Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep adopsi anak dalam kehidupan bermasyarakat masih belum merupakan sesuatu hal yang biasa, padahal anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Pelaksanaan pengangkatan anak pun belum tentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan menggunakan data sekunder. Di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, diantaranya mengatur tata cara pengangkatan anak menurut Undang-Undang secara langsung antar Warga Negara Indonesia. Dalam tata cara yang dijabarkan tersebut ditemukan proses yang dapat lebih disempurnakan sebelum masuk ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Peran Notaris dalam pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 sudah hilang sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, namun peran notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik dapat menyempurnakan proses administratif proses pengangkatan anak secara langsung dan menjadi rekomendasi kuat untuk pengadilan, sehingga diharapkan dapat mengimbangi proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang di dampingi langsung oleh pemerintah melalui Dinas Sosial. Peran Notaris sebagai pencatat dan penyimpan dokumen juga diharapkan dapat membantu orang tua angkat dan anak angkat dalam menyimpan dokumen penting yang dibutuhkan di masa yang akan datang.

---

The concept of adoption in the society has not been treated as a common action while in fact children are blessing from God and has to be taken care of and protected. In practice, child adoption process may not always been complied with government's regulation. This research is using juridical normative methods with data collection tool of literature study using secondary data. The procedure of domestic private adoption is stated on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic Indonesia Number 110 HUK 2009 regarding Child Adoption Requirements. In the procedures described, there are processes that can be further refined prior to be submitted to court in order to get the court decision.

The role of a Notary which was regulated in Staatsblad Number 129 year 1917 has been dismissed since the Circular Letter of the Supreme Court Number 6 year 1983 has been issued, but the Notary's role as a public officer can improve the administrative process of private adoption and may be used for a comprehensive recommendation for the court therefore can be expected to equate the adoption process through child care institution which is accompanied directly by the government through Social Service. Notary's role as custodian is also expected to help foster parents and adopted children by safe keeping of the documents for future needs."

"Dalam situasi darurat baik karena terjadinya bencana alam atau Para Pengungsi lintas negara maupun Pengungsi Dalam Negeri, selalu menempatkan Anak pada posisi paling rentan. Rentan terhadap gangguan kejiwaan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan fisik yang pokok, juga rentan terhadap upaya eksploitasi. Hal ini menimbulkan banyaknya simpati masyarakat untuk meringankan beban anak-anak dalam situasi darurat ini, melalui mekanisme Pengangkatan Anak (adopsi). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah apakah adopsi bisa dilakukan dalam situasi kedaruratan dan apakah adanya keadaan darurat yang dialami Anak dapat menyampingkan ketentuan tentang adopsi yang berlaku, bila hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik Anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kepentingan terbaik anak yaitu dengan mengakui hak-hak anak atas keluarga, adalah asas yang dijunjung tinggi dalam pengasuhan anak. Dalam situasi darurat, adopsi bukanlah pilihan tepat bila upaya penyatuan kembali dengan orang tua atau keluarga lainnya masih memungkinkan. Adopsi merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, sudah saatnya Indonesia mempunyai Peraturan Perundangundangan yang jelas dalam mengatur segala bentuk pengangkatan anak (adopsi), sehinga kepentingan terbaik si Anak dapat terlindungi.

---

In the good emergency situation because the occurrence of the natural disaster or refugees and domestic refugees, of the country's passage always placed the Child in the position was most susceptible. Susceptible to the psychological disturbance, and not the fulfilment of the physical requirement that the subject, was also susceptible to exploitation efforts. This caused the number of sympathies of the community to alleviate the burden of children in this emergency situation, through the mechanism of the appointment of the child (adoption). As for that became the subject of the problem in this case was whether adoption could be carried out in the emergency situation and whether the existence of the state of emergency that was experienced by the Foundling besides the provisions about current adoption, when this matter was done in the interest of best the Child. This writing used the method of the bibliography research that was normative, and the data that was used was the primary data and the secondary data. The best interests of the child that is by admitting the child's rights to the family, were the principle that was revered in the child's care. In the emergency situation, adoption not the appropriate choice when unification efforts came back with parents or the other family still enabled. Adoption was the last series from last efforts, in the interest of best the child. Moreover, already during him Indonesia had the Regulation that was clear in arranging all the forms of the child adoption, so the best interests of the protected Foundling."

"Adopsi adalah suatu lembaga hukum yang terletak di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perorangan dan Kekeluargaan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W) yang kita warisi dari Pemerintah Hindia-Belanda tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak. Hanya bagi golongan Tionghoa yang diadakan pengaturannya secara tertulis di dalam Staatsblaad tahun 1917 No. 129. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan problema bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam masalah menyangkut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketidaksinkronan tersebut sangat jelas dilihat, apabila kita mempelajari ketentuan tentang eksisitensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumbersumber hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik hukum Barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum adat yang merupakan ?the living law? yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas mutlak beragama Islam. Oleh sebab itu bagaimana hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan bagaimana kewenangan seorang Notaris terhadap pembuatan akta Notariil pengangkatan anak sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta bagaimana permasalahan hukum yang timbul dari pengangkatan anak terhadap hubungan kewarisan antara orang tua angkat terhadap anak adopsi tersebut. Hukum positif Indonesia mengatur mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia melalui tiga sistem hukum yaitu, secara hukum adat, perundang-undangan dan hukum Islam, hal ini disebabkan karena keanekaragaman kulktur budaya yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia tetapi ketidaksinkronan pengaturan hukum tentang pengangkatan anak tersebut dapat diatasi dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007. Pengangkatan anak melalui notaris merupakan perintah Staatsblad 1917 Nomor 129, dalam perkembangannya, tujuan pengangkatan anak sudah berbeda dengan tujuan semula dan calon anak angkat tidak hanya orang Tionghoa laki-laki saja sehingga melibatkan pengadilan, pengangkatan anak melalui notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dalam masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Dasar hukum untuk pengaturan hak waris anak adopsi dalam sistem kewarisan di Indonesia adalah menggunakan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat, bagi hukum waris adat dipergunakan kebiasaan adat yang berlaku dan dapat melihat kepada yurisprudensi atas kasus yang sama, dalam hukum waris Islam berpegang kepada wasiat wajibah atau hibah atau peraturan dalam Al-Quran dan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 KHI (mengenai wasiat wajibah) sedangkan hukum perdata dapat dilihat pada pasal-pasal yang menyangkut mengenai kewarisan.

---

Adoption is a legal entity which is placed in Private Law, especially in Individual and Family Law. Civil Law Compilation Book (BW) which we inherited from The Dutch does not recognize regulation regarding child adoption. It is only regulated for the Chinese community in Staatsblad No. 129/1917. The existance of adoption in Indonesia as a legal entity has not been synchronized yet; therefore adoption is still a problem for Indonesian people, especially in regards with positive prevailling regulation in Indonesia. The non-synchronization is clearly visible if we study about the regulation about the existance of the adoption entity in all the positive law sources in Indonesia, either the western law which are taken from the regulations in Burgerlijk Wetboek (BW), the traditional law which is considered as ?the living law? applicable in Indonesian community, or Islam Law which is the logical concequences of the Moslem majority in Indonesia. Therefore how Indonesian Law regulates the execution or procedures about child adoption in Indonesia and what is the power posessed by a notary in making the adoption deed before and after the application of Government Regulation No. 54/2007 regarding the Procedures of Child Adoption and what is the legal concequences that occur from the child adoption regarding parental imheritance of the foster parents to the adopted child. Indonesian positive law regulates the procedures of child adoption in Indonesia with three law system, which are; traditional law, private law and Islam law, it is caused by the cultural diversity in Indonesian sociey but the non-synchronization of the regulating law could be settled with the formation of Government Regulation No. 54/2007. Child adoption through the notary is an order of Staatsblad No. 129/1917, in the current development, the purpose of child adoption has differ from the original purpose, and the adopted child is not only male Chinese so it involves the court, child adoption through notary is no longer accordance with the law development in Indonesian society. Adoption through court will give protection for the child?s prosperity and ensure law. Legal base for inheritance roghts adopted child in Indonesian inheritance system is by using traditional law, Islam law and western private law, for the traditional law, it is regulated bt the pravailling tadition and could refer to jurisprudence in similar cases, in Islam inheritance law it refers wajibah inheritance or donation (hibah) or the regulation in Al-Quran and Islamic Law Compilation 209 KHI (regarding wajibah inheritance) while the private law could be seen in the articles regarding inheritance."

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Penulis melihat realitas di masyarakat banyak orang berkeinginan untuk mempunyai keturunan, akan tetapi keinginan tersebut belum terwujud karena terbentur oleh takdir Ilahi. Dalam hal ini, muncul istilah adopsi di tengah masyarakat. Dalam hukum Adat adopsi mempunyai arti yang sangat luas diantaranya yaitu, memberikan status hukum kepada seorang anak yang mana anak tersebut sebelumnya tidak mempunyai status hukum tetap, sehingga anak adopsi seperti halnya anak sendiri. Dalam hal pengangkatan anak harus mengedepankan kepentingan anak terlebih dahulu. Skripsi ini akan meneliti pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption), khususnya Putusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.JKT.Sel, mengenai bagaimana akibat hukum dari pengangkatan anak yang berkewarganegaraan Indonesia, apakah pertimbangan hakim dalam penetapan pengangkatan anak berkewarganegaraan Indonesia oleh warga negara asing sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak putus hubungan dengan orangtua kandung sehingga mereka saling mewaris dan jika menikah walinya harus orangtua kandung. Keputusan Pengadilan Negeri No.21/Pdt.P/2007/PN.Jak-Sel kurang tepat karena tidak mengindahkan bahwa anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya. Perlu adanya pengaturan adopsi demi terjaminnya kesehatan, kebahagiaan dan kebutuhan si anak.

---

Children are gift from God the Almighty and therefore they should be protected by their parents and the environment. The writer sees the reality that in society, there are many people who want to have children, but their wish has not yet come true due to some causes. Regarding this, we know the term adoption. In Customary Law adoption has various meanings. One of which is giving legal status to a child who previously did not have a permanent legal status, so that the adopted child is treated in the same way as one's biological child. In the case of adoption, the interests of the children should be promoted first.

This thesis will examine the adoption of Indonesian citizen children by foreign citizens (Intercountry adoption), particularly the District Court's Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel, about what the legal consequences of the adoption of Indonesian children are, whether the judge's consideration in determining the adoption of Indonesian citizen children by a foreign citizen is right and is in accordance with the legislation in force. The method used in this research is normative juridical by using primary and secondary data.

From the study it can be concluded that the adopted children do not lose touch with their biological parents so that the children can still have the right of inheritance and when they get married, their biological parents must become the guardian. The District Court Decision No. 21 / Pdt.P / 2007 / PN.Jak-Sel is less precise because it does not heed the problem that adopted children should not use the name of his adoptive parents. Adjustments should be made for the sake of ensuring the adopted children's health, happiness and needs."

"Tradisi pengangkatan anak (adopsi) di kalangan masyarakat Indonesia tumbuh dengan berbagai aturan dan sistem hukum di Indonesia. Pengaturan tentang adopsi diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti Staatsblad 1917 Nomor 129, hukum Islam, hukum adat dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan apakah penetapan Pengadilan Agama Cilegon No. 40/Pdt.P/2012/PA.Clg telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagai kesimpulannya, pengangkatan anak dalam hukum Islam masuk dalam jenis pengangkatan anak minus plena sedangkan pengangkatan anak pada Staatblaad 1917 No. 129 termasuk jenis pengangkatan anak plena. Terkait dengan penetapan pengangkatan anak yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cilegon, putusan tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengangkatan anak di Indonesia karena terdapat persyaratan pengangkatan anak yang belum terpenuhi.

---

Indonesian people had known adoption as a tradition in the various rules of law. The regulations of adoption is stipulated in several regulation among others 1917 No. 129, Islamic law, customary law, and Indonesian law. This paper will discuss about child adoption according to Islamic law and Indonesian law and whether Cilegon‟s Religious Court Decision No. 40/Pdt.P/2012/PA.Clg is in line with the prevailing laws. For this paper, the writer use normative method.

As a conclusion, adoption in Islamic law included in minus plena adoption whereas in 1917 No. 129 it is plena adoption. Regarding Cilegon‟s Religious Court Decision, it hasn‟t complied with the prevailing laws on child adoption."

"Penelitian ini menggambarkan tentang keterlibatan peran pekerja sosial di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dalam pengangkatan anak terlantar oleh warga asing (intercountry adoption). Pentingnya keterlibatan pekerja sosial dalam pengangkatan anak intercountry untuk membantu calon orang tua angkat serta memastikan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak..Perlunya peran pekerja sosial ini untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta anak berada dalam keluarga pengganti yang tepat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan dengan wawancara mendalam dan observasi. Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran pekerja sosial dalam pelaksanaan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial telah melakukan peran sebagai enabler, broker, mediator, empowerer, negosiator, counsellor dan administrator.

---

The adoption of Indonesian citizens by foreign (intercountry adoption) is a last resort (ultimum remedium) which aims at the best intersts of the child. The implementation of adoption is carried out through various stages and must meet the requirement in accordance with Government Regulation Number 54 0f 2007 concerning Implementation of Child Apponttment and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 110/HUK/2009 concerning Child Appointment Requirenments. In each of these stages there is an important role for social workers in assisting and making social reports on the feasibility of prospective adoptive parents and adopted children. The need for the role of social workers to ensure that the adoption of children submitted in accordance with applicable regulations in Indonesia and children are in the right substitude family.

The study uses qualitative methods and approaches with in-depth interview. The location at the Jakarta Branch Sayap Ibu Foundation with the aim of obtaining an overview of the role of social workers in implementing the adoption of Indonesian citizens by foreign citizens along eith supporting factors and inhibiting favtors in the implementation of these role. This research is descriptive with a qualitative approach. The result of the study indicate that social workers have perfomed roles as enablers, brokers, mediator, empoweres, negotiator and administrator."

"Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Fenomena yang terjadi saat ini banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak maka upaya pengangkatan anak dilaksanakan sebagai upaya terakhir.Dalam hal pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan anak terlebih dahulu. Secara umum pengangkatan anak terdapat dua macam yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption). Pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.Dalam tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption) dan akan mencoba memaparkan apakah pengangkatan anak antar warga Negara (Intercountry Adoption) dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder.Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ternyata belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dimana masih terdapat kelemahan sehingga dapat memberikan kesempatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan adopsi sebagai kedok dari kejahatan yang mereka lakukan. Bahwasanya sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Perlindungan Anak dan Penerapan Intercountry Adoption sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Bahwa pengangkatan anak di Indonesia saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Maka dengan adanya perbaikan peraturan perundang-undangannya diharapkan kedepannya pengangkatan anak antar Warga Negara dapat membawa dampak positif terhadap perlindungan hak anak, dimana anak merupakan individu yang rentan baik secara fisik maupun psikologis yang layak untuk dilindungi.

---

Child is one of the best God blessing so that they must have protection from their parent and the environment. Now adays there so many children don?t get protection either from the family and the environment. According to give protection to them adoption become the final decision.In adoption we must concern the best interest for children. Generally there are two kind of adoption first domestic adoption, and Intercountry adoption. Indonesia has regulation for Adoption Peraturan Pemerintah 2007 Number 54.In this thesis writer will explain about Intercountry adoption dan try to describe however intercountry adoption give positive contribution for protection of the children right. The method that I apply in this thesis is analisys normative which is using primer data and skunder data.The conclusion from writer about intercountry adoption is the regulation Peraturan Pemerintah 2007 Number 54 that we have is not enough to give protection for right of the children. There are still have weakness so it give opportunity to unresponsibility person to do their crime such as trafficking. So the most important thing that Indonesia must do is ratification The Den Haag Convention ?Convention On Protection Of The Children and Cooperation In Respect Of Intercountry Adoption? conclude 29 May 1993. Now adays the intercountry adoption inIndonesia not yet give guarantee on protection of the Children right. Indonesia try to repairs the law so in the future intercountry adoption can give positive impact for protection of the children right which is children is weak individu as phisicly an mentally so they need our protection."

"Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) merupakan salah satu konvensi HCCH yang berhasil diratifikasi oleh 104 negara, yang menawarkan perlindungan dan kerja sama secara khusus pada negara peserta terhadap pengangkatan anak antarnegara. Dalam Penulisan ini, Indonesia, sebagai negara yang belum mengaksesi Convention on Intercountry Adoption, akan dibandingkan dengan Jerman sebagai negara peserta Konvensi ini. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Convention on Intercountry Adoption, apabila diaksesi oleh Indonesia serta membandingkan dengan Negara Jerman melalui kasus-kasus pengadilan di Indonesia maupun di Jerman. Sejarah Konvensi Pengangkatan Anak antarnegara, prinsip the best interest of the child, sampai dengan implementasi pengangkatan anak akan dibahas dalam penulisan ini agar lebih mudah menganalisis hukum materiil dan hukum formil dalam pengangkatan anak antarnegara. Selain itu juga, peraturan pengangkatan anak Indonesia dan Jerman akan dijabarkan, dan menjawab apakah Indonesia perlu untuk mengaksesi Konvensi ini, walaupun Indonesia telah mempunyai peraturan yang cukup mengenai pengangkatan anak antarnegara di Indonesia.

---

Convention on Protection of Children and Co-Operation in Respect of Intercountry Adoption (“Convention on Intercountry Adoption”) is one of the successful convention of the Hague Convention, which has been ratified by 104 states. This Convention offers safeguards and cooperation between the contracting states for intercountry adoption. In this research, Indonesia, as a country that has not yet ratified the convention, will be compared to Germany as one of the contracting states of this convention. This research intends to analyze the significance of Convention on Intercountry Adoption if Indonesia decides to accede. Furthermore, through analyzing the court decisions, a comparison with Germany has also been made. The background of the intercountry adoption convention, the principal of the best interest of the child, and the implementation of intercountry adoption is analyzed for a better understanding between the substantive law and the procedural law of intercountry adoption. Moreover, Indonesian’s and Germany’s regulations regarding intercountry adoption is explained to identify if Indonesia needs to accede Convention on Intercountry Adoption, while having regulations that has been already governing intercountry adoption in Indonesia."

"Anak adalah anugerah terbesar bagi pasangan yang telah menikah, tetapi tidak semua pasangan mendapatkan anak setelah menikah. Salah satu jalan untuk mengatasi kerinduan akan hadirnya anak adalah dengan jalan adopsi atau melakukan pengangkatan anak. Adopsi itu sendiri bisa dilakukan tidak hanya diantara warga negara Indonesia saja tetapi bisa juga dilakukan adopsi antar negara (Inter Country Adoption} salah satu kasus (Inter Country Adoption) adalah kasus Tristan Dowse seorang anak warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing (Irlandia). Kasus ini mencuat ke permukaan dikarenakan setelah permohonan adopsinya diterima pengadilan pasangan orang tua angkatnya mengajukan pembatalan adopsi tersebut dengan alasan perkembangan Tristan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses adopsi anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing studi kasus Tristan Dowse dan mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing. Untuk dapat mencari jawaban permasalahn ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum primer menggunakan peraturan perundang-undangan kewarganegaraan dan perlindungan anak. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur, serta untuk memperoleh bahan hukum tersier menggunakan kamus.Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses adopsi Tristan Dowse seorang anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan karena kasus itu terjadi pada tahun 2001 dan yang berlaku adalah Undang-undang no 62 tahun 1958 maka pada scat seorang anak warga negara Indonesia diadopsi oleh warga negara asing maka anak tersebut pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan orangtua angkatnya dan dalam hal ini berarti segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut dilakukan bukan lagi menurut hukum Indonesia tapi menurut hukum negara orang tua angkatnya yaitu negara Irlandia.

---

The child was the biggest gift for the couple who married, but not all the couples got the child after marrying one of the roads to overcome yearning would the attendance of the child was with the adoption road or carried out the appointment of the child. The adoption could be personally carried out not only around the Indonesian citizen but also could be carried out by international adoption (Inter Country Adoption) one of the cases (Inter Country Adoption) was the case of Tristan Dowse one of the citizen's Indonesian children who was adopted by the foreign citizen (Ireland). This case stuck up to the surface was caused after his adoption request was accepted by his adopted court of parent?s couple put forward the cancellation of this adoption on the basis of Tristan's development was not in accordance with what was hoped for by them.In this thesis the writer promoted the problem concerning the condition that must be met in the process of adoption of the citizen's Indonesian child who was adopted by the foreign citizen of the case study of Tristan Dowse and concerning the protection of the law that was given against the citizen's Indonesian child who was adopted by the foreign citizen. To be able to look for the answer of problem this the writer used the method the research the bibliography that was juridical-normative, that is by researching the book material or the secondary data. To receive the primary legal material used the regulation and the protection of the child of the citizenship legislation. To receive the secondary legal material used literature, as well as to receive the tertiary legal material used the dictionary.Was based on the research that was carried out it was known that the process of adoption of Tristan Dowse of one of the citizen's Indonesian children who was adopted by the foreign citizen was not in accordance with the legislation regulation that was valid in Indonesia and because the case happened during 2001 and that was valid was regulations no 62 in 1958 then when one of the citizen's Indonesian children was adopted by the foreign citizen then this child moved citizenship followed his parent's adopted citizenship and in this case meant all the rights and the obligation was against this child carried out and no longer according to the Indonesian law but according to his adopted law of parent's country that is the Irish country."