Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otoritas kontrol ruang udara atau FIR terkait keamanan dan keselamatan penerbangan sipil memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap berlaku penuh dan ekslusifnya suatu Negara atas kedaulatan ruang udaranya. Pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri tanggal 8 September 2015, Presiden RI menginstrusikan kepada Menteri Perhubungan dan Panglima TNI untuk mengambil alih kontrol ruang udara sektor ABC di Kepuluan Riau dari FIR Singapura dalam tiga atau empat tahun kedepan. Dampak pendelegasian kontrol ruang udara ini adalah kerugian pada tiga gatra dari panca gatra ketahanan nasional yaitu ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan di kedaulatan udara Indonesia. Sejak tahun 2007 telah dilaksanakan audit kepatuhan keamanan dan keselamatan penerbangan oleh ICAO kepada Indonesia serta kesiapan-kesiapan dan rapat koordinasi antar kementerian dan Lembaga yang terlibat kebijakan FIR. Beberapa hal tersebut dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana penerapan strategi perencanaan dan analisis kebijakan dari kementerian dan lembaga terkait dengan metode penilitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kemampuan sumber daya penerbangan Indonesia masih berada di bawah standar rata-rata dunia serta masih adanya ego sektoral dan perbedaan persepsi antar Kementerian dan Lembaga pada urgensi kebijakan ini. Sedangkan pada strategi perencanaan dan analisis kebijakan terlihat belum adanya pelaksanaan roadmap yang komprensif dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut.

---

The airspace control authority or FIR of civil aviation security and safety has a significant role on the exclusiveness of a State especially on it airspace sovereignty. On September 8, 2015, the President of the Republic Indonesia instructed the Minister of Transport and the TNI Commander to take control of the ABC sector air space in Riau Islands from the Singapore FIR within three or four years. The impact of this delegation of airspace control is the loss of three aspects of the national security resilience such as economic, political, and defense of security in air sovereignty of Indonesia. From 2007 ICAO has conducted compliance audits on aspects of aviation safety and security in Indonesia, as well as coordination readiness and coordination meetings between Ministries and Agencies involved in this FIR policy. It`s to analyze how far the implementation of strategic planning and policy analysis. This research uses a qualitative research method. The result of this research shows that the ability of aviation resources in Indonesia is still below the world average standard as well as the existence of sectoral ego and the difference of perception. For planning strategy and policy analysis, there is no comprehensive roadmap to manifestation President`s instruction."

"Pada tanggal 25 Januari 2022 pemerintah Indonesia bersama dengan Singapura menyetujui kesepakatan penyesuaian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura yang di ratifikasi melalui Peraturan Presiden No 109 Tahun 2023. Adanya perjanjian realignment FIR penting untuk dikaji terutama dilihat melalui pertahanan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta di lapangan dengan menggunakan key informan sebagai sumber data dan data sekunder. Pada penelitian ini juga digunakan teori Kedaulatan dari Kranser dan Teori Keamanan Kompleks dari Barry Buzzan. Penelitian ini menghasilkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengelola ruang udara yang semula di delegasikan kepada Singapura khususnya di sebagian sektor A dan B. Tetapi Indonesia tetap memiliki kontrol dan pengawasan melalui Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), dimana CMAC tersebut dapat menjadi solusi dalam isu kedaulatan, pertahanan, dan keamanan. Di sisi lain perjanjian tersebut dianggap dapat menabrak UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Indonesia harus sudah melakukan pengelolaan secara penuh selambat-lambatnya pada tahun 2024. Pada penelitian ini juga dihasilkan bahwa Indonesia masih dihadapkan dengan kendala pengambilalihan ruang udara tersebut, diantaranya: (1) kepercayaan; (2) diplomasi.

---

On January 25, 2022, the Indonesian government together with Singapore approved the realignment Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapore agreement which was ratified through Presidential Regulation Number 109 Year 2023. The existence of an FIR realignment agreement is important to be reviewed, especially seen through defense and security. This research uses qualitative descriptive methods by describing the object under study based on facts in the field using key informants as data sources and secondary data. In this study also used the theory of sovereignty from Kranser and the theory of security the complex of Barry Buzzan. This research results that Indonesia has not fully managed the airspace originally delegated to Singapore, especially in some sectors A and B. But Indonesia still has control and supervision through Civil-Military Cooperation In Air Traffic Control (CMAC), where the CMAC can be a solution in sovereignty, defense, and security issues. On the other hand, the agreement is considered to be able to violate Law of the Republic Indonesia Number 1 Year 2009 concerning Aviation which states that Indonesia must have carried out full management no later than 2024. In this study, it was also found that Indonesia is still faced with obstacles to the takeover of airspace, including: (1) trust; (2) diplomacy."

"Wilayah udara yang berada di atas sebuah negara merupakan hak negara tersebut secara penuh dan eksklusif. Namun, ketentuan itu tidak selalu dapat diikuti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaturan wilayah penerbangan di atas negara - negara di dunia, Flight Information Region (FIR), yang tidak selalu mengikuti garis batas negara. Kondisi tersebut dialami oleh Indonesia. Sebagian wilayah udara di kawasan Kepulauan Riau dan Natuna didelegasikan kepada Singapura karena ketidakmampuan Indonesia konon dalam mengelola navigasi penerbangan. Melalui pendelegasian wilayah udara tersebut, terdapat berbagai kerugian yang diderita oleh Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tetap meneruskan kerja sama pengelolaan wilayah udara tersebut walaupun perjanjian pendelegasian, yang dibuat pada tahun 1995, telah berakhir masa berlakunya, dan kondisi Indonesia telah memungkinkan untuk mengambil kembali kewenangannya. Hal inilah yang menjadi anomali dari sikap negara berdaulat. Oleh sebab itu, tesis ini menggunakan teori politik birokratik (bureaucratic politics theory) dalam pembedahan isu untuk melihat proses pemutusan kebijakan politik luar negeri di antara birokrasi - birokrasi di dalam negeri. Pembedahan tesis dibagi sesuai dengan variabel dalam teori ini, yaitu aktor/birokrasi yang terlibat, faktor yang menentukan masing - masing aktor, dan sikap aktor dalam menyatukan pertimbangan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah. Setelah mendapatkan ketiga variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah memetakan politik birokratik Indonesia terkait isu tersebut. Pada akhirnya, ditemukan adanya masalah politik birokratik intranasional yang menyebabkan limitasi pilihan bagi pemerintah dalam proses pemutusan kebijakan politik luar negeri menanggapi isu pendelegasian wilayah udara nasional kepada Singapura. Masalah ini juga merefleksikan persaingan antara Indonesia dan Singapura di beberapa aspek.

---

Air territory, located above a country, is exclusively and fully considered a right owned by the subjacent state. However, this provision does not always succeed to follow. This is indicated by the Flight Information Region (FIR) which most unlikely follow the country demarcation line. That condition is experienced by Indonesia with most of the air territories in Riau Islands and Natuna are delegated to Singapore due to the country's inability in managing air navigation. By delegating the air territory, Indonesia suffers various losses. However, Indonesian government still continues the air territory management cooperation although the delegation agreement in 1995 has expired, and the condition of Indonesia has made it possible to take back the authority. This is considered an anomaly of the sovereign state's attitude. Therefore, this thesis applies the bureaucratic politics theory in dissecting issues to look at the foreign policy decision making process among bureaucracies in the country. Thesis dissection is divided according to the variables in this theory, the actor/bureaucracy involved, the factors that determine each actor, and the attitude of each actor in aggregating to yield governmental decisions and actions. After obtaining three variables of the study, Indonesian bureaucratic politic, related to the issue, is mapped. In the end, the identified problems of intra-national bureaucratic politics cause choices of limitation in the governmental foreign policy decision making process in response to the issue of national air territory delegation to Singapore. Furthermore, this issue also reflects the competition between Indonesia and Singapore in several aspects."

"Dengan adanya permasalahan tentang masih dikontrolnya ruang udara Indonesia oleh FIR asing khususnya di atas kepulauan Riau dan Natuna oleh FIR Singapura berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dan Singapura tahun 1995, dimana kemudian dengan telah dimilikinya kemampuan baik di bidang teknologi maupun SDM maka Indonesia berkeinginan untuk mengambil alih kontrol FIR tersebut sebagai bangsa yang berdaulat dan juga sbg pelaksanaan dari undangundang. Terkait dengan hal itu, perlu ditinjau lebih lanjut mengapa Indonesia memandang perlu untuk mengambil alih kontrol FIR di atas kepulauan Riau dan Natuna dari pihak Singapura serta hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Indonesia dalam mewujudkan kehendaknya tersebut. Namun sesuai dengan salah satu klausul dalam perjanjian (Article 6) bahwa selama pihak Singapura melakukan pengontrolan di wilayah Indonesia maka Pemerintah Singapura atas nama Pemerintah Indonesia memungut Route Air Navigation Services (RANS) Charges, dan hasilnya akan diserahkan ke pemerintah Indonesia. Dari adanya pendapatan yang diperoleh Negara tersebut maka hal ini menjadi salah satu sumber pendapatan Negara berupa PNBP. Namun demikian, dengan adanya RANS Charges tersebut.menimbulkan implikasi terhadap Indonesia terkait upaya pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan pada FIR Singapura di atas kepulauan Riau dan Natuna berdasarkan perjanjian Indonesia Singapura Tahun 1995.

---

With the problems about still is still uncontrollable air space Indonesia by foreign FIR, especially above the Riau Islands and Natuna by the Singapore FIR based on agreements made by Indonesia and Singapore in 1995, which then has the ability to have both in the field of technology and human resources, Indonesia desirous to take over FIR control as a sovereign nation and also as the implementation of the Act. Related to this matter, need to be reviewed further, Indonesia necessary to take over control FIR above Riau Islands and Natuna from the Singapore and the obstacles faced by Indonesia in realizing against his will. However according to one clause in the agreement (Article 6) that during the Singapore authorities in the area of controlling in Indonesia, the Government of Singapore on behalf of the Government of Indonesia picked up Route Air Navigation Services (RANS) Charges, and the results will be submitted to the government of Indonesia. Of the State earned income it becomes a source of State revenue in the form of non-tax revenues. However, with the existence of RANS , give rise to that implication charges against Indonesia's takeover attempts on the air navigation services in the Singapore FIR above Riau islands and Natuna based on agreement Indonesia Singapore 1995."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kepentingan nasional Singapura terhadap penguasaan ruang udara Kep.Riau yang ingin diambil alih kembali oleh Indonesia. Ruang udara Kep.Riau masuk ke dalam bagian dari FIR Singapura sejak tahun 1946. Indonesia sudah bertahun-tahun berusaha untuk mengambil alih ruang udara tersebut namun Singapura tetap tidak memberikan dengan alasan Indonesia belum siap. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menginginkan pemerintahannya mempercepat pengambilalihan ruang udara Kep. Riau tersebut menjadi tahun 2019, dari seharusnya akan dievaluasi pada tahun 2024. Penulis memfokuskan tulisan ini pada alasan atau faktor kepentingan nasional apa yang mendasari Singapura tidak memberikan otoritas ruang udara tersebut kepada Indonesia. Penulis akan membahas mengenai FIR Indonesia secara singkat, teknologi radar navigasi yang Indonesia miliki dan kesiapan dari Indonesia untuk mengambil alih. Selain itu penulis juga akan mengupas dari sisi Singapura, penulis akan membahas tentang FIR Singapura, posisi Bandara Changi sebagai Global-Hub dan melihat keuntungan yang didapatkan Singapura dari sektor penerbangannya. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapati bahwa Singapura memiliki kepentingan ekonomi yang kuat berdasarkan keuntungan yang didapatkannya melalui sektor penerbangan. Sehingga Singapura merasa perlu untuk menguasai ruang udara tersebut dan memiliki keraguan akan kapabilitas Indonesia apabila Indonesia menguasai ruang udara tersebut.

---

ABSTRACT

This research discusses the national interest of Singapore in the control of the Kep. Riau airspace that Indonesia wants to take over. Kep. Riau's airspace has been part of the Singapore FIR since 1946. Indonesia has been trying for years to take over the airspace, but Singapore still does not giving the authority to Indonesia because Indonesia is not ready yet. In 2015, President Joko Widodo wanted his government to speed up the takeover of Kep. Riau in 2019, of which it should be evaluated in 2024. The author focuses on this article on the reasons or factors of national interest that underlie Singapore not to give the airspace authority to Indonesia. The author will briefly discuss the Indonesian FIR, the navigation radar technology that Indonesia has and the readiness of Indonesia to take over. In addition, the author will also review from the Singapore side, the author will discuss the Singapore FIR, the position of Changi Airport as a Global-Hub and see the benefits Singapore gets from its aviation sector. From the results of this study, the authors found that Singapore had strong economic interests based on the benefits it gained through the aviation sector. So Singapore feels the need to control the airspace and also Singapore has doubts about Indonesia's capability if Indonesia controls the airspace."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelayanan air bersih di Jakarta ditinjau dari perspektif water security/ketahanan air dan ketahanan nasional dengan studi kasus kebijakan dan pengelolaan air minum di Marunda-Kepu, Jakarta Utara. Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di dunia. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,64 juta jiwa pada 2022. Namun cakupan layanan air di Jakarta tercatat baru tercapai 65,85% dari target 78,71% pada 2022. Pemerintah Jakarta telah memetakan sembilan titik wilayah krisis air bersih di Jakarta, salah satu titik wilayah yang terparah adalah di Kelurahan Marunda Kepu yang terletak di Kecamatan Cilincing. Kelurahan ini adalah salah satu wilayah di Jakarta Utara yang termasuk dalam pengelompokan wilayah dengan kelangkaan air. Adapun metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Kemudian dalam proses analisisnya, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitik dengan dengan pendekatan konsep water security dan ketahanan nasional dalam bingkai kebijakan publik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tiga elemen ketahanan air yaitu; aksesibilitas air, keamanan air, dan keterjangkauan air. Dalam konteks ketahanan air di Wilayah Marunda-Kepu, Jakarta Utara masih belum terpenuhi karena beberapa kendala yang ditemukan seperti masih adanya tekanan air yang kecil sehingga suplai air masih rendah, pengelolaan limbah yang buruk sehingga berpotensi mengganggu keamanan air, serta masih adanya aktivitas ilegal monopoli harga dari pihak ketiga yang mengakibatkan tingginya harga air. Pemerintah melalui Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta (PAM Jaya) telah mengambil langkah kebijakan yang bersifat inkremental dalam memenuhi pelayanan dan pengelolaan air, termasuk dalam mengantisipasi air baku dan mewujudkan ketahanan air yang berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

---

This study aims to see clean water services in Jakarta from the perspective of water security and national resilience with a case study of drinking water policy and management in Marunda-Kepu, North Jakarta. Jakarta is one of the cities that has a high population density in the world. The Central Statistics Agency noted that Jakarta's population reached 10.64 million people in 2022. However, water service coverage in Jakarta has only reached 65.85% of the target of 78.71% in 2022. The Government of Jakarta has mapped nine points of clean water crisis areas in Jakarta, one of the worst areas is in Marunda Kepu Village located in Cilincing. This village is one of the areas in North Jakarta that is included in the grouping of areas with water scarcity. The method in this study is a qualitative method using primary data sources and secondary data. Then in the analysis process, researchers use a type of descriptive-analytical research with an approach to the concept of water security and national resilience in the frame of public policy. The results of this study found that three elements of water resistance are; water accessibility, water security, and water affordability. In the context of water security in the Marunda-Kepu Area, North Jakarta is still not fulfilled due to several obstacles found such as the existence of small water pressure so that the water supply is still low, poor waste management that has the potential to disrupt water security, and the illegal activity of price monopoly from third parties which results in high water prices. The government through the Jakarta Regional Water Supply Company (PAM Jaya) has taken incremental policy steps in fulfilling water services and management, including in anticipating raw water and realizing sustainable water security in order to strengthen national resilience"

"Penelitian ini menganalisis kebijakan penanganan keberadaan pengungsi luar negeri dari perspektif ketahanan nasional dengan fokus wilayah Jabodetabek. Isu pengungsi menjadi perhatian serius di Indonesia yang meskipun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menerima pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement. Namun, pengelolaan pengungsi masih menghadapi berbagai tantangan seperti ambiguitas regulasi, ancaman sosial, kesehatan, ekonomi, serta risiko asimilasi budaya yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan wawancara sebagai sumber data primer, didukung data sekunder dari laporan pemerintah dan studi pustaka . Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kebijakan retrospektif, keamanan, kerja sama internasional, dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan pengungsi. Namun koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu diperbaiki untuk mencapai pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam aspek kemanusiaan dan ketahanan nasional, serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengungsi di Indonesia. Optimalisasi kebijakan menjadi krusial untuk mengurangi dampak negatif keberadaan pengungsi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

---

This study analyzes policies for addressing the presence of foreign refugees from the perspective of national resilience, focusing on the Jabodetabek area. The issue of refugees has become a serious concern in Indonesia, which, despite not ratifying the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, continues to accept refugees based on the principle of non-refoulement. However, refugee management still faces various challenges, including regulatory ambiguities, social, health, and economic threats, as well as the risks of cultural assimilation, which can affect national resilience. The study employs an exploratory qualitative approach with interviews as the primary data source, supported by secondary data from government reports and literature studies. The theoretical framework used includes retrospective policy theory, security, international cooperation, and national resilience. The findings indicate that the Directorate General of Immigration plays a crucial role in optimizing refugee management. However, coordination among stakeholders still needs improvement to achieve integrated and sustainable management. The study identifies major challenges in the humanitarian and national resilience aspects and provides strategic recommendations to enhance the effectiveness of refugee policies in Indonesia. Optimizing these policies is critical to mitigating the negative impacts of refugee presence on social, economic, and national security stability."

"ABSTRAKPelanggaran wilayah udara dan kontrol udara Indonesia oleh Singapuramerupakanaspek penting dan strategis bagi pertahanan dan keamanan wilayah negara Indonesia.Perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya ruang udara menunjukkan bahwakualitas kebijakan negara terhadap matra udara belum signifikan. Ruang udara Indonesiayang dikontrol oleh Singapura merupakan merupakan hal penting bagi Indonesia untukditinjau kembali dalam rangka menegakkan keutuhan negara.Perjanjian antara Indonesia dan Singapura soal ruang udara dalam pelaksanaannyatelah banyak menimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupunpelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natunayang dilaksanakan baik oleh TNI AU maupun oleh TNI AL yang melaksanakan operasimaritim maupun operasi udara, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada AirTraffic Control (ATC) Singapura.Sebagai pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori pembangunan politikdari Samuel P. Huntington, teori orientasi pembuat kebijakan dari K.J. Holsti, dan teorikebijakan publik menurut William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode kualitatif, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif analisis sedangkan metodepengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen.Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintahIndonesia terkait Flight Information Region (FIR) tidak sesuai dengan kepentinganpertahanan udara nasional Indonesia. TNI AU sebagai pelaksana tugas pokok pertahanannasional matra udara bukan menjadi pihak insider untuk turut menentukan lahirnyakebijakan negara di bidang FIR. Pengambilan keputusan hanya berada dalam satu lembaganegara dan tidak mengikutsertakan lembaga lain yang berkompeten dalam merumuskankebijakan strategis.Implikasi teori menunjukkan bahwa terori Huntington yang mengatakan bahwa salahsatu unsur dari pembangunan politik (antara lain) membutuhkan penonjolan tegaskedaulatan eksternal negara bangsa dalam menangkal pengaruh internasional. TesisHuntington tersebut mensyaratkan adanya ketegasan dengan menggunakan seluruhotoritasnya dalam menjaga seluruh wilayah kedaulatannya. Sementara K.J. Holstimengatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, pengambilan keputusandidominasi oleh orientasi para pembuat kebijakan tingkat tinggi (high level policy makers).Holsti memberikan penekanan yang lebih kuat tentang pentingnya melihat orientasi parapembuat keputusan/kebijakan. Pendapat kedua ahli tersebut tidak terlihat digunakan dalampembuatan kebijakan di Indonesia. Selain itu tahapan kebijakan publik dari William Dunnseperti : Penyusunan Agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi Kebijakan, ImplementasiKebijakan, Evaluasi Kebijakan tidak menjadi referensi bagi pengambil kebijakan negaraIndonesia.

---

ABSTRACTThe violation of the Indonesian air space and the control to Singapore isthe crucial aspect even strategic to Indonesian security and defense. The deficientof Indonesian government attention to the air space is showing the quality of statepolicy to airspace tends to less significant. The air space, which has beencontrolling by Singapore, is becoming big issue to be reviewed in building theIndonesian sovereignty.The agreement of air space between Indonesia and Singapore has impactedto Indonesian civil flights even for operation implementation and law enforcementin Tanjung Pinang and Natuna authorities that conducted by both IndonesianNavy and Air Force that have implemented maritime and air space operations asthe control base of air space using the Singapore Air Traffic Control (ATC).The theoretical base of this research applies the politic development ofSamuel P. Huntington, policy maker orientation theory of K.J. Holsti, and thetheory of public policy by William Dunn. This research is implemented aqualitative method and used descriptive analysis research type with interviewingand documents study in gaining the data collection.The findings from this research have shown that the policy of Indonesiangovernment dealing with Flight Information Region (FIR) did not meet with theneed of Indonesian national air force defense. The Indonesian Air force as theagent of the main duty in defending the national air space is not the insider partyin determining state policies of FIR. The decision making was merely determinedin a state institution without involving related institutions that have competence indesigning strategic policy.Theory implication is showing that Huntington theory revealed that oneelement in politic development acquires a firm state and country externalsovereignty in preventing international effects. Huntington thesis requiresfirmness in using whole authorities to defend all Indonesian sovereignty areas.Meanwhile, K.J. Holsti said that in a process of designing overseas policy, thedecision taking dominated by an orientation of high level policy makers. Holstistrongly emphasized to the importance of orientation observation of the decisionand policy makers. The opinion of the both experts seems unlikely implementedin policy designing in Indonesia. In addition, the William Dunn of public policysuch as: Agenda arrangement, Policy formulation, Policy adoption, Policyimplementation, and Policy evaluation are not implemented as references inpolicy taking in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuatan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merelokasi pemukiman Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat dan mengetahui serta menganalisis dampak relokasi pemukiman Kampung Pulo terhadap kesejahteraan sosial masyarakat ditinjau dari perspektif Ketahanan Daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Pulo Jakarta Timur dan tempat relokasi di rusunawa Jatinegara Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan kebijakan publik. Selain itu implementasi dari relokasi tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Pulo dalam meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga dengan mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan layak huni di rusunawa Jatinegara Barat dan mengembalikan fungsi aliran sungai Ciliwung sebagaimana mestinya guna mengatasi ancaman banjir di Jakarta akibat luapan air sungai Ciliwung demi kepentingan umum. Meskipun masih terdapat masyarakat yang direlokasi belum dapat melihat keseriusan pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan solusi terbaik kepada mereka, membuat mereka cenderung menyalahkan pemprov DKI dalam kegiatan relokasi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif dalam memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga dapat menyakinkan warga tentang manfaat dari relokasi tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze the Government policy of DKI Jakarta Province in relocating the Kampung Pulo villages to the Jatinegara Barat flats and to have knowledge and to analyze the impact of such relocation of Kampung Pulo villages to the social community welfare from the perspective of Regional Resilience. The location of the research was conducted in Kampung Pulo East Jakarta and the relocation area in West Jatinegara flats. The type of this research is descriptive by using qualitative analysis method.

The result of research shows that policy of relocating made by the government of DKI Jakarta Province as the policy maker has been implemented in accordance with the stages of public policy making. In addition, such relocation has provided benefits for the people of Kampung Pulo in improving their welfare for the needs of obtaining proper home and neighborhood in West Jatinegara flats and for the public interest in restoring the function of Ciliwung river to overcome the threat of flooding in Jakarta due to the overflow of Ciliwung river. Although there are still some residents, who have been relocated, have not been able to see the seriousness of DKI Jakarta government in providing them the best solution, which then tend to blame the government of this relocation activities. Therefore, it is necessary to have socialization intensively in providing very clear information to the community so the benefits of the relocation can be convinced to citizens. "