Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dalam tesis ini berfokus pada dasar dasar dibentuknya aturan wajib lapor bagi penyalah guna narkotika dilihat dari perspektif ketahanan nasional. Penanganan masalah narkotika selama ini kurang memperhatikan hak penyalah guna akan aspek kesehatan untuk selanjutnya mendapatkan akses rehabilitasi. Program wajib lapor pecandu narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2011, merupakan turunan dari Undang undang 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika untuk melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi. Salah satu tujuan dari program ini adalah upaya dekriminalisasi terhadap penyalah guna narkotika agar penatalaksanaannya secara hukum dapat dibedakan dengan pengedar maupun bandar. Desain yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan pengamatan, menunjukkan kondisi pelaksanaan program wajib lapor dengan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

---

The research in this thesis focuses on the basic foundation of the formulation of reporting rules for narcotics abuse seen from the perspective of national resilience. So far, management of substance abuse has been addressing less consideration over the patient 39 s health related right and further had access to rehabilitation. The mandatory reporting program for narcotics addicts set forth in Government Regulation No. 25 of 2011, is derived from Law 35 of 2009 on narcotics governing the duty of narcotics addicts to report themselves for rehabilitation.One of the objectives of the program is the decriminalization of narcotics abusers so that their management can be legally distinguished from dealers and dealers. The design used is qualitative descriptive with the method of interview and observation, indicating the condition of program implementation must report with various obstacles in its implementation."

"Latar belakang penelitian ini adanya peningkatan prevalensi penyalahguna narkotika selama pandemi Covid-19 dari 1,8% menjadi 1,95% di tahun 2021 dan masih terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang sesuai standar (155 lokasi). Adanya pandemi mengakibatkan perubahan pemberian layanan ke arah digitalisasi yaitu diperkenalkannya rehabilitasi berbasis bauran untuk meningkatkan akses klien terhadap layanan rehabilitasi. Namun belum ada studi mengenai bagaimana efektivitas rehabilitasi berbasis bauran dalam mencapai tujuan rehabilitasi, yaitu penyalahguna menjadi pulih, produktif dan berfungsi sosial diantaranya dengan meningkatkan kualitas hidup klien. Tujuan dari penelitian ini antara lain menganalisis a) efektivitas kebijakan layanan rehabilitasi berbasis bauran, b) implementasi kebijakan dengan SWOT, c) peran pemangku kepentingan. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif dengan menggali informasi data primer dengan wawancara kepada Direktur Rehabilitasi BNN, klien dan keluarga penerima layanan rehabilitasi, penanggung jawab klinik rehabilitasi di wilayah DKI Jakarta (BNN, Dinas Kesehatan, Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat). Sedangkan data sekunder didapatkan dari analisis terhadap data laporan di lapangan dan penelitian terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi berbasis bauran efektif dalam meningkatkan kualitas hidup penyalahguna narkotika karena terjadi peningkatan skor WHOQoL-BREF di 4 domain (fisik, psikologis, hubungan sosial, lingkungan) selama awal dan akhir masa rehabilitasi. Skor WHOQoL BREF diukur saat klien masuk layanan dan diulangi setelah selesai menjalani layanan. Klien juga merasa bahwa keyakinan untuk pulih, kepercayaan dirinya meningkat, dan dimudahkan dalam mengakses layanan rehabilitasi. Selain itu, indeks kepuasan masyarakat hasilnya sangat baik (>3,26), alur layanan sesuai dengan pedoman, dan terdapat SDM yang kompeten dalam melakukan layanan rehabilitasi berbasis bauran. Implementasi berdasarkan SWOT menunjukkan optimalisasi layanan dengan mengadopsi rehabilitasi berbasis bauran menjadi modalitas layanan ke klien serta perlunya sosialisasi yang masif kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas mengenai keberadaan layanan ini. Diperlukan kolaborasi dan pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung keberhasilan kebijakan rehabilitasi bauran antara lain pemerintah, masyarakat sipil/ LSM/ organisasi profesi, sektor swasta, akademisi, media, dan klien beserta keluarga sebagai penerima layanan.

---

The background to this research is an increase in the prevalence of narcotics abusers during the Covid-19 pandemic from 1.8% to 1.95% in 2021. Moreover there are still limited rehabilitation facilities that meet standards (155 locations). The pandemic has resulted in changes in service delivery towards digitalization, such as the introduction of hybrid narcotics rehabilitation to increase client access to rehabilitation services. However, there have been no studies regarding the effectiveness of hybrid rehabilitation in achieving rehabilitation goals, namely improving the client's quality of life. The objectives of this research include analyzing a) the effectiveness of hybrid rehabilitation policy, b) implementation using SWOT, c) the role of stakeholders. The research method is descriptive qualitative by exploring primary data information by deep interviewing the BNN Rehabilitation Director, clients and families receiving rehabilitation services, and those in charge of narcotics rehabilitation clinics in the DKI Jakarta area (BNN, Health Service, Private Rehabilitation Institutions). Meanwhile, secondary data is obtained from analysis of field report data and related research. The research results show that hybrid rehabilitation increase in WHOQoL scores in 4 domains (physical, psychological, social relations, environment) during the beginning and end of the rehabilitation period. Clients feel that their self confident increases and easier to access rehabilitation services. Beside that, customer satisfaction index is very good (>3.26), the service flow is in accordance with guidelines, there are competent human resources in providing hybrid narcotics rehabilitation services. Implementation based on SWOT shows the optimization of hybrid rehabilitation services by adopting it as a service modality for clients and the need for massive outreach to stakeholders and the wider community regarding the existence of this service. Collaboration and clear roles are needed between stakeholders involved in supporting the success of mixed rehabilitation policies, including government, civil society/NGOs/professional organizations, the private sector, academics, media, and clients and their families as service recipients."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan IPWL mengenai program wajib lapor berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 di Lembaga Komunitas “X” Kota Depok. Disahkannya program wajib lapor dan menggandeng lembaga-lembaga terpilih sebagai pelaksana IPWL, merupakan sebuah wujud upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bertujuan memberikan wadah bagi pecandu narkotika memperoleh haknya untuk sembuh melalui rehabilitasi (dalam penelitian ini rehabilitasi sosial). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan IPWL yang diselenggarakan di Lembaga Komunitas “X” Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program wajib lapor di IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok, melaksanakan tugas sebagai IPWL dengan SOP yang telah dibuat dan dikembangkannya sesuai pedoman Kementerian. Terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yaitu tidak terdapat tenaga psikolog dan tenaga pekerja sosial secara langsung saat pelaksanaan, melainkan hanya pada saat rapat koordinasi dan workshop. IPWL Lembaga Komunitas “X” melaksanakan rehabilitasi sosial dengan metode “12 langkah” yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dikemas kedalam kegiatan sharing feeling. Lembaga Komunitas “X memiliki sumberdaya yang memadai serta struktur organisasi yang jelas. Di sisi lain, terdapat hambatan dalam pencairan dana/gaji oleh pemerintah bagi para tenaga pelaksana tetap IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok yang perlu menjadi perhatian khusus dan evaluasi bagi pemerintah. Kemudian jam buka operasional Lembaga Komunitas “X” sebagai IPWL terlalu siang yaitu pukul 10.00 WIB, menyebabkan klien rawat jalan yang berstatus pekerja khususnya bekerja dengan sistem shift, mengalami kendala untuk melakukan konseling rutin mingguan. Wajib menjadi poin penting bagi IPWL Lembaga Komunitas “X” Depok untuk memperbaiki kebijakannya dan lebih memperhatikan hak klien rawat jalan.

---

This research is review about the implementation of IPWL on the ‘Compulsory Reporting Program’ based on Government Regulation Number 25 of 2011 in the “X” Community Institution in Depok. The existence of a “Compulsory Reporting Program” by the government in collaboration with attempt by the government to reduce the high number of cases of drug abuse in Indonesia, and aims to provide a forum forn narcotics addicts to get their right to recover through rehabilitation, in this research, is social rehabilitation. The purpose of this research is to analyze the implementation of ‘compulsory reporting’ held at “X” Community Institution as IPWL. This research is a qualitative research with a descriptive design. The result of this research, it was found that the implementation of the “Compulsory Report Program” in Community Institutions “X” runs IPWL using a Standard Operating Procedure that has been developed according to the guidelines given by the government. There are several differences in it’s application with government regulation number 25 of 2011. The difference is that there are no psychologists and social workers during the inplementation, but only gathering during coordination meetings and workshops. The Community Institution “X” carries out sosial rehabilitation using the “12 steps” method which is applied in daily and also packaged into “Sharing Feeling” activities, there are has adequate resource and a clear organizational structure. However, there were still barriers to disbursement of funds (salary/incentive) by the government for the implementers of ‘Compulsory Reporting Program’, it must be a concern and evaluation for the government. Another barriers is, the Community Institution “X” has operating hours at 10.00 am. This causes difficulties for outpatient clients who are workers and have a shift system in their work to come for counseling with coucelor at IPWL of “X” Community Institution. Must be an important point for IPWL to improve their policies about the operating hours, and pay more attention to the rights of outpatient clients."

"Tesis ini tentang Analisis Implementasi Kebijakan Puskesmas Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2009. Disain penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan penelitian kombinasi Sequential Explanatory Sedangkan model implementasi yang digunakan adalah Model yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dalam model tersebut kebijakan dihubungkan dengan kinerja. Variasi dalam ke 6 variabel Standar dan Sasaran kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Sikap Pelaksana dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik mempengaruhi kinerja kebijakan secara linier.

---

This thesis about Implementation Analysis Public Health Centre As Recipient Institution Obligation Report For Narcotic Addicts Policy in Greater Jakarta Province in 2014. Research design used is a combination of research methods Sequential Explanatory While the implementation model used is the model developed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. In that model of policy associated with performance. The relationship is influenced by six variables: Standards and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes of the implementing and Environment, Sosial, Economic and Political. Variation in the 6 variables Standar and Targets policy, Resources, Communication Between Executive Agency, Executive Agency Characteristics, Attitudes and Environment Implementing Social, Economic and Political influence policy performance linearly."

"Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diamatkan dalam UU Narkotika. Penanganan pecandu menjadi sulit, karena adanya resistensi penyalahguna terhadap wajib lapor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskritif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa penyebab penyalahguna tidak melapor serta bagaimana pendekatan terhadap peyalahguna. Selanjutnya bagaimana penanganannya agar mereka dapat dilakukan pendataan, rehabilitasi dan pengawasannya, dengan melibatkan instansi terkait lainnya. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus instrumental, dari hasil wawancara, pengamatan langsung, dapat disimpulkan bahwa : 1. masih adanya permasalahan hukum bagi pecandu dalam penanganannya; 2. Belum adanya bentuk pelayanan tepat.

---

This study focuses on how the implementation of compulsory reporting for narcotics addicts can be implemented as it has been mandated by the Narcotics Law. Handling addict becomes difficult, because of the resistance against the compulsory reporting abusers. This study uses descriptive qualitative method. The purpose of this study to determine what the cause of abuse is not reported and how the approach to peyalahguna. Furthermore, how to handle so that they can do data collection, rehabilitation and monitoring, with the involvement of other relevant agencies. This study design using qualitative research case study instrumental, from interviews, direct observation, it can be concluded that: 1. there are still legal issues for addicts in treatment; 2. The absence of appropriate forms of service."

"Pecandu Narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika berdasarkan hasil asesmen harus diberi tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan secara sukarela atau secara wajib, sesuai dengan kondisi Pecandu Narkotika yang melaporkan diri/dilaporkan oleh keluarganya atau yang ditangkap/tertangkap tangan. Rehabilitasi dapat dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan diadakan rangkaian Asesmen Terpadu Narkotika. Tindakan tersebut sebagai wujud dari upaya depenalisasi perkara Pecandu Narkotika. Namun, terhadapnya masih terdapat permasalahan dari aspek perundang-undangan yang menaunginya, serta aspek implementasinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan dilengkapi dengan wawancara narasumber. Hasil penelitian mengungkap bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum ideal memberikan keadilan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terlibat peredaran narkotika. Fungsi dari IPWL dan pelaksanaan proses Asesmen Terpadu Narkotika tidak berjalan optimal. Padahal keduanya merupakan hal yang penting dalam memberikan upaya depenalisasi bagi perkara Pecandu Narkotika berupa rehabilitasi. Oleh karena itu, payung hukum harus dibenahi agar keadilan dapat tercapai. Fungsi serta peran IPWL dan proses Asesmen Terpadu Narkotika harus diperkuat, sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

---

Narcotics addict involving in the drug or narcotics trafficking based on the results of the assessment must be treated with rehabilitation measures. Rehabilitation can be carried out either by voluntarily or compulsorily, according to the condition of the Narcotics Addict whether reporting himself and or is reported by family or those who are caught. Rehabilitation can be carried out at the Report Obligatory Recipient Institution (IPWL) by holding a series of Integrated Narcotics Assessment. This action is a form of efforts to depenalize Narcotics Addict case. However, there are still some problems regarding to the aspect of legislation that covers it, as well as aspects of its implementation.This research is a normative juridical study by examining statutory regulations, literature study, and thus completed with interviewing sources. The results reveal that prevailing laws and regulations are still not ideal to provide justice for Narcotics addicts who are not involved in narcotics or drug trafficking. The function of the IPWL and the implementation of the Integrated Narcotics Assessment process have not run optimally. Though, both are important things in providing depenalization efforts for the Narcotics Addict case in the form of rehabilitation. Therefore, the legal law must be addressed in order to achieved justice. The functions and roles of IPWL and the Integrated Narcotics Assessment process must be strengthened to emable them run properly."

"Fokus penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan program Samsat Digital Nasional (SIGNAL) di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program, dan untuk menganalisis praktik hasil dari perspektif kesisteman dalam proses implementasinya. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini dilakukan di Kantor Samsat di Polda Metro Jaya tepatnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hasil penelitian dalam implementasi SIGNAL di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah berfungsi dengan baik meskipun masih terdapat berbagai kendala baik dari jaringan internet hingga pada kurangnya pemahaman masyarakat akan SIGNAL. Kemudian, beberapa hal yang menjadi factor penghambat SIGNAL meliputi minimnya pemahaman masyarakat, terbatasnya kuantitas dan kualitas personel, belum adanya strategi menumbuhkan minat masyarakat serta integrasi sistem SIGNAL yang belum menyeluruh. Adapun yang menjadi factor pendukung SIGNAL meliputi komitmen tinggi dari pimpinan Polri, efektivitas dan efisiensi SIGNAL, integrasi data yang komprehensif, adanya data NIK elektronik, serta transparansi dan akuntabilitas pembayaran secara online. Adapun untuk analisis SIGNAL dalam perspektif kesisteman yang akan datang, dilihat dari elemen sistem baik itu tujuan, , proses, masukan, keluaran, menakisme pengendalian, batas, serta lingkungan telah terpenuhi meskipun ada beberapa catatan terutama belum utuhnya integrasi sistem yang ada dalam SIGNAL seperti terkait pemutihan pajak kendaraan, blokir, serta ETLE. Kemudian, dari kacamata Rekayasa Ulang Proses Bisnis, dalam dimensi proses terpenuhi, sementara terkait dimensi fundamental, dramatis dan radikal tidak terpenuhi karena SIGNAL merupakan sistem parsial yang hanya pada pelayanan pajak kendaraan tahunan serta belum terintegrasi dengan sistem pelayanan kepolisian lainnya. Untuk mengoptimalkan SIGNAL di masa yang akan datang, dibutuhkan beberapa upaya pengembangan baik itu integrasi sistem, integrasi data, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan personel serta anggaran.

---

The focus of this research is to analyze the implementation of the National Digital Samsat (SIGNAL) program in the Legal Territory of the Polda Metro Jaya, as well as the factors that hinder and support the implementation of the program, and to analyze the practice of results from a systemic perspective in the implementation process. In this study, the type of data collected using a qualitative approach. This study was conducted at the Samsat Office at Polda Metro Jaya, precisely in the Special Capital Region of Jakarta. The results of the research in the implementation of SIGNAL in the jurisdiction of the Polda Metro Jaya have functioned well although there are still various obstacles, both from the internet network to the lack of public understanding of SIGNAL. Then, several things that are inhibiting factors for SIGNAL include the lack of public understanding, the limited quantity and quality of personnel, the absence of a strategy to foster public interest and the incomplete integration of the SIGNAL system. The supporting factors for SIGNAL include the high commitment of the National Police leadership, the effectiveness and efficiency of SIGNAL, comprehensive data integration, the existence of electronic NIK data, as well as transparency and accountability for online payments. As for the SIGNAL analysis in the future system perspective, it can be seen from the system elements, be it goals, processes, inputs, outputs, control mechanisms, boundaries, and the environment, although there are some notes, especially the incomplete system integration in SIGNAL as related vehicle tax whitening, blocking, and ETLE. Then, from the perspective of Business Process Reengineering, the process dimension is fulfilled, while the fundamental, dramatic and radical dimensions are not fulfilled because SIGNAL is a partial system that only covers annual vehicle tax services and has not been integrated with other police service systems. To optimize SIGNAL in the future, several development efforts are needed, including system integration, data integration, improving facilities and infrastructure, increasing personnel and budgets."

"Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penolakan masuk orang asing yang terjadi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta. Dalam penelitian ini akan menggambarkan implementasi kebijakan yang telah berjalan dan menemukan kendala-kendala yang menyebabkan implementasi belum berhasil dengan baik. Implementasi kebijakan ini kemudian dipandang dari aspek ketahanan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori George C. Edward III yang menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi. Teori yang dijadikan analisis perspektif ketahanan nasional yaitu aspek kesejahteraan dan aspek keamanan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : komunikasi dalam implementasi sudah berjalan cukup baik; sumber daya dalam implementasi masih belum berjalan baik masih ditemukan kendala atau kekurangan; disposisi dalam implementasi sudah berjalan cukup baik; dan struktur birokrasi dalam implementasi juga belum berhasil dengan baik. Hasil kesimpulan berikutnya bahwa aspek ketahanan nasional mempengaruhi setiap penolakan yang dilaksanakan.

---

This study focuses on the implementation of entry denied policy for foreigner that occurred at Immigration Checkpoint Soekarno Hatta Airport. In this study will describe the implementation of policies that have been run and find the constraints that lead to implementation have not been successful. Implementation of this policy is then seen from the aspect of national resilience. This study is a descriptive qualitative research design. The method used is by direct observation, interviews and literature study. The theory is used to analyze the theory of George C. Edward III who analyze policy implementation based on the communication aspects, resource aspects, aspects of the disposition, and aspects of the bureaucratic structure. The theory is used as analytical national resilience perspective are prosperity aspects and security aspects. From the results, it can be concluded that: communication in the implementation has been running enough well; resources in the implementation is still not running good still found problems or deficiencies; disposition of the implementation has been going enough well; and bureaucratic structures in the implementation has not worked well. The results of subsequent conclusion that aspect of national resilience affects every implemented refusal."

"Otoritas kontrol ruang udara atau FIR terkait keamanan dan keselamatan penerbangan sipil memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berlaku penuh dan ekslusifnya suatu Negara atas kedaulatan ruang udaranya. Pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 8 September 2015, Presiden RI menginstrusikan kepada Menteri Perhubungan dan Panglima TNI untuk mengambil alih kontrol ruang udara sektor ABC di Kepuluan Riau dari FIR Singapura dalam tiga atau empat tahun kedepan. Dampak pendelegasian kontrol ruang udara ini adalah kerugian pada tiga gatra dari panca gatra ketahanan nasional yaitu ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di kedaulatan udara Indonesia. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan audit kepatuhan keamanan dan keselamatan penerbangan oleh ICAO kepada Indonesia serta kesiapan-kesiapan dan rapat koordinasi antar kementerian dan Lembaga yang terlibat kebijakan FIR. Beberapa hal tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan strategi perencanaan dan analisis kebijakan dari kementerian dan lembaga terkait dengan metode penilitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya penerbangan Indonesia masih berada di bawah standar rata-rata dunia serta masih adanya ego sektoral dan perbedaan persepsi antar Kementerian dan Lembaga pada urgensi kebijakan ini. Sedangkan pada strategi perencanaan dan analisis kebijakan terlihat belum adanya pelaksanaan roadmap yang komprensif dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut.

---

The airspace control authority or FIR of civil aviation security and safety has a significant role on the exclusiveness of a State especially on it airspace sovereignty. On September 8, 2015, the President of the Republic Indonesia instructed the Minister of Transport and the TNI Commander to take control of the ABC sector air space in Riau Islands from the Singapore FIR within three or four years. The impact of this delegation of airspace control is the loss of three aspects of the national security resilience such as economic, political, and defense of security in air sovereignty of Indonesia. From 2007 ICAO has conducted compliance audits on aspects of aviation safety and security in Indonesia, as well as coordination readiness and coordination meetings between Ministries and Agencies involved in this FIR policy. It`s to analyze how far the implementation of strategic planning and policy analysis. This research uses a qualitative research method. The result of this research shows that the ability of aviation resources in Indonesia is still below the world average standard as well as the existence of sectoral ego and the difference of perception. For planning strategy and policy analysis, there is no comprehensive roadmap to manifestation President`s instruction."

"Penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan agar pulih dari ketergantungannya. Kualitas pelayanan rehabilitasi yang baik dan pelaksanaan metode lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; yang benar dapat memperpanjang waktu pemulihan mereka. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido menerapkan program lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; dengan jangka waktu 4 bulan dan 6 bulan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; berdasarkan persepsi penyalahguna yang sedang menjalani program 4 bulan dan 6 bulan serta konselor adiksi agar Balai dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program rehabilitasi.Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan deskriptif analitis. Sampel penelitian secara purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan adalah 2 residen laki-laki pada fase older primary program 4 bulan, 3 residen laki-laki pada fase older primary program 6 bulan, dan 2 konselor adiksi.Hasil penelitian adalah para informan menyatakan bahwa semua kegiatan di program komunitas terapetik dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan rasa jenuh residen dapat menghambat pelaksanaan program. Secara umum, penerima dan pelaksana program menganggap program lsquo;komunitas terapetik dimodifikasi rsquo; bermanfaat, tetapi ada hal-hal yang perlu diperbaiki seperti penambahan kegiatan, pelaksanaan 5 pola hidup sehat dan regulasi emosi para residen.

---

Narcotics abusers are required to undergo rehabilitation to get treatment and care in order to recover from their dependence. The quality of good rehabilitation services and the correct implementation of 39 correct therapeutic communities 39 methods can extend their recovery time. Center for Rehabilitation of the National Narcotics Agency Lido implements a 39 modified therapeutic community 39 program with a period of 4 months and 6 months.

The purpose of this study is to find out how the implementation of 39 therapeutic community modified 39 method based on perception of abusers who are undergoing 4 months and 6 months program and addiction counselor to improve the service quality and implementation of rehabilitation program.

This research method is qualitative with analytical descriptive. The sample of research is purposive sampling. The number of samples used were 2 male residents in the older primary program phase of 4 months, 3 male residents in the 6 month primary primary program, and 2 addiction counselors.

The results of the research are informants stated that all activities in the therapeutic community program can affect the implementation of the program and the resident saturation of the resident can hinder the implementation of the program. In general, beneficiaries and program implementers consider the 39 therapeutic community modified 39 program useful, but there are things that need to be improved such as the addition of activities, the implementation of 5 healthy lifestyles and emotional regulation of the residents."