Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayan Contact Center Badan Narkotika Nasional BNN dalam mengelola informasi dan pengaduan masyarakat, mengetahui hambatan yang dihadapi serta upaya dalam pengembangan pelayanan BNN mengenai pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode SERVQUAL dengan memfokuskan pada dimensi kualitas pelayanan publik terdiri dari tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. Indikator dan ukuran kualitas pelayanan Contact Center BNN dijadikan sebagai acuan.Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan publik Contact Center BNN sudah cukup baik, ditandai dengan mekanisme pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP , sikap, perilaku petugas yang sopan dan ramah, sarana dan prasarana yang memadai, memiliki sistem informasi pelayanan yang terkomputerisasi dan terintegrasi dengan semua media akses. Hambatan yang dihadapi yaitu belum adanya sistem pengukuran kepuasan masyarakat, tidak semua laporan bidang pemberantasan dapat diproses oleh Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN, distribusi laporan masyarakat mengenai bidang pemberantasan masih banyak terpusat. Upaya pengembangan yang dilakukan Contact Center BNN yaitu meningkatkan sosialisasi Contact Center BNN dengan SMS Broadcash System SMS Blast , menggunakan teknologi berbasis ANI Automatic Number Identification dan ALI Automatic Location Identification dan membangun Contact Center di setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP.

---

This research aims to know the The Quality of Contact Center Service of the National Narcotics Board in organizing information and public complaint, to know the obstacles faced in holding the service and to know the development service of BNN on the prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking. This is a descriptive research using qualitative approach. Data collected by interview, observation and documentation. . The research used SERVQUAL method which focused on the dimention of the quality of public service consisting tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy. The indicator and the measure of the quality of Contact Center service of BNN made as reference.The research result showed that the quality of Contact Center service of BNN is quite good, which indicated by the service mechanism in accordance with standard operating procedure SOP , the attitude of officer which is polite and friendly, adequate facilities and infrastructure, having the computerized information service system and integrated with all access. The obstacles faced in holding the service is that there is no measurement system of public satisfaction, not all reports of eradication field can be processed by the Directorate of Intelligence Deputy BNN Eradication, the distribution of public reports on the field of eradication is still centered. BNN do some effort to develop the Contact Center i.e. organizing socialization on Contact Center BNN using SMS Broadcash System SMS Blast , using ANI Automatic Number Identification based technology and ALI Automatic Location Identification based technology and establishing Contact Center in each Provincial Narcotics Board BNNP."

"Penerapan kebijakan otonomi daerah meialui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan meningkalkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat belum mencapai tujuan yang diharapkan.Kualitas peiayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang tercermin dari keluhan yang disampaikan warga masyarakat. Kondisi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Sayangnya, keluhan yang disampaikan masyarakat melaiui kotak saran atau saluran Iainnya belum direspon dengan baik oleh penyelenggara peiayanan publik. Padahai keluhan ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam rangka memperbaiki kuaiitas pelayanan.Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Semarang membentuk unit penanganan pengaduan yang disebut Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Pubiik atau disingkat P5 sebagai instrumen partisipasi masyarakat daiam peiayanan publik dengan cara menampung dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Namun keberadaan P5 masih periu dibuktikan, apakah benar dapat menjadi instrumen partisipasi masyarakat yang diandalkan dan dapat digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik.Berangkat dan latar beiakang tersebut, maka permasalahan daiam penelitian ini dirumuskan sebagai berikul: bagaimanakah proses penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh P5? Seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat terakomodasi di P5 ? Faktor-faktor apa saja yang menentukan efektivitas P5 ? Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pubiik di Kota Semarang ?Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dilakukan melaiui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Studi Iiteratur, wawancara dan pengamatan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori tangga partisipasi yang dikemukakan oleh Amslein dan yang dikembangkan oleh Bums, Hamblelon & Hogget.Dari hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar stakeholder memandang positif dan menilai P5 cukup efektif. Sementara itu dengan membandingkan instrumen partisipasi itu dengan teori ladder of citizen participation dari Amslein dan teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hamblelon & Hoggel dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga masyarakat belum mencapai titik ideal yaitu kontrol masyarakat.Pencapaian tingkat partisipasi dan efektivitas P5 itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan, regulasi alau peraturan, kewenangan P5, peran civil sociely, informasi dan momentum partisipasi.Untuk meningkalkan efektivitas P5 sebagai instrumen partisipasi masyarat itu, diperlukan sejumlah upaya yaitu perlunya pemeliharaan kepemimpinan yang akomodatif, memperjelas kewenangan P5, penumbuhan kultur civil society, peningkatan sosialisasi dan peningkatan momentum partisipasi.

---

Local autonomy, being effective by the issuance of Act no 22/1999 on Regional Government and later by Act no 32/2004, is applied to improve service quality to people and citizen participation. However, this objective is not yet achieved.

Public service quality delivered by government does not yet meet people's needs. lt is reflected by public complaint on service they receive. lt occurs in many parts of Indonesia, including in Semarang City. Yet public complaint, sent via Suggestion Box and other means, does not receive good respond from public senrice provider. This is a undesirable situation, because public complaint is a part of citizen participation which is important for service quality improvement.

Therefore, Semarang Municipal established public complaint unit as an instrument of citizen participation. This unit is called Public Service Complaint Handling Center (P5). This unit collects and follows up public complaints. However, its existence is still in question, whether or not it serves as a reliable instrument of citizen participation and eventually, oi public service quality improvement.

From this point, this research attempted to answer these questions: how does P5 handle public complaints? How much citizen participation is accommodated by P5? What are key factors of P5 effectiveness? What can be done to improve citizen participation in public service quality improvement in Semarang?

This research used qualitative approach by applying data collection method of : literature study, interview and observation. Ladder of citizen participation theory, invented by Bums, Hambleton and Hogget, was applied in this research.

Research findings show that most stakeholders regard P5 works quite effectively. However, it P5 performance is compared with ladder of citizen participation (of Amstein) and ladder of citizen empowerment (Bums, Hambleton & Hogget) theories, it is concluded that citizen participation level has not yet reached ideal point, namely citizen control.

Success in achieving ideal participation level and P5 effectiveness is infiuenced by these factors: leadership, regulation, P5 authority, civil society role, information and participation momentum.

Improving P5 effectiveness in its rote as citizen participation instrument needs various efforts, such as: aocommodative feadership, derinite authority of P5, thriving civil society culture, disseminated information, and improved participation momentum."

"Peningkatan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 5%, dan pada tahun 2018-2019 terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas sebesar 7% pada skala Nasional. Pada skala Polda Metro Jaya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas terjadi sebanyak 2.394 kasus pada 2018-2019. Pemerintah melalui Korlantas Polri membentuk National Traffic Management Center (NTMC) dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan terpadu. Pelayanan diberikan berupa aplikasi NTMC Contact Center yang dikembangkan pada tahun 2017 untuk melengkapi pelayanan call center dan sms center yang sudah hadir sejak tahun 2014. Kemudahan penggunaan teknologi dan pemberian pelayanan yang berkualitas akan berdampak pada kepuasan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh penerimaan penggunaan teknologi, pengaruh kualitas pelayanan pada aplikasi NTMC Contact Center Korlantas Polri dan pengaruh secara simultan penerimaan penggunaan teknologi dan kualitas pelayanan pada aplikasi NTMC Contact Center Korlantas Polri terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Konsep teori pada Teknologi Acceptance Model, User Acceptance dan kepuasan masyarakat digunakan untuk menganalisis penerimaan penggunaan teknologi dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada aplikasi NTMC Contact Center Korlantas Polri. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif explanatory research dengan populasi sebanyak 10.000 orang yang mengunduh aplikasi NTMC Contact Center Polri pada google playstore, dari jumlah populasi dapat menghasilkan sampel sebanyak 100 orang menggunakan rumus slovin. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh penerimaan penggunaan teknologi, pengaruh kualitas pelayanan, dan pengaruh secara simultan penerimaan penggunaan teknologi dan kualitas pelayanan pada aplikasi NTMC Contact Center yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam penanganan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

---

The increase in traffic accidents that occurred in 2017-2018 was 5%, and in 2018-2019 there was an increase in traffic accidents by 7% on a national scale. On the scale of Polda Metro Jaya, the increase in the number of traffic accidents occurred by 2,394 cases in 2018-2019. The government, through Korlantas Polri, established a National Traffic Management Center (NTMC) with the aim of realizing safe, secure, orderly and integrated road traffic and transportation services. Services are provided in the form of the NTMC Contact Center application which was developed in 2017 to complement the call center and sms center services that have been present since 2014. The ease of use of technology and the provision of quality services will have an impact on community satisfaction. The purpose of this research is to analyze the effect of acceptance of the use of technology, the effect of service quality on the NTMC Contact Center application of the National Police Corps and the simultaneous influence of the acceptance of technology use and service quality on the National Police Corps NTMC Contact Center application on the level of community satisfaction in handling traffic violations and accidents. . The theoretical concept of the Technology Acceptance Model, User Acceptance and community satisfaction is used to analyze the acceptance of technology use and service quality towards community satisfaction in the NTMC application. The research method used in this research is quantitative explanatory research with a population of 10,000 people who download the NTMC Contact Center Polri application on Google Playstore, from the total population can produce a sample of 100 people using the Slovin formula. The sampling technique used was the snowball sampling technique. The results showed that there was a positive and significant influence on the acceptance of technology use, the influence of service quality, and the simultaneous influence on the acceptance of technology use and service quality on the NTMC Contact Center application on the level of community satisfaction in handling traffic violations and accidents."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Collaborative Governance pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengeloaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan collaborative governance pemanfaatan LAPOR!-SP4N. Pendekatan digunakan adalah pendekatan post-positivisme dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan collaborative governance pada pemanfaatan LAPOR!-SP4N belum sepenuhnya dapat tercapai dengan baik karena adanya beberapa indicator yang belum terpenuhi, meskipun dalam prosesnya telah terbentuk sebuah siklus kolaboratif. Dari segi ketersedian SDM sebagai salah satu modal awal kolaborasi masih perlu ditingkatkan. Untuk konteks desain kelembagaan masih perlu membentuk struktur kolaborasi dan memilih pemimpin kolaborasi yang berfungsi sebagai leading dalam proses kolaborasi. Selain itu, juga perlu upaya menyamakan pemahaman bersama terhadap skala prioritas yang akan dicapai kedepan. Untuk faktor yang menghambat kolaborasi antara lain faktor SDM, finansial/anggaran, kepemimpinan, dan cakupan kewenangan dan kekuasaan.

---

This research aim to analyze the implementation of Collaborative Governance on Utilization of Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) as SP4N system and the inhibiting factors of collaborative governance of it. In this research uses post-positivist approach with descriptive analysis. The data collection is conducted through interview as well as literature study. The results showed that implementation of of Collaborative Governance on Utilization of Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) as SP4N system is not yet fully achieved because some of indicators which has not optimally fulfilled. But, in the process has formed a collaborative cycle. In terms of availability of human resources as one of the initial capital of collaboration still needs to be improved. The Institutional design of collaborative governance of LAPOR!-SP4N has not a collaboration structure and collaboration leader that serves as a leading in collaboration process. In addition, it is also necessary to equate a common understanding of the priority scale that will be achieved in the future. Inhibiting factors of collaboration include human resources, finance / budget, leadership, and scope of authority and power."

"Balai Kasih Sayang (BKS) Pamardisiwi adalah Unit Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi (T&R), Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi (PusLab T&R), Badan Narkotika Nasional (BNN), yang menyelenggarakan pelayanan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik, BKS Pamardisiwi memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan institusi publik. Pelayanan yang demikian membutuhkan strategi yang digerakkan oleh misi yang lebih berorientasi kepada pelanggan, yaitu masyarakat pengguna jasa layanan terapi dan rehabilitasi. Selama ini BKS Pamardisiwi belum menerapkan strategi yang berorientasi kepada pelanggan, yang dapat dilihat dari belum adanya data base pelanggan yang lengkap dan tersusun dengan baik, belum adanya informasi tentang alur pelayanan yang mudah diketahui pelanggan, belum terdistribusinya beban pekerjaan secara optimal, serta sikap, pengetahuan dan ketrampilan petugas yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kualitas pelayanan BKS Pamardisiwi ditinjau dari persepsi dan harapan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian juga dimaksudkan untuk mengetahui prosedur pelayanan dan pengelolaan BKS Pamardisiwi, serta menganalisa kesenjangan yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, berdasarkan indikator kualitas pelayanan.Penelitian ini menggunakan Metode Servqual, yaitu suatu metode untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan pada persepsi dan harapan pelanggan terhadap 5 dimensi kualitas pelayanan yaitu (1) tangibles, (2) reliability, (3) responsiveness, (4) assurance, (5) empathy, sesuai teori kualitas pelayanan yang dinyatakan oleh Zeithaml (1990). Penelitian ini merupakan studi kasus pada BKS Pamardisiwi, dan proses pengumpulan data telah dilaksanakan pada bulan Februari 2005 sampai dengan April 2005. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode accidental sampling. Sumber data adalah responden yang terdiri dari pelanggan dan pegawai BKS Pamardisiwi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, pengisian kuesioner, serta penelusuran dokumen dan kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menghitung distribusi frekuensi skor persepsi, harapan, serta skor servqual dan tingkat kepuasan yang dicapai pelanggan, kemudian melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap hasil pengamatan dan wawancara sesnai subyek yang diteliti. Metode Anova digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan distribusi skor servqual pada tiap dimensi kualitas pelayanan.Hasil penelitian menunjukkan masih adanya kesenjangan antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap kinerja pelayanan BKS Pamardisiwi, yang meliputi seluruh dimensi kualitas pelayanan yaitu dimensi tampilan fisik, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Kesenjangan tersebut juga berarti bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh BKS Pamardisiwi selama ini belum sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Sementara itu hasil uji anova menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan pada penilaian pelanggan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan.Hasil analisis data tentang kesenjangan internal menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terbesar kesenjangan di dalam organisasi adalah kurangnya orientasi riset pasar, pemyataan tujuan yang kurang spesifik, kurangnya kemampuan petugas untuk mengontrol situasi yang tidak diduga, serta kurangnya komunikasi horizontal.Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini disarankan agar BKS Pamardisiwi melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang bersifat menyeluruh mencakup kelima dimensi kualitas pelayanan. Secara terinci upaya tersebut meliputi peningkatan program terapi dan rehabilitasi, melakukan kerjasama dengan lembaga ketrampilan, meningkatkan kompetensi pegawai, peningkatan sarana, perbaikan prosedur pelayanan, melakukan riset pelanggan, peningkatan sistem pengawasan, dan perbaikan sistem koordinasi dan komunikasi di dalam organisasi.

---

Balai Kasih Sayang (BKS) Pamardisiwi is the Therapy and Rehabilitation Service Unit (T&R), Therapy Laboratory Center and Rehabilitation (PusLab T&R), National Narcotics Board (BNN), that provides services for drugs abuser. As the government agency that provides public service, ?BKS Pamardisiwi' has responsibility to provide qualified service in the form of public institution accountability. Such service requires strategy motivated by customer-oriented mission, namely community who are the therapy and rehabilitation service user. So far BKS Pamardisiwi has not applied its customer oriented mission, as it is shown that they still do not have complete data base and it is not well arranged, they still do not have information about service line that is easily known by customer, load of work has been equally distributed, and the related worker has not been fully equipped with appropriate attitude, skill and knowledge to asset conforming to the customer's expectation and needs.

The purpose of this research is to specify quality of BKS Pamardi Siwi service based on customer's perception and expectation against the service. The research is also aiming to identify service procedure and BKS Parnardisiwi management, and analyze the gap between the internal and external part of organization pursuant to service quality indicator.

This particular research is applying Servqual Method, namely a method to measure the service quality based on customer's perception and expectations on 5 service quality dimensions namely (1) tangibles, (2) reliability, (3) responsiveness, (4) assurance, (5) empathy, conforming to service quality theory developed by Zeithaml (1990). This kind of research is the case study in BKS Pamardisiwi and the process of data collecting has been implemented in Februazy 2005 till April 2005. Sample is taken based on accidental sampling method. Data resources is the respondent comprising customer and employee of BKS Pamardisiwi. Data collected comprising primary and secondary data. Data collecting method is applied through observation, interview, questioner, and studying on documents and literature. Data analyzes is made by calculating perception score frequency distribution, expectation, and servqual score and satisfaction level achieved by customers, then qualitative descriptive analyses is made against the result of observation and interview in complying with the researched subject. Anova Method is used to identity the difference of servqual score distribution in each dimension of service quality.

Research result shows that there are still gaps between customer's expectation and customer's perception against BKS Pamardisiwi service performance that involves all dimension of service quality currently provided by physical appearance dimension, reliability, responsive, security and empathy. Such gap also means that service quality that currently provided by BKS Pamardisiwi is still not in complying with customer's expectation. Meanwhile, anova test result shows that there is no significant difference in customer's assessment against such five dimension of service quality.

Data analyses result on internal gap show that factors that highly contributed to the organization gap is the lack of market research orientation, less specific target statement, worker is not well equipped to control unexpected situation, and lack of horizontal communications.

Based on the result obtained from this research, it is recommended that BKS Pamardisiwi shall improve their integrated service quality that comprise therapy program and rehabilitation, maintain partnership with vocational agency, enhance worker competency, develop facilities and Service procedure, conduct customer research, boost the control system, and coordination system improvement and communication in organization."

"Masalah narkoba tidak bisa diatasi oleh satu atau beberapa organisasi saja, akan tetapi harus bersinergi dengan instansi lainnya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif kementerian/lembaga di bidang penanganan narkoba, Badan Narkotika Nasional membuat Penggiat Anti Narkoba sebagai model dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Namun upaya sinergi tersebut terlihat masih terkendala seperti hubungan dan koordinasi antar stakeholder yang belum berjalan dengan baik serta masih minimnya partisipasi Penggiat Anti Narkoba dalam melaksanakan fungsi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap narkoba (P4GN).Situasi inilah yang mendorong penulis untuk melihat bagaimana sinergi BNN dengan stakeholder khususnya melalui model Penggiat Anti Narkoba sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan mengidentifikasi faktor–faktor penghambat sinergi lembaga Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memilih metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah–masalah manusia atau sosial secara menyeluruh dan kompleks.

---

Drug problem could not be addressed by one or more organizations, but should synergize with other agencies.In order to increase the active participation of ministries/institutions in the field of drug handling, National Narcotics Agency made the actuator Anti Drugs as a model in the framework of community empowerment.But the efforts of these synergies look still constrained as the relationship and coordination between stakeholders who have not run well and the lack of participation of the actuator Anti Drugs Prevention function in carrying out Eradication The abuse of Illicit drugs & (P4GN).It is this situation that prompted the authors to see how the synergy of BNN with stakeholders particularly through the actuator model Anti Drugs as community empowerment efforts.The purpose of this research is to analyze the implementation of the synergies of the National Narcotics Agency Agency in the framework of community empowerment, and identify factors – factors restricting the Agency's National Narcotics Agency synergy in order to empowerment the community.This research was the qualitative approach method. Qualitative research is used to understand the problem-human or social issues thoroughly and complex."

"Polda Metro Jaya merupakan pilot project dari kerjasama (MOU) dengan PT. Telkom dalam layanan Contact Center 110. Layanan Contact Center 110 tersebut dimaksudkan untuk menjembatani pelayanan darurat dari masyarakat kepada Polri dan untuk pelayanan informasi pengaduan yang akurat dan cepat kepada masyarakat, diperlukan saluran informasi yang mudah diakses dan memenuhi standar layanan yang cepat, akurat dan terakreditasi Internasional. Berdasarkan permasalahan terkait masih belum maksimalnya layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat? Permasalahan tersebut akan menjadi fokus kajian penulis yang selanjutnya dapat diperinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut : a) Bagaimana efektivitas layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya dalam penanganan pengaduan masyarakat? b) Bagaimana dampak layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya terhadap penanganan pengaduan masyarakat? Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat struktural pada Polda metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data. sajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian, Layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya merupakan suatu bentuk inovasi dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian dimana sangat membutuhkan ilmu kepolisian dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, pemanfaatan TIK dalam layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya masih belum berfungis efektif yang terkendala baik dari kurangnya petugas command center ataupun partisipasi aktif dari masyarakat untuk menggunakan layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya. Jika dikaitkan pendekatan EAL, maka layanan Contact Center 110 Polda Metro Jaya ini belum memberi dampak yang positif terhadap pelayanan dari Polda Metro Jaya. Karena pendekatan EAL mengharapkan dampak dari tindakan yang dilakukan.

---

Polda Metro Jaya is a pilot project from a collaboration (MOU) with PT. Telkom in the Contact Center 110 service. The Contact Center 110 service is intended to bridge the emergency services from the public to the National Police and for the service of accurate and fast complaint information to the public, an information channel is needed that is easily accessible and meets international standards for fast, accurate and accredited services.

Based on the problems related to the still not maximal 110 Metro Jaya Regional Police Contact Center services, the problem formulation in this study is "How is the Effectiveness of the Service Center 110 Metro Jaya Regional Police in Handling Public Complaints? These problems will be the focus of the author's study which can then be broken down into a number of research questions, as follows: a) How is the level effectiveness of Service Center 110 Metro Jaya Regional Police in handling public complaints? b) How the impact of Service Center 110 Metro Jaya Regional Police on handling public complaints?

The approach used in this thesis is qualitative and uses descriptive methods. Sources of information used as research informants were structural officials at the Metro jaya Regional Police. Data collection techniques using literature study, interviews and observations. Data analysis techniques using data reduction. data presentation, and drawing conclusions.

Based on the findings of the research, the 110 Metro Jaya Regional Police Contact Center Service is a form of innovation in public services conducted by the police which is in urgent need of police knowledge in its implementation. However, the use of ICTs in 110 Metro Jaya regional Police Contact Center services is still not functioning effectively which is constrained either from the lack of command center officers or active participation from the public to use the 110 Metro Jaya regional Police Contact Center services. If the EAL approach is linked, then the 110 Metro Jaya regional Police Contact Center service has not had a positive impact on the services of the Jakarta Metropolitan Police. Because the EAL approach expects the impact of actions taken."

"Kampanye merupakan upaya yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial termasuk mengatasi permasalahan narkotika. Kampanye bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat. Di Indonesia, permasalahan narkotika membawa kerugian ekonomi dan kerugian sumber daya penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika yang mengangkat konten Gaya Hidup Sehat dan menganalisis konten Gaya Hidup Sehat dalam Iklan Layanan Masyarakat (ILM) produksi BNN tahun 2016 – 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method yaitu menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui metode analisis konten. Populasi dan sampel dalan penelitian ini adalah ILM produksi BNN tahun 2016 – 2019 berjumlah 31 iklan. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara terhadap pelaku kampaye dan masyarakat yang bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kampanye dilaksanakan pada Direktorat Diseminasi Informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika di BNN dilakukan melalui proses pengganggaran, penentuan tema dan sasaran. Konten Gaya Hidup Sehat dan pesan persuasi telah terdapat dalam ILM produksi BNN tahun 2016 – 2018. ILM dibingkai dalam bentuk iklan verbal dan non verbal sedangkan argumentasi dalam ILM adalah dengan menggunakan pendekatan rational appeal dan emotional appeal. Tahun 2018 ILM yang diproduksi tidak menggunakan pendekatan fear appeal karena adanya kelompok pencari sensasi.

---

Campaign is an effort used in overcoming social problems including in overcoming narcotics problems. The campaign aims to change peoples behavior. In Indonesia, narcotics problems carry economic losses and loss of human resources. The research aims to determine how narcotic abuse prevention campaigns are lifting healthy lifestyle content and analysing healthy lifestyle content in NNBs production of Public Service Advertising (PSA) in 2016 – 2018. This research uses the mix method approach of combining quantitative data and qualitative data. Quantitative Data is obtained through a method of content analysis. The population and samples of this research are PSA production of NNB in 2016 – 2019 amounting to 31 ads. Qualitative Data was obtained through interviews against campaigner actors and communities aimed at digging deeper into how the campaign was conducted at the Directorate of Information dissemination. The results showed that the campaign to prevent narcotics abuse at the NNB was carried out through a budgeting process, determining themes and targets. Healthy Lifestyle content and persuasion messages have been found in NNB production PSAs in 2016 - 2018. PSA is framed in the form of verbal and non-verbal advertisements while arguments in PSA have included the rational appeal and emotional appeal approaches. In 2018 the PSA produced did not use fear appeal approach because of the sensation seeker group."

"Penelitian ini menganalisis manajemen pengaduan pada aplikasi Jakarta Lapor (JakLapor), yang menjadi salah satu kanal pengaduan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama adalah pada efektivitas aplikasi dalam menangani keluhan masyarakat dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, JakLapor merupakan kanal pelaporan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan berhasil mendapatkan umpan balik yang positif. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat manajemen pengaduan JakLapor berhasil. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, teknik pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam serta data sekunder melalui studi literatur, analisis melalui teknik triangulasi data, serta menggunakan teori utama Best Practice Complaint Management oleh Johnston dan Mehra (2002). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi JakLapor berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengaduan dan memberikan feedback yang cepat dan efektif kepada pengguna. Akan tetapi, terdapat beberapa tantangan dalam operasionalisasi sistem ini, termasuk kebutuhan untuk peningkatan integrasi pelaporan terpusat dan terdesentralisasi serta pelatihan bagi petugas yang menangani pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut pada sistem pengaduan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan aduan masyarakat.

---

This study analyzes the complaint management within the Jakarta Lapor (JakLapor) application, a primary public service complaint channel in DKI Jakarta Province. It focuses on the application's effectiveness in handling public grievances and its contribution to enhancing public service quality. JakLapor, being the most utilized reporting channel by the public, has received positive feedback. This research aims to identify the factors contributing to JakLapor's complaint management success. Employing a post-positivism approach, primary data was gathered through in-depth interviews, and secondary data through literature review. Data triangulation techniques were used for analysis, alongside the primary theory of Best Practice Complaint Management by Johnston and Mehra (2002). The findings reveal JakLapor's success in increasing public participation in the complaint process and providing quick and effective feedback. However, challenges exist, including the need for better centralized and decentralized reporting integration and training for complaint handlers. The study recommends further development of the complaint system to ensure its effectiveness and efficiency in managing public complaints."

"Dalam tulisan ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik ditinjau dari berbagai peraturan perundang-undangan. Partispasi masyarakat dalam pelayanan publik yang seharusnya secara penuh sebagai warga negara, namun yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan adalah partisipasi yang didasarkan atas kebijakan penyelenggara layanan. Masih terdapat ketidak konsistenan terhadap pengaturan partisipasi masyarakat sehingga tidak jarang menimbulkan kebingunggan khususnya penyelenggara pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidak konsistenan pengaturan norma terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan serta partisipasi masyarakat tidak hanya diatur pada undang-pelayanan publik, namun tersebar dalam berbagai undang-undang. Perlu dilakukan harmonisasi pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik agar tidak terjadi kebinggungan di tataran pelaksanaan.

---

In this paper discusses community participation in public services in terms of various laws and regulations. Public participation in public services that should be fully as citizens, but what happens in legislation is participation based on the policies of service providers. There is still inconsistency in the regulation of community participation so that it often creates confusion especially for service providers. This research is a normative legal research with a legal and conceptual regulation approach. The results showed that there were inconsistencies in norm settings related to community participation in the preparation of service standards and community participation not only regulated by public service laws, but spread in various laws. It is necessary to harmonize regulations related to community participation in public services so that there is no conflict at the implementation level."