Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 45007 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dwi Laksmana
Analisis privatisasi pembangkit listrik tenaga uap labuhan angin 2x115 MW = Privatization analysis of labuhan angin 2x115 MW coal fired steam power plant
"Dalam rangka mengatasi permasalahan kebutuhan energi atau listrik di Indonesia khususnya di wilayah regional Sumatera, Pemerintah telah mengambil langkah darurat dengan cara membangun MPP Mobile Power Plant dan menyewa MVPP Marine Vessel Power Plant . Melalui langkah strategis ini, cadangan daya listrik yang sebelumnya 15 pada tahun 2016 naik menjadi 32 di tahun 2017. Dalam jangka panjang, pemerintah tetap melanjutkan program 35.000 MW dengan memperkuat peran IPP Independent Power Producer baik PLTU berbahan bakar batu bara maupun bahan bakar diesel/gas. Untuk menurunkan biaya pokok penyediaan, Pemerintah berusaha menaikkan prosentase bahan bakar batu bara hingga tercapai target bauran energi. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah adalah memperpanjang masa ekonomis suatu PLTU maupun menambah PLTU baru. Sebuah pembangkit dapat melakukan mid-life refurbishment untuk mempertahankan kapasitas, efisiensi dan menjaga keandalan mesin. Keputusan untuk melakukan life-extension atau menutup/ menghentikan suatu pembangkit memerlukan kajian untuk mencari solusi optimal antara opsi life-extension dan membangun pembangkit baru. Pada tesis ini akan diperhitungkan opsi revitalisasi PLTU Labuhan Angin menggunakan skema privatisasi maupun secara mandiri oleh PLN. Pada tesis ini didapatkan kesimpulan bahwa pilihan privatisasi dengan metode perhitungan Discounted Cash Flow dihasilkan harga jual listrik lebih rendah dibandingkan pilihan revitalisasi secara mandiri.
To overcome the lack of electrical energy in Indonesia, especially in the region of Sumatra, the Government has taken emergency measures by building MPP Mobile Power Plant and leasing MVPP Marine Vessel Power Plant . Through this strategic move, the power reserves of 15 in 2016 rose to 32 in 2017. In the long term, the government continues the 35,000 MW program by strengthening the role of IPP Independent Power Producer both coal fired power plant and materials Diesel fuel gas. To reduce the cost of supply, the Government tries to increase the percentage of coal fuel until it reaches the target of energy mix. The steps taken by the Government are extention the economic life of a steam power plant or adding new steam power plant. A plant can treats mid life refurbishment to maintain capacity, efficiency and maintain engine reliability. The decision to do a life extension or shut down a plant requires a study to find the optimal solution between life extension options and build a new plant. This paper will take into account the revitalization of SPP Labuhan Angin using privatization scheme or independently by PLN. This paper concluded that the choice of privatization by Discounted Cash Flow method generated lower electricity selling price than the option of independent revitalizaation."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T47933
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adit Hinantho
Analisis Kelayakan Investasi Pembangkit Listrik Energi Bersih dan Terbarukan di Area Lahan Kosong Pembangkit Listrik Tenaga Uap Babelan = Analysis of Investment of Renewable Energy in the wasteland of Coal-fired Power Plant Babelan.
"ABSTRAK
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Babelan dengan luas lahan 54 hektar area.Total 18,02 hektar lahan rencana pengembangan penambahan pembangkit di masa depan didalam area PLTU memiliki potensi sebagai pembangkit listrik energi bersih dan terbarukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari analisis akan kelayakan investasi dengan metode Capital Budgeting. Opsi pembangkit yang dipilih berdasarkan pertimbangan mempunyai porsi energi bersih dan terbaruka, meminimlaisir modifikasi infrastruktur dan penanganan bahan bakar. Didapatkan opsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bahan bakar campuran batubara dan Palm Kernel Shell (PKS) dan Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm) Palm Kernel Shell (PKS) dengan biaya investasi.PLTS sebesar US$ 2.680.920,96/MW dengan payback period ditahun ke 1, BCR 0,14, NPV US$ -624193,36, IRR -0,21, PI 0,98 Biaya investasi. PLTU bahan bakar campuran batubara dan palm kernel shell (PKS )sebesar US$ 940.419,74/MW dengan payback period di tahun ke 7, BCR 1,88, NPV US$ 96.820.090,27, IRR 8%, PI 1,74, discounted payback period ditahun ke 5,55. Biaya investasi PLTBm palm kernel shell (PKS) US$ 1.565.751,02/MW dengan payback period ditahun ke 11, BCR 0,21, NPV US$ -230.902.577,68, IRR -1%, PI -0,05, discounted payback period ditahun ke 9,94.
ABSTRACT
Babelan Coal-fired Power Plant with an area of ​​54 hectares of area. A total of 18.02 hectares of land planned for the future development inside the area of ​​the PLTU has the potential for clean and renewable energy power plant. This study aims to find an analysis of the analysis of investment with the Capital Budgeting method. The power plant options selected are considered to have a portion of clean and renewable energy, minimizing infrastructure modification and fuel handling. Options are Solar Power Generation (PLTS), Co-firing coal and biomass palm kernel shell (PKS) Power Plant (PLTU) and Palm Kernel Shell (PKS) Biomass Power Plants (PLTBm) with an investment cost for PLTS US $ 2.680.920,96/MW with a payback period in the first year, BCR 0.14, NPV US $ -624193.36, IRR -0.21, PI 0.98 Investment costs for co-firing coal and biomass palm kernel shell (PKS) US $ 940,419.74/MW with a payback period in year 7, BCR 1.88, NPV US $ 96,820,090.27, IRR 8%, PI 1.74 , discounted payback period in the year 5.55. Investment costs for PLTBm palm kernel shell (PKS) US $ 1,565,751.02/MW with a payback period in the 11th year, BCR 0.21, NPV US $ -230,902,577.68, IRR -1%, PI -0.05 , discounted payback period in the year 9.94."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rr. Nurthia
Analisis resiko proyek EPC dan alokasi dana kontingensinya (studi kasus : PT. XYZ. proyek pembangkit listrik tenaga uap X) = EPC project risk analysis and contingency cost allocation (Case: PT. XYZ, project coal fired steam power plant x)
"Manajemen risiko merupakan salah satu faktor terpenting dalam manajemen proyek untuk memastikan proyek dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya pengelolaan risiko yang tepat, risiko-risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sedini mungkin. Pada akhirnya, kemampuan perusahaan untuk mengalokasikan dana kontingensi risiko menjadi faktor keberhasilan dalam mengestimasi biaya dan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Pada penelitian ini, dilakukan proses identifikasi dan analisis risiko untuk memperoleh risiko yang termasuk kategori tinggi yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek PLTU X, serta menentukan strategi penanganan risiko. Setelah itu, dilakukan simulasi dengan menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menentukan besarnya dana kontingensi optimal dengan tingkat kepercayaan mulai dari 80% sampai 100%. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dengan perhitungan alokasi dana kontingensi yang optimal, maka perusahaan dapat mengalokasikan dana dengan tepat dan pada akhirnya akan menguntungkan bagi pihak perusahaan.
Risk management is one of the most important factors in project management to ensure that the project will accomplished well. By managing the risk well, it can anticipate risks that may appear from the beginning of the project. At the end, the company ability to allocate cost contingency for the risks become the success factor in cost estimation and profit that can be achieved by the company itself. The research contains of risk identification process and risk analysis to identify the risk that included as a high risk category that may occur along the project CFSPP X taken place, and determine risk response planning for each high risk category. After that, Monte Carlo simulation will be conducted to determine the optimal cost contingency with the level of confidence started from 80% until 100%. Overall, it can be concluded that by calculating the optimal cost contingency, company can allocate the fund correctly and will achieve the profit eventually."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
S50285
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Pujianto
Peran koalisi NGO break free from coal dalam perlawanan terhadap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU-B) 35.000 MW periode 2016-2018 = Role of break free from coal coalition in resisting 35,000 MW coal-fired power plant construction project in the period of 2016-2018
"Proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional dan meningkatkan perekonomian negara. Namun, mega proyek tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang besar. Hal ini tidaklah selaras dengan komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris. Selain itu, penggunaan batu bara melalui proyek tersebut juga memberikan dampak negatif yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Melihat keadaan ini, beberapa NGO lingkungan di Indonesia yaitu Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, WALHI, dan JATAM berjejaring satu sama lain dan membentuk Koalisi NGO Break Free From Coal. Koalisi ini dibentuk dengan tujuan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan penggunaan batu bara dan menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang sesuai dengan komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris. Untuk mencapai tujuan itu, Koalisi NGO Break Free From Coal melancarkan aksi dan kampanye dari tahun 2016 hingga 2018. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Koalisi NGO Break Free From Coal dalam perlawanan terhadap proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis merujuk pada teori Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern milik Keck dan Sikkink (1998). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil menerapkan empat strategi advokasi (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics) dengan baik namun hasil yang didapatkan belum efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap batu bara yang masih sangat tinggi, banyaknya musuh yang dihadapi, dan struktur pergerakan koalisi yang belum spesifik. Meskipun begitu, Koalisi NGO Break Free From Coal telah berhasil dalam menghambat proyek pembangunan PLTU-B 35.000 MW, mengeskalasi gerakan dan menghimpun kekuatan, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu perubahan iklim terkait dampak buruk batu bara.
The 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project by the Indonesian government in 2015 is aimed at meeting national electricity needs and improving the countrys economy. However, this mega project produces large amounts of greenhouse gases.This is not in line with Indonesias climate commitment in the Paris Agreement. In addition, the use of coal through the project also gives negative impacts that can damage the environment and threaten peoples lives. Seeing this situation, several environmental NGOs in Indonesia, namely Greenpeace Indonesia, 350.org Indonesia, WALHI, and JATAM networked with each other and formed Break Free From Coal Coalition. This coalition was formed with the aim of releasing Indonesia from dependence on coal use and to pressure the Indonesian government to take steps in accordance with Indonesias climate commitment in the Paris Agreement. To achieve this goal, Break Free From Coal Coalition launched actions and campaigns from 2016 to 2018. The research question in this research is how the role of Break Free From Coal Coalition in fighting againts 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project. To answer this question, the author refers to Keck and Sikkinks (1998) Transnational Advocacy Network theory and Boomerang Pattern. The method used in this research is qualitative method with case study approach. The results of this study indicate that Break Free From Coal Coalition has successfully implemented four advocacy strategies (Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics) but the results but the results obtained were not effective due to several influencing factors, namely high dependence of the Indonesian government on coal use, a number of enemies faced, and the unspecific structure of the coalitions movement. Even so, the NGO Coalition Break Free From Coal has succeeded in inhibiting the 35,000 MW PLTU-B construction project, escalating the movement and gathering strength, and increasing public awareness and concern for the issue of climate change related to the bad effects of coal. However, Break Free From Coal Coalition has succeeded in inhibiting the 35,000 MW 35,000 MW Coal-Fired Power Plant construction project, gathering strength and escalating the movement, and increasing public awareness and concern for climate change issue related to negative effects of coal."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wibisana Bagus Santosa
Analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) studi kasus pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Indramayu = Project financing analysis of PT. PLN (Persero) study case on Indramayu coal-fired power plant project
"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.
This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T30310
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ikin Sodikin
Respon risiko keterlambatan pada proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Indonesia = Risk response of delay on construction of Steam Coal Fired Power Plant project in Indonesia
"Sebuah proyek dikatakan sukses apabila dapat memenuhi kriteria mendasar yaitu menyelesaikan dengan tepat waktu, biaya yang dikeluarkan dalam anggaran, dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditetapkan. Sayangnya, proyek-proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia banyak yang mengalami keterlambatan, sehingga penyelidikan mengenai masalah ini dibutuhkan agar program pembangunan pembangkit listrik mendatang menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pada proyek EPC Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara di Indonesia, serta memberikan rekomendasi respon risiko untuk tindakan perbaikan atas terjadinya keterlambatan pada proyek yang sedang berjalan dan pencegahan pada proyek mendatang. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan survey kepada para pakar dan project manager dan tim yang terlibat secara langsung dalam proyek, serta validasi ke proyek yang sedang berjalan.
A project is said to succeed if it can meet the basic criteria that is completed in a timely, cost incurred in the budget, and in accordance with the specified quality requirements. Unfortunately, many EPC power plant projects in Indonesia are delayed, so the investigation on the matter needed for future power plant construction program would be better. The purpose of this study was to identify the major factors causing delays in power plant EPC projects in Indonesia, also make risk respon recommendations for correction of ongoing projects ang prevention of any delays in future projects. The method used is to do a survey to the experts, project managers and teams directly involved in the project, as well as validation to ongoing projects."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T32916
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hary Harmawan
Analisa penilaian investasi pada pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2x7 MW di Kabupaten Indragiri Hilir Riau = Investment value analysis of coal fire power plant in the region of Indra Giri Hilir Riau
"The development of Coal Fire Power Plant in The Region Of Indra Giri Hilir Riau the writer tries to implement capital budgeting method in the investment decision making by analyzing the interest and the fluctuation of the inflation.
The method that I use in this thesis is Research Methodology which is descriptive analysis for the working performance. The analysis is based on the investment analyzing method which is NPV, IRR and Payback Period. The sources of the data that I used in this research is a primer data which are the price of the equipment, raw materials, and accessories and secondary data which I had from literature and booklist.
The analysis shows that Coal Fire Power Plant which used Coal as their Energy was operated in Indonesia since 1962 and the capacity was 25 MW an they used very simple equipment. Initial investment cost for 14MW is Rp.133 bio by using the assumption that I had from the Power Plant construction done by PT. Muba Can Power. The interest rate is 14,94% for long term loan which the said company used for ehnancing this project. The NPV calculation is positive meaning the project is reasonable. The calculation for IRR by trial and error ended up for IRR 15,5822%. The calculation of Payback Period shows that the initial investment can be paid within 15 years. Inflation could influence the investment climate. With the inflation rate 6% and 8% the NPV still on the positive side. Based on the above calculation on the NPV, IRR and Payback Period this Project is visible with the recommendation that the company have to be efficient in production and selling price."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22266
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aisyah Salsabilla
Analisa Yuridis terhadap Tanggung Jawab Kerjasama Operasional Pada Proyek Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor dalam Hal Kepailitan Partisipan = Juridical Analysis on the Liabilities of Joint Operation in the Tanjung Selor Construction Project of Coal-Fired Steam Power Plant in the Event of Insolvent Participant
"PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) dan PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) membentuk ADHI-KMN Joint Operation dan menandatangani perjanjian Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjung Selor dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). Dalam pelaksanaan perjanjian, KMN sebagai partisipan Kerjasama Operasi ADHI-KMN dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hukum Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang kerjasama operasi, sehingga ketentuan mengenai akibat hukum dari partisipan kerjasama operasi yang pailit belum ada. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari kepailitan KMN sebagai partisipan ADHI-KMN Joint Operation dan apakah perjanjian dapat dilanjutkan meskipun KMN pailit. Selain itu, Tesis ini menentukan apakah kepailitan partisipan kerjasama operasi dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KMN akan terikat pada akibat hukum dari kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia dan kontrak; Kerjasama Operasi ADHI-KMN dan perjanjian akan tetap berlanjut meskipun KMN dinyatakan pailit; dan kepailitan KMN sebagai partisipan tidak dapat menjadi dasar untuk diberikannya Perpanjangan Waktu.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) and PT Karya Mitra Nugraha (“KMN”) formed ADHI-KMN Joint Operation and entered into an agreement on the Construction Project of Coal Fired Steam Power Plant in Tanjung Selor with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kalimantan Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (“PLN”). During the commencement of the agreement, KMN was declared insolvent by the Semarang Commercial Court. Indonesian laws do not provide a specific regulation on joint operation; hence provisions on the legal consequences of an insolvent joint operation participant are absent. This thesis aims to determine the legal consequences of the insolvency of KMN as a participant in the ADHI-KMN Joint Operation and whether the agreement can continue despite KMN's insolvency. Additionally, this thesis determines whether the insolvency of a joint operation participant suffices as the grounds for an Extension of Time in construction contracts. The research method used is qualitative, whereby the Author uses primary and secondary data. The results of this research have shown that KMN will be entitled to legal consequences of insolvency stipulated within the Indonesian Insolvency Law and the contract; the ADHI-KMN Joint Operation and the agreement shall continue despite the insolvency of KMN; and the insolvency of KMN as a participant does not suffice as the condition of an Extension of Time."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Asyraf Munif Junaidy Nasser
Strategi greenpeace dalam penolakan kebijakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara di Indonesia periode 2014-2018 : studi kasus pembangunan PLTU-B Batang-Jawa Tengah = Greenpeace strategy in challenge of project policy of coal-fired steam power plant in Indonesia period 2014-2018 : case study of project coal-fired steam power plant Batang-Central Java)
"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.
Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T51637
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
David Kurniawan
Analisa Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW terhadap Perekonomian Indonesia = Impact Analysis of 10.000 MW Power Plant Development Against Indonesia's Economy
"Investasi di bidang ketenagalistrikan adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup yang dapat memenuhi permintaan pasokan. Dengan Kebijakan pemerintah dalam program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang tidak hanya bertujuan untuk mengatasi krisis listrik tetapi juga untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Sumber daya primer yang melimpah di Indonesia khususnya batubara mencapai sebesar 104.9 milyar ton menjadi sumber energi utama penggerak pembangkit listrik 10.000 MW (PLTU) sehingga dapat menghasilkan energi yang dapat dijual sesuai dengan kapasitas masing-masing pembangkit.
Dengan menggunakan analisa model Inter Regional Input Output (IRIO) dapat diketahui hubungan antar sektor dan antar wilayah akibat adanya permintaan akhir sektor tertentu pada suatu wilayah sehingga dapat meningkatkan output dan pendapatan masyarakat. Dampak akibat pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW terhadap perekonomian Indonesia dari kurun waktu 2011 sampai tahun 2014 dilihat dari peningkatan output berturut-turut sebesar 0,51%, 1,31%, 1,97% dan 2,34% dari output awal sebesar Rp. 5.081,29 triliun, sedangkan peningkatan pendapatan berturut-turut sebesar 0.42%, 0,99%, 1,45% dan 1,72% dari pendapatan awal sebesar Rp. 825,92 triliun. Sekaligus memiliki disparitas yang cenderung mengecil pada tahun 2014.
Investment in the electricity sector is on every important factor to ensure the availability of electricity in sufficient quantities to meet rising demand. With Government policy in the acceleration of 10,000 MW power project, which not only aims to overcome the power crisis but also to stimulate the economy in Indonesia. Primary resources are abundant in Indonesia, especially for coal reached 104.9 billion tons to the main energy source driving the 10,000 MW power plant (power plant) so as to generate energy that can be sold in accordance with the capacity of each plant.
By using the analysis model of the Inter Regional Input Output (IRIO) can be determined the relationship between sectors and between regions due to there cent demand for a particular sector in a region so as to increase output and incomes. Impacts due to construction of 10,000 MW power plant on the economy of Indonesia from the period 2011 to 2014, seen from the increased output respectively by 0.51%, 1.31%, 1.97% and 2.34% of initial output of Rp. 5081.29 billion, while revenue increased respectively by 0:42%, 0.99%, 1.45% and 1.72% of the initial income of Rp. 825.92 trillion. Well have a disparity that tends to shrink in 2014."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T31827
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>