Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTPPuskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016.Metode : Kualitatif denganRapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkaittujuan penelitian.Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta,norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancaramendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendahmenunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan prosesperencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besarberlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga,pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOKdan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar.Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upayapemerataan, porsi kapitasi 60 untuk Jasa dan 40 opersional lain, ketercukupannya berbedaperlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perludikaji ulang, kapitasi porsi 40 dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkanbila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikanmekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD padapuskesmas.Background The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTPPuskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016.

Method Qualitative with RapidAssessment Procedure, in depth interview on 12 informant, purposive sample, related to researchobjectives.

Results There is a high disparity of capitation funds for puskesmas coveringparticipants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between variouspuskesmas. In depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, lowcapitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the properplanning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and theoverwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained byprocurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physicianservices decreases in the ratio of physicians per large participant.

Conclusions and suggestions The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1 5000 participants needequalization effort, 60 capitation portion for services and 40 other opersional, differentsufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service needto be reviewed, Capitation of 40 portion can be complementary with BOK, the rest of the budgetis advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to societyrequirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to bepushed PPK BLUD at puskesmas."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kasus rujukan peserta JKN di Puskesmas Tanah Sareal dan Puskesmas Cipaku tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data sekunder dari aplikasi primary care puskesmas dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kasus rujukan dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, jenis kepesertaan, diagnosa, jarak puskesmas ke pusat rujukan, kelengkapan peralatan penunjang pelayanan kesehatan, pemahaman dokter mengenai peran gatekeeper dan kapitasi, pengalaman dokter serta pemahaman pasien peserta JKN tentang prosedur rujukan.Diperlukan adanya ketegasan dokter untuk mengurangi kasus rujukan yang bukan berdasarkan indikasi medis, serta koordinasi antara puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan di puskesmas.

---

This study aims to determine the factors associated with referral cases of National Health Insurance (JKN) Participants at Tanah Sareal health center and Cipaku health center in 2016. This study uses a mixed methods research with quantitative and qualitative approach, by using secondary data from primary care application of health centers and in-depth interviews.

The results of this study found that referral cases are influenced by patient age, sex, type of membership, diagnosis, distance of health center to referral center, completeness of medical equipment, physician perception about the role of gatekeeper and capitation, physician experience and patient understanding of participants JKN about referral procedures.

The researcher suggests improving the physician decision to reduce referral cases are not based on medical indications, and the coordination between health center, BPJS Kesehatan and the regional health office to provide medical equipment required in health center."

"Semenjak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN , Puskesmas mendapatpembayaran dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan berupadana kapitasi. Di Kota Lubuklinggau terdapat masalah mengenai sisa lebihperhitungan anggaran SiLPA di puskesmas yang rata-rata pertahunnya sebesar23 . Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dana kapitasi Puskesmasdi Kota Lubuklinggau tahun 2014-2016. Penelitian kualitatif ini dilakukan diPuskesmas Simpang Periuk, Taba, Citra Medika dan Swasti Saba berdasarkanrealisasi SiLPA terendah dan tertinggi, data dikumpulkan secara retrospektif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana kapitasi untuk jasa pelayanantelah sesuai target 69,5 sedangkan untuk kegiatan operasional penyerapanmasih kecil 12,4 . Puskesmas belum melaksanakan perencanaan sistematisdengan tahapan Planning, Organizing, Actuating, Controlling dalam pemanfaatandana kapitasi. Aturan pemanfaatan yang dianggap rumit menyebabkan puskesmastidak menyerap dana kapitasi tersebut. Pengawasan dan bimbingan diperlukan agarpenyerapan dana kapitasi dapat ditingkatkan.Since the implementation of National Health Insurance JKN , Health Centerreceived payment from Social Security Administering Body for Health BPJS using capitation. In Lubuklinggau City there has been problem of utilizingcapitation funds and financing surplus SiLPA which average 23 per year. Thisresearch aims to analyze the utilization of capitation funds in Lubuklinggau City2014 2016. This qualitative study was implemented in Simpang Periuk HealthCenter, Taba, Citra Medika and Swasti Saba which are the lowest and highestSiLPA absorption, data were collected retrospectively. The study revelaed that thecapitation funds have been achieved the target 69,5 while spending foroperational was still under utilized 12,4 . The planning for using capitationfunds was not systematically implemented using appropriate steps Planning,Organazing, Actuating, Controlling. Health centers thought the rule to use the fundswas not easy to follow so they could not absorp the capitation funds. Monitoringassitance are needed to improve the absorption of capitation funds."

"Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor dan factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, masih rendahnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat serta keterbatasan SDM pelaksana menjadi factor utama yang menghambat implementasi kebijakan penggunaan dana desa di desa Susukan. Selain itu kurangnya eksistensi lembaga pemberdayaan dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa maupun supradesa dalam hal regulasi, pelatihan maupun pemberdayaan juga menjadi factor yang membuat kebijakan dana desa menjadi kurang efektif di desa Babakan Madang maupun desa Putat Nutug. Factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana serta lingkungan sosial masyarakat.

---

The focus of this research is to analysis the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village, Babakan Madang village and Putat Nutug village, Bogor Regency and factors that affecting the Policy Implementation of Using The Village. This research uses qualitative method that generates descriptive data collected from literature review, observation and depth interview with informants. The result shows that a number of important thing, such as lack of participation of society, limitedness of human resources as implementer of the policy become the main thing that obstruct the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village. In other side, less of existence of empowerment organization at the village and also less of support from village government and the higher level of village government in term of regulation, coaching and empowering is also become the factor that make the policy of village fund is less effective. The factors that affecting the implementation of policy are standard and goals of policy, resources, characteristics of implementer and society environment."

"Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkan di dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untuk melakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuai dengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khusus adalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen, kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDM kesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan. Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan administrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatan serta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agar mendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan : Puskesmas yang diusulkan untuk penilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran : Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapan dengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kaji banding ke puskesmas yng talah terkareditasi.

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide health services to communities and individuals. Strengthening primary health care becomes the main focus being developed in the world by the WHO, where developing countries are encouraged to implement reforms in order to strengthen primary health care. In accordance with Rule existing health centers to function more priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. In order to improve the quality of services, community health centers regularly accreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation is to improve performance in providing individual and community health services.

Objective: This study aimed determine the readiness of health centers for accreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmas terms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readiness in terms of availability of health human resources and health centers in terms of knowing the readiness of health financing.

Method: This study used a qualitative method with case study approach.

Results: The results showed that the administration's readiness management, availability of infrastructure and health human resources and finance are quite prepared to support the assessment of health centers in order to get accredited category.

Conclusion: The proposed health center for the accreditation assessment has been prepared for a survey conducted by a team survior.

Suggestion: Puskesmas must continue to maintain and enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitment and conduct a review of an appeal to the clinic accredited."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran utilisasi pelayanan kesehatan diPuskesmas Kabupaten Bogor di Era JKN tahun 2014 dengan melihat jumlahkunjungan dan jumlah rujukan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengandesain penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian didapatkan angka kunjunganPuskesmas sebesar 1,12% masih kurang dari target 15%. Hal ini dapat disebabkanmasih kurangnya sosialisasi dan adanya biaya tidak langsung dalam memanfaatkanPuskesmas. Sedangkan angka rujukan menujukan sebesar 20,91% yang berartiPuskesmas belum menjadi gatekeeper dengan baik karena melebihi 15%. Kondisitersebut dapat dikarenakan masyarakat memanfaatkan Puskesmas saat dalam kondisiyang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas.

---

ABSTRACTThis study aims to learn the utilization of health services at primary health care(Puskesmas) located in Bogor District area in Universal Health Coverage (JKN) era2014 by looking at the number of visits and the number of referrals. This study usessurvey method with quantitative research design. This study find utilization rate is1,12% which is less than the target 15%. It might be due to the lack of socializationand indirect costs. Referral rate is 20.91% indicates that Puskesmas has not becomea good gatekeeper because the number exceeds the target of 15%. These conditionscan be due to the continued use of health center to an extent which primary healthcare can no longer handle any more requests for services."

"Tesis ini membahas tentang analisis keadilan (fairness) pembagian jasa pelayanan kapitasi didalam puskesmas dan antar puskesmas serta pendapat dinas kesehatan tentang biaya administrasi dana kapitasi kabupaten Bogor tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design case study. Hasil penelitian menujukkan bahwa keadilan secara internal sudah adil. Sedangkan keadilan secara ekternal belum adil dan keadilan antar instansi belum adil. Sehingga perlu ada survey gaji untuk menetapkan besaran point tenaga kerja professional dan tenaga kerja manajemen. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian resiko berdasarkan usia, jenis kelamin dan geografi untuk menetapkan besaran kapitasi antar puskesmas. Serta melakukan pengkajian ulang untuk penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada disparitas antar instansi.

---

This thesis discusses the analysis of fairness distribution of capitation services in puskesmas, between puskesmas and the opinion of the health office about the administrative costs of Bogor district capitation funds in 2019. This research is a qualitative study with a case study design. The results of the study show that justice is internally fair. Whereas external justice has not been fair and justice between agencies has not been fair. So that there needs to be a salary survey to determine the amount of points of professional workforce and management workforce. In addition, there needs to be further research related to risk adjustments based on age, sex and geography to establish capitation rates between puskesmas. As well as conducting a review for the establishment of Civil Servants Income Allowances, so that there is no disparity between agencies"

"Penelitian ini menganalisis pemulangan pasien rawat inap. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan dalam rangkaian proses pemulangan pasien serta mengidentifikasi kendala dan hambatan yang terjadi pada tiap tahapannya. Penelitian ini dilihat dari aspek input, proses, output. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Seluruh data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi secara langsung, wawancara mendalam serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pemulangan pasien rawat inap adalah 159 menit (>2jam). hal ini melebihi standar waktu yang ditetapkan yaitu 120 menit. Proses terlama terdapat pada tahapan penerbitan slip tagihan oleh penata rekening kepada keluarga pasien. Proses penyelesaian administrasi pasien rawat inap dipengaruhi oleh SDM, SOP, sarana, kebijakan yang berlaku di rumah sakit. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses pemulangan pasien rawat inap masih termasuk kategori lama yaitu > 2 jam.

---

This study analyzed about discharge process for home-hospitalized patient. This study is conducted to find the time rates of discharge process cycle and obstacles in every step. This study also describe the process from different perspective such as input, process and output. Type of the study is qualitative study. Data of the study were collected from direct observation, in-depth interview, document analysis.

The result of this study shows that the average time rate of discharge process of homehospitalized patient was 159 minutes (>2 hours). This result is longer than the standard discharge time (120 minutes). This result was influenced by many factors, such as human resources, standard operational procedure, infrastructure, policy of the hospital. In inclusion, time rate for discharge process of home-hospitalized patient is still categorized as long-awaited time which is more than 2 hours."

"[Pada 1 Januari 2014 Negara Indonesia berupaya untuk mensejahterakanrakyatnya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan berupaperlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatandan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam pelaksanaanpenyelenggraan jaminan kesehatan pada prinsipnya menggunakan konsep managedcare, yaitu suatu teknik yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanankesehatan melalui penerapan kendali biaya dan kendali mutu dengan tujuanmengurangi biaya pelayanan yang tidak perlu melalui cara meningkatkan kelayakandan efisiensi pelayanan kesehatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa gambaran polapemanfaatan pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi dan non kapitasi padaFKTP milik Pemerintah di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan studianalitik dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 615 pasien, merupakanpasien yang berkunjung ke FKTP milik Pemerintah di tiga wilayah Puskesmasterpilih.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi peserta JKN yangmemanfaatkan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah di KabupatenPandeglang adalah 47,3%, sebesar 52,7% dari yang memanfaatkan pelayanankesehatan merupakan bukan peserta JKN (pasien umum). Pemanfaatan pelayanankesehatan pada peserta JKN sebanyak 66,7% memanfaatkan jenis pelayanankesehatan yang dapat didanai oleh kapitasi dan 33,3% memanfaatkan jenispelayanan kesehatan yang dapat didanai oleh non kapitasi. Pada peserta JKNpemanfaatan jenis pelayanan kesehatan yang dapat didanai oleh non kapitasi lebihtinggi dibandingkan dengan bukan peserta JKN. Faktor – faktor yang berhubungandengan pemanfaatan jenis pelayanan kesehatan yang didanai kapitasi dan nonkapitasi di FKTP adalah status kesehatan, kepesertaan JKN, dan kemampuanmembayar.Disarankan dalam perumusan pembuatan kebijakan tingkat daerahdiharapkan dapat lebih memperhatikan acuan pelaksanaan ditingkat pusat, sehinggamanfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak menjadi bias. Dalammenunjang Universal Coverage pada tahun 2019, mekanisme pendaftaran pesertaJKN diharapkan dapat menjadi bahan pokok bahasan penting di tingkatKementerian Kesehatan maupun BPJS sebagai pelaksana;On 1st January 2014, Indonesia tried to welfare its people by National HealthInsurance (JKN). National Health Insurance in the form of health protection forparticipants to obtain health care benefits and protection to meet basic health needs.Principle of health insurance implementation is using managed care principle,technique that integrates the funding and health care trough the implementation ofcost control and quality control with the aim of reducing the cost of needlessservices by improve the viability and efficiency of health care.This research aims for knowing and analysing the models of health careutilization which funded capitation and non-capitation in government primaryhealth facility of Pandeglang Regency. This research is an analytical study withcross sectional design. Amount of samples are 615 patients, those are visited togovernment primary health facility at the three areas selected health centers.The result of research show that national health insurance proportion ofparticipants who use the health care in government primary health facility ofPandeglang is 47.3%, and 52.7% of using health care is not participant of nationalhealth insurance. In health care utilization of national health insurance participantthere are 66,7% who use health care model of capitation and 33,3% who use healthcare model of non-capitation. In national health insurance participant of health careutilization with non-capitation model is higher than non-participant of nationalhealth insurance. Factors that related to the utilization of health care with fundedcapitation and non-capitation in primary health facility are health status,membership of national health insurance, and ability to pay.It is suggested in the formulation of policy-making in regional level isexpected to be more concerned with the reference implementation at central level,so the benefits of health care for the people will not be refraction. In supporting theUniversal Coverage in 2019, the registration mechanism of national healthinsurance participant is expected to be an important discussion at the HealthMinistry level and BPJS as executor, On 1st January 2014, Indonesia tried to welfare its people by National HealthInsurance (JKN). National Health Insurance in the form of health protection forparticipants to obtain health care benefits and protection to meet basic health needs.Principle of health insurance implementation is using managed care principle,technique that integrates the funding and health care trough the implementation ofcost control and quality control with the aim of reducing the cost of needlessservices by improve the viability and efficiency of health care.This research aims for knowing and analysing the models of health careutilization which funded capitation and non-capitation in government primaryhealth facility of Pandeglang Regency. This research is an analytical study withcross sectional design. Amount of samples are 615 patients, those are visited togovernment primary health facility at the three areas selected health centers.The result of research show that national health insurance proportion ofparticipants who use the health care in government primary health facility ofPandeglang is 47.3%, and 52.7% of using health care is not participant of nationalhealth insurance. In health care utilization of national health insurance participantthere are 66,7% who use health care model of capitation and 33,3% who use healthcare model of non-capitation. In national health insurance participant of health careutilization with non-capitation model is higher than non-participant of nationalhealth insurance. Factors that related to the utilization of health care with fundedcapitation and non-capitation in primary health facility are health status,membership of national health insurance, and ability to pay.It is suggested in the formulation of policy-making in regional level isexpected to be more concerned with the reference implementation at central level,so the benefits of health care for the people will not be refraction. In supporting theUniversal Coverage in 2019, the registration mechanism of national healthinsurance participant is expected to be an important discussion at the HealthMinistry level and BPJS as executor]"

"ABSTRAKPrevalensi stunting di Indonesia dilaporkan meningkat sebanyak 37.2% pada tahun 2013 dimanasebelumnya prevalensi stunting berada pada posisi 35.6% di tahun 2010 (Mayasari et al., 2018).Riskesdas 2018 menunjukkan angka stunting atau anak tumbuh pendek turun dari 37,2%pada Riskesdas 2013 menjadi 30,8% pada tahun ini. Namun jika melihat RPJMN tahun 2015-2019 angka tersebut masih belum sesuai target dimana penurunan angka yang ditargetkanoleh pemerintah adalah sebesar 28%. Sebagai salah satu upaya menangani stunting, pemerintahIndonesia melalui kebijakan Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 mengenai prioritas Penggunaan DanaDesa Tahun 2019 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan stunting.Pemerintah memilki target untuk memperluas program dan kegiatan nasional pencegahan stuntingke 160 Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan ke 390 Kabupaten/Kota di tahun 2020 mendatang. Salahsatu wilayah yang menjadi fokus pemerintah adalah 10 kabupaten yang terletak di kota Bogor, ProvinsiJawa Barat. Dalam studi ini, peneliti mengkaji implementasi kebijakan prioritas Penggunaan Dana DesaTahun 2019 dalam hal penanganan masalah stunting di Kabupatan Bogor. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pada realisasi dana desa tahun 2019 belum ada besaran dana yang secara khususdigunakan untuk menangani stunting. Namun, ada beberapa program yang sudah dijalankan olehperangkat desa di Kabupaten Bogor, diantaranya program penyediaan air bersih dan sanitasi,pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan danpemeriksaan kesehatan berkala melalui kegiatan posyandu untuk ibu menyusui, dan pengembanganketahanan pangan di desa. Selain itu, ditemukan hambatan berupa kurangnya pemahamam perangkatdesa mengenai stunting beserta langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya yangberpengaruh kepada alokasi dana desa untuk menangani stunting. Peneliti merekomendasikanadanya penjelasan lebih lanjut (dalam bentuk sosialisasi ataupun edukasi) baik kepada pemerintahdesa maupun ke kader-kader kesehatan terkait stunting itu sendiri, mengingat pada hasil penelitianini masih ditemukannya pemerintah desa yang belum mengetahui secara jelas tentang stunting.

---

ABSTRACTThe prevalence of stunting in Indonesia was reported to increase for around 37.2% in 2013 comparedto around 35.5% in 2010 (Mayasari et al., 2018). Meanwhile, the report by Riskesdas in 2018 presentedthat there was a decrease in the prevalence of stunting to around 30.8% compared to the one in 2013.But, the reducing number of prevalence did not necessarily solve the issue since it was still above 28%--the standard set by the government. As one of the stepping stones to solve this health problem,Indonesia Government released a policy, named Permendes PDTT No 16 Tahun 2018 in whichexplained that resolving stunting should be one of the top priorities that run by the village governmentthrough village funding. The central government aimed to enhance the national prevention programsof stunting that would be conducted in 160 districts in 2019 and 390 districts in the following year.One of the priority areas was 10 districts that located in Bogor, West Java province. Hence, this studyaims to evaluate the implementation of village funding policy to tackle stunting issues in 10 districtsthat located in Bogor City in 2019. The findings showed there was not any village that have allocatedspecific budget from the village funding to tackle stunting. However, there were some programs whichmight be related to the prevention of stunting, such as sanitation and water supply, nutritious foodsupply for toddler, training and monitoring the health status of newly mothers, and village's foodresilience programs. On the other hand, there were some challenges in implementing the villagefunding policy, including the knowledge amongst the village government towards the definition ofstunting as well as the prevention and strategies that should be done to resolve this health issue.Based on these problems, the researcher highly recommend that education and socialization ofstunting should be conducted to both village government and health personnel in the village's primarycare (Puskesmas). "