Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini melihat gambaran mengenai kesiapan implementasi kebijakan pelatihan bidang kesehatan dengan didasarkan pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31 untuk terselenggaranya pelatihan kesehatan yang bermutu, dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelatihan bidang kesehatan, identifikasi faktor-faktor yang berperan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam kesiapan implementasi kebijakan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pelatihan saat ini masih ada kendala dikarenakan penyiapan kebijakan turunan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan masih dalam proses penyusunan, kendala lain terutama dalam hal SDM, kuantitas sosialisasi kebijakan terhadap pelaksana kebijakan, dan perlunya penyesuaian instrument/pedoman yang ada terhadap kebijakan yang berlaku saat ini.

---

This thesis conducted a review of UU 36 2014 about Health Workers Article 31 to perceive readiness of health training implementation for the implementation of quality health training, by identifying regulations related to health sector training, identification of contributing factors, and to know the obstacles and efforts made in the readiness of health policy implementation. This study is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in depth interviews and document tracking. The research was conducted in June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the study concluded that the implementation of the current training policy is still a problem because the preparation of the operational policy of UU 36 2014 is still in the process of drafting, other obstacles in the matter of human resources, the quantity of policy socialization to the policy implementer, and the need for adjustment of the instrument guidelines against current policies."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.

---

This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office.

The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems."

"Dinamika kasus COVID-19 hingga tahun 2022 masih berlangsung di berbagai dunia dan mengakibatkan fluktuasi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Berbagai ledakan kasus akibat Variant of Concern (VOC) berdampak secara langsung kepada puskesmas sebagai layanan primer. Untuk melakukan penguatan terhadap puskesmas diperlukan strategi kebijakan pengendalian COVID-19 berupa prevent, detect, dan respond yang diikuti dengan optimalisasi implementasi kebijakan yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pada tingkat puskesmas di era pandemi COVID-19 berdasarkan literature review. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan pendekatan PRISMA. Kebutuhan penelusuran literatur menggunakan online database berupa google scholar dan GARUDA sehingga didapatkan 14 literatur terinklusi. Selain itu, berbagai kepustakaan yang diperoleh dalam penelitian berbentuk artikel jurnal, report lembaga kesehatan, text book, dan website berbahasa Inggris dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan di puskesmas masih ditemukan berbagai permasalahan serta hambatan antara lain pembuatan SOP yang tidak komprehensif diikuti kurangnya sosialisasi terkait SOP kepada petugas puskesmas, adanya keterbatasan jumlah petugas surveilans di puskesmas, pelatihan dan sosialisasi untuk melakukan tracing dan surveilans masih belum memadai, serta keterbatasan logistk kesehatan berupa obat-obatan terapi COVID-19 seperti oseltamivir, azitromisin, dan favipiravir. Kesimpulannya implementasi kebijakan di puskesmas masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum optimalnya penerapan kebijakan prevent, detect, dan respond dalam pengendalian COVID-19. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan yaitu pembuatan SOP penanganan COVID-19 yang komprehensif, memperkuat strategi komunikasi dan community engagement, melakukan perencanaan mengenai estimasi petugas surveilans, dan memfasilitas petugas kesehatan untuk mendapatkan program pelatihan.

---

The dynamics of COVID-19 cases until 2022 are still ongoing worldwide and resulting high fluctuations in morbidity and mortality rates. Various explosions of cases due to Variant of Concern (VOC) have a direct impact on puskesmas as primary care. To strengthen puskesmas, a policy strategy for controlling COVID-19 is needed in the form of prevention, detect, and response, followed by optimizing the implementation of policies carried out in the field. This study aims to describe the implementation of policies at the puskesmas level in the era of the COVID-19 pandemic based on a literature review. The analysis used in this study is a literature review with the PRISMA approach. The need for literature searches using online database in the form of Google Scholar and GARUDA so that 14 included literatures are obtained. In addition, various literatures obtained in the research are in the form of journal articles, reports from health institutions, text books, and websites in English and Indonesian. The result showed that the implementation of policies at the puskesmas still found various problems and obstacles, including the making of SOPs that were not comprehensive followed by a lack of socialization related to SOPs to puskesmas officers, the limited number of surveillance officers at the puskesmas, training and socialization for tracing and surveillance were still inadequate, and limited health logistics in the form of COVID-19 therapeutic drugs such as oseltamivir, azithromycin, and favipiravir. In conclusion, the implementation of policies at puskesmas has not gone well due to the lack of optimal implementation of preventive, detect, and response policies in controlling COVID-19. Therefore, suggestions that can be given are making a comprehensive SOP for handling COVID-19, strengthening communication strategies and community engagement, planning for surveillance officer estimates, and facilitating health workers to receive training programs."

"Tesis ini membahas evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro yang ditinjau dari pelaksana kebijakan dan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kota Metro yang dikaji berdasarkan aspek kebijakan, aspek manajemen pelayanan, aspek adminitrasi keuangan dan aspek kepesertaan. Menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas oleh masyarakat Kota Metro. Mengetahui seberapa jauh penerimaan baik dari petugas puskesmas dan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, dan mengetahui alternatif kebijakan guna penyempurnaan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Metro dapat melakukan pengendalian pelayanan kesehatan gratis dari 2 􁈺dua􁈻 aspek yaitu pada sisi supply melakukan perubahan pembayaran biaya pengganti jasa medis yang menggunakan sistim fee for services system dengan menggunakan sistim kapitasi. Pada sisi demand , melakukan pembatasan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan gratis berdasarkan tempat tinggal, usia dan paket ? paket pelayanan yang di jamin serta melakukan kembali sosialisasi kebijakan mengenai sasaran dan paket pelayanan yang ditanggung baik kepada masyarakat dan petugas kesehatan di puskesmas. Perlu dilakukan kajian mengenai pengembangan Kebijakan Pelayanan Kesehatan.

---

This thesis describes the evaluation of implementation of the free health care policy in Kota Metro in terms on implementers and the poeple who utilize the policy. The purpose of this study was to evaluate implementation of the free health care policy in Kota Metro which is analyzed based on policy aspects, service management aspects, financial and administrative aspects and membership aspects. Analyzing the utilization of free health services in puskesmas by the poeple of Kota Metro. To find out acceptability about the implementation of policy by officers in puskesmas and community, and to explore alternative policies in order to improve the implementation of the free health care policy in Kota Metro. This study used descriptive qualitative design and descriptive quantitative design. The results suggest Kota Metro government can do cost containment of the free health care from 2 􁈺two􁈻 aspects: on the supply side to change the payment for medical services which use fee for services system by using capitation system. On the demand side, the limitation of the targeted community of the free health care on the basis of residence, age and packages of guaranteed and to re‐socialization of the free health care policy about targeted community and packages that covered by the free health care policy to community and officers in puskesmas."

"[ABSTRAKDiperkirakan 15-20% kehamilan dan persalinan akan mengalami komplikasi.Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dannifas. Kabupaten Bogor mempunyai 40 Puskesmas dan 22 diantaranya termasukkategori Puskesmas PONED. Puskesmas mampu PONED Parung mempunyaicakupan penanganan komplikasi yang tinggi (77,7%) , sedangkan Puskesmasmampu PONED Cileungsi mempunyai cakupan penanganan komplikasikebidanan yang rendah (50,7%). Menurut teori Edwards III , implementasikebijakan berfokus pada 4 variabel yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi,dan struktur birokrasi.Rancangan penelitian yaitu penelitian kualitatif. Lokasipenelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Puskesmas mampu PONEDParung dan Puskesmas mampu PONED Cileungsi.Hasil penelitian menunjukkan untuk variabel sumber daya, Faktor sumber dayamanusia (kompetensi yang tidak merata) menjadi faktor dominan dalampenanganan komplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabelkomunikasi Faktor koordinasi menjadi faktor dominan dalam penanganankomplikasi kebidanan di Puskesmas mampu PONED. Untuk variabel strukturbirokrasi didapatkan, struktur organisasi di Puskesmas mampu PONED Parungdan Cileungsi belum lengkap karena tidak melibatkan perawat dan belum adanyapemisahan strukur organisasi PONED di Puskesmas Cileungsi. Untuk variabeldisposisi diperlukan peningkatan komitmen petugas Puskesmas terutama diPuskesmas mampu PONED Cileungsi terkait dengan penanganan komplikasikebidanan di PONED.

---

ABSTRACTAn estimated 15-20% of pregnancies and childbirth can develop intocomplications. Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (BEONC) facilitiesas a means to bring services to mothers during pregnancy, labor or delivery, andpost partum period. Bogor Regency has 40 Primary Health Cares (PHCs), 22 ofthem categorized as BEONC. Parung PHC is a BEONC facility with a highcoverage in complication handling (77,7%), while Cileungsi PHC is a BEONCfacility with a low coverage in complication handling (50,7%). According to thetheory of Edwards III, policy implementation focuses on four variables, such as :communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.The design ofthe research is a qualitative research. The location of the research in BogorDistrict?s Health Office , Parung and Cileungsi BEONC PHC .The results of the study showed that in the variables of Resources, the humanresources (uneven competence) becomes the dominant factor in complicationshandling BEONC facilities. In the communication variables, the dominant factorin BEmOC facilities complications handling is coordination. In the variables ofbureaucratic structure, the organization?s structure in both Parung and CileungsiPHC is incomplete because it does not include nurses, and in Cileungsi PHC theBEONC structure has not separated yet. In the variables of disposition, anincreased commitment of health officers in complication handling is requiredespecially in Cileungsi PHC., An estimated 15-20% of pregnancies and childbirth can develop intocomplications. Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (BEONC) facilitiesas a means to bring services to mothers during pregnancy, labor or delivery, andpost partum period. Bogor Regency has 40 Primary Health Cares (PHCs), 22 ofthem categorized as BEONC. Parung PHC is a BEONC facility with a highcoverage in complication handling (77,7%), while Cileungsi PHC is a BEONCfacility with a low coverage in complication handling (50,7%). According to thetheory of Edwards III, policy implementation focuses on four variables, such as :communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.The design ofthe research is a qualitative research. The location of the research in BogorDistrict’s Health Office , Parung and Cileungsi BEONC PHC .The results of the study showed that in the variables of Resources, the humanresources (uneven competence) becomes the dominant factor in complicationshandling BEONC facilities. In the communication variables, the dominant factorin BEmOC facilities complications handling is coordination. In the variables ofbureaucratic structure, the organization’s structure in both Parung and CileungsiPHC is incomplete because it does not include nurses, and in Cileungsi PHC theBEONC structure has not separated yet. In the variables of disposition, anincreased commitment of health officers in complication handling is requiredespecially in Cileungsi PHC.]"

"Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja di industri konstruksi menimbulkan dampak bahaya yang signifikan. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), kasus PAK dan kecelakaan kerja merenggut nyawa 2,78 juta orang setiap tahunnya. Dari kematian tersebut, PAK menyumbang hampir 2,4 juta (86,3%) dan kecelakaan kerja mencapai lebih dari 380.000 (13,7%). Mengingat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No:PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Pekerja, pengusaha atau penyelenggara mengandalkan langkah ini untuk melindungi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil implementasi Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja sesuai Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 ditinjau dari sudut pandang teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn pada Proyek Pembangunan Proving Ground di BPLJSKB Bekasi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan melakukan penulusuran serta telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Dengan menggunakan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi lembaga pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori Van Meter dan Van Horn sehingga implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja di perusahaan belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan antara lain dengan meningkatkan jumlah kegiatan sosialisasi kepada seluruh karyawan, mengefisienkan anggaran program, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, menugaskan dokter perusahaan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menyusun kebijakan atau SOP khusus terkait pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja.

---

Occupational illnesses and accidents in the construction industry pose a significant danger. According to the International Labor Organization (ILO), occupational diseases and work-related accidents claim the lives of 2.78 million people annually. Of these deaths, occupational diseases accounted for almost 2.4 million (86.3%) and work accidents for over 380,000 (13.7%). In light of the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No:PER.03/MEN/1982 about Worker Health Services, employers or administrators are relying on this measure to safeguard employees. The purpose of this study was to analyze the outcomes of the Worker Health Services implementation of Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 from the theoretical viewpoint of Van Meter and Van Horn's policy implementation on the Proving Ground Project at BPLJSKB Bekasi. This study applied a qualitative research methodology and a case study design. Comprehensive interviews were the main method of gathering secondary data for this study, along with searches and document reviews. Using the variables of policy size and objectives, policy resources, implementing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing agency disposition, and the social, economic, and political environment, this study utilized Van Meter and Van Horn's theory of policy implementation. The study's findings demonstrated that several barriers existed, based on six characteristics from the Van Meter and Van Horn theory, which prevented the workforce healthcare policies from being implemented in businesses in an ideal manner. Increasing the number of socialization activities for all employees, making the program budget as efficient as possible, conducting routine monitoring and evaluation, assigning company doctors to provide coaching and supervision, and developing unique policies or SOPs pertaining to the implementation of workforce health service policies are just a few of the suggestions that are advised."

"Tesis ini membahas Implementasi Kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan. Dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas institusi pendidikan dan pelatihan, serta kualitas tenaga kesehatan yang dihasilkannya adalah menerapkan standar dan melaksanakan akreditasi dan sertifikasi terhadap institusi pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.Implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan telah dilakukan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725 Tahun 2003, akan tetapi masih banyaknya pelatihan di bidang kesehatan yang tidak terakreditasi disebabkan karena berbagai hal. Desain penelitian ini adalah kualitatif eksplanatoris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan Akreditasi dan Sertifikasi Pelatihan di Bidang Kesehatan, antara lain: kurangnya kompetensi para pelaksana kebijakan dari unit penyelenggara pelatihan dan unit program dan lebih meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam implementasi kebijakan akreditasi dan sertifikasi pelatihan di bidang kesehatan serta membuat usulan kepada pemerintah untuk meningkatkan kebijakan tingkat Keputusan Menteri menjadi Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses the implementation of Training Certification and Accreditation Policy in the Health Sector. In order to improve the quality, professionalism and competence of health personnel required numerous attempts through education and training. One of the efforts taken by the Ministry of Health in order to improve the quality of education and training institutions, and the resulting quality of health workers is to apply and implement the standards of accreditation and certification of education and training institutions in the health sector.

Implementation of policies of accreditation and certification training in the health sector have been carried out based on the Decree of the Minister of Health No. 725 of 2003, but still much training in the health field that is not accredited due to various things. The design of this study is qualitative explanatory.

The results showed that there are still weaknesses in the implementation of the Accreditation and Certification Training in the Field of Health, among others: competence of the executive policy of the unit operator and unit training programs are still lacking and further improve coordination between central and local governments. Advised to authorities to be improvements in policy implementation accreditation training and certification in health and make a proposal to the government to improve policy level ministerial decision shall become government regulation."

"Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik.

---

In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash.

The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services.

The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing."

"ABSTRAKNama : NazmiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri Alat KesehatanDalam NegeriTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengembangan industrialat kesehatan dalam negeri dimana saat ini Pemerintah menetapkan industri alatkesehatan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Penelitian inidilakukan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi didapatkandengan cara wawancara mendalam dan pengumpulan data. Implementasikebijakan pengembangan industri alat kesehatan dalam negeri ini sudah berjalancukup baik, antara lain dalam hal komunikasi dan koordinasi serta komitmenpemerintah. Akan tetapi, implementasi ini juga belum optimal karena masihbanyak kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya antara lain kurangnyaSDM teknis dan kepercayaan masyarakat terhadap produk alat kesehatan dalamnegeri.Kata kunci:Implementasi kebijakan, alat kesehatan

---

ABSTRACTName NazmiStudy Program Public Health ScienceTitle Policy Implementation of Local Medical Device IndustryThe focus of this study is about policy implementation of local medical devicesbecause Government stated that medical device industry is one of priority industryto be developed. The design of this study is using qualitative method, whereinformation gathered by in depth interview and data collecting. The policyimplementation of local medical devices has gone quite well in terms ofcommunication, coordination and Government commitment. But it rsquo s also had notbeen optimal due to lack of technical human resources and public belief in localmedical device.Keywords Policy implementation, medical device"

"Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas menjadi salah salah alternatif solusi guna mengatasi learning loss. Kendati demikian, dalam implementasinya ditemukan sejumlah permasalahan, salah satunya yaitu gap antara regulasi kebijakan dengan implementasinya dikarenakan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta: studi kasus pada SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, dan SMAN 69 Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembalajaran tatap muka terbatas adalah faktor kepentingan yang terpengaruh; jenis manfaat yang diperoleh; kedudukan letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Kelima faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Sedangkan faktor derajat perubahan yang diharapkan; sumber daya yang dilibatkan; kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat; dan karakteristik lembaga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta.

---

The implementation of the limited face-to-face learning policy is one of the alternative solutions to learning loss. However, in its implementation several problems were encountered, such as the gap between the established policy regulations and the implementation. Therefore, this study aims to find out and provide in-depth description of what factors influence the implementation of limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta: A case study of SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, and SMAN 69 Jakarta. The theory used in this study is Merilee S. Grindle’s theory of policy implementation models in 1980. The research approach is a post-positivist with qualitative data collection methods through in-depth interviews and literature studies. The results show that the factors that influence the policy are interest affected; the type of benefits; site of decision making; program implementator; and compliance and responsiveness has a significant influence on policy implementation. All five factors provide a significat impact on the implementation of the limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta. While the extent of change; resources comitted; power, interests, and strategies of the actors involved; and institution and regime characteristics do not have a significant impact on the success of the policy implementation"