Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeningkatan penduduk kota telah menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya permintaan rumah layak huni, namun peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lahan di kota. Keterbatasan lahan di kota mengakibatkan harga lahan menjadi tinggi dan tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka menempati lahan dengan peruntukan bukan untuk permukiman seperti bantaran sungai, rel kereta api dan mengakibatkan kekumuhan pada kawasan perkotaan. Kondisi kumuh terjadi di Kelurahan Kotabaru Kota Serang. Berbagai upaya penanganan permukiman kumuh telah lama dilakukan, namun kenyataannya secara keseluruhan program penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam membantu penataan dan perbaikan permukiman kumuh. Untuk mengetahui penanganan permukiman kumuh yang tepat maka perlu dilakukan identifikasi tingkat kekumuhan berdasarkan karakteristik lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakatnya; menganalisis tingkat partisipasi masyarakat; dan menyusun konsep penanganan permukiman kumuh dengan pendekatan partisipasi masyarakat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strata kekumuhan di permukiman Kotabaru terdiri dari kumuh sedang RW 1 dan RW 2 dan kumuh berat RW 3 dan RW 5 . Partisipasi masyarakat di Kelurahan Kotabaru pada tingkatan sedang dan rendah. Tingkat partisipasi rendah yaitu di RW 5 dan tingkat partisipasi sedang di RW 1,2, dan 3. Tingkat kekumuhan yang berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula, untuk wilayah kumuh sedang, penanganan melalui peremajaan dengan land sharing. Untuk wilayah kumuh berat penanganan melalui pembangunan rumah susun.

---

ABSTRACTThe increase in the urban population has led to various impacts. One consequence is the increasing demand for appropriate housing, but this increase is not offset by an increase in the amount of land in the city. Limitations of land in the city resulted in land prices high and not affordable by low income people. They occupied the land with the designation not to settlements such as riverbanks, railroad tracks and lead to slums in urban areas. Rundown condition occurs in Sub Kotabaru city of Serang. Various efforts to address the slum has long been done, but in fact the overall program management of slums that have been implemented the results have not shown significant changes in assisting the structuring and slum upgrading. To determine the proper handling of slums it is necessary to identify the level of squalor by environmental characteristics, economic, and social communities analyze the level of public participation and draft handling of slums with community participation approach. This study used a qualitative approach with a mix of methods to collect qualitative and quantitative data. The results of the study explained that the strata of untidiness in Kotabaru consists of slum settlements being RW 1 and RW 2 and seedy weight RW 3 and RW 5 . Community participation in the Village Kotabaru in moderate and low. The participation rate is low on RW 5 and RW participation rate was at 1, 2, and 3. squalor different level requires different handling, anyway, to the slums being, handling through rejuvenation with land sharing. To the slums of heavy handling through the construction of flats. "

"ABSTRAKSalah satu karakteristik kota adalah jumlah penduduk yang makin banyak dan tingginya kepadatan penduduk. Hal ini menimbulkan dampak terhadap daya dukung kota berupa ketidakseimbangan antara ruang yang dibutuhkan dan jumlah penduduk yang meningkat. Pertumbuhan penduduk kota, terutama dari arus pendatang tidak hanya menyebabkan kota menjadi berkembang, tetapi juga menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. Umumnya di negara berkembang, kaum pendatang mempunyai tujuan untuk mencari pekerjaan.Bertumpuknya penduduk di kota menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, baik dari segi fisik maupun non fisik, serta mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan daerah sekitarnya, dan merupakan salah satu sebab timbulnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan.Secara umum, permukiman kumuh diartikan sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni berkaitan dengan kesehatan masyarakat khususnya pada penyakit yang sering berjangkit selama di permukiman. Cermin dari permukiman kumuh diantaranya daerah yang tidak terencana, tidak teratur, dan bersifat informal, kepadatan permukiman yang tinggi serta kondisi lingkungan yang buruk.Dalam era pembangunan dewasa ini, upaya perkembangan perumahan rakyat mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak pemerintah sebagai upaya mewujudkan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu papan.Dalam perencanaan perkembangan hingga saat ini perkembangan ekonomi masih menonjol, sedangkan pertimbangan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat tampaknya masih belum mendapat perhatian.Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi permukiman kumuh dalam hubungannya terhadap kesehatan masyarakat dari segi lingkungan sosial, lingkungan fisik, sanitasi lingkungan dan pola penyakit yang sering terjangk`it di lingkungan permukiman kumuh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:1 Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah permukiman kumuh.2 Hubungan variabel-variabel permukiman kumuh terhadap variabel kesehatan masyarakat.3 Berbagai upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di permukiman kumuh.Lokasi penelitian adalah Kelurahan Penjaringan di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ditentukan berdasarkan purposive sampling. Dalam Kelurahan ini diambil 3 Rukun Warga (RW) yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Selanjutnya untuk menentukan banyak sampel tiap-tiap RW digunakan cara proposional random sampling yang seluruhnya berjumlah 130 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, serta observasi langsung kelapangan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari lapangan dan literatur penunjang yang didapat dari instansi terkait.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus Chi-square yang diteruskan dengan Uji Coefficient Contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel permukiman kumuh mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakatdilihat dari faktor lingkungan sosial, yaitu faktor jenis pekerjaan, crowding index dan jenis pelayanan kesehatan,akan tetapi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dari faktor pendidikan dan pendapatan. Masyarakatnya mayoritas berpendidikan, pendapatan masih dalam taraf rendah yaitu pendidikan SD, sedangkan pendapatan masyarakat setiap bulan sebagian besar antara Rp 50.000,-sampai dengan Rp 100.000,-.Variabel lingkungan fisik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor keadaan saluran/got air rumahtangga, kondisi lingkungan jalan, kelembaban udara, sinar matahari, jumlah ruangan.Variabel sanitasi perumahan lingkungan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor, bau/aroma dari air saluran buangan rumahtangga, saluran pembuangan mandi, saluran pembuangan kakus, pembuangan sampah, dan sumber air minum dengan derajat hubungan cukup kuat: Sedangkan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor, saluran pembuangan masak, saluran pembuangan air cucian tidak terdapat hubungan.Dari hasil hubungan antara berbagai variabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh sangat erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat.Perlu dilakukan perlindungan dan peningkatan terhadap kesehatan masyarakat di permukiman kumuh ini, karena permukiman kumuh menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pencemaran lingkungan. Kurangnya diperhatikan lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan sanitasi perumahan lingkungan oleh masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan lingkungan di sekitar tempat tinggal akan menurunkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

---

ABSTRACT

One of the urban main characteristics is the fast growing number of population and its high density. This causes an impact on carrying capacity in terms of the imbalance between the needed space and the increasing population; particularly as rush of city's newcomers does not only imply city's development, but also generate new environmental problems. In most of developing countries, the main reason for people coming to the cities is seeking for employment. High concentration of people in the cities create complex environmental problems, either physically or non-physically, giving negative impact an the particular surroundings and constitutes one of the main causes for the existence of urban slums.

In general, slum settlement is understood as an urban settlement inappropriate to habitat in terms of the community's health, particularly the incidence rate of diseases. Slum settlement is mostly reflected in its involuntary existence, unorganized, informal by characteristics, highly dense, and bad condition. Even though slum settlement's lands are already determined their infrastructures are still inappropriate, with small alleys, muddy, far from appropriate latrines, bath and washing facilities, and lack of clean water.

In the development periods the Government has given much attentions to the development of public housing as one the Government's efforts in providing the community with shelter facilities.

Even in the national development planning the economic sector development constitutes the first priority, yet health sector, particularly community health development is still considered as insignificant.

The objective of the study is to identify and describe the conditions of slum settlement and its correlations with the community's health, in particular from the aspects of its social environment, physical environment, and environmental sanitation in terms of its disease frequency pattern. The specific objectives are:

Identify the social-economic condition of the community of slum settlement;

The correlations between slum settlement's variable to the community's health.

To provide solution efforts in increasing the community health status in slum settlement.

The areas studied are located in the Penjaringan Subdistrict, Northern part of Jakarta, which for this purpose was purposively taken, in which tree "Kelurahan" were determined as samples in terms of the densest population. Further, sample members were drawn proportional-randomly from each "Kelurahan", numbering 130 respondents.

Primary data collection was conducted by interviews using questionnaires as instrument, depth interviews with selected local respondents, and direct observation in the field. While secondary data were collected from related government agencies.

Data analysis was conducted quantitatively based on non-parametric statistic means, i.e. Chi-square, followed with coefficient contingency test and qualitative analysis.

From the analysis it? was identified that slum settlement's variables significantly correlate with those of the community's health viewed from their social environmental factors, i.e. kinds job, crowding index, and health service, but not significantly correlation with the community's health in terms of education, income, and number of family members. But field data eduction, people income majority education degree is SD (63,9%), indregree income Rp 100.000,- (37,7%).

correlate with the conmunity's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage, neighbour hood's streets condition, air humidity, sunlight, and number of rooms with strong correlation, under lining the air humidity as the strongest factor; whereas ventilation received the weakest influence.

Settlement's environmental santitation has significant correlation with the community's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage odour, bathroom's sewerage, waste disposal, and drinking water source, showing rather strong correlation. However, when correlated with cooking and washing waste water sewerages, there isn't any correlation to be found. In terms of latrine variable, strong correlation with the community's health has been observed as being exist.

From the variables relationship it was evident that slum settlement strongly correlate with the community's health. Further, there should be improvements in the field of community health in the slum areas, as slum conditions can degrade the community's health status and generate environmental pollution. Lack of attention in the fields of physical, social and sanitary environment could by all means decrease the quality of the community's health and the community's health status itself."

"Kota Depok menghadapi permasalahan terkait penyediaan lahan permukiman bagi penduduknya yang mengakibatkan terbentuk dan berkembangnya permukiman kumuh. Skripsi ini membahas tentang pola keruangan permukiman kumuh Kota Depok berdasarkan tingkat kekumuhannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dengan tema analisis pola keruangan dan unit analisis berupa tingkat kekumuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kota Depok erat hubungannya dengan jarak terhadap badan air, rel kereta api dan lokasi aktifitas ekonomi; serta tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status kependudukan mempengaruhi tingkat kekumuhan dari aspek sosial ekonomi.

---

Depok City experiencing problems related to housing land supply for its residents which resulted in forming and growing of slum areas. This Undergraduate thesis discusses about the spatial pattern of Depok's slum areas based on its slums level. In this research, spatial approach, especially spatial pattern analysis is used to analyse the spatial pattern of slum area in Depok City.

The result of this research indicate that level of slum areas in Depok City closely related to the distance from the water bodies, the distance from the railway, and the distance from the economic aktivities; as well as the educational levels, employment, and residential status influence the slum level of Depok's slum areas from the socio-economic aspect."

"Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang berada di wilayah Metropolitan Jadetabek. Kota Bekasi memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan memiliki 443 ha permukiman kumuh yang tersebar pada 118 lokasi. Permukiman kumuh pada penelitian ini dibedakan berdasarkan tipologi yaitu daerah komersil, perumahan penduduk, ruang terbuka hijau, sempadan rel kereta api, sempadan sungai, dan dekat TPA. Dari 118 lokasi pemukiman kumuh dilakukan sampling pada 33 titik yang tersebar merata dan mewakili masing-masing tipologi. Penelitian ini menggunakan metode AHP dan spatial multi criteria SMC untuk mengetahui tingkat sensitivitas kebakaran di permukiman kumuh. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis menunjukan bahwa permukiman kumuh dengan tingkat sensitivitas tinggi berada di sekitar wilayah komersil, tingkat sensitivitas sedang cenderung berada di sekitar wilayah komersil, sempadan sungai, dan rel kereta api. Sedangkan tingkat sensitivitas rendah cenderung berada di sekitar wilayah ruang terbuka hijau dan sekitar perumahan.

---

Bekasi City is one of the City that located in Jabodetabek Metropolitan area. Bekasi has a high population density and has 443 ha of slums area that spread in 118 locations. Slum settlements in this study are distinguished by typology of commercial areas, housing complex, green spaces, railway borders, river borders, and near landfill. Out of 118 slum dwellings, 33 samples were scattered and represented each typology. This research uses AHP method and Spatial Multi Criteria SMC to know slum rsquo s sensitivity level agains fires. Based on the results of data processing and analysis shows that slums with high sensitivity is around the commercial area, the medium level of sensitivity are around commercial areas, river borders, and railway lines. While the low sensitivity tends to be around the green space and housing complex."

"Ketahanan pangan sampai saat ini masih menjadi masalah dunia, terutama di negara miskin dan berkembang. Rumah tangga yang tidak tahan pangan memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku food coping strategy sebagai respon jangka pendek menghadapi penurunan akses pangan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan beberapa faktor dengan skor food coping strategy di permukiman kumuh Kelurahan Depok. Pengambilan data dilakukan pada bulan April-Mei 2018 dengan subjek yaitu ibu rumah tangga atau wanita pengurus makan rumah tangga yang memenuhi kriteria inklusi. Sejumlah 115 orang responden dipilih secara acak sederhana. Data penelitian diperoleh melalui wawancara kuesioner Coping Strategies Index CSI Maxwell tahun 2008, karakteristik rumah tangga, penerima bantuan sosial, dan Household Food Insecurity Access Scale HFIAS oleh FANTA. Untuk mengetahui hubungan antarvariabel dilakukan analisis menggunakan uji t indepen, uji one-way ANOVA, dan uji korelasi pearson two-tailed. Uji regresi linear sederhana dilakukan untuk memprediksi skor food coping strategy terhadap variabel pendapatan rumah tangga.Hasil penelitian menunjukkan sebesar 78,3 rumah tangga melakukan food coping strategy dalam 7 hari terakhir dengan skor rata-rata 11. Perilaku yang paling sering dilakukan antara lain memilih makanan yang lebih murah dan kurang disukai, membatasi konsumsi orang dewasa agar anak bisa makan dan membatasi porsi makan. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hubungan bermakna antara pendidikan kepala keluarga p=0,018, pendapatan rumah tangga p=0,000, dan ketahanan pangan p= 0,000 dengan skor food coping strategy. Hubungan antara pendapatan dengan skor food coping strategy adalah semakin tinggi pendapatan, skor food coping strategy semakin rendah.

---

Food insecurity has been a worldwide issue, especially in least developed and developing countries. Food insecure households tend to do food coping strategy as a response to decrease of food access.This study was conducted to find out the association between some factors with food coping strategy in Kelurahan Depok rsquo s slum area. This was a quantitative research with cross sectional study design which was taken from April to May 2018. 115 housewives or main food caretakers of household whom meet the inclusion criterias was selected by simple random sampling. Data of this study obtained by questionnaires using Coping Strategies Index CSI 2008 by Maxwell, household characteristics, social assistance program beneficiaries status, and Household Food Insecurity Access Scale HFIAS by FANTA. Bivariate analysis was conducted by independent t test, oneway ANOVA, and pearson correlation two tailed. Simple linear regression was done to predict food coping strategy score with household income.

The result of this study showed that 78,3 households had done food coping strategy on the last 7 days with an average score was 11. The most common behaviours were rely on less preferred and cheaper food, restrict consumption by adults in order for small children to eat, and limit portion size. Bivariate results showed a significant association between household head rsquo s education p 0,018, income p 0,000, food security status p 0,000 with food coping strategy. Food coping strategy score and income has shown negative association as every increase of households income, decrease of food coping strategy score."

"ABSTRAKKajian ini mencoba melihat dampak dari peningkatan kualitas permukiman kumuh terhadap penurunan kejadian banjir dan bencana tanah di tingkat desa di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan perbedaan-dalam-perbedaan (DID) pada model regresi logit, penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan dana desa di 24.343 desa di Indonesia selama periode 2006-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkannya kebijakan dana desa, peluang terjadinya bencana pada kelompok perlakuan yaitu desa yang memiliki tingkat permukiman kumuh yang relatif tinggi adalah 0,761 kali lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol yaitu desa yang memiliki tingkat permukiman yang relatif rendah. tingkat permukiman kumuh dengan tingkat signifikansi 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan dan atau peningkatan kualitas infrastruktur di perdesaan kumuh berpengaruh signifikan terhadap penurunan kejadian bencana.ABSTRACTThis study tries to see the impact of improving the quality of slum settlements on reducing the incidence of floods and land disasters at the village level in Indonesia. Using the difference-in-difference (DID) approach in the logit regression model, this study analyzes the effect of village fund policies in 24,343 villages in Indonesia during the 2006-2018 period. The results showed that after the implementation of the village fund policy, the chances of a disaster occurring in the treatment group, namely villages that had relatively high slum settlement rates, were 0.761 times lower than the control group, namely villages that had relatively low settlement rates. slum settlement level with a significance level of 1%. This shows that the development and or improvement of infrastructure quality in slum villages has a significant effect on reducing the incidence of disasters."

"Penelitian ini membahas tentang permasalahan akses terkait air bersih dan sanitasi pada permukiman kumuh perkotaan dengan contoh RW 3 Kelurahan Jembatan Besi Jakarta Barat. Upaya upaya warga dalam menghadapi permasalahan juga digambarkan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan permasalahan terhadap akses air bersih dan sanitasi juga menimpa masyarakat yang ada di perkotaan Upaya yang dilakukan warga dilakukan semata mata untuk tetap dapat memenuhi kebutuhannya akan air dan sanitasi. Tata kelola pembangunan serta pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor dominan dari munculnya permasalahan akses air bersih dan sanitasi di permukiman kumuh perkotaan.

---

This research discusses about water and sanitation access problems at slum area which is shown at RW 3 Kelurahan Jembatan Besi Jakarta Barat. Citizens efforts in dealing with access problems were also described in this research.The results of this research showed that the water and sanitation access are also happened to the urban communities. These coping efforts were done solely to fulfill their needs for water and sanitation. Governance of development and population growth are the dominant factors from the emergence of water and sanitation access problems."

"Nasional Slum Upgrading Project (NSUP) atau Proyek Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memiliki fokus pengentasan daerah kumuh melalui pembangunan infrastruktur. menggunakan platform kolaborasi antar stakeholder dalam keberhasilan proyek dari sudut pandang stakeholder terkait, yang diukur dari indikator ketepatan biaya, waktu dan kualitas sesuai kesepakatan stakeholder. Stakeholder sering tidak maksimal dalam mendukung keberhasilan proyek atau menghambat tujuan proyek, Pelibatan stakeholder (stakeholder engagement) menjadi sangat penting karena dapat memfasilitasi pemahaman tentang kebutuhan, dan harapan stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah: Identifikasi stakeholder Proyek KOTAKU sesuai peran dan tugasnya di setiap tahap pelaksanaan, menentukan stakeholder dominan yang mempunyai peran dan kontribusi pada keberhasilan Proyek KOTAKU. Motode penelitian dengan Struktural Equation Modeling-Partial Least Square menghasilkan Pola hubungan peran stakehodelder dalam Tahap Pra Kontruksi, Konstruksi dan Pasca Konstruksi. Tahap Konstruksi 6 stakeholder, Tahap Pasca Konstruksi 9 stakeholder. Model pola hubungan stakeholder di setiap tahap kegiatan berbeda-beda karena kontribusi stakeholder di tiap tahapan: (i) Tahap pra-konstruksi: PMU, KMP, BKM, Pemda (-). Tahap konstruksi: BPPW, PIU, KMP; dan Tahap pasca konstruksi: BKM, PIU, KMP, KMW, Korkot, BPPW(-).

---

The National Slum Upgrading Project (NSUP) or City Without Slums Project (KOTAKU) has a focus on alleviating slums through infrastructure development. using a collaboration platform between stakeholders in the success of the project from the point of view of the relevant stakeholders, as measured by indicators of cost, time and quality according to stakeholder agreement. Stakeholders are often not maximal in supporting project success or hindering project goals. Stakeholder engagement is very important because it can facilitate an understanding of stakeholder needs and expectations. The objectives of this research are: Identification of the KOTAKU Project stakeholders according to their roles and duties at each stage of implementation, determining the dominant stakeholders who have roles and contributions to the success of the KOTAKU Project. The research method with Structural Equation Modeling-Partial Least Square produces a pattern of stakeholder role relationships in the Pre-Construction, Construction and Post-Construction Stages. Construction Phase 6 stakeholders, Post-Construction Phase 9 stakeholders. The model of the pattern of stakeholder relations at each stage of activity is different due to the contribution of stakeholders at each stage: (i) Pre-construction stage: PMU, KMP, BKM, Pemda (-). Construction phase: BPPW, PIU, KMP; and Post-construction stage: BKM, PIU, KMP, KMW, Korkot, BPPW(-)."