Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desa Tanjung Burung merupakan sebuah wilayah yang terletak pada muara sungai. Posisi tersebut membuat struktur okupasi masyarakat di dalamnya memiliki keterkaitan dengan kondisi lingkungan muara sungai. Struktur okupasi masyarakat muara cenderung berada pada sektor primer. Namun saat ini, kondisi lingkungan muara Sungai Cisadane mengalami penurunan kualitas pada intensitas pencemaran air sungai, frekuensi banjir, dan intensitas pencemaran air tanah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis keterkaitan antara penurunan kualitas lingkungan dan perubahan struktur okupasi, serta analisis terhadap kualitas hidup masayarakat. Dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelitian ini menggunakan strategi eksploratoris sekuensial. Proses ini mengacu pada peta geografis Desa Tanjung Burung pada tahun 1996, 2006, 2016; data kependudukan tahun 1995, 2000, 2005, 2011, 2016; serta data kualitas lingkungan tahun 1995 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam kurun waktu 20 tahun masyarakat mengalami penguatan struktur okupasi pada sektor tersier. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan perubahan struktur okupasi masyarakat yang terjadi dalam rentang waktu 1995 ndash; 2017 paling signifikan terjadi dalam rentang waktu 2001 - 2006. Indikator penurunan kualitas lingkungan yang mempengaruhi adalah penurunan kualitas air tanah. Lebih lanjut, penguatan struktur okupasi pada sektor tersier belum mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Tanjung Burung.

---

Tanjung Burung Village is an area located on the river mouth. The position makes the occupational structure of the community has a relationship with the environmental conditions of the river mouth. The occupational structure of the estuary community tends to be in the primary sector. However, at present, the environmental condition of the Cisadane River estuary has a quality degradation in terms of the intensity of river water pollution, the frequency of flooding, and the intensity of groundwater contamination. This study aims to analyze the relationship between environmental degradation and changes in occupational structure, and analysis on the quality of life of the community. In collecting and processing data, this research uses sequential exploratory strategy. This process refers to the geographical map of Tanjung Burung Village in 1996, 2006, 2016 Population data of 1995, 2000, 2005, 2011, 2016 as well as environmental quality data from 1995 to 2017. The results of this study show that within 20 years the community has strengthened occupational structure in the tertiary sector. The result of logistic regression test shows that the factors causing the change of occupational structure of society that occurred in 1995 2017 period most significant occurred in the period of 2001 2006. The indicator of the environmental quality degradation that influence is the degradation of groundwater quality. Furthermore, the strengthening of occupational structure in the tertiary sector has not been able to improve the quality of life of Tanjung Burung villagers."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kasus kemiskinan masyarakat pesisir di Tanjung Gunclap, Kota Batam. Terdapat beberapa permasalahan utama yang menyebabkan kemiskinan di daerah ini antara lain, turunnya kualitas wilayah perairan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat akibat pencemaran dari pabrik galangan kapal dan limbah rumah tangga, kurangnya modal sosial yang oleh masyarakat seperti kurangnya rasa percaya antar anggota masyarakat, dan beberapa perllaku dan pola pikir masyarakat yang sudah membudaya, tidak adanya mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat, dan kurangnya sarana dan prasarana umum seperti listrik dan jalan.Tujuan dari Tesis ini tidak hanya mengkaji permasalahan dan potensi yang oleh Tanjung Gundap tetapi juga merumuskan rencana aksi pemberdayaan masyarakat pesisir yang akan digunakan sebagai rekomendasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Medco Power Indonesia. Tesis ini menggunakan metode kualitatif berupa Particyoatory Rural Appraisal (ZPRA) yang melibatkan masyarakat dan metode kuantitatif berupa Analytical Hierarchy Process (AHP) yang melibatkan 7 (Tujuh) orang Expert yang merupakan perwakilan dari Stakeholders.Berdasarkan analisa secara kualitatif dan kuantitatif, dirumuskan bahwa program pemberdayaan yang direkomendasikan antara lain pembangunan sarana dan prasarana berupa listrik, alat pengolahan air, jalan umum dan pemberian modal usaha produktif berupa modal uang bagi wirausaha yang bergerak di bidang lingkungan, bimbingan dan pelatihan wirausaha, pendirian koperasi jual beli dan simpan pinjam dan membuka jalur distribusi dan pemasaran bagi produk - produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

---

The background of this Thesis was coastal community poverty which happened in Tanjung Gundap, Batam City. There are several main problems which cause the poverty in 'this region such as, quality degradation on water area (which become the main work 'field for them) because of pollution from shipyard and households near the area, lack of community`s social capital such as, lack of trust between the community, community`s behavior and way of thinking that has became a culture, no alternative job for the community and lack of public facilities such as electricity and public road.The purpose of this Thesis is not only to analyze the problems and resources potency in Tanjung Gundap but also formulating action plan for coastal community empowerment which will be use as recommendation for Corporate Social Responsibility (CSR) Program from PT. Medco Power Indonesia. This Thesis using qualitative method, Participatory Rural Appraisal (PRA) which involved the community dan quantitative method, Analytical Hierarchy Process (AI-IP), which involved 7 (seven) Expert whom are representative from stakeholders.Based on qualitative and quantitative analysis, recommended empowerment program that could be given are build the public facilities such as electricity, water treatment machine, public roads and productive entrepreneur capital such as cash money for environmental entrepreneur, entrepreneurship training, establish a sell - buy corporation and save - loan corporation, open distribution part for community`s product."

"Mangrove memiliki peran penting untuk melindungi pesisir dari gelombang besar dan mencegah erosi di pesisir dengan sistem perakarannya serta menjadi lahan pemijahan ikan dan udang bagi nelayan budidaya sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Kabupaten Tangerang memiliki distribusi mangrove di sepanjang pesisir utara dalam bidang-bidang kecil. Ekosistem ini menghadapi tekanan yang tinggi akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan di sekitar pesisir dan pengaruh aktivitas alam. Penelitian ini bertujuan mengamati perubahan distribusi dan luas area serta kerapatan tajuk mangrove secara spasial dan temporal di muara-muara sungai di Kabupaten Tangerang tahun 1997 hingga 2017 dengan metode penginderaan jauh dan mengidentifikasi faktor-faktor fisik dan non-fisik yang berpengaruh terhadap perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan perubahan distribusi dan luas mangrove paling besar terjadi di muara Cipasilian pada periode 1997-2007 dan pada muara Cisadane pada periode 2007-2017 dan perubahan banyak terjadi pada mangrove yang berbatasan dengan lahan terbangun dan tambak. Kerapatan tajuk mangrove rata-rata di Kabupaten Tangerang 0,18 dan termasuk dalam klasifikasi sangat jarang. Aktivitas manusia yang dinamis pada wilayah pesisir seperti kegiatan perikanan budidaya tambak memberikan dampak secara langsung pada sebaran dan luasan ekosistem mangrove.

---

Mangroves have an important role to protect the coast from large waves and prevent coastal erosion by its root system and become a spawning ground for fish and shrimp for cultivated fishermen, so that economy will be increased. Tangerang Regency have mangrove distribution along the northern coast in small areas. This ecosystem faces high pressure due to population growth and development around the coast and the influence of natural activities. The objective of this research is to spatially and temporally observe the distribution change, extent area and canopy density of mangrove at river estuaries in Tangerang Regency 1997 to 2017 with remote sensing method and identify physical and non physical factors that influence that change. The results showed that the biggest change of mangrove distribution and extent area occurred in Cipasilian estuary in 1997 2007 period and at Cisadane estuary in 2007 2017 period and many changes occurred in mangrove that borders with built area and fishponds. The average mangrove density in Tangerang is 0.18 and its classified as very low density. Dynamic human activity in coastal areas such as aquaculture activities of fishponds directly impact on the distribution and extent of mangrove ecosystems."

"Abstrak Berbahasa Indonesia/Berbahasa Lain (Selain Bahasa Inggris): Banjir rob merupakan salah satu ancaman bagi wilayah pesisir terutama pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir Kabupaten Tangerang sendiri memiliki riwayat tentang kejadian banjir rob yang setiap tahun terjadi. Tingkat bahaya banjir rob dapat diukur berdasarkan karakteristik banjir yang meliputi tinggi banjir, lama banjir, dan frekuensi banjir. Tingkat kerentanan didapatkan berdasarkan tingkat bahaya banjir rob dan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi suatu wilayah. Kondisi tersebut meliputi kepadatan bangunan, kepadatan penduduk, persentase penduduk usia balita, persentase penduduk usia tua, persentase penduduk wanita, dan persentase lahan produktif. Dalam menentukan tingkat bahaya banjir digunakan metode overlay dan metode rata-rata setimbang untuk menentukan tingkat bahaya pada setiap desa/kelurahan. Kemudian tingkat kerentanan diperoleh dengan metode pengelompokan K-Means Clustering. Kabupaten Tangerang didominasi oleh tingkat bahaya kelas tidak bahaya dengan luas 9.727 hektar atau 75 % dari luas total wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. Tingkat bahaya tinggi dapat diindikasikan dengan wilayah dengan adanya sungai yang ada di dekat laut beserta ketinggian yang rendah. Berdasarkan analisis menggunakan K-Means Clustering, kerentanan wilayah terhadap banjir rob pada wilayah pesisir Kabupaten Tangerang didominasi oleh tingkat kerentanan kelas rendah dengan jumlah 15 desa/kelurahan atau 65 % dari jumlah total desa/kelurahan pada wilayah pesisir Kabupaten Tangerang.

---

Tidal flood is one of the threats to the coastal areas, especially the north coast of Java. The coastal area of ​​Tangerang Regency itself has a history of tidal flood events that occur every year. The level of tidal flood hazard can be measured based on the flood characteristic which includes flood height, flood duration, and flood frequency. The level of vulnerability is obtained based on the level of tidal flood hazard and the physical, social and economic conditions of it’s area. These conditions include building density, population density, percentage of under-five population, percentage of old-age population, percentage of female population, and percentage of productive land area. In determining the level of flood hazard, an overlay method and a balanced average formula are used to determine the level of hazard in each village. Then the level of vulnerability is obtained by the K-Means Clustering clustering method. The level of tidal flood hazard in the coastal area of ​​Tangerang Regency is dominated by the level of tidal flood hazard with a non-hazard class. Based on the analysis using K-Means Clustering, the vulnerability of the area to tidal floods in the coastal area of Tangerang Regency is dominated by the level of low-class vulnerability with 15 villages 65 % of the total number of village in the coastal area of ​​Tangerang Regency.

"

"Seperti kebanyakan konflik sumber daya alam yang terjadi secara umum di Indonesia), Konflik dalam pengelolaan sarang burung Walet yang terjadi antara Masyarakat ketiga Desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra selain dikarenakan oleh adanya tarik-menarik kepentingan antara kedua pihak secara iangsung dalam penguasaan dan pengelolaan, juga tampak dari adanya keterlibatan unsur Pemerintah di dalamnya yang mengakibatkan munculnya konflik itu.Pemerintah dengan seperangkat wewenang, kekuasaan, dan hukum yang dimiiikinya terutama diera Pemerintahan yang IaIu mengeluarkan suatu kebijakan yang kurang memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan atau keputusan yang diambil kebanyakan hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja, terutama kepada perusahaan atau orang-orang yang secara materi mempunyai modal yang besar dan mempunyai akses terhadap pemerintah (resources acces).Pada kasus Sarang burung Walet diketiga desa tersebut, terlihat bagaimana Pemerintah telah mengambil kebijakan yang di kemudian ternyata menimbulkan keributan atau konflik. Di Sumatera Selatan secara Umum termasuk di lokasi penelitian hal ini sudah dimulai sejak pemberlakuan UU No.5 tahun 1979 yang secara otomatis menghapus Pemerintahan Marga yang sudah dijalankan sejak dahulu. Secara spesifik untuk kasus sarang burung Walet, SK dari Diden PHPA menimbulkan dampak yang signifikan pada konflik antara masyarakat ketiga Desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra.Suka atau tidak suka setelah timbul keributan atau konflik yang notabene sumbernya banyak dari Pemerintah itu sendiri, Pemerintah juga yang harus menyelesaikan keributan atau konflik itu. Dalam kasus sarang Burung Walet Pemerintah di tuntut untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan CV Agung Putra dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan prinsip "win-win solution". Tetapi yang terpenting dan harus benarbenar diperhatikan dalam proses penyelesaian konflik tersebut Pemerintah tidak boleh mengabaikan masyarakat yang mana secara adat adalah pemilik gua suruman (Sarang burung Walet), yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka sejak zaman puyang (nenek moyang).Untuk itulah tesis ini meneliti tentang bagaimana peran pemerintah dalam konflik yang terjadi antara masyarakat ketiga desa dengan pihak perusahaan CV.Agung Putra, balk selaku pihak yang menimbulkan konflik, maupun selaku pihak yang harus menyelesaikan konflik .Penelitian ini berlokasi pada tiga desa, Lubuk Mabar, Sukajadi, Tanjung Raya di Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Surnatera Selatan_ Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini merupakan pro sedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berdasarkan uraian informan (wawancara tidak terstruktur) serta pengamatan terhadap fenomena konflik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan kajian secara langsung, selain wawancara yang tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data tentang konflik yang terjadi.Temuan Penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara rnasyarakat tiga desa dengan CV.Agung Putra meningkat setelah adanya SK dari Dirjen PHPA yang memperpanjang masa berlaku pengelolaan sarang Burung Walet. Kondisi tersebut di dukung oleh perubahan drastis wiring bergulirnya era reformasi yang disikapi secara "euphoria".Dalam hal penyelesaian konflik, maka dari pihak pemerintah telah melakukan upaya-upaya antara lain dengan mengadakan pertemuan antara masyarakat ketiga desa tersebut dengan CV.Agung Putra. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan beberapa kesepakatan, terutama tentang pembagian hasil panen sarang burung walet. Akan tetapi kesepakatan yang telah ditetapkan selalu saja dilanggar, terutama oleh pihak CV.Agung Putra. Karena penyelesaian konflik sarang burung walet ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas, maka Pemda Lahat, sekarang ini menetapkan sarang burung walet dalam keadaan status quo."

"ABSTRAKPenelitian mengenai struktur komunitas lamun di Pesisir Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat telah dilakukan pada bulan Mei 2017. Penelitian bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas lamun yang mencakup jumlah spesies lamun, presentase tutupan, frekuensi, kerapatan, indeks nilai penting, indeks keanekaragaman, indeks kemerataan, dan indeks dominansi pada setiap stasiun. Penentuan lokasi pengambilan sampel dilakukan pada 3 stasiun penelitian dengan metode purposive sampling. Metode pengambilan sampel menggunakan metode line transect dan kuadrat sebanyak 54 kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh spesies lamun dari dua famili di Tanjung Luar. Persentase tutupan lamun pada setiap stasiun berkisar 5--61,25. Kerapatan lamun pada setiap stasiun berkisar antara 12--626 tegakan/m2. Frekuensi setiap spesies lamun pada setiap stasiun berkisar antara 5,55--72,22. Thalassia hemprichii memiliki frekuensi rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 50. Nilai indeks keanekaragaman di Tanjung Luar yang termasuk sedang hanya terdapat di stasiun 1 1,62 dan stasiun 2 1,69. Nilai indeks dominansi di Tanjung Luar yang tergolong rendah hanya terdapat di stasiun 2 0,21. Nilai indeks kemerataan yang tergolong tinggi hanya terdapat di stasiun 1 0,83 dan 2 0,87.

---

ABSTRACTResearch on community structure of seagrass in waters of Tanjung Luar, East Lombok, West Nusa Tenggara, was conducted on May 2017. The study aims to determine the community structure of seagrass which includes diversity, cover percentage, frequency, density, importance values, diversity index, evenness index, and dominance index at all of station. The location of sampling in 3 stations was determined by purposive sampling. The method of sampling was determined by line transect and quadrat method, totally 54 quadrats. The results showed that there are 7 species of seagrasses from 2 families in Tanjung Luar. Percentage seagrass covering at each station ranged from 5 61,25. Seagrass density at each station ranged from 12 626 tegakanal m2. Frequency each spesies of seagrass at each station ranged from 5,55 72,22. Thalassia hemprichii is the highest frequency 50. The diversity index value in Tanjung Luar was considered as moderate only at station 1 1,62 and station 2 1,69. The dominance index value in Tanjung Luar was low only at station 2 0,21. Evenness index value was considered as high only at station 1 0,83 and station 2 0,87. "

"Flu burung di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan. Tahun2005-2008 terdapat 30 kasus suspek flu burung di Kabupaten Tangerang,meliputi 18 kasus confirmed dan 16 kasus meninggal (case fatality rate =CFR 87,5%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahanflu burung di tengah masyarakat Kecamatan Cikupa, Curug, Pasar Kemisdan Sepatan, Kabupaten Tangerang pada tahun 2009. Penelitian ini meng-gunakan data sekunder dari Yayasan Bangun Indonesia, yang dilakukanterhadap masyarakat dengan sumber informasi terdiri dari ibu rumah tang-ga, remaja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan peternak. Survei dilakukanterhadap pengetahuan reponden tentang flu burung, kebersihan perora-ngan responden, sanitasi makanan, dan sanitasi lingkungan. Jumlah sam-pel 320 responden yang diperoleh dari 4 Kecamatan. Hasil penelitian inimenemukan bahwa pengetahuan responden tentang flu burung masihbelum baik (62,2%), kebersihan perorangan terkait flu burung masih buruk(57,1%), sanitasi makanan bersumber unggas belum baik (61%) dan se-cara umum semua variabel sanitasi lingkungan sudah baik, hanya sanitasikandang unggas yang sebagian besar masih buruk (57,1%). Penghasilanrata-rata masyarakat Tangerang yang masih rendah, menyebabkan pe-ngeluaran mereka masih diprioritaskan untuk membeli kebutuhan pokokrumah tangga daripada pencegahan flu burung.Avian Influenza is still a major health problem in Indonesia. In Tangerangdistrict within the period of 2005-2008, 30 suspect cases were found, 18confirmed. Sixteen (16) died because of this disease (case fatality rate =87,5%). The objective of this research was to study prevention measures to-wards Avian Influenza within the community at Cikupa, Curug, Pasar Kemisand Sepatan sub-districts, Tangerang in 2009. A descriptive study was ca-rried out towards community involving the households, teenagers; religiousleader, community leader and poultry business as selected respondent. Information to collect consisted of knowledge about Avian Influenza, per-sonal hygiene, food sanitation based on bird and environmental sanitation.Total of sample were 320 respondents from each sub-District. Data weretaken from secondary data of Bangun Indonesia Foundation as researchexecutor. This research found that more than a half of respondents (62.2%)have good knowledge about AI, (57.1%) about personal hygiene related toAvian Influenza, 61% about food sanitation based on bird were goodenough (61%). In general environmental sanitation variables were some-what good except for cage where 51% still bad. In the effort to prevent AvianInfluenza in Cikupa, Curug, Pasar Kemis, and Sepatan communities,Tangerang District, 2009, one of variables were still poor (57.1%) that wassanitation of bird cages. Avian Influenza cases in Tangerang District is stillhigh, due to non supportive people behavior and poor environment sanita-tion proven by poor sanitation of bird?s nest. Low household income ofTangerang district?s people, bringing about them to spend more on basicgoods rather than Avian Influenza preventive action."

"Masyarakat Baduy merupakan sebuah masyarakat yang seluruh sistem sosial, sistem nilai dan cara berfikirnya bersumber pada sistem kepercayaan, hukum adat dan ajaran dari para leluhurnya. Sistem sosial dan ajaran adat tersebut menjadikan masyarakat baduy mampu mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan dalam kehidupan mereka. Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: Pertama Untuk mengetahui dan menganalisis konsep kepemimpinan dalam pandangan masyarakat Baduy; Kedua, Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika kepemimpinan pada masyarakat Baduy dan Ketiga, Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh masyarakat baduy dalam mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil pengolahan data menyimpulkan. Pertama. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam pikukuh dan pitutur baduy adalah sebagai berikut: (1). Seorang pemimpin harus berwawasan lingkungan (ecological consciousness leadership). (2). Prinsip yang mengatur etika seorang pemimpin menjadi pribadi yang baik.(3). Dimensi sosial seorang pemimpin. (4). Pemimpin di Baduy diharuskan juga menghormati dan mencintai negara. Kedua, terdapat tiga aspek yang menjadikan masyarakat baduy bisa menjaga keteraturan dan keberlangsungan kehidupan mereka. antara lain: sistem sosial dan budaya yang sangat kuat, pengaturan sistem ekonomi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer serta pengelolaan lingkungan hidup yang tertata rapi. Ketiga, dalam tradisi masyarakat baduy sebagaimana diajarkan oleh leluhur mereka memilih pemimpin didasarkan pada dua faktor utama. Faktor pertama adalah garis keturunan yang kedua adalah “nuzum”. Keempat, sistem politik pada masyarakat baduy, dalam kehidupan masyarakat baduy terdapat dua sistem. Yakni sistem pemerintahan formal dibawah negara Indonesia dan sistem pemerintahan adat. Kelima, Ketahanan sosial dan lingkungan masyarakat baduy disandarkan pada sistem nilai dan ajaran yang bersumber dari pikukuh dan pitutur karuhun. Pembagian wilayah pemukiman di masyarakat baduy juga mampu mewujudkan ketahanan sosial dan lingkungan.

---

The Baduy community is a society whose entire social system, value system, and way of thinking are rooted in the belief system, customary law, and teachings of their ancestors. The social system and traditional teachings make the Baduy community able to realize social and environmental resilience in their lives. These conditions are the objectives of this research, namely: The first to identify and analyze the concept of leadership in the view of the Baduy community; The second, to know and analyze the dynamics of leadership in the Baduy community and thirdly, to find out and analyze the strategies adopted by the Baduy community in realizing social and environmental resilience. To achieve the three research objectives using a qualitative approach with the case study method. The results of data processing concluded. Firstly, the principles that must be possessed by a leader in pikukuh and pitutur baduy are as follows: (1). A leader must have an environmental perspective (ecological consciousness leadership). (2). The principles that govern the ethics of a leader to be a good person (3). The social dimension of a leader. (4). Leaders in Baduy are also required to respect and love the country. Secondly, three aspects make the Baduy community able to maintain the order and continuity of their lives. among others: a very strong social and cultural system, the regulation of the economic system to prioritize the fulfillment of primary needs as well as orderly management of the environment. Thirdly, in the baduy community tradition as taught by their ancestors, choosing a leader is based on two main factors. The first factor is lineage the second is "Nuzum". Fourthly, the political system in the Baduy community, in the life of the Baduy community there are two systems. Namely the formal government system under the Indonesian state and the customary government system. Lastly, the social and environmental resilience of the Baduy community is based on a system of values and teachings that come from pikukuh and pitutur karuhun. The division of residential areas in the Baduy community is also able to create social and ecological resilience."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang. Jumlah dana yang dianggarkan bagi Dana Desa dalam APBN 2017 mencapai Rp60 triliun, meningkat hampir 300 dibandingkan anggaran Dana Desa tahun 2015. Namun demikian, hasil pantauan ICW terhadap kasus korupsi desa selama tahun 2015-2017 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Desa Jeungjing merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Tangerang dan mengalami kasus keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017. Permasalahan dalam pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing diteliti menggunakan teori akuntabilitas yang memandang suatu mekanisme akuntabilitas sebagai interaksi antara aktor dan forum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada multiple unit analysis meliputi masyarakat desa, perangkat desa dan lembaga pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan masyarakat di Desa Jeungjing masih belum optimal disebabkan kurangnya akses informasi laporan pertanggungjawaban dan masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat desa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya meningkatkan akses informasi dan upaya pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat desa terkait peran masyarakat dalam pengawasan dana desa dan struktur saluran pengaduan masyarakat.

---

The purpose of this research is to evaluate the role of the community in monitoring the Village Fund in Jeungjing Village, Cisoka Sub District, Tangerang District. The total budgeted funds for the Village Fund in the 2017 APBN has reached Rp60 trillion, up to nearly 300 compared to the Village Fund budget in 2015. However, Indonesian Corruption Watch 39 s monitoring of village corruption cases during 2015 2017 shows an upward trend every year. Jeungjing Village is one of the deprived villages in Tangerang District and experiencing cases of delay in reporting realization of Village Funds Stage 1 Year 2017. Problems in community monitoring in Jeungjing Village were analyzed using accountability theory which looked at mechanism accountability as the interaction between actors and forums. This research uses qualitative method with case study approach on multiple unit analysis including village community, village government and oversight institution. The result of the research shows that the supervision of Jeungjing Village society to the Village Fund is still not optimal due to the low level of understanding and awareness of the community and inadequate access to information. The implication of this research is the need to improve the access of information and educational efforts from the government to the village community related to the role of the community in village funds monitoring and the structure of complaint channel of the community."