Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inisiasi skema Reduced Emission from Deforestation and Forest Degradation plus dan Pembayaran Jasa Lingkungan REDD dan PJL untuk hutan desa adalah skema untuk memberikan insentif atas upaya pengelolaan hutan desa berkelanjutan oleh masyarakat. Fokus riset ini adalah meneliti dampak inisiasi skema gabungan REDD dan PJL untuk Hutan Desa terhadap deforestasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Riset bertujuan menganalisis dampak dana inisiasi Skema REDD dan PJL terhadap deforestasi yang diukur dari tutupan hutan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan participatory wellbeing assessment. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan campuran metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa dari aspek lingkungan terjadi deforestasi bersih sebesar -198,33 ha di Zona Lindung yang menunjukkan terjadi peningkatan tutupan hutan. Dari aspek kesejahteraan, terjadi peningkatan kesejahteraan namun bukan oleh intervensi REDD dan PJL. Hasil riset menyimpulkan bahwa inisiasi Skema REDD dan PJL berdampak positif terhadap pengurangan deforestasi disebabkan karena penggunaan secara tepat oleh masyarakat untuk kegiatan pengamanan dan rehabilitasi hutan. Namun demikian Skema REDD dan PJL belum berhasil memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan karena terbatasnya nilai uang yang diterima oleh masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan arahan program yang belum mengarah ke pembangunan fisik sesuai kriteria kesejahteraan yang dibuat oleh masyarakat.

---

The Initiation of Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation plus and Payment for Environmental Services REDD and PES scheme for the village forest hutan desa is a scheme to provide economic incentives for community to manage their forest sustainably. This research focuses on the impact of the REDD and PES to the deforestation and community wellbeing through participatory approach. This research aims to analyse the impact of the initiation of REDD and PES to deforestation through forest cover analysis and to analyse the impact to community wellbeing through participatory wellbeing assessment. This is a qualitative research approach with mix methods. The result shows that from environment aspect, the initiation of REDD and PES scheme resulted a 198.33 ha of net deforestation, which means a forest gain. From the wellbeing aspect, there is an increase in wellbeing but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes but caused by parallel intervention to REDD and PES schemes. It concludes that the schemes has a positive impact on reducing deforestation due to proper alocation for forest security and rehabilitation, however the benefit is not sufficient enough yet to improve community wellbeing. "

"Program perhutanan sosial adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia di sektor kehutanan. Salah satu skema perhutanan sosial adalah hutan desa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Rumit dan panjangnya proses mendapatkan ijin hutan desa serta tanggungjawab yang besar telah mengindikasikan adanya ketergantungan LPHD kepada lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah dalam mengelola hutan desa. Kondisi ini berpotensi menciptakan LPHD yang tidak berkelanjutan dan berkonsekuensi gagalnya pengeloaan hutan desa. Masalah ini menjadi latar belakang riset di sepuluh hutan desa yang terletak di bentang alam pesisir Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Riset ini adalah riset kualitatif dengan tujuannya menilai kinerja LPHD pada bidang ekonomi, sosial dan kelembagaan, menganalisis perubahan tutupan lahan dan merumuskan strategi keberlanjutan LPHD dalam mengelola HD. Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja LPHD efektif pada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial, namun masih terdapat kesenjangan akses terhadap hutan dan program ekonomi, ketidakstabilan harga serta beberapa konflik kepentingan pemanfaatan hutan. Kinerja kelembagaan dinilai telah efektif namun masalah terbesar adalah kapasitas untuk mengelola organisasi. Terjadi perbaikan tutupan hutan tetapi masih terjadi perubahan tutupan hutan untuk untuk kepentingan lain. Strategi yang sesuai adalah mobilisasi capaian kinerja LPHD untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan kelembagaan serta mengurangi luasan alih fungsi lahan.

---

The social forestry program is one of the flagship programs of the Indonesian government in the forestry sector. One of the social forestry schemes is village forest which is managed by the Village Forest Management Institution (LPHD). The complexity and length of the process of obtaining village forest permit and the enormous responsibility have indicated the LPHD's dependence on non-governmental organizations or government agencies in managing village forests. This condition has the potential to create unsustainable LPHD and consequently fail in village forest management. This problem is the background for research in ten village forests located in the coastal landscape of Padang Tikar, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. This is a qualitative research with the aim of assessing the performance of LPHD in the economic, social and institutional, analyzing changes in land cover and formulating a sustainability strategy for LPHD in managing village forest. The results showed that LPHD's performance was effective in improving economic and social conditions, but there were still gaps in access to forests and economic programs, price volatility and several conflicts of interest in forest use. Institutional performance of LPHD is considered to have been effective, but the biggest problem is the capacity to manage the organization. There is an improvement in forest cover but there is still change in forest cover for other purposes. An appropriate strategy is to mobilize LPHD performance achievements to address social, economic and institutional problems and reduce land use change."

"Pelibatan Masyarakat pada proyek percontohan REDD+ KFCP merupakan suatu tantangan tersendiri dalam memberikan kontribusi bagi lingkungan dan sosial budaya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas: (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi proyek percontohan REDD+, dan (2) mengkaji serta mempelajari faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat REDD+ di Desa Petak Puti Kabupaten Kapuas. Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat bervariasi,ditentukan berdasarkan sejauh mana mereka berpartisipasi. Faktor penghambat, antara lain: trauma masa lalu, metode undangan pertemuan, ketakutan akan hilangnya hak atas kepemilikan tanah, dll. Sedangkan faktor pendukung partisipasi, antara lain: adanya manfaat proyek, sesuai dengan adat dan budaya setempat, penggunaan bahasa lokal, dll.

---

Involving community on the KFCP's REDD+ pilot project is a challenge for providing contribution to the environment and social. This research is aimed to discuss: (1) the level of community participation on the implementation of REDD+ pilot project, and (2) analyze and study the supporting and constraint factorsto the REDD+ stakeholder in Desa Petak Puti, Kapuas District.

This research resulted that community participation are variety depend on how they participating. The constraint factors found are: former trauma, meeting invitation method, land tenure issues, etc. While supporting factors on participation are: project's benefit, similar on local culture, the usage of local language, etc. "

"Politik dan kekerabatan merupakan dua konsep yang saling terkait dalam praktek politik yang terjadi di masyarakat. Pada masyarakat yang segmenter keterkaitan tersebut semakin kuat dan studi Antropologi Politik memiliki peran dalam menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut melalui data-data yang didapat di lapangan. Dalam kehidupan politik masyarakat desa, pemimpin lokal memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tidak memiliki landasan hukum atas kekuasaannya, pemimpin lokal tetap merupakan sosok yang secara politis kuat dalam masyarakat. Beberapa hal diluar unsur legalitas formal menjadikan pemimpin-pemimpin lokal memiliki landasan yang kuat sehingga pemimpin lokal mampu bertahan ditengah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Parit sebagai sosok pemimpin lokal dalam komunitas parit di desa sungai besar merupakan contoh bagaimana pemimpin lokal dapat bertahan ditengah berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Kepala Parit mampu menemukan posisi dalam masyarakat pada setiap momentum perubahan yang terjadi dalam masyarakat tanpa harus kehilangan peran dan kekuasaannya dalam masyarakat komunitas parit. Kemampuan Kepala Parit dalam mempertahankan posisi di masyarakat tidak terlepas dari keberadaan kelompok kekerabatan dominan di belakang sosok kepala parit. Keberadaan Kelompok kekerabatan dominan menjadi penopang kekuasaan bagi sosok kepala parit dan menjadi modal penting dalam proses praktek politik di komunitas parit.

---

Politic and kinship are two concepts that are intertwined in the political practice that occur in the society. In a society which are segmenter, its intertwined are stronger, and political anthropology studies play a role in explaining how these linkages through the data which are obtained in the field. In a rural political lives, local political leaders has a great influence to the political societies live. Eventhough they don?t have a formal legitimation, local leaders still is a figure who are powerful actors in local political societies. Some of the things outside the formal legal elements, make local leaders have a strong foundation, so that local leaders are able to survive amid the changes taking place in society.

Head of Parit as a local leader personage at the Sungai Besar village is an example how local leader can survive in the middle of many change that occur in the society. Head of Parit were able to find a position in society at any momentum changes that occur in society, without having to lose its role and power in Parit communities. Head of Parit ability to keep their authority in the middle of dynamic society can?t separated from the existance of dominant kinship group behind of local parit head figure. The existence of dominant kin group became a power back up to head of parit personage and became an important aspect in the process of political practice parit comminities."

"Pendapatan rata-rata masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga masih belum ideal. Kondisi ini di duga menjadi pemicu masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga untuk memanfaatkan lahan di dalam Hutan Desa yang berada pada kawasan hutan. Oleh karena itu, perlu diketahui pengaruh pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga dari luar dari dalam Hutan Desa pada lahan kelola masyarakat sebagai salah satu indikator kelestarian kawasan hutan lindung. Pendekatan kuantatif digunakan dalam riset ini dipergunakan untuk menganalisis data hasil lapangan dan data sekunder sebagai data pembanding. Hasil riset menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Hutan Desa Pattaneteang lebih besar dari luar Hutan Desa Pattaneteang sebesar Rp. 14.060.500/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa sebesar Rp. 3.338.000/KK/tahun. Pendapatan masyarakat Hutan Desa Campaga lebih besar dari luar Hutan Desa sebesar Rp. 14.567.000/KK/tahun sedangkan dari dalam Hutan Desa Campaga sebesar Rp. 7.682.750/KK/tahun. Pendapatan tersebut berpengaruh pada lahan kelola masyarakat sebagai indikator kondisi kelestarian kawasan hutan lindung di kedua desa.

---

Average income of Pattaneteang and Campaga rural community aren rsquo t ideal. This condition is resulting land utilization of rural forest in preserved forest area to increase their income and threats the forest sustainability in both rural community. Therefore, it is necessary to note the influence from both rural community income either from inside nor outside the rural forest on community management land as one of the indicators of to preserved forest sustainability. The quantitative approach used in this research is used to analyze field and secondary data as comparative data. From the research it is know, the biggest Pattaneteang income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.060.500 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 3.338.000 Family Year. For the Campaga income is gain by using land outside the rural forest worth Rp. 14.567.000 Family Year, while using land inside rural forest only worth Rp. 7.682.750 Family Year. This income affects the community management land as an indicator of the condition of preservation of protected forest areas in both of the rural.Keyword rural community income, rural forest, income from outside rural forest, income from inside rural forest, and sustainability of preserved forest area."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi nafkah dilakukan oleh tiga rumah tangga dalam menjalani kehidupan di Desa Pala Pintas yang berlokasi di sekitar hutan Danau Siawan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran perekonomian desa Pala Pintas dengan cara menggunakan metode etnografi dengan tekhnik wawancara dan pengamatan terlibat. Hasil penelitian memperlihatkan masih kuatnya keterikatan warga Desa Pala Pintas dengan hutan di sekitarnya. Hal ini terlihat dari kegiatan nafkah yang dilakukan warga didominasi oleh kegiatan yang berbasiskan modal alam dan sosial.

---

This thesis discusses how the livelihoods strategies performed by three households living life in the village of Pala Pintas where located around Siawan lake's forest. This study aims to provide an overview of the village economy Pala Pintas. This research uses ethnography method with interviews and participant observation techniques. The results showed the strong engagement of Pala Pintas villagers with their surrounding forest. This is evident from the activities undertaken by residents, dominated by activity-based natural resources and social capital."

"Konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak adalah salah satu penyebab utama terjadinya penurunan luas hutan mangrove. Pesisir Kabupaten Karawang mengalami penurunan luas mangrove dari seluas 2.66,3 ha (1972) menjadi seluas 233,7 ha (2013). Pemanfaatan ekosistem hutan mangrove di Desa Sedari ini tidak diimbangi dengan pemahaman akan pentingnya kelestarian ekosistem hutan mangrove di kemudian hari. Tujuan dari riset ini adalah mengidentifikasi jasa lingkungan dari hutan mangrove, menghitung nilai ekonomi hutan mangrove, dan menganalisis potensi skema pembayaran jasa lingkungan dalam pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan di Desa Sedari. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan metode kuesioner kepada 45 responden petani tambak dan observasi lapangan. data dianalisis dengan Model Burkhard dan statistik deskriptif. Potensi skema PES divalidasi oleh tenaga ahli PES. Hasil yang diperoleh, jasa-jasa lingkungan dari hutan mangrove yang utama dirasakan masyarakat adalah pelindung dari abrasi pantai dan daerah tangkapan ikan, kepiting serta udang. Nilai proksi ekonomi total ekosistem hutan mangrove di Desa Sedari sebesar Rp. 8.394.459.800/tahun dengan nilai bersih sekarang (NPV) dihitung untuk jangka waktu 10 tahun, menggunakan tingkat suku bunga 8% sebesar Rp. 61,0720655,400. Potensi skema PES yang dapat diterapkan di Desa Sedari adalah antara kelompok OTAP sebagai aktor penyedia jasa lingkungan/seller, masyarakat Sedari yang berasosiasi dengan hutan mangrove (petani tambak, nelayan, dan petani sawah) sebagai buyer dan pemerintah daerah/PERHUTANI/LSM yang menjadi fasilitator. Nilai willingness to pay/WTP yang harus dibayarkan oleh buyer untuk pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Desa Sedari sebesar Rp. 1.324.054/ha/tahun. Sebaliknya, nilai willingness to accept/WTA yang akan diterima secara tidak langsung oleh pihak petani tambak sebesar Rp. 24.374.324 ha/tahun untuk keberlanjutan ekosistem hutan mangrove di masa mendatang.

---

Land conversion of mangrove forests into fishponds is one of the main causes of the decline of mangrove forest area at Indonesia. Mangrove in the coastal area of Karawang District has declined from an area of 2699,3 ha (1972) became an area of 233,7 ha (2013). Utilization of mangrove forest ecosystems in Sedari village is not matched by an understanding of the importance of conservation of mangrove forest ecosystems in the future. The aims of this research are to identify the ecosystem services of mangrove forests, calculate the economic value of mangrove forests, and to analyze the potential for payment for ecosystem services in the sustainable management of mangrove ecosystems that can be applied in Sedari village. This research uses a quantitative approach. The collection of primary data and secondary data was conducted by questionnaire to 45 respondents (Fishpond?s farmer). Data were analyzed with descriptive statistics and Burkhard Model. The potential for PES schemes is validated by PES experts. The results obtained, the main ecosystem services of the mangrove forest choosed by communities is protecting the coastal area from erosion and mangrove as fishing ground, spaing ground and nursery ground for fish, crabs and shrimp. A proxy for the total economic value of mangrove forest ecosystems in the Sedari village is Rp. 8.394.459.800/year. Net present value (NPV) is Rp. 61,072,655,400. The NPV was calculated for a period of 10 years and discount rate of 8%. The potential for PES schemes that can be applied in the Sedari village is among a group of OTAP as ecosystem seller, all Sedari communities that associated with mangrove forests (fishpond farmers, fishermen and rice farmers) as ecosystem buyer and the local government/PERHUTANI/NGO as intermediaries/facilitators. The value of willingness to pay/WTP to be paid by the buyer for sustainable management of mangrove ecosystems in the village is Rp 1,324,054/ha/year. Meanwhile, the value of willingness to accept/WTA to be accepted indirectly by the fish farmers is Rp. 24,374,324 ha / year for the sustainability of mangrove forest ecosystems in the future."

"ABSTRAKPelaksanaan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutanatau Reducing Emissions from Deforestasi and forest Degradation plus (REDD+)mensyaratkan adanya efektivitas, efisiensi dan kesetaran (equitable) sebagaiperdekatan mitigasi perubahan iklim untuk menguji opsi-opsi usulan dan hasilhasilatau mengevaluasi hasil aktual. Riset ini bertujuan memahami danmenganalisis pengaruh kegiatan ujicoba REDD+ pada lingkungan dan sosialekonomimasyarakat sekitar hutan, serta mengkaji persepsi warga masyarakatsetempat atas manfaatnya dari kegiatan ujicoba REDD+ dan penilaian masyarakatdalam melihat keterkaitan antara program tersebut dengan perubahan iklim.Populasi riset berada di tujuh desa di wilayah kerja kegiatan ujicoba REDD+Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan lokasi sampel berada diDesa Mantangai Hulu, Desa Katunjung dan Desa Petak Puti. Jumlah sampel 66orang dengan unit analisis adalah keluarga. Hasil riset ini menunjukkan bahwadari kegiatan ujicoba REDD+ di lokasi sampel telah memberi pengaruh terutamaterhadap kondisi lingkungan (lahan hutan) dan tingkat pendapatan, serta pengaruhterbatas terhadap aspek pendidikan, kesehatan dan kondisi tempat tinggal.Berbagai pelatihan, kegiatan dan sosialisasi tentang REDD+ telah meningkatkanmanfaat tambahan berupa kapasitas personal, tata kelola lahan, pemahaman danpersepsi masyarakat atas manfaat ujicoba REDD+, dan melihat hubungankegiatan ujicoba REDD+ dengan perubahan iklim.

---

ABSTRACTImplementation of the Reducing Emissions from Deforestation and ForestDegradation (REDD+) program requires the effectiveness, efficiency and equity(equitable) as approach of mitigation on climate change to examine the optionsproposed and outcomes or evaluate the their actual results. This research aims toidentify and analyze the impact of REDD + pilot activities on the environmentand socio-economics of forest communities, as well as assessing the perception oflocal residents on their benefits of REDD + pilot activities and communities?perception on its program relationship with climate change. Research populationis seven villages on the region of REDD + pilot activities Regency Kuala Kapuas,Central Kalimantan, with the sample villages are Mantangai Hulu Village,Katunjung and Petak Puti. Numbers of samples were 66 respondents with the unitof analysis is the household. The research results show that the demonstrationactivities of REDD+ have been delivered influence mainly on environment (forestvegetation) and their income, limited influence on education aspect, health andliving conditions. The trainings availability, activities and socialization byREDD+ project proponent have been obtained co-benefits for local communitieson their capacity building, forest and land use governance, their knowledge andunderstanding on REDD+ benefits and their perception on REDD+ and climatechange relationship concept"

"Kawasan perbatasan seharusnya menjadi wilayah terdepan karena merupakan beranda depan NKRI, wilayah perbatasan hendaknya diperlakukan khusus oleh pemerintah, karena beranda depanlah yang dipandang sebagai sampel kondisi negara seutuhnya namun pada kenyataannya beranda depan tersebut menjadi terpencil dan terisolasi mengingat infrastruktur dan fasilitas yang terbatas terutama akses untuk menuju kawasan tersebut sehingga menimbulkan ketimpangan. Salah satu Provinsi yang berbatasan langsung negara tetangga adalah Kalimantan Barat. Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak Malaysia dimana struktur geografisnya dipenuhi dengan beberapa sungai besar yang menjadi urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman.Selain berlatar-belakang ketimpangan tersebut penelitian dilakukan dikarenakan adanya isu keinginan kepala desa di salah satu kawasan di perbatasan untuk mengibarkan bendera negara tetangga. Berangkat dari problematika tersebut penelitian mengambil lokasi untuk dilakukannya studi kasus di salah satu desa di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Desa Jasa, desa dengan 255 kepala keluarga ini tertinggal dari segi infrastruktur terutama akses jalan dan listrik, namun dengan segala keterbatasan dan ketimpangan tersebut dan perolehan hasil wawancara tokoh masyarakat, warga dan dinas terkait serta hasil analisa data dengan menyebarkan kuesioner, masyarakat Desa Jasa ternyata memiliki tingkat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air yang cukup tinggi, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga dan bisa memperhatikan, membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan lebih baik lagi sehingga masyarakat di perbatasan khususnya desa Jasa dapat menikmati pembangunan layaknya masyarakat lain di Indonesia.

---

Border region should be leading as teritory because it is the front porch of the Republic and the border region should be treated specially by the government, because the front porch seen as the whole sample condition of the country, but in fact the front porch is a remote and isolated given the limited infrastructure and facilities, especially access to leading this region giving rise to inequality and disparities. One of the Province that borders the neighboring states are West Kalimantan. West Kalimantan is a province that borders the East Malaysian state of Sarawak where the geographic structure is filled with some great river which the artery and the main route for inland transport.

In addition to the background and back disparities research conducted due to the issue of the village chief desire in one region at the border to neighboring countries flag. Departing from the problems in the research took place to undertake a case study in one village in West Kalimantan Malaysia directly adjacent to the Village of Jasa, a village with 255 heads of family left behind in terms of infrastructure, especially roads and electricity access, but with all the limitations and lameness and obtaining interviews community leaders, residents and relevant agencies as well as the analysis of data by distributing questionnaires, the residents of the village of Jasa appeared to have nationalism and love of country is quite high, it should be the government's concern to maintain and get noticed, build and develop better border areas so that people at the border villages especially enjoy services like community development in Indonesia."