puskesmas (57 Puskesmas) yang ada di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Analisis data menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik Puskesmas yang mendukung cakupan KB Pasca Persalinan adalah kepemimpinan dan faktor kepemimpinan ini paling dominan mempengaruhi cakupan KB pasca Persalinan (p = 0.017) dan OR 7.2. Hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan kepemimpinan Puskesmas dalam peningkatan cakupan KB Pasca Persalinan.

---

Family Planning Services is the one of the six attempts of mandatory of Community Health Center. Postpartum Family Planning coverage is the one of indicator of performance in Community Health Center. This research was purposed for investigating the characteristics of Community Health Center in conjunction with the coverage of postpartum family planning in Tangerang and South Tangerang City in 2012. Design of this research is a cross sectional with samples of all community health centers (57 units) in Tangerang and South Tangerang City. Data analysis using by chi-square test and logistic regression. The results showed the characteristics of the community health centers those support postpartum family planning coverage is leadership and the most dominant factor of leadership is affecting the coverage of postpartum family planning (p = 0.017) and OR 7.2. Results of this research recommend to strength the leadership in improve the coverage of postpartum family planning in community health centers."

"Unmet need KB adalah pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Unmet need KB merupakan salah satu indikator yang menggarnbarkan pelayanan KB dan merupakan salah satu capaian MDGs 2015. SDK! 2007 menunjukkan unmet need KB sebesar 9,1 persen, sedangkan SDKI 2002-2003 menunjukkan 8,6 persen. Di Indonesia, sejak 12 tahun terakhir unmet need KB stagnan di 9 persen sehfngga merupakan masalah lain yang perlu diatasi Peneiitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungab dengan unmet need K.B. Penelitlan ini merupakan penelitian cross sectional dengan menggunakan data sekunder mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need KB. Jumlah sampel untuk melihat Unmet need KB Nasional adall1h seluruh PUS usia 1549 tahun yang meniklth yang terdapat dalam SDK! 2007. Sedangksn sampel untuk studi ini tidak termasuk mereka yang contraceptive failure, desire birth <2 years, infecundlmenopausal dengan sam pel 21, 157. Penelitian ini mclihat hubungan faktor sosiodemografi (umur, tingkat pendidikan1 pekeljaan, tingkat pendidikan suami, pekerjaan suami~ jumlah anak. dan tingkat ekonomi, tempat tinggal). faktor sosiopsikologis (persetujuan suami tentang KB; diskusi dengan suami tentang KB, pengetahuan tentang metode kontrssepsi), dan faktor pelayanan (infurmasi KB dsri fusilitas kesehatan dan sumber informasi KB). Dari hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa unmet need KB eenderung meningkat pada umur dewasa tua, pendidiksn !ebih rendah, punya anak lebih dari 2, tingkat ekonomi rendah. tinggal di pedesaan, suami tidak setuju dengan KB, tidak diskusi dengan suami, tidak mendapat informasi dart fasilitas kesehaan dan ti-dak mendapat informasi KB dari surnber manapun. Saran dari studi ini adalah agar Kementerian Keseltatan Rl menyediakan pelayanan KB sesuai kebutuhan klien mulai dsri memberikan infonnasi KB kepada PUS, menyediakan alokon, pembisysan KB bagi yang tidak marnpu. Puskesmas harus mendukung ketersediaan alokon yang ada dengan sspek lain seperti bebas biaya jasa pemasangan alokon serta memperbaiki akses. BKKBN dapat mentngkatkan promosi KB lebih melibatkan suami maupun masyarakat lainnya. Peneliti lain dapat melihat dari sisi kepemitikan asuransi.

---

Unmet need for family planning are couples of childbearing age who do not want to have children but do not use contraceptives. Unmet need for family planning are one of the indicators that describe family planning services and is one of the achievements of MDGs. IDHS 2007 showed unmet need for family planning of 9.1 percent, while the 2002-2003 IDHS shows 8.6 percent. In Indonesia, since last 12 years unmet need for family planning stagnant at 9 percent so that is another issue that needs to be addressed. This study aims to conduct empirical tests to determine the factors associated with unmet need family planning. This study is a cross sectional study using secondary data about the factors associated with unmet need for family planning. The number of are married couples at child bearing period, aged 15-49 years who married as stared in IDHS 2007. While the sample for !his study does not include contraceptive failure, desire birth <2 years, lnfeeund lmenopausal are 21.157 samples. This study analyzes the effects of sociodemographic factors (age, educational Ievel, occupation education level of husband. husband's occupation, the number of children, and economic Jevel, residence), sosiopsycologis factor (husband approval about family planning, discussion with husband about family planning, knowledge about contraceptive methods ), and services factor (family planning information from health facilities and source of Information). From the results of bivariate analysis,. it was found that the unmet need family planning tend to increase in older adult, lower education, have more than 2 children, low economic level, living in rural area, whose husband does not agree with family planning, no discussion with the husband, not being informed of health facilities and do not receive family planning information from any source. It is suggested that Ministry of Health to serve family planning services based on clients by providing family planning information for married couple, providing contraception, budgetting for poor married couple who need family planning and to increasing the acces. NFPCB can increase family planning promotion to improve support from husband and other people. Future research can examine from insurance variable."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini didasari oleh Program Keluarga Berencana sebagai salah satu upaya menahan laju pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan karena melihat besarannya pertumbuhan penduduk di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor, namun pelaksanaannya belum optimal karena disalah satu Kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Putri tingkat kegagalan KB (drop out) selalu meningkat dari 3 tahun terakhir. Secara keseluruhan pelaksanaan, pemerintah dalam hal ini BPPKB telah melakukan beberapa cara untuk menurunkan tingkat kegagalan tersebut, tetapi terdapat hambatan selama pelaksanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan proses Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk melihat alasan tingginya tingkat kegagalan yang terjadi di Kecamatan Gunung Putri menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam, studi literatur dan penelitian lapangan. Dengan berdasarkan teori Edwards III penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor belum dilaksanakan secara optimal oleh petugas lapangan KB di Kecamatan Gunung Putri. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Berencana, Kecamatan Gunung Putri.

---

ABSTRACTThe background of this research is based on the family planning program as an effort to restrain the rate of population growth. This program is one of programs that should be implemented because they see the amount of population growth in Indonesia, especially in Bogor Regency. The Implementation still not optimal yet because in one of the Sub-District which Gunung Putri Sub-District Family planning drop out rate is increasing from the last 3 years. By overall implementation, the government has been doing a few ways to reduce the drop out rate, but there are obstacles that occurs during implementation. The aim of this study is to describe the process of implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor regency to see reasons for the high rate of failure that occurred in Gunung Putri Sub-District using post-positivist approaches with in-depth-interview data collection technique, literature studies and field research. Based on Edwards III theory the study explains that the implementation of the Family Planning Program in Gunung Putri Sub-District, Bogor Regency has not been implemented optimally by the local government in Gunung Putri Sub-District."

"Dalam rangka usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Indonesia menerapkan program Keluarga Berencana (KB) mulai tahun 1969, dengan sasaran langsung untuk menurunkan angka kelahiran (Fertilitas). Setelah program KB Dilaksanakan selama empat pelita (tahun 1989), maka program KB mulai menampakkan hasilnya. Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,55 pada tahun 1969 menjadi 3,33 pada tahun 1989. Tetapi program KB ternyata memerlukan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana) yang sangat besar yang berupa subsidi Pemerintah. Menyadari bahwa ketergantungan dana pada (subsidi) seperti ini tidak penguntungkan untuk suatu program jangka panjang; dan menyadari bahwa masyarakat sudah mulai bisa menerima program KB (Norma Keluarga Kecil); serta menyadari bahwa keadaan social ekonomi masyarakat mengalami peningkatan; maka BKKBN sebagai koordinator program lalu mencanangkan adanya Program KB Mandiri, adalah program KB swadana (yang dibiayai oleh masyarakat akseptor sendiri, dan pelayanannya dilakukan oleh pihak institusi swasta). Penelitian ini berusaha untuk : 1). Mengetahui bagaimana kebijaksanaan Program KB Mandiri. 2). Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 3) Mengetahui apa faktor-faktor SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dari program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 4) Mengevaluasi Model Pengembangan Kelembagaan yang saat ini diterapkan. 5) Hencari temuan tentang Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang lebih baik, yakni yang lebih bisa mengefektifkan transisi dari Program KB Biasa Menuju Program KB Mandiri Penuh. Langkah pertama, dilakukan Studi Literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori Pembangunan, Teori Kebijaksanaan, dan Teori Pengembangan Kelembagaan. Langkah kedua, dilakukan Studi Kebijaksanaan sekaligus menganalisis kebijaksanaan (Bromley, 1989),yakni terhadap Kebijaksanaan KB Mandiri mulai Kebijaksanaan Umum (Pusat) sampai Kebijaksanaan RB Mandiri di tingkat Kabupaten. Langkah ketiga, mendiskripsikan data sekunder tentang implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri. Data ini diperoleh melalui Studi Dokumentasi (Lexy J Moleong,1991). Langkah keempat, melakukan Analisis SWOT terhadap data mengenai implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri tersebut (John M Bryson, 1991). Langkah kelima, menarik suatu (temuan) atas hasil dari Analisis SWOT tersebut, dan temuan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Memastikan Temuan /Confirming Finding Analysis (Miles, 1984 ), dengan menggunakan data primer (dari informan) yang diperoleh melalui Wawancara mendalam (Manasse Halo, 1985) dan Triangulasi (Miles, 1984). Dari sini kemudian ditarik suatu Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang ditawarkan, yang menurut peneliti memiliki peluang efektif lebih tinggi. Hasil dari Confirming Finding Analysis menunjukkan bahwa Program KB Mandiri yang pelayanannya diberikan oleh institusi swasta mempunyai kualitas yang baik. Akan tetapi program KB Mandiri ini hanya menjaring masyarakat kelas tertentu (Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III+), dan mereka puas dengan pelayanan yang mereka terima. Dan sebaliknya Program KB Biasa yang pelayanannya diberikan oleh Puskesmas dan RSU mempumyai kualitas yang kurang baik. Masyarakat yang menggunakan jasa ini adalah Keluarga Tahap Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I. Dan mereka kecewa atas pelayanan yang mereka terima. Bila keadaan terus berlanjut demikian, maka Program KB Mandiri akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Selama ini target pencapaian akseptor KB Mandiri hanya mencapai 50,68%). Temuan yang sekaligus merupakan Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang peneliti tawarkan, yang sekaligus pula merupakan output dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan program KB Mandiri baik jangka pendek maupun jangka panjang perlu dilakukan pexubahan Kebijaksanaan dengan jalan HAPUSKAN KB BIASA DAN JADIKAN KB MANDIRI SRBAGAI ALTERNATIF TUNGGAL DALAM BER-KB. Dengan catatan Program KB mandiri yang baru tersebut mengengal adanya 2 macam cara pembayaran 1) Pembayaran Seperti Biasa (untuk masyarakat yang mampu, dan 2) Sistem Pembayaran dengan dana JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) untuk masyarakat yang kurang/tidak mampu. Untuk mendukung perubahan kebijaksanaan ini memang memerlukan perubahan pada beberapa variabel Pengembangan Kelembagaannya. Dengan demikian masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang/tidak mampu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, yakni pelayanan KB Mandiri."