Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penelitian tesis ini membahas tentang program advokasi membangun jejaring pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga jakarta timur, bagaimana proses program ini berjalan, bagaimana hubungan advokasi ini dengan para pemangku kebijakan khususnya pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga kota jakarta timur , dan bagaimana kebijakan para pemangku kebijakan sampai pada level menengah dan kebawah. Respon dari sipemangku kebijakan dan respon dari para kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah metodelogi penelitian kualitataif dimana penelitian ini menghasilkan beberapa penemuan diantaranya Advokasi yang dilakukan oleh direktorat advokasi terhadap pemberdayaan keluarga kota jakarta timur telah membuahkan keputusan atau kebijakan berupa himbauan bahwa kader pkk dikewilayahan harus memasukkan kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba pada kegiatan rutin yang telah ada. Dan hasil yang didapat dilapangan adalah Respon dari kader sangatlah baik dimana kesadaran masyarakat akan pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba semakin meningkat seperti memproteksi anggota keluarga. tidak adanya anggaran serta tidak adanya pelatihan rutin dari Badan Narkotika Nasional kepada kader-kader menjadi hambatan, hal ini dikarenakan para kader yang ada minim informasi-informasi atau kebijaka-kebijakan yang ada untuk disosialisasikan. Tujuan khusus advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah kota jakarta timur belum semua tercapai. Strategi yang harus diwujudkan untuk mendukung program advokasi seperti memaksimalkan pusat informasi keluarga, membentuk relawan dan membuat standart oprasional prosedur harus segera diwujudkan serta mensinergikan peraturan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dikeluarkan oleh badan narkotika nasional dengan peraturan daerah yang dapat mendukung jalannya program tersebut secara efektif sampai lapisan masyarakat terbawah.

---

ABSTRACTIn thesis research about Advocacy program in building empowerment of family welfare in network east Jakarta, how process of this program is running, how the relation of this advocacy with the stakeholders especially the empowerment of family welfare in east Jakarta, and how this policy of the stakeholders at the middle and low level. Respond from the stakeholders and respond from the representatives of the empowerment of family walfare. The research method used is a qualitative research methodology in which this research produces several findings among others Advocacy by the directorate against the empowerment of family welfare in east Jakarta has led to a decision or policy as appeal that the stakeholders of the region empowerment of family welfare should include the socialization activity of prevention misuse of drugs on existing activity. And the results obtained in the field is respond from representatives is very good where the citizen rsquo s awareness of drugs abuse understanding is more increasing as it protects the family member. No budget and no regular training from national narcotic board to the representatives is being on obstacle, this is because the representatives has minimum information or policies that should be socialized. The special purpose of advocacy of drug abuse prevention in east Jakarta has not been achieved. Strategies that must be realized to support advocacy programs such as maximizing family information center, forming volunteers and establishing standard operating procedures should be realized as well as synergizing implementing regulations on the prevention of drug abuse issued by national narcotics board with local that can support the program effectively to layer the lowest society "

"Keluhan konsumen di media masa akhir-akhir ini serta pengaduan yang masuk ke YLKI dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dengan demikian masalah perlindungan konsumen seharusnya mendapat perhatian yang serius, namun sampai sekarang belum ada peraturan yang integral dan comprehensif. Terlepas dari belum adanya Hukum Perlindungan Konsumen yang memadai, tampaknya pendidikan masalah ini sudah saatnya mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan sudah saatnya diajarkan di Fakultas Hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang masalah tersebut sangat diperlukan oleh seorang sarjana hukum apalagi dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi."

"Dengan perkembangan teknologi, media sosial muncul sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarkan pengetahuan tentang berbagai masalah di ruang online. Karena media sosial dapat memfasilitasi komunikasi many-to-many, sebuah organisasi dapat menggunakannya untuk kampanye advokasi sosial mereka yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan menyebarkan pengetahuan dalam berbagai subjek. I Am Okay adalah salah satu contoh kampanye advokasi sosial di media sosial yang mengadvokasi masalah kesehatan mental remaja. Guo dan Saxton mengemukakan bahwa media sosial membantu pekerjaan advokasi organisasi, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan media sosial I Am Okay berdasarkan model advokasi berbasis media sosial oleh Guo dan Saxton. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari konten dan aktivitas pada akun Instagram I Am Okay. Dari pengumpulan dan analisis data, ditemukan bahwa I Am Okay dapat mengkomunikasikan kerja advokasi mereka ke jaringan audiens dengan memanfaatkan fitur di Instagram.

---

With the expansion of technology, social media emerged as a powerful tool to raise awareness and spread knowledge about issues in online spaces. As social media can facilitate many-to-many communication, an organization can use it to raise awareness and spread knowledge in multiple subjects for its social advocacy campaign. I Am Okay is one example of a social advocacy campaign on social media advocating youth mental health issues. As Guo and Saxton argue that social media help organizations with their advocacy work, this research aims to analyze the utilization of social media of I Am Okay based on Guo and Saxton's social media-based advocacy model. The data for this research is collected from content and activities on I Am Okay Instagram account. From the data collection and analysis, it is found that I Am Okay can communicate with a network of audience about its advocacy work by utilizing the features on Instagram."

"Tujuan laporan ini adalah untuk menilai efektivitas kelompok workshop kami menggunakan model efektivitas kelompok akademis terpilih serta faktor-faktor sesuai yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Efektivitas kelompok yang sudah dievaluasi terhadap model IMOI yang dikembangkan Ilgen et al. (2005) membuahkan hasil yang baik dan memuaskan – performa yang kuat sampai sebelum pengakhiran. Faktor-faktor yang membangun efektivitas adalah keragaman budaya (diversity) dan kepribadian anggota (member personality) yang meningkatkan kreativitas dan kerukunan kelompok (group harmony). Faktor-faktor yang mengurangi efektivitas adalah kesusahan komunikasi antarbudaya (cultural communication strain) dan kemalasan sosial (social loafing) yang mengakibatkan othering (menganggap beda/lain secara budaya) dan ketidakseimbangan performa. Anjuran untuk perbaikan efektivitas kelompok diantaranya adalah pendalaman hubungan antar-anggota melalui kegiatan team-building serta membangun simetri informasi antar-anggota guna menghindari ketidakseimbangan performa.

---

The purpose of this report is to evaluate the effectiveness of my workshop team against select scholarly models and contributory factors appropriate to the evidence at hand. Team effectiveness evaluated against IMOI model as developed by Ilgen et al. (2005) yielded mostly favourable results and milestones – a strong performance until just before the finishing phase. Key constructive factors to effectiveness are diversity and member personality contributing to creativity and group harmony. Key detractive factors are cultural communication strain and social loafing contributing to “othering” and performance asymmetry. Recommendations for team effectiveness improvement include deepening of interpersonal bonds through teambuilding activities and reinforcing information and resources symmetry to minimise the chances of perceived dispensability forming."

"Dua puluh tahun sejak transisi politik Indonesia pada tahun 1998, kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru belum dapat diselesaikan. Indonesia menghadapi situasi impunitas, sementara agenda keadilan transisi semakin hilang dari diskursus publik. Disertasi ini meneliti dan menganalisa bagaimana pendekatan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM terhadap kebijakan Bantuan Medis dan Psikososial BMP Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK , tidak hanya memperbaiki prosedur dan pelaksanaan kebijakan BMP tetapi juga dapat mendorong kelanjutan agenda keadilan transisi di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pemulihan dari kebijakan BMP ditentukan oleh koherensi internal dan eksternal dari kebijakan tersebut. Advokasi yang dilakukan oleh LSM dan Komnas HAM terhadap kebijakan BMP telah menyentuh hal-hal yang menjadi masalah di dalam koherensi kebijakan BMP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ilmu kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat komplementer terhadap pendekatan hukum dalam memandang korban dan hak-hak korban, melainkan justru memberikan perspektif baru dalam memandang fungsi kelembagaan LPSK dan Komnas HAM sebagai Lembaga Pelayanan Manusia.

---

Twenty year after Indonesia rsquo;s political transition in 1998, gross human rights violations that occurred during the New Order have not yet being settled. Indonesia is facing impunity, meanwhile the transitional justice agendas are disappearing from public discourse. This dissertation studies and analyses how the advocacy approach, which have been used by Non Governmental Organizations NGOs and the National Human Rights Commission of Indonesia Komnas HAM towards the Medical and Psychosocial Assistance rsquo;s policy BMP of the Victims and Witness Protection Agency LPSK , could not only improve the procedures and the implementation of BMP policy, but could also further drive the transitional justice agendas in Indonesia. This research found that the quality of reparation provided by BMP policy was determined by the internal and external coherence of the policy. Advocacy that were conducted by NGOs and Komnas HAM towards BMP policy have addressed the coherences of BMP policy. This research concludes that social welfare approach is not just a complementary to the legal approach in looking at the victims and the rights they are entitled. Instead, it gives new perspective in looking at the institutional role of LPSK and Komnas HAM as Human Service Organizations HSO ."