Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual beli kemudian berkembang dengan pesatnya hingga memunculkan bentuk e-commerce perdagangan dengan media elektronik sebagai perpaduan antara bidang teknologi dan bidang ekonomi. Perkembangan tersebut ternyata disertai dengan perkembangan kriminalitas, salah satunya adalah penipuan dalam e-commerce. Pada penerapan hukumnya, sering menjadi perdebatan apakah perbuatan dalam melanggar kontrak kesepakatan dalam e-commerce merupakan suatu tindak pidana atau hanya sebagai sebuah pelanggaran yang bersifat keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif serta metode Economic Analysis of Law, penelitian ini membahas bagaimana aspek pidana dapat diterapkan dalam tindak pidana penipuan dalam e-commerce bila dikaji dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana yang dimaksud. Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi pada wilayah Polda Metro Jaya.

---

ABSTRACTAn individual's existence can't be separated from the others. In order to fulfill their lives, people manage and complete each other. This kind of interaction where people engage in exchanging goods or currency for other goods or service is called trading. This conventional method advanced rapidly to a more modern way called e-Commerce a transaction which draws on electronic medium, as an amalgamation between technologies and economics. However, this development is followed by a more sophisticated criminal forms, one of them is e commerce fraud. But in the practice of law, it becomes controversial whether the fraudsters are violating the public law or private law. Using the qualitative approach, descriptive method, and Economic Analysis of the Law EAL theory, this thesis will explain about how Law of Indonesia, especially Public Law, can be applied in combating and solving e-Commerce fraudulence in Indonesia. The author limits this research only in the area of Jakarta Metropolitan District Police."

"Untuk menciptakan legitimasi hukum pidana dalam mayantara perlu melalui beberapa tahap. Perlu dibuka ruang-ruang komunikasi sehingga antara pihak aktifis mayantara dengan pemerintah sebagai pihak penentu kebijakan, komunikasi ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak dapat menyampaikan klaim-klaim kesahihan tentang pandangan masing-masing. Kemudian akan menuntun kepada konsensus yang membimbing kepada pembentukan kebijakan-kebijakan penegakan hukum pidana yang sesuai dengan pemahaman dan pengamatan teknis para profesional komunitas cyber (hacker). Dan terbukanya kemungkinan konsensus tidaklah mungkin tanpa adanya pemahaman yang baik oleh satu pihak terhadap pihak lainnya dan sebaliknya. Karena pengaruh media yang tidak selalu benar dalam memberitakan tentang komunitas hacker, maka perlu adanya kajian terhadap komunitas hacker dengan lebih baik, agar proses komunikasi yang berkelanjutan dengan tujuan pemulihan ketertiban bersama dapat terwujud dengan baik. Dengan tujuan utama terciptanya peran serta yang positif oleh para hacker dan komunitasnya yang mewakili publik mayantara dalam turut serta membantu perangkat penegak hukum dalam penegakan hukum dengan kemampuan dan keutamaannya, secara khusus dalam penanganan cybercrime.

---

To create the legitimacy of criminal law in cyberspace, its need to go through several stages. Need to creat open communication spaces between cyberspace activists with the government as the policy maker, this communication must be made in such a way that each sides may submit claims to the validity of their respective views. Then it will lead to the consensus that led to the formation of policies that criminal law enforcement in accordance with the understanding and technical professionals observation cyber community (hackers). And opening the possibility of consensus is not possible without a good understanding by one side against the other side and vice versa.

Because of the influence of media, it is not always true in preaching about the hacker community, it is necessary to study the hacker community with better understanding, so that an ongoing communication process with the goal of restoration of order can be realized together very well. With the main objective for created positive participation by the hackers and the community who represent the public of cyberspace participation in helping law enforcer in law enforcement with their abilities and virtues, specifically in handling cybercrimes."

"Tesis ini membahas mengenai dampak lokalisasi data pada sektor e-commerce dilihat dari sudut pandang ASEAN Agreement on E-Commerce dan Pasal XIV dari General Agreements Trade in Services dengan pokok permasalahan pertama adalah mengenai dampak lokalisasi data dan cross border data transfer pada pertumbuhan perdagangan di ASEAN, permasalahan kedua adalah bagaimana kedisiplinan penerapan lokalisasi data di negara-negara ASEAN dilihat dari peraturan ASEAN Agreement on E-commerce dan permasalahan ketiga adalah apakah penerapan pengecualian di dalam ASEAN Agreement on E-Commerce dan Pasal XIV dari General Agreements Trade in Services sebagai penyeimbang antara perlindungan data dan liberalisasi perdagangan. Metode penelitian dan teori hukum yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa lokalisasi data menjadi hambatan dari perdagangan secara global, penerapan lokalisasi data menjadikan suatu negara tidak menarik di mata investor karena penempatan server di negara tempat berbisnis dan biaya yang tinggi. Belum semua negara memiliki hukum perlindungan data pribadi, beberapa negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar tidak memiliki peraturan yang komprehensif mengatur perlindungan data. Vietnam masih mempertahankan lokalisasi data dengan mangharuskan perusahaan asing menempatkan server di negaranya. Dibutuhkan perjanjian regional seperti ASEAN Agreement on E-commerce untuk harmonisasi perlindungan data di ASEAN terutama di sektor e-commerce. Dibutuhkan balancing untuk menyeimbangkan perdagangan dan perlindungan data, salah satu alat yang dapat digunakan adalah GATS Pasal XIV dimana terdapat pengecualian terutama untuk Privasi dan Ketertiban Umum. Pengaturan di GATS Pasal XIV dan Weighing dan Balancing dapat menjadi equilibrium dalam keseimbangan perdagangan dan perlindungan data.

---

This thesis discusses the impact of data localization on the e-commerce sector from the perspective of the ASEAN Agreement on E-Commerce and GATS Article XIV . The first problem is the impact of data localization on trade conditions between ASEAN countries, The second problem is how discipline the implementation of data localization is in ASEAN countries, seen from the regulations of the ASEAN Agreement on E-commerce, and The third issue is whether the application of exceptions in the ASEAN Agreement on E-Commerce and Article XIV of the General Agreements on Trade in Services can bring balance between data protection and trade liberalization.. The research method and legal theory used to discuss the problems in this thesis are normative juridical research methods. The research results show that data localization is an obstacle to global trade, the implementation of data localization makes a country unattractive in the eyes of investors because of the placement of servers in the country where they do business and high costs. Not all countries have personal data protection laws, some countries such as Cambodia, Laos and Myanmar do not have comprehensive regulations governing data protection. Vietnam still maintains data localization by requiring foreign companies to locate servers in the country. Regional agreements such as the ASEAN Agreement on E-commerce are needed to harmonize data protection in ASEAN, especially in the e-commerce sector. Balancing is needed to balance trade and data protection, one tool that can be used is GATS Article XIV where there are exceptions, especially for Privacy and Public Order. The arrangements in GATS Article XIV and Weighing and Balancing can be an equilibrium in the balance of trade and data protection."

"ABSTRAKTesis ini membahas Mengenai Bagaimana keadilan dalam pengintregrasian hukumpajak antara pelaku usaha online dan offline bila dilihat berdasarkan peraturan, dalamdunia e-CommerceUMKM atau pengusaha kecil, dan juga Bagaimana keadilan hukumpajak antara pelaku usaha UMKM atau pengusaha kecil offline dan online dalamkegiatan usahanya, dilihat dari kewajibannya membayar pajak dengan cara selfessement. Metode penelitian yang digunakan terhadap penulisan ini menggunakanmetode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukandengan meneliti bahan pustaka dan mengidentifikasi asas-asas serta menggunakaninformasi yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa walapun denganbeberapa kekurangan keadilan dalam hukum pajak sudah tercipta, dan selalumengalami perkembangan dari waktu-waktu, melalui peraturan-peraturan yangdiciptakan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis dicusses about how justice works in tax law between online and offlinebusiness actors viewed based on the rule, in the world of e-commerce UMKM or smallbusiness actors, and also how justice works in tax law between UMKM or smallbusiness offline and online in business activities, senn form it obligation to pay taxesbymeans of self assessment. The research method used in this writing uses normativejuridical research methods, namely legal research methods conducted by researchinglibrary materials and identifying principles and using relevant information. The resultsof this study indicate that even with some of the shortcomings of justice in the tax lawhave been created, and always experience the development of the times, throughregulations created by the government."

"E-commerce selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, dimana salah satu cara yang sering digunakan adalah dengan menganalisis data yang didapatkan dari pengguna. Penggunaan data dapat memastikan pengguna mendapatkan layanan yang lebih baik, namun juga dapat menimbulkan masalah pelanggaran privasi pada pengguna. Pelanggaran privasi ini dapat menyebabkan pengguna khawatir terhadap privasinya di e-commerce. Untuk mengatasi rasa khawatir pengguna akan privasi, terlebih dahulu harus diketahui faktor-faktor yang memengaruhi rasa khawatir tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi online privacy concern pada e-commerce di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan diolah dengan menggunakan metode CBSEM pada aplikasi AMOS 24.0. Jumlah responden valid yang didapatkan dari pengisian kuesioner adalah sebanyak 1.017 responden. Pengolahan data dilakukan berdasarkan tiga kelompok data, yaitu kelompok laki-laki, kelompok perempuan, dan kelompok gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang memengaruhi online privacy concern pada e-commerce di Indonesia adalah privacy awareness, previous online experience, dan privacy control, sedangkan faktor eksternalnya adalah information collection. Pengolahan data berdasarkan jenis kelamin menghasilkan faktor-faktor yang berbeda pada pengguna laki-laki dan pengguna perempuan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan hubungan positif antara online privacy concern dengan withholding personal information dan fabricating personal information

---

E-commerce is always trying to improve its service quality, where one of the ways that are often used is analyzing data obtained from users. The use of data can ensure users get better service, but also can cause privacy violations to users. Violation of privacy can grow user's concern about privacy in e-commerce. To overcome the user's worry about privacy, the factors that influence that worry must be known. Therefore, this study aims to analyze the internal and external factors that influence online privacy concerns in e-commerce in Indonesia. Data collection was carried out by distributing questionnaires and processed using the CB-SEM method on the AMOS 24.0. The number of valid respondents obtained was 1,017 respondents. Data processing was carried out based on three data groups, namely men's group, women's group, and joint group. The results showed that internal factors that affect online privacy concerns in e-commerce in Indonesia are privacy awareness, previous online experience, and privacy control, while the external factor is information collection. Data processing by gender produces different factors in male users and female users. Also, the results of the study showed a positive relationship between online privacy concerns with personal information holding and fabricating personal information."

"Tidak bisa di copy"

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang datang bersamaan dengan globalisasi mengharuskan Pemerintah dan masyarakat Indonesia bersiap-siap dalam menghadapinya. E-commerce yang merupakan salah sutu bentuk dari perkembangan tersebut, makin marak dan diminati oleh banyak lapisan masyarakat Indonesia maupun dunia.Perkembangan teknologi tersebut harus diikuti oleh pembuatan kebijakan, karena aplikasi dari teknologi informasi tersebut berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara luas maupun hubungan antar warga masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan e-commerce yang merupakan transaksi perdagangan elektronis ini menimbulkan banyak masalah terutama dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di seluruh dunia. Aspek-aspek yang terkait dalam kebijakan publik tidak hanya bersifat nasional maupun regional, tetapi juga berhubungan dengan kebijakan internasional dan hubungan antar bangsa. Hal yang paling penting dalam bidang pengaturan adalah pengambilan kebijakan umum dalam sebuah negara, yaitu bagaimana cara suatu pemerintahan mengatur "dunia maya" tersebut.Khusus untuk transaksi E-commerce, hal yang harus mendapat perhatian adalah faktor keamanan dalam sebuah transaksi elektronis. Untuk dapat memahami ruang lingkup dan kerangka berpikir dalam kebijakan teknologi informasi ini, dibutuhkan konsep-konsep tentang globalisasi, kebijakan publik, teknologi informasi dan teknologi terkait lainnya, aplikasi dalam bisnis, komputerisasi serta masyarakat informasi. Setelah memahami konsep-konsep tersebut, selanjutnya harus dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan secara nasional serta aspek-aspek yang terdapat dalam transaksi e-commerce dan indikator yang dapat mempengaruhi signifikansi kebutuhan pengaturan masalah keamanan dalam bertransaksi. Gambaran singkat hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan kebijakan nasional dalam teknologi komunikasi dan informasi, serta koordinasi dalam pengembangan kebijakan umum mengenai kegiatan internal. Selain itu Pemerintah juga harus melindungi keamanan transaksi elektronis dengan kebijakan dan peraturan yang ada, sekaligus merumuskan dan mengkaji kemungkinan lain yang dapat mengganggu transaksi melalui media elektronik ini, sampai dibentuknya kebijakan yang melindungi keamanan bertransaksi."

"Informasi mengenai transaksi secara electronic atau on-line sistem atau e-cormmerce membutuhkan adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap upaya orang atau pihak-pihak yang berusaha mengakses secara ilegal..."

"Industri e-commerce di Indonesia itu sangat prospektif di masa yang akan datang dengan melihat pertumbuhan dan besarnya kelas menengah di Indonesia. Selain itu peningkatan kepemilikan perangkat teknologi informasi (gadget), serta akses terhadap internet dan juga perilaku belanja online. Sejumlah perusahaan e-commerce rintisan (startup) yang didirikan anak muda Indonesia telah berhasil diterima pasar, bahkan beberapa perusahaan dalam waktu singkat nilai valuasi bisnisnya meningkat berpuluh kali lipat. Tesis ini mengambil studi kasus keberhasilan empat rintisan e-commerce fashion lokal, Berrybenka.Com, HijUp.Com, BelowCepek.Com, dan Saqina.Com, serta e-commerce ritel Bilna.Com. Perusahaan-perusahaan e-commerce tersebut telah menjadi banyak liputan media dan merupakan contoh rintisan bisnis e-commerce pemula yang dapat menjadi benchmark keberhasilan e-commerce lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat faktor-faktor potensial penentu keberhasilan dari perusahaan rintisan e-commerce yang baru berkembang di Indonesia. Kemudian teridentifikasi sumber potensial, serta model dan peta prediktif strategi penciptaan nilai (value creation strategies) dari perusahaan rintisan e-commerce yang berhasil di Indonesia. Penelitian menggunakan metode SODA (Strategic Options Development & Analysis).

---

E-commerce industry in Indonesia is very prospective for the future this is evident from growth and the size of the middle class in Indonesia, ownership of gadgets or information technology devices, and access to the internet and online shopping behavior. A number of pioneering e-commerce company founded Indonesian youth have been successfully received by the market, even some companies in a short time his business valuations increased tenfold.

This thesis took four case studies of successful e-commerce local fashion, i.e. Berrybenka.Com, HijUp.Com, BelowCepek.Com, and Saqina.Com, as well as e-commerce and online media retail Bilna.Com. The companies e-commerce has become a lot of media coverage and is a pioneering example of the business starters to be the benchmark of success of e-commerce locally.

The results showed that there are factors in the success of the company's pioneering e-commerce emerging in Indonesia. Namely sources, models, and maps value creation strategy (value creation strategies) of the company's pioneering e-commerce in Indonesia. Research using SODA (Strategic Options Development and Analysis) Method."

"Penelitian ini menganalisis tanggung jawab penyedia platform e-commerce dan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan kasus Putusan PN Jakarta Barat Nomor 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. Dalam penelitian ini, aspek penting yang harus diperhatikan oleh penyedia platform e-commerce adalah tanggung jawab terhadap konten ilegal, keamanan sistem, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengaduan konsumen. Penyedia platform e-commerce juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian. Analisis kasus Lazada Indonesia dan Tokopedia menunjukkan adanya kesalahan dan tindakan tidak bertanggung jawab yang merugikan konsumen. Penyedia platform e-commerce seharusnya bertanggung jawab atas keamanan sistem dengan melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha yang menggunakan platform tersebut. Dalam kasus ini, terdapat kelalaian dalam memberikan label "Gold Merchant" yang menandakan kepercayaan kepada pelaku usaha tertentu, yang juga berkontribusi terhadap kerugian yang dialami konsumen. Tindakan ini melanggar ketentuan hukum mengenai evaluasi dan pemantauan pelaku usaha di platform e-commerce. Penyedia platform e-commerce seperti Lazada Indonesia dan Tokopedia menolak bertanggung jawab dan tidak memberikan penyelesaian sengketa yang memadai kepada konsumen. Konsumen menghadapi kesulitan dalam melacak atau mendapatkan pengembalian dana yang hilang atau disalahgunakan. Kurangnya informasi mengenai penyelesaian sengketa dan kelemahan dalam advokasi konsumen dan pencegahan resiko juga menjadi masalah dalam penyelesaian sengketa di platform e-commerce. Untuk mengatasi masalah ini, penyedia platform e-commerce perlu memberikan ketentuan yang lebih jelas dan memastikan konsumen mendapatkan penyelesaian yang adil. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga perlu meningkatkan sosialisasi untuk memperbaiki pemahaman masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Konsumen juga perlu berhati-hati dan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap platform e-commerce. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab penyedia platform e-commerce dalam kasus pelanggaran hak konsumen. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dan memperbaiki penyelesaian sengketa di platform e-commerce di Indonesia.

---

This research analyzes the responsibilities of e-commerce platform providers and consumer dispute resolution based on the case of West Jakarta District Court Decision Number 588/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. In this study, the important aspects that must be considered by e-commerce platform providers are responsibility for illegal content, system security, personal data protection, and consumer complaint mechanisms. E-commerce platform providers also need to provide an effective complaint mechanism for consumers who experience losses. The analysis of the Lazada Indonesia and Tokopedia cases shows that there were mistakes and irresponsible actions that harmed consumers. E-commerce platform providers should be responsible for system security by verifying the business actors using the platform. In this case, there was negligence in providing a "Gold Merchant" label that signaled trust in certain businesses, which also contributed to the harm suffered by consumers. This action violates the legal provisions regarding the evaluation and monitoring of businesses on e-commerce platforms. E-commerce platform providers such as Lazada Indonesia and Tokopedia denied responsibility and did not provide adequate dispute resolution to consumers. Consumers face difficulties in tracking or recovering lost or misappropriated funds. Lack of information on dispute resolution and weaknesses in consumer advocacy and risk prevention are also problems in dispute resolution on e-commerce platforms. To address these issues, e-commerce platform providers need to provide clearer provisions and ensure consumers get a fair settlement. The Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) also needs to increase socialization to improve public understanding of dispute resolution procedures. Consumers also need to be careful and pay attention to the terms and conditions that apply on each e-commerce platform. This research provides a better understanding of the responsibilities of e-commerce platform providers in cases of consumer rights violations. The results of this analysis are expected to help increase consumer protection in e-commerce transactions and improve dispute resolution on e-commerce platforms in Indonesia."