Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

---

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."

"Formula baru upah minimum telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Akibatnya, kebutuhan hidup layak KHL , sebagai faktor utama dalam penentuan angka upah minimum juga harus direvisi regulasinya. Selain itu, penentuan nilai KHL pada awalnya ditentukan melalui survei harga pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Akan tetapi, pada implementasinya, penentuan nilai KHL berdasarkan survei menjadi tidak valid karena adanya kepentingan pribadi dari masing-masing unsur Dewan Pengupahan. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dan bagaimana keterlibatan unsur tripartit dalam formulasi Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Permenaker 21/2016 telah melalui beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, persiapan penyusunan rancangan peraturan menteri, pembuatan draf, harmonisasi final, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai suatu kebijakan. Formulasi Permenaker ini juga melibatkan keseluruhan unsur tripartit pada tahap identifikasi masalah. Sempitnya waktu dalam pembuatan kebijakan serta kurangnya keterbukaan selama proses formulasi kebijakan memengaruhi kualitas Permenaker 21/2016 dan mengarah pada penolakan serikat pekerja. Kurangnya sosialisasi dan resistensi serikat pekerja juga memperparah penolakan yang muncul dari serikat pekerja terhadap Permenaker 21/2016.

---

The new minimum wages formula has been stipulated in Peraturan Pemerintah No 78 of 2015 about wages. As a result, the previous regulation about decent living needs KHL, as a main factor in determining minimum wages must be revised. Besides that, KHL value initially determined by market price survey that conducted by Local Wage Council. However, the implementation which based on survey became invalid due to the difference self interests between each of the elements of Local Wage Council. This thesis discusses how policy formulation process of Minister of Manpower Regulation No 21 of 2016 about Decent Living Needs KHL and how tripartite actors have been involved in that formulation. This research used qualitative approach and was analyzed using primary data which is collected by in depth interview. To support the primary data, researcher also used secondary data, ie literature study. The results of this research shows that Policy Formulation of Permenaker 21 2016 has through several stages, such as problem identification, preparation in making draft, drafting choose the best alternative, final harmonization, and establishment the regulation. Formulation of Permenaker 21 2016 also involve the whole tripartite actors on problem identification step. Limited time and lack of transparency during the formulation process affect the quality of policy and lead to the rejection by unions. Lack of socialization and unions resistence exacerbate the rejection from unions to the Permenaker 21 2016. Key Words Decent Living Needs, Minimum Wages, Policy Formulation, Tripartite."

"Polemik ketenagakerjaan secara otomatis akan mempengaruhi efektivitas penyelenggaran jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua menyebabkan banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pekerja karena peraturan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kesejahteraan pekerja. Atas gejolak penolakan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua tersebut, kemudian terbitlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua sebagai wujud perubahan dari aturan sebelumnya. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui relevansi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta implikasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua terhadap aspek pembangunan ekonomi. Dalam menjawab tujuan penelitian, jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian hukum doktrinal dan komparasi. Pada Penelitian ini ditemukan bahwa dalam Undang- undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak mengatur pencairan manfaat/dana jaminan hari tua bagi peserta jaminan hari tua yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum waktu pensiun. Permenaker 4 Tahun 2022 dianggap kurang relevan untuk mengakomodir tujuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dalam penelitian ini juga dapat dilihat bahwa pertumbuhan konsumsi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan Malaysia. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan pengaruh pembayaran klaim Jaminan Hari Tua di usia hari tua.

---

Labor polemics will automatically affect the effectiveness of employment social security implementation in Indonesia. After the enactment of Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2022 concerning Procedures and Payment of Old Age Security Benefits, many demonstrations by workers occurred refusing this regulation since it was believed to have a detrimental impact on workers' welfare. Due to the rejection of Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits, then the government issued Minister of Labor Regulation Number 4 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits as a form of change from the previous rules. Therefore, this research aims to determine the relevance of Minister of Labor Regulation Number 4 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits with Law Number 40 of 2004 concerning National Social Security System and the implications of Minister of Manpower Regulation Number 4 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Security Benefits on Economic Development Aspects. In addressing the research objectives, this study used doctrinal and comparative law research. The results of this research indicate that Law on National Social Security System does not regulate the disbursement of old-age security benefits/funds for old-age security members who stop working due to resignation or termination before retirement. In other words, Minister of Manpower Regulation Number 4 of 2022 is considered less relevant to accommodate the objectives of the Law on National Social Security System. In addition, the results of this study also imply that consumption growth in Indonesia is relatively lower than in Malaysia. These results indicate that there is a possibility of the effect of the payment of Old Age Security claims."

"ABSTRAKTesis ini membahas Eksistensi dan Kekuatan Mengikat dari PeraturanBersama Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 DanMenteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015 yang menurutDirektur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAMdalam Surat Nomor: PPE.PP.03.01-603 Peraturan Bersama ini tidak diundangkandalam Lembaran Negara atau Berita Negara karena tidak termasuk jenis danhierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Dan 8Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan desain preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Bersama MenteriHukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 Dan Menteri Komunikasi DanInformatika Nomor 16 Tahun 2015 diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 28tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga eksistensinya harus diakui sebagaiperaturan perundang-undangan dan diundangkan dalam Berita Negara sehinggamempunyai kekuatan hukum mengikat karena sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakuisebagai peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataudibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam penelitian ini menyarankanPendelegasian Peraturan perundang-undangan sebaiknya konsisten, jikapembentuk undang-undang tidak mengakui keberadaan peraturan bersama, makasebaiknya pembentuk undang-undang tidak mendelegasikan pengaturan lebihlanjut kepada peraturan bersama dan jika ingin menyatakan peraturan bersama tidakmasuk dalam Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya tidakditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undanganKementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.03.01-603, tetapi ditetapkan dalamUndang-Undang dengan tegas sehingga tidak lagi multitafsir.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the existence and force of binding of the JointRegulation of Law and Human Rights Minister No. 14 of 2015 and the Minister ofCommunication and Information Technology Number 16 Year 2015 by the DirectorGeneral of Legislation Ministry of Justice and Human Rights in a letter NumberPPE.PP.03.01-603 this Regulation shall not be promulgated in the State Gazette orthe Official Gazette for not including the types and hierarchy of legislation asprovided for in Article 7 and 8 of the Act No. 12 of 2011 this study is a qualitativeresearch design analytical prescriptive.The result showed that the Joint Regulation of the Minister of Law andHuman Rights No. 14 of 2015 and the Minister of Communication and InformationTechnology Number 16 Year 2015 was ordered by Law No. 28 of 2014 onCopyrights so that its existence must be recognized as legislation and promulgatedin the State Gazette so as to have binding legal force because according to Article8 of Law No. 12 Year 2011 Regulation stipulated by the Ministry recognized aslegislation and have binding legal force throughout ordered by legislation that ishigher or established by the authority. In this study suggest Delegation oflegislation should be consistent, if the legislators do not recognize the existence ofjoint regulation, then you should legislators do not delegate further adjustment tothe joint regulation and if you want to declare the Joint regulation are not includedin type and hierarchy rules legislation should not set out in the Letter of the DirectorGeneral of legislation Ministry of Law and human rights No. PPE.PP.03.01-603,but defined in the Act expressly so it is no longer open to multiple interpretations"

"ABSTRAKData dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

---

ABSTRACTEmployment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level."

"ABSTRAKData dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

---

ABSTRACTEmployment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level."

"Tugas Karya Akhir ini membahas tentang proses terbentuknya suatu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan proses terbentuknya Permenaker No.2 Tahun 2015. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain kebijakan publik, sektor informal dan perlindungan tenaga kerja. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah formulasi Permenaker ini memiliki 3 tahapan, yakni pertama masukan-masukan dari masyarakat, kedua pembuatan draft Permenaker No.2 Tahun 2015 dan ketiga disahkannya Permenaker No.2 Tahun 2015 memfokuskan kepada lembaga penyalur. Hal ini disebabkan terdapat beberapa hal yang akan sulit diterapkan jika memfokuskan kepada PRT seperti jam kerja dan upah. Upaya pemerintah dalam melindungi pekerja rumah tangga anak telah terlihat dengan adanya pelarangan dalam permenaker ini. Namun permenaker ini masih belum cukup kuat untuk melindungi PRT dan kurang partisipatif dalam pembuatannya.

---

This minor thesis discusses about the process of formation of Regulation No.2/2015 about Domestic Workers, from the Ministry of Employment of the Republic Indonesia. This research aims to explain or describe the formation process of Permenaker 2 2015. The theories used to explain this research include public policy, the informal sector, and labor protection. The methods of this thesis using qualitative approach of data collection, using the study of literature or documents and in-depth interviews. The results of this study is the formulation of Ministry of Employmemt Regulation has three steps, the first is input from the public, the second is the drafting of Permenaker No.2/2015, and the third is legalization of Permenaker No.2/2015 that focused on the distributor of domestic workers. This is due to there are some things that would be difficult to implement if the focus to domestic workers such as working hours and wages. Government efforts to protect child domestic workers have been seen by the prohibition in this Ministrial Regulation. However this regulation from the Ministry of Employment of the Republic Indonesia is still not strong enough to protect domestic workers and less participative in the making."

"Permendag RI No. 7 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur mengenai pembatasan jumlah gerai waralaba untuk jenis usaha jasa makanan dan minuman. Tujuannya adalah untuk pemerataan ekonomi dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui pengembangan kemitraan dalam waralaba dengan pola penyertaan modal. Pada prakteknya, mayoritas pemberi waralaba merek asing terkenal hanya akan mempercayakan pemasaran merek dagangnya kepada satu penerima waralaba di Indonesia. Hal ini dinilai oleh pemerintah sebagai pemicu terjadinya kesenjangan sosial, ditakutkan pemilik waralaba ini akan semakin merajai dan menjajah perekonomian negara dengan memonopoli sistem perdagangan dalam negeri. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, dikeluarkanlah Permendag RI No. 7 Tahun 2013. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah implementasi dari regulasi ini dalam kegiatan bisnis waralaba secara nyata? Dapatkah regulasi ini menjadi suatu solusi yang komperhensif untuk mengembangkan usaha kecil dan mengengah sehingga terwujud pemerataan ekonomi? Bagaimana mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik waralaba? Mengingat kegiatan perkembangan waralaba di Indonesia yang semakin pesat, dan semakin banyaknya waralaba merek asing yang masuk ke Indonesia, maka Pemerintah Indonesia selaku regulator perlu memberikan perhatian khusus terutama dari segi hukum yang mengatur waralaba di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan tinjauan hukum atas usaha waralaba merek asing terkenal di Indonesia, terkait dengan keberlakuan Permendag RI No. 7 Tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif.

---

This regulation, basically set on limiting the number of franchise outlets in foods and beverages franchise. The purpose is for economic equality by developing small and medium enterprises through the development of partnerships in franchise with the pattern of equity participation. In practice, most of famous foreign trademark franchisor will only entrust the marketing of its trademark to one franchisee in Indonesia. This is seen by the government as a trigger of social inequality, franchisor will increasingly dominate and colonize the country's economy to monopolize trade in the domestic system. In order to anticipate this situation, the government issued the Indonesian Trade Minister Regulation Number : 07/MDAG/ PER/2/2013. However, the problem is about the implementation of these regulation in the franchising activities in real. Can this regulation be a comperhensive solution to develop small and medium enterprisess in order to realizing economic equality? How about the legal protection of the franchisor? Since franchises in Indonesia are growing rapidly, and the increasing number of foreign trademark franchises in Indonesia, the Indonesian government as regulator needs to give special attention, especially in terms of the law governing franchise in Indonesia. This study will provide an overview of business law for famous foreign trademark franchise in Indonesia, associated with Indonesian Trade Minister Regulation Number : 07/M-DAG/PER/2/2013. This type of research is normative juridical literature. Data analysis methods used in this research is descriptive qualitative analysis. "

"ABSTRAKLatar belakang dari penelitian ini adalah trend yang berkembang di kegiatan bisnis di Indonesia dimana dalam rangka untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production) perusahaan-perusahaan menggunakan sistem outsourcing. Ketentuan Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 64 s.d. 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK). Kemudian pemerintah pada tanggal 14 November 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (PERMEN 19) yang pada saat ini banyak menimbulkan polemik antara pengusaha dan pekerja.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama pengaturan outsourcing pasca PERMEN 19, kedua pengaturan dan implementasi PERMEN 19 di perusahaanperusahaan pengguna outsourcing, dalam hal ini difokuskan kepada PT Unilever Indonesia Tbk (Perusahaan). Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan mengenai outsourcing pasca PERMEN 19 dikaitkan dengan UUK sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi Perusahaan di kemudian hari.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan menekankan pada penggunaan data primer berupa hasil wawancara dengan pihakpihak terkait dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama PERMEN 19 mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam UUK. Dengan diberlakukannya PERMEN 19 mengakibatkan hanya ada lima macam kegiatan jasa penunjang yang dapat dialihdayakan ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Perusahaan telah melaksanakan ketentuan PERMEN 19 dengan baik dan melakukan segala upaya-upaya yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan PERMEN 19.

---

ABSTRACT

The background of this research is due to the growing trend in Indonesia business activity where in order to reduce their costs of production companies use outsourcing system. Regulation on outsourcing in the Indonesian employment law is divided into 2 (two) ie. business process outsourcing and employment provider services as stipulated under Article 64 to 66 of Law No. 13 of 2003 on Manpower (Labor Law). On 14 November 2012, the government then issued the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 19 of 2012 on the Requirements for Transfer of Partial Work Implementation to Other Companies (PERMEN 19) which at this moment has created problem between employers and workers.

The purpose of this research is to determine, firstly, the regulation on outsourcing following the issuence of PERMEN 19, secondly, the implementation of PERMEN 19 in outsourcing user companies which in this matter it is focused on PT Unilever Indonesia Tbk (the Company). The third is to seek information on the efforts that the Company has made in implementing the provisions on outsourcing following the issuance of PERMEN 19 in relation to the Labor Law in order to mitigate any legal problems for the Company in the future.

This thesis uses juridical empirical methods with an emphasis on the use of primary data in the form of interviews with the stakeholders and secondary data. From the research it can be concluded that firstly PERMEN 19 set further clarification regarding the terms of employment that can be outsourced to other companies as stipulated in the Labor Law. The enactment of PERMEN 19 limits five types of supporting service activities that are allowed to be outsourced to a service worker/laborer provider company. The Company has carried out the provisions of PERMEN 19 well and does all necessary measures to comply with the provisions PERMEN 19."

"Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas tanah bagi hunian Orang Asing. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian antara perbuatan hukum pemindahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPA, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 6 ayat 2 sebagai lembaga baru yang belum pernah ada, dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh PPAT terhadap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah untuk tempat tinggal atau hunian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah yuridis normatif. Pasal 6 Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 tidak sesuai dengan ketentuan UUPA dan peraturan perundang-undangan lain di bidang agraria karena telah melanggar syarat materiil dalam perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah, legalitas Hak Pakai Atas Satuan Rumah Susun sebagai lembaga baru yang belum pernah ada bertentangan dengan konsep Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, jalan keluar bagi PPAT dalam melakukan pembuatan akta pemindahan hak tersebut adalah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya. Terhadap Peraturan tersebut agar diajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, PPAT harus lebih berhati-hati dan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan di bidang terkait dan peraturan jabatannya, Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada perusahaan pengembang untuk mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pakai.

---

On September 2016, the Government issued the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Plan ATR Regulation Number 29 of 2016 which regulates the transfer of rights procedure by foreigner. This Thesis discusses the adjustment of the transfer of Ownership Rights and Rights to Build procedure by foreigner as regulated in Article 6 paragraph 1 to regulated provisions in The Basic Agrarian Law BAL , the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' in Article 6 paragraph 2 as a new ownership concept that has never been existed, and solution shall be taken by Land Deed Officer as regulated in Article 6. The research method used in this Thesis is normative juridical. Whereas Article 6 is not in accordance with the provisions of BAL and other implemented and related agrarian legislations for violating the material provision in transfer of rights, the legality of 'Rights to Use of a Unit of Rumah Susun' as a new rumah susun ownership concept which has never been existed is illegitimate because it is contrary to the concept of the Ownership of a Unit of Rumah Susun, the solution for the Land Deed Officer is to keep referring to the related and implemented regulations of his position. A judicial review should be submitted to the Supreme Court, Land Deed officer should still put forward the regulations in related fields, Government should conduct socialization to property developer companies to build rumah susun on Rights to Use over States rsquo Land. "