Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berjudul Optimalisasi Sistem Informasi Badan Sarana Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Pertahanan Negara Studi Kasus Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan RI. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Sistem Informasi Badan Sarana Pertahanan dilihat dari. Kompetensi SDM yang mengawaki Sistem Informasi Baranahan Kemhan dan Operasional Jaringan Komputer di Baranahan Kemhan dan juga berdasarkan teori birokrasi Max Webber. Dengan menggunakan metode kualitatif seperti studi literatur, dan wawancara mendalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa penempatan anggota di Bag datin tidak didasari kompetensinya di bidang IT/SI melainkan hanya untuk memenuhi DSP. Dalam operasional jaringan komputer di Baranahan Kemhan tidak mempunyai aturan tertulis dalam pelaksanaannya sehingga sehingga tidak jelas aturan main resminya, dan Informasi yang terdapat pada sistem informasi baranahan kemhan belum dapat diandalkan karena belum terupdate dengan baik karena belum adanya aturan tertulis yang mengikat, dan juga teori max webber belum dilaksanakan dengan maksimal. Dengan melaksanakan teori max webber secara optimal diharapkan dapat mengoptimalisasi Sistem Informasi Badan Sarana Pertahanan sehingga dapat Mendukung Pertahanan Negara. Dengan pertahanan negara yang kuat di harapkan dapat meningkatkan Ketahanan nasional. Karena Pertahanan Negara merupakan salah satu pilar penting dari Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

---

This research entitled Optimization of Information System of Agency of Defense Facilities in Order to Support State Defense Case Study of Defense Agency Agency of Ministry of Defense RI . This paper is the result of field research that aims to analyze the Optimization of Information Systems Agency Means of Defense seen from. Human resource competencies that manages Kemaran Baranahan Information System and Computer Network Operations in Baranahan Kemhan and also based on Max Webber 39 s bureaucratic theory. Using qualitative methods such as literature studies, and in depth interviews, the results of this study found that member placement in Bag Datin was not based on competence in IT SI but only to fulfill DSP.

In the operational computer network in Baranahan Kemhan has no written rules in the implementation so that it is not clear the rules of the official game, and Information contained in the information system keman unreliable yet not reliable because not yet the existence of written rules binding, and also the theory max Webber has not been implemented with the maximum. By implementing max webber theory optimally expected to optimize Information System of Defense Facility Body so that can Support State Defense. With strong state defense expected to increase national resilience. Because State Defense is one of the important pillars of National Resilience of the Republic of Indonesia."

"Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.

---

This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character.

This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants.

The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement.

The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive. 

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung.

---

This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories."

"ABSTRAKBesarnya desakan reformasi terhadap militer pasca jatuhnya Orde Baru, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisi fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Namun demikian, persoalan pembangunan kekuatan TNI yang profesional di Indonesia sampai sewindu masa reformasi sekarang ini masih menyisakan dua permasalahan mendasar. Pertama, menyangkut perumusan dan penyusunan Iandasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dan hubungannya dengan lembaga Iain dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kedua, menyangkut persoalan rendahnya anggaran pertahanan negara sehingga diperlukan peramalan (defence forecasting) dan pengelolaan yang tepat mengenai pengaturan alokasi sumber daya nasional yang ada ke sektor pertahanan.Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama, merumuskan kebiakan sipil yang ideal mengenai pengaturan mekanisme kerjasama antar lembaga negara yang terkait dengan persoalan pertahanan, baik menciptakan efisiensi birokrasi dalam penurunan anggaran TNI maupun efektifitas dan efisiensi kerjasama antar lembaga negara dalam mengelola sumber daya pertahanan. Kedua, merumuskan perencanaan pembangunan Postur TNI yang ideal dalam menjaIankan fungsi pertahanan negara dimasa mendatang secara efektif dan efisien sesuai defence forecasting selain berdasarkan anggaran yang terbatas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara baku dan terbuka dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, Kasau, serta Mantan Pangkostrad, Irjen TNI, dan Dansesko dengan pertimbangan bahwa perwira tinggi tersebut dapat mewakili (representatif) pihak militer.Berangkat dari persepsi ancaman berdasarkan perubahan Iingkungan internasional yang memandang globalisasi dengan karakter teknologi yang dibawanya sebagai ancaman utama terhadap kedauIatan negara kedepan, dan juga melakukan identifikasi terhadap kendaIa dan kelemahan nyata dalam pembangunan postur TNI dibandingkan dengan kekuatan militer Asia Pasifik, serta merumuskan kebijakan eksternal dan internal dalam penyelenggaraan pertahanan negara, maka penelitian ini menyimpuIkan bahwa;Dalam mewujudkan Postur TNI yang tangguh, kuat, berwibawa dan profesional sebagai upaya penyelenggaraan pertahanan nasional seperti diamanatkan dalam UUD 1945, membutuhkan berbagai kebijakan sipil yang Iengkap dan mendetail, baik pengaturan kerjasama antara TNI dan Polri, pelibatan rakyat, mobilisasi dan demobilisasi, mekanisme hubungan dengan Iembaga Iain, penggunaan dan pengelolaan semua sumber daya pertahanan, serta pengembangan teknologi pertahanan.Strategi pertahanan dilakukan dengan pendekatan outside-inside we are dove menuju outside we are fox, inside we are dove berdasarkan kapasitas alutsista yang berbasis teknologi melalui formulasi Postur TNI yang ideal yang dirumuskan berdasarkan hitungan rata-rata dan trend analisis kekuatan jumlah, komposisi serta spesifikasi prajurit dan alutsista yang dibandingkan dengan militer Singapura, Asia Tenggara, maupun Asia Pasifik.Berdasarkan teknik forecasting dengan menggunakan metode Mickey Finn, Blindman?s Buff dan Tranquilizer, kebutuhan anggaran pertahanan guna memenuhi pembangunan Postur TNI ideal yang telah dirumuskan dapat dilakukan melalui tiga tahap langkah yang dapat dimulai dengan meningkatkan anggaran gaji prajurit TNI, anggaran operasional, dan anggaran pengadaan Alutsista dengan catatan pemerintah sipil harus secara pro-aktif mendukung usaha pembangunan militer yang profesionaI dan berwibawa guna meningkatkan kekuatan dan ketahanan bangsa dalam pergaulan di dunia intemasional, terutama demi peningkatan bargaining position di bidang ekonomi."

"Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peran PT Pindad dalam pemenuhan Senjata TNI AD untuk mendukung Pertahanan dan Keamanan, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui produk senjata yang mampu dihasilkan dan tingkat produktivitas dalam menghasilkan produk tersebut untuk menunjang pemenuhan TNI AD serta bagaimana peran PT Pindad dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan Keamanan melalui produksi senjata untuk TNI AD. Keikutsertaan Indonesia khususnya TNI AD dalam kompetisi ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yang diselenggarakan sejak tahun 1991 hingga 2019 telah mencatatkan Indonesia sebagai Juara 13 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan posisi juaranya sebesar 46,43% dari total kejuaraan yang diikuti, dalam hal ini jelas produk dalam negeri PT Pindad mampu bersaing secara internasional. Arah kebijakan PT PINDAD dalam pemenuhan senjata khususnya untuk TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan Minimum Essensial Force (MEF). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara praktis dengan beberapa sumber Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dari buku, jurnal, dokumen resmi, website resmi dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian adalah untuk mengetahui peran PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan senjata TNI AD, apalagi jika didukung dengan kebijakan dan komitmen yang sejalan dengan TNI untuk memenuhi kebutuhan senjata TNI AD.

---

The problem examined in this research is the role of PT Pindad in fulfilling the Indonesian Army's (TNI AD) weapon requirements to support defense and security. The objective of this thesis is to determine the weapon products that PT Pindad is capable of producing and the level of productivity in producing these products to support the fulfillment of the Indonesian Army's needs, as well as to understand PT Pindad's role in enhancing defense and security capabilities through weapon production for the Indonesian Army. Indonesia's participation, particularly the Indonesian Army's participation, in the ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) competition held from 1991 to 2019 has resulted in Indonesia winning the championship 13 times. This can be interpreted as Indonesia's efforts to maintain its champion position, which accounts for 46.43% of the total championships participated in. In this regard, it is evident that PT Pindad's domestic products are able to compete internationally. PT Pindad's policy direction in fulfilling weapons, especially for the Indonesian Army, is implemented based on the capability-based defense concept, considering the potential threats to be faced and the trends in strategic environments. Its implementation is directed towards achieving the Minimum Essential Force (MEF). This research is conducted using a qualitative approach. Data is obtained through practical interviews with several sources. Additionally, secondary data is obtained from the exploration of books, journals, official documents, official websites, and other reliable sources. The research findings aim to determine PT Pindad's role in meeting the Indonesian Army's weapon needs, particularly when supported by policies and commitments that are aligned with the Indonesian Army's requirements."

"Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang."

"Dengan perkembangan yang terjadi saat ini dapat timbul suatu ancaman dalam bidang Ekonomi, Tranportasi, Komunikasi serta sosial budaya. Dari fenomena tersebut kebudayaan dan idiologi dari negara lain mudah datang memanfaatkan perkembangan teknologi, juga Program Bela Negara di Indonesia di persepsikan oleh masyarakat sebagai wajib militer seperti yang terjadi di negara lain. Masyarakat mengangggap bahwa dengan adanya Program Bela Negara mereka harus mempersiapkan diri ikut dalam program wajib militer dengan periode waktu tertentu. Globalisasi juga mempunyai pengaruh yang sangat kompleks karena dengan era globalisasi arus informasi tidak ada batasnya. Disisi lainya jumlah peserta Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara belum mencapai target dari yang telah ditentukan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan meningkatkan implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kepada Masyarakat serta menganalis dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Tujuan lainnya adalah guna mendapatkan indikator yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Desain penelitian dilakukan menggunakan kualititatif dengan metode eksploratif. Langkah pertama yang dilakukan analisis data dengan analisis SWOT dilanjutkan dengan mencari faktor yang mempengaruhi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Hasil penelitian dengan menngunakan analis SWOT didapatkan bahwa yang harus dilakukan agar program Pembinaan Kesadaran Bela Negara terlaksana dengan baik adalah dengan melakukan strategi meningkatkan kegiatan dari yang telah dilakukan sebelumnya. Analisa dampak positip dari implementasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara bahwa pendekatan yang paling memungkinkan dalam menangkal dampak negatif globalisasi adalah pendekatan terhadap peningkatan rasa cinta tanah air terhadap warga negara, yaitu seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan adanya program Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sedangkan indikator yang mempengaruhi perlunya Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara antara lain adanya Globalisasi kebudayaan asing mudah masuk, Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara merupakan Program Strategis untuk menangkal hal negatif yang diakibatkan Globalisasi. Saat ini jumlah kader bela negara yang dididik belum mencapai target yang ditentukan, disisi lainnya Rasa cinta tanah air harus terus di kembangkan melalui pendidikan dan sosialisasi.

---

With current developments, a threat may arise in the fields of Economy, Transportation, Communication and socio-culture. With this phenomenon, cultures and ideologies from other countries can easily come to take advantage of technological developments, also the State Defense Program in Indonesia is perceived by the public as military conscription, as happened in other countries. The community thinks that with the State Defense Program they have to prepare themselves to participate in the military conscription program for a certain period of time. Globalization also has a very complex influence because in the era of globalization, the flow of information has no boundaries. On the other hand, the number of participants in the State Defense Awareness Development Program has not reached the predetermined target. The aim of the research is to find out strategies that can be implemented to improve the implementation of the State Defense Awareness Development Program for the Community and to analyze the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program. Another objective is to obtain indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The research design was carried out using a qualitative exploratory method. The first step was to do data analysis with SWOT analysis followed by looking for indicators that influence the State Defense Awareness Development Program. The results of the research by using SWOT analysis found that what must be done so that the State Defense Awareness Development program is implemented properly is to implement a strategy to increase activities from those that have been carried out before. Analysis of the positive impact of the implementation of the State Defense Awareness Development Program that the most possible approach in counteracting the negative effects of globalization is an approach to increasing the love of the homeland for citizens, which is like what the current government has done with the State Defense Awareness Development program, while the indicators that influence the need for the State Defense Awareness Development Program include the globalization of foreign cultures that are easy to enter, the State Defense Awareness Development Program is a strategic program to ward off the negative things caused by globalization. Currently the number of state defense cadres being educated has not reached the set target. On the other hand, the love for the homeland must continue to be developed through education and outreach."

"Teknologi yang berkembang sampai dengan saat ini dirasa begitu sangat cepat yang membuat semuanya menjadi sangat mudah, namun hal tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif yang cukup banyak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi adalah munculnya ancaman cyber bagi semua kalangan khususnya yang menggunakan teknologi internet. Salah satunya adalah deface yang bisa terjadi pada siapa saja bahkan pihak Pemerintah. Sudah banyak contoh kasus deface yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data utama adalah in depth interview lalu dilengkapi dengan documentation study dan participant observation. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, semua hal tersebut sebagai bagian dari proses triangulasi. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana kondisi sistem keamanan Siber di Kementerian Pertahanan saat ini, lalu sistem keamanan Siber pada saat Website Kementerian Pertahanan terkena serangan deface pada tahun 2011, dan sistem keamanan cyber di Kementerian Pertahanan di masa mendatang dalam mencegah serangan cyber dalam mewujudkan Pertahanan Siber.

---

The technology that developed until now is felt so very fast that makes everything very easy, but it also has a lot of negative impacts on human life itself. The negative impact that occurs is the emergence of cyber threats for all people, especially those using internet technology. One of them is deface that can happen to anyone even the Government. There have been many examples of defensive cases that have occurred in Indonesia.

This research is a descriptive study with a qualitative approach, a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior from the phenomenon that occurs. The main data collection techniques are in depth interviews and then equipped with the documentation study and participant observation. Data analysis is carried out continuously from data collection to writing, all of these as part of the triangulation process.

From this research we will get an overview of how the current Cyber security system in the Ministry of Defense, then the Siber security system when the Ministry of Defense Website was hit by a deface attack in 2011, and cyber security systems in the Ministry of Defense in the future to prevent cyber attacks in creating Cyber ​​Security."

"[ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai upaya pencapaian kemandirian pertahanan Indonesia untuk menjamin ketahanan nasional dalam bidang pasokan alpanhakam yang didukung oleh industri pertahanan dalam negeri yang dalam hal ini adalah PT Pindad. Sebagai salah satu BUMN industri pertahanan, PT Pindad merupakan salah satu pilar kedaulatan utama yang harus dilindungi dan diberikan dorongan oleh negara untuk dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dengan terjaminnya pasokan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Penelitian ini bertujuan menganalisa mengenai dukungan yang diberikan oleh PT Pindad pada pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alpanhakam Indonesia dan upaya pengembangan Divisi Kendaraan Khusus PT Pindad dalam mengembangkan kapasitas dan produktivitas untuk memberikan kontribusi atas kebutuhan pasokan alpanhakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mediskripsikan dan memperoleh pemahaman mengenai upaya PT Pindad dalam meningkatkan kapasitas dan produktivitas dalam upaya pencapaian kemandirian pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, informan wawancara ini terdiri dari 6 (enam) orang dari unsur PT Pindad, Kementerian Pertahanan, dan KKIP. Konsep dan teori yang digunakan yaitu konsep ketahanan nasional, konsep kemandirian industri pertahanan, konsep kompleks industrial militer (military-industrial complex), dan konsep pertahanan negara. Hasil penelitian adalah Indonesia saat ini perlu untuk melakukan peningkatan kuantitas dan modernisasi alpanhakam yang ada dalam rangka mencapai kekuatan pokok komponen utama dalam menyelenggarakan pertahanan negara, PT Pindad telah cukup memberikan kontribusi dalam pemenuhan alpanhakam melalui produk pertahanan dan keamanan yang dihasilkannya, produk pertahanan dan keamanan tersebut terdiri dari senjata, munisi, dan kendaraan khusus. Dalam upaya memberikan kontribusi pemenuhan alpanhakam, PT Pindad sebagaimana industri pertahanan di Indonesia pada umumnya mengalami permasalahan dalam bidang terbatasnya penguasaan teknologi, permodalan, dan kompetensi sumber daya manusia. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, PT Pindad melakukan berbagai pembenahan diantaranya reorganisasi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, melakukan kerja sama dengan luar negeri untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan meningkatkan pemasaran, dan dukungan pemerintah melalui penanaman modal negara.

---

ABSTRACTThis research describes the efforts of Indonesia to achieve the independence on national defense in the field of defense equipment supply supported by the domestic defense industry which in this case is PT Pindad. As one of the state's owned defense industry, PT Pindad is one of the main pillars of sovereignty that should be protected and given a boost by the state to be able to evolve so as to increase national resilience by ensuring the supply of defense equipment and security. This research aims to analyze the support of PT Pindad on meeting the needs and modernization of Indonesian defense equipment, and the development efforts of Special Vehicle Division of PT Pindad in developing the capacity to contribute to the supply needs of defense equipment. This study uses descriptive qualitative method to describe and gain an understanding of the efforts of PT Pindad in improving capacity and productivity in achieving the independence of defense. This study uses interviews and literature, informant interviews consist of 6 (six) persons from the PT Pindad, the Ministry of Defense, and KKIP. Concepts and theories used the concept of national resilience, the concept of the independence of the defense industry, the concept of military industrial complex, and the concept of the state defense. Results of the research is PT Pindad has enough to contribute in fulfilling defense equipment through the defense and security products it produces, which consists of weapons, munitions, and special vehicles. In an effort to contribute to the fulfillment of defense equipment, PT Pindad as a defense industry in Indonesia in general has experienced limited mastery in the field of technology, capital, and human resource competencies. To overcome these problems, PT Pindad undertakes various improvements including reorganization to improve performance and productivity, cooperation with foreign countries to improve the mastery of technology and improve marketing, and support the government through the state capital investment., This research describes the efforts of Indonesia to achieve the independence on national defense in the field of defense equipment supply supported by the domestic defense industry which in this case is PT Pindad. As one of the state's owned defense industry, PT Pindad is one of the main pillars of sovereignty that should be protected and given a boost by the state to be able to evolve so as to increase national resilience by ensuring the supply of defense equipment and security. This research aims to analyze the support of PT Pindad on meeting the needs and modernization of Indonesian defense equipment, and the development efforts of Special Vehicle Division of PT Pindad in developing the capacity to contribute to the supply needs of defense equipment. This study uses descriptive qualitative method to describe and gain an understanding of the efforts of PT Pindad in improving capacity and productivity in achieving the independence of defense. This study uses interviews and literature, informant interviews consist of 6 (six) persons from the PT Pindad, the Ministry of Defense, and KKIP. Concepts and theories used the concept of national resilience, the concept of the independence of the defense industry, the concept of military industrial complex, and the concept of the state defense. Results of the research is PT Pindad has enough to contribute in fulfilling defense equipment through the defense and security products it produces, which consists of weapons, munitions, and special vehicles. In an effort to contribute to the fulfillment of defense equipment, PT Pindad as a defense industry in Indonesia in general has experienced limited mastery in the field of technology, capital, and human resource competencies. To overcome these problems, PT Pindad undertakes various improvements including reorganization to improve performance and productivity, cooperation with foreign countries to improve the mastery of technology and improve marketing, and support the government through the state capital investment.]"

"Kota Batam memiliki posisi strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak ± 20 km dengan negara Singapura. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pertahanan negara di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Adapun responden yang terlibat dalam penelitian ini berasal dari instansi terkait di Kota Batam. Permasalahan yang ada di Kota Batam adalah masih kurang sarana dan alutsista TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan NKRI. Bandar udara untuk TNI Angkatan Udara saat ini masih bergabung dengan bandar udara komersial, TNI Angkatan Darat belum memiliki sarana transportasi air yang memadai untuk melaksanakan patroli ke wilayah teritorial yang berupa kepulauan, jumlah TNI Angkatan Laut Kapal belum sesuai dengan luas wilayah kerja."