Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan perundang-undangan K3 ditetapkan untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya di tempat kerja. Perkembangan teknologi dan modernisasi yang mempengaruhi ketenagakerjaan berdampak pada pelaksanaan K3 di Indonesia. Tesis ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan K3 di Indonesia dalam perkembangan zaman sekarang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan telaah dokumen peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pokok K3 butuh diperbaharui baik dari sisi terminologi dan sanksi. Pengembangan aturan tentang bahaya psikososial juga masih perlu dilakukan. Permasalahan tumpang tindih pengaturan K3 juga ditemukan.

---

ABSTRACTOccupational Safety and Health Legislation is established to protect workers from hazards in the workplace. Technological developments and modernization affecting employment has impact on OSH in Indonesia. This thesis examines how OSH legislation in Indonesia is in today 39 s development. This study is a qualitative study with a lieterature review of legal documents and interviews with related OSH stakeholders. The results showed that the basic rules of OSH need to be updated both in terms of terminology and sanctions. Development of rules on psychosocial hazards is also necessary. Overlapping issues of OSH setting are also found."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas masalah hukum perburuhan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlingdungan tenaga kerja.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pemerintah sudah melakukan perlindungan terhadap buruh atau belum."

"Penelitian ini berangkat dari permasalahan luasnya pemaknaan peraturan perundangundangan yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Disisi lain, UU P3 juga mewajibkan semua peraturan perundang-undangan tersebut untuk diundangkan dan ditempatkan pada lembaran resmi negara yang telah ditentukan agar dapat dianggap mulai berlaku. Pada implementasinya masalah ini juga merambat pada proses pengundangan dan mekanisme pemberlakuannya dimana masih banyak ditemukan peraturan perundang-undangan (menurut UU P3) yang berlaku tanpa melalui proses pengundangan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguraikan proses pengundangan dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan di Indonesia; (2) Menemukan daya ikat dan konsekuensi hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia dilihat dari perspektif mekanisme pemberlakuannya; dan (3) menawarkan konsep ideal terkait proses pengundangan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat preskripsi, dengan menggunakan 4 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan dan konseptual. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan simpulan bahwa (1) proses pengundangan masih terdapat permasalahan terkait kelebihan kewenangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan selaku penanggungjawab pengundangan dan inkorelasi jenis peraturan perundang-undangan dengan jenis lembaran resmi negara; (2) daya ikat dan konsekuensi hukum untuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sesuai template UU P3 memiliki kekuatan hukum yang jelas sehingga fiksi hukum bisa berlaku selama belum adanya perubahan UU P3, sedangkan secara teori peraturan perundang-undangan UU P3 masih kurang tepat dalam mengatur perihal pengundangan; (3) konsep ideal yang penulis tawarkan adalah mengklasifikasikan kembali jenis peraturan perundangundangan yang diakui oleh UU P3 dan membedakan beberapa peraturan yang secara substansi seharusnya bukan menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan.

---

This research departs from the broad problem of the meaning of legislation issued by Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. On the other hand, the Law Number 12 of 2011 also requires all laws and regulations needed to be promulgated and allocated to the state gazette of the country that have been determined to be effective. The implementation of this problem also propagates the promulgation process and its enactment regulations where there are still many laws and regulations (according Law Number 12 of 2011) that apply without going through the process of promulgation. This study aims to (1) describe the promulgation process in drafting legislation in Indonesia; (2) Finding binding power and legal consequences of legislation in Indonesia visits from the perspective of its enactment; and (3) offering ideal concept related to the process of promugation and enacting legislation in Indonesia. This type of research is a normative prescription, using 4 approaches, namely statute, historical, comparation and conceptual. The data source used is primary data and secondary data. Techniques for requesting legal material through library studies or document studies. Based on the results of research obtained from these conclusions (1) the process of promulgation there are still problems related to the excess authority of the Director General of Laws and Regulations as the person in charge of the enactment and incorrelation of the types of laws and regulations with the official type of state (2) the binding power and legal regulations for laws and regulations imposed in accordance with the Law Number 12 of 2011 template have clear legal force so that legal fiction can apply as long as there has been no amendment to the Law Number 12 of 2011, whereas in theory the legislation are still lacking compatible for the Law Number 12 of 2011; (3) the ideal concept offered upon by the author reclassifies the laws and regulations approved by the Law Number 12 of 2011 and distinguish several regulations which in substance should not be part of the legislation."

"Penerapan management kesclamatan dan kesehatan ke1ja bagi organisasi yang mempekedakan 100 orang atau lebih di indonesia, menjadikan sistem management kcselamatan dan kesehatan kelja belsifat mandatory, tidak demikian dengan di luar Indonesia penerapan sistem management bersifat voluntary. Walaupun bersifat voluntary kesepakatan bisnis global setidalmya merubah Sesuatu yang bcrsifat voluntary menjadi sesuatu keharusan untuk di terapkan bila ingin tetap kompetiti£ GATT (General Agreement on taridk and trade) I994 menyatakan : "Negara anggota tidak boleh membuat ketentuan teknis yang menghambat masulcnya barang-barang di Negara anggota kecuali bagi hal yang menyangkut kepada masalah keselamatan kerja". Penerapan sistem management keselamatan dan kesehatan kelja di [ndonesia belum di imbangi dengan pemahaman yang baik mengenai esensi sistem management keselamatan dan kesehatan kelja itu sendiri. Sehingga perkembangannya sangat lambat bahkan tetap ditempat. Sistem management keselamatan dan kesehatan kelja sebagai suatu siklus haruslah dipahami oleh setiap organisasi, siklus yang berjalan kearah perbaikan terus menenls hams tetap dliaga, untuk menjalankan, mengembangkan dan menjaga performa haruslah mengetahui jenis dan karakter sistem management keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan. Ada pengertian yang berbeda antara sistem management dan OHSAS 18001, SMK3 DEPNAKER merupakan jenis tipe atau model sistem management keselamatan dan kesehatan ketja, tentu saja hal ini menyebabkan pengembangan keaxarah perbaikan terus menems mcnjadi bias, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tipe dan karakter sistem management yang diterapkan. Dengan mengetahui bagaimana karakter dan tipe sistem management yang ditetapkan di organisasi tentu akan menjadi lebih mudah bagi pemegang tanggung jawab untuk melakukan tindakan tindakan kearah perbaikan. Melihat banyaknya standar standar sistem management yang harus dipenuhi oleh organisasi, Serta kulangnya pemahaman mengenai tipe dan karakter suatu sistem management yang diterapkan oleh perusahaann , mendorong penulis untuk melakuknn kajian terhadap sistem management yang ada khususnya SMK3 yang diterapkan di PT X, dcngan harapan dapat memperoleh gambaran mengenai karakter dan tipe sistem management keselamatan kctja yang ada di PT X. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitiannya, dcngan mcmanfaatkan pengctahuan , pemahan serta penerapan para karyawan dilapangan sebanyak 80 orang sebagai sample, ditanyakan berbagai pertanyaan melalui kuesioner yang disusun kedalam empat kelompok. Dari hasil pengolahan jawaban yang diperoleh dengan melakukan dua tahap perhitungan, yaitu pertama menjumlahkan nilai hasil survey, kemudian memberikan peringkat sehingga dapat diperoleh distribusi kecenderungan dari matrik yang ada dengan bantuan SPSS dan uji statistik anova dua arah serla uji signifikasi test freadman diperoleh nilai yang significant saling berhubungan. Dengan framework Gallagher tentang tipology system tipenya diperoleh gambaran keeendenlngan karakter dan system type yang diterapkan di PT X dimana diperoleh kesimpulan bahwa Struktur dan tipe Sistem management keselamatan dan kesehatan ketja di PT X adalah campuran traclisional innovative managementS Strategi pengendalian adalah .nge person, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah mclalui mix antara Sophisticated Behavioral approach dan Ummm: act minimtser. Pelaksanaan element program khusus di PT X menggunakan gaya traditional Unsajiz act minimiser dan Traditional engineering and design.

---

Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) for organization that employed 100 people or more in Indonesia, makes the OHS management system mandatory, on the contrary in the foreign country its management system Implementation is voluntary. Even though it is voluntary, the global business agreement at least changed the voluntary to be a compulsion to applied if wants to keep the competitiveness. The GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 1994 stated: "The member state cannot make technical rules which obstruct incoming goods in the member state unless if concerning about occupational safety problems" OHS safety management implementation in Indonesia haven’t yet completed with good understanding of its OHS management system essence, it caused the improvement arc walk slowly and in fact static.

OHS management system as a cycle should be comprehended by all organization, the continuous improvement should preserve, to run, enlarge and keep the performance, organization should known the adequate type and characteristic of applied OHS management system. There are different understandings between OHS management system of Labour Department (SMK3 DEPNAKER) and OI-[SAS 18001. SMK3 DEPNAKER is type and model of OHS management system, of course this is caused the expansion of continuous improvement becomes difli-action, caused by lack of understanding about type and character of implemented management system. By known how the character and type of applied management system it will be easy for thc stakeholder to do improvement actions.

A large amount standard of management system which should followed by organization and lack of understanding about type and character of the applied management system by the company, encourages the researcher to study management system especially SMK3 which applied by PT. X, to obtain the description about character and management system type of occupational safety in PT. X. The researcher are using descriptive qualitative method in his research, using the knowledge, understanding, and implementation bythe field employee, as 80 persons as sample, asked by various question trough questionnaire which consist in four groups.

The answers are processed with two stage of calculation; first is sums up the value of survey result, then giving rank to obtain trend of distribution fiom the existence matrix with SPSS program and two way ANOVA statistic test and also friedman significant test, the result is interaction or interrelated significant value. From Gallagher’s ii-amework about typology of its type system obtained the descriptive of character trend and applied system type by PT. X. conclude that structure and type of OHS management system in PT. X. is combination of traditional innovative management system. The control strategy is safe person, so the approach used is the mix between sophisticated behavioral approach and unsajé act minimizer. The implementation of special element program in PT.X used traditional style of unsafe ac! minimrlfer and traditional engineering and design."

"Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan.

---

This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed."

"Legal aspects of taxation in Indonesia, according to Islamic perspectives"

"Perkembangan e-commerce di dunia menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia, selain alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit juga dikembangkan alat pembayaran baru salah satunya adalah Bitcoin, Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Skripsi ini akan membahas mengenai alat pembayaran Bitcoin berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang), Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta teori terkait dengan alat pembayaran serta kebendaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, seunder, maupun teresier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bitcoin ataupun alat pembayaran kriptografi lainnya di Indonesia tidak tepat dikatakan sebagai mata uang ataupun benda (barter) melainkan merupakan sistem informasi yang memiliki sifat seperti uang, penyelenggaraan sistem Bitcoin di Indonesia serta penggunaanya di Indonesia juga bertentangan dengan Undang-Undang sehingga Bitcoin seharusnya tidak boleh beroperasi di Indonesia.

---

Developments in the world of e-commerce payment systems raises the need for fast, secure and confidential payment systems, in addition to the conventional means of payment such as cash transfers and credit card payments are also developed new tools one of which is Bitcoin, Bitcoin is a series of programming code that is then secured by the use of cryptographic, certain communities are used as means of payment. This thesis will discuss the Bitcoin payment instruments based on Law No.. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), Act 7 of 2011 on Currency (Currency Act), Act 8 of 1999 on Consumer Protection and theories associated with tool payments as well as material. This study uses the approach of normative legal research legislation. The author uses primary legal materials, seunder, and teresier using a qualitative approach. Bitcoin payments or other cryptographic tool in Indonesia is not correct to say as currency or objects (barter) but rather an information system that has properties such as money, Bitcoin system implementation in Indonesia as well as its use in Indonesia is also contrary to the Act so that Bitcoin should not be allowed to operate in Indonesia."