Hasil Pencarian

Ditemukan 84032 dokumen yang sesuai dengan query

Rizky Budi Kristianto

Kebijakan liberalisasi perbankan nasional dalam menghadapi single market policy integrasi regional masyarakat ekonomi ASEAN 2020 = National banking liberalization policy in dealing with regional integration of single market policy of ASEAN economic community in 2020

"Disamping memberikan hasil-hasil positif, kebijakan liberalisasi perbankannasional juga mengakibatkan akuisisi bank-bank lokal berskala nasional oleh parainvestor asing dengan kepemilikan saham sampai dengan 99 sembilan puluhsembilan persen. Ketidaksiapan bank-bank milik pemerintah dalam menghadapikompetisi regional berdasarkan kepemilikan aset, perbedaan kebijakan perbankandi negara-negara anggota ASEAN lainnya, harmonisasi dan kodifikasi peraturanperbankan nasional dan semakin dekatnya implementasi kesepakatan SingleMarket Policy merupakan permasalahan yang harus segera mungkin diselesaikanoleh pemerintah agar tercipta tata kelola yang baik, persaingan yang adil dankompetisi yang sehat di sektor perbankan nasional menuju Single Market PolicyIntegrasi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2020.

In addition to providing positive results, national banking liberalization policy also resulting in acquisition of local nationwide banks by foreign investors withshareholding until 99 ninety nine percent. Unpreparedness of state ownedbanks facing the regional competition based on asset, the differences of bankingpolicies amongst ASEAN country members, harmonization and codification ofnational banking policy and the steady progression of single market policyimplementation are problems that government should be solved to improve bankgovernance, fair and healthy competition in the national banking sector towardsregional integration of single market policy of ASEAN economic community in2020."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

T47937

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Irzal Zainal

Kepemimpinan Jokowi-JK dalam kebijakan energi menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 = Jokowi-JK leadership in energy policy to face ASEAN economic community 2015

"Penelitian ini berfokus pada faktor pemerintahan Jokowi-JK dalam mengoptimalkan energi dalam interaksi masyarakat ASEAN 2015. Adanya niat kuat dalam bentuk kebijakan dapat menjadi arah baru dalam melahirkan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kebijakan energi Jokowi-JK dalam implementasi pemanfaatan energi nasional.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengolah data primer dan sekunder dari bahan bacaan dan wawancara, Informan yang diwawancara sebanyak tiga Orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Legislatif, dan Pengamat. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan hasil bahwa adanya langkah langkah kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK dapat memberikan harapan dalam penempatan energi sebagai bagian dari modal Indonesia dalam interaksi masyarakat ekonomi ASEAN.

This research focused on leadership of Jokowi-JK factor in energy optimalized on ASEAN Economic Community. Strong willing to shape a policy could being a new direction to born indonesia national interest. That way, this research will show the policy of Jokowi-JK in implementing national energy resources.
This research used qualitative analyzes that has obtain a primer and seconder of data from books and interviews. The informan has interviewed 3 persons by government, member of house representative and observer organ. The results of this research shown to us that steps of Jokowi-Jk policy has a hopes in energy position to being a Indonesia resources in ASEAN economic interaction."

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dewi Aryani

Readiness index perbankan syariah dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean = Readiness index of the indonesian islamic banking facing the Asean economic community

"ABSTRAK

Penerapan integrasi sektor keuangan di kawasan ASEAN yang akan diterapkan

melalui MEA pada tahun 2020 akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi

industri perbankan syariah di Indonesia. Berkurangnya hambatan untuk memasuki

pasar indonesia yang besar dan luas menyebabkan perbankan syariah akan

menghadapi persaingan yang lebih ketat daripada kondisi saat ini. Penelitian ini

mengukur tingkat kesiapan sektor perbankan syariah dalam menghadapi MEA.

Metode pengukuran dilakukan dengan membuat komposit indeks yang diberi

nama readiness index. Readiness index merepresentasikan tingkat kesiapan

industri perbankan syariah dilihat dari empat faktor penentu, yaitu faktor industri,

faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah, faktor kebijakan otoritas

perbankan dan yang terakhir faktor researcher?s views. Hasil perhitungan

readiness index diperoleh dari hasil survei dan pengisian kuesioner kepada empat

pihak yaitu ulama, praktisi perbankan syariah, otoritas perbankan dan researchers.

Nilai skor readiness index diperoleh sebesar 69,47 menunjukkan bahwa industri

perbankan syariah telah siap dalam menghadapi penerapan MEA, dengan

kontribusi terbesar berasal dari faktor kesesuaian dengan prinsip ? prinsip syariah.

Faktor ini menjadi keunggulan industri perbankan syariah dalam menghadapi

pasar bebas ASEAN. Agar industri perbankan dapat lebih meningkatkan lagi

kesiapannya, maka sebaiknya bank syariah melakukan perluasan jaringan bisnis

dan meningkatkan kualitas IT, serta berinovasi dalam pengembangan produk dan

meningkatkan service excellent. Visi pengembangan bisnis perusahaan menjadi

perusahaan berskala internasional harus diimplementasikan dalam bentuk strategi

dan tata kelola yang baik.

ABSTRACT

Implementation of financial integration in ASEAN that will be applied through

MEA in 2020 will lead to less entry barriers for ASEAN financial institutions to

enter the Indonesian market. Thus, Islamic banks in Indonesia will be forced to

face highly competitive industry. This study attempts to measure the level of

readiness of the Islamic banking sector in facing the implementation of MEA. The

measurement method used in this research is conducted by creating a composite

index, namely readiness index. Readiness index in this study represents the degree

of readiness of the Islamic banking industry, which is composed by four

determinants namely industry, shari?a compliance, banking regulation and policy,

and also the researcher views.

Readiness index is obtained from the result of questionnaires filled out by four

parties, Islamic scholars, the practitioners of Islamic banking, banking authorities

and the researchers in islamic banking area. Readiness index scores at 69.47

indicate that the Islamic banking industry is ready and well prepared to overcome

the competition within MEA. The largest contribution coming from shari?a

compliance determinant. Shari?a compliance becomes the competitive advantage

for Islamic banking industry in facing the ASEAN free market. In order to further

enhance its readiness, then Islamic banks needs to expand their networks and

improve their IT quality, innovate in product development and enhance service

excellent. Islamic bank?s vision to become internationally known as the best in the

asia should be implemented in the form of strategies and good governance."

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tantangan Perberasan Nasional Menghadapi Pasar Tunggal Asean 2015: Nasional rice challenges facing the ASEAN single market in 2015

PANGAN 23 (1-2) (2014)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Raja Sawery Gading Dzetaj Notonegoro

Kewenangan asean dalam merealisasikan masyarakat ekonomi asean dan hubungannya dengan komitmen pada sistem perdagangan multilateral wto (asean sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum Asean dan WTO) = The authority of asean in realising the asean economic community and its relation with the commitment to the multilateral trading system of the wto asean as an Asean and WTO rules based single market and production base

"Sejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45196

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nabila Audri

Measuring regional economic convergence in ASEAN: Single- and Dual-Track = Mengukur konvergensi ekonomi regional di ASEAN: Single- dan Dual-Track

Abstrak

Tujuan studi ini adalah untuk mengukur konvergensi ekonomi regional di ASEAN yang melibatkan kerangka negara- negara single-track yang hanya bergabung dengan RCEP dan negara-negara dual-track yang bergabung dalam perjanjian perdagangan RCEP dan CPTPP. Penelitian ini menggunakan dua pengukuran; korelasi parsial antara PDB per kapita dan pertumbuhan tahunannya (Î²-convergence) dan dispersi pendapatan per kapita (ð-convergence). Terbukti bahwa adanya konvergensi beta absolut dan kondisional di ketiga kasus dengan konvergensi sigma hanya terjadi di negara dual-track. Temuan ini menunjukkan karakteristik awal konvergensi sebelum membandingkan dampak RCEP dan CPTPP saat kelak secara efektif diimplementasikan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor utama dalam kondisi terjadinya konvergensi.

Kata kunci: konvergensi ekonomi regional; RCEP; CPTPP; Î²-convergence; ð-convergence; ASEAN

Abstract

The purpose of this study is to measure the regional economic convergence in ASEAN involving the framework of single-track countries who join only the RCEP and dual-track countries who join both trade agreements of RCEP and CPTPP. This study uses two measurements; the partial correlation between GDP per capita and its annual growth (Î²- convergence) and the income per capita dispersion over time (ð-convergence). It suggests that there is a strong evidence of absolute and conditional Î²-convergence in all of the three cases with ð-convergence only occurs in dual- track countries. These findings serve as prior characteristics of convergence before comparing the impact of RCEP and CPTPP later on when it is effectively implemented. Moreover, this study also generates results for the leading factors in condition to the occurrence of convergence.

Key words: regional economic convergence; RCEP; CPTPP; Î²-convergence; ð-convergence; ASEAN

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nabila Audri

Measuring regional economic convergence in ASEAN: Single- and Dual-Track = Mengukur konvergensi ekonomi regional di ASEAN: Single- dan Dual-Track

Abstrak

Kata kunci: konvergensi ekonomi regional; RCEP; CPTPP; Î²-convergence; ð-convergence; ASEAN

Abstract

Key words: regional economic convergence; RCEP; CPTPP; Î²-convergence; ð-convergence; ASEAN

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Susi Indriyani

Estimasi pencapaian pangsa pasar 5% perbankan syariah dan pangsa pasar saat memasuki era masyarakat ekonomi Asean (MEA) = Estimation of 5% islamic banking market share target and market share whilst entering asean economic community (AEC) era

"Industri perbankan syariah Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terlihat berdasarkan data penelitian empat belas tahun terakhir dimana rata-rata pertumbuhan asetnya sebesar 45,2% per tahun, pertumbuhan DPK sebesar 47,31% per tahun dan pertumbuhan pembiayaan syariah sebesar 45,9% per tahun. Namun perkembangan yang pesat ini tidak tercermin dalam peningkatan pangsa pasarnya. Selama dua dekade keberadaanya, pangsa pasar perbankan syariah belum pernah melampaui angka 5%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kapan pangsa pasar perbankan syariah akan mencapai 5% dan mengestimasi besaran pangsa pasar saat memasuki era MEA 2015. Dengan menggunakan metode ARIMA dan data historis sejak tahun 2000 maka didapat model persamaan untuk memprediksi pangsa pasar perbankan syariah di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan pangsa pasar akan mencapai angka 5% pada bulan April 2014 dan 5.07% pada saat memasuki era MEA pada bulan Januari 2015. Pangsa pasar paling tinggi diprediksi terjadi pada bulan April 2015 sebesar 5,12%. Hasil prediksi ini menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah tidak akan meningkat terlalu jauh. Selain memprediksi pangsa pasar, model juga memprediksi pertumbuhan perbankan syariah dengan indikator lainnya, yakni DPK dan pembiayaan. Dari model diprediksi bahwa saat memasuki era MEA 2015, DPK akan mencapai pertumbuhan 34,78% dan pembiayaan akan mencapai pertumbuhan 32,6%. Melihat angka pertumbuhan perbankan syariah yang relatif menurun, peneliti merekomendasikan pemerintah atau regulator untuk memberlakukan kebijakan top-down terhadap perbankan syariah agar peningkatan pangsa pasarnya lebih signifikan. Dengan demikian, perbankan syariah dapat mendukung struktur perekonomian Indonesia menjadi lebih kokoh dan siap menghadapi persaingan dalam era MEA 2015 - 2020.

Indonesian Islamic banking industry has been growing rapidly.It can be seen through the average growth of asset of 45.2% per year, average growth of third party fund of 47.3% per year and average growth of the islamic finance of 45.9% per year, based on the fourteen years data of islamic banking. However, that incredible ramp-up is not reflected on its market share. After existed for two decades, Indonesian islamic banking market share has not yet exceed 5%. The purpose of this study is to estimate when will the market share growth reached 5% and to estimate the market share whilst entering the AEC (ASEAN Economic Community) in 2015. Using the ARIMA method and historical data since 2000, researcher obtained the model to predict the market share of islamic banking in the future.
The result showed that the market share will be reaching 5% in April 2014 and 5.07% by the time entering the AEC in January 2015. The highest market share is predicted to occur in April 2015 amounted to 5.12%. Prediction show that the market share of Islamic banking will not increase as much. In addition to predicting the market share, the model also predicts the growth of islamic banking using other measures, namely third party fund and financing. The model predicted that upon entering the AEC 2015, third party fund will reach 34.78% growth and financing will reach 32.6% growth. Looking at the growth of islamic banking that tends to be decrease, this study recommends that the government or the regulator to enforce a top-down policies towards the islamic banking so that its market share would increase more significantly. Thus, islamic banking can strenghten Indonesia's economic and it will be ready to face the competition in the AEC era."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Harahap, Hendra Wijaya

Indonesia stock market development and the national strategy to win the competition in the integrated ASEAN stock market = Model pengembangan pasar modal Indonesia dan strategi nasional dalam menghadapi integrasi pasar modal ASEAN

"Indonesia memerlukan suatu strategi nasional untuk memenangkan persaingan dalam integrasi pasar modal ASEAN. Stuudi ini melakukan analisa regresi dan perbandingan dengan negara-negara ASEAN lain untuk memetakan daya saing pasar modal Indonesia dan memberikan saran tentang strategi yang tepat untuk bersaing. Hasil uji regresi menyimpulkan bahwa perkembangan pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, besarnya tabungan masyarakat dan investasi asing. Strategi yang tepat bagi Indonesia adalah memastikan bahwa industri pasar modal tetap kompetitif untuk menumbuhkan kekuatan inovasi. Perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan adalah menyangkut peraturan, perbaikan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, dan program-program pendidikan pasar modal.

Indonesia needs a national strategy to win the competition in the integrated ASEAN stock markets. This study conducts regression analyses and comparative study to map out the competitiveness of Indonesia?s stock market and make suggestions on the proper strategy. Regression results show that Indonesia stock market development is influenced by the quality of government, level of savings and FDI. The proper strategy is to make sure that Indonesia?s stock market remains highly competitive to push for more innovative capacity. Improvements are needed in regulatory area, resources to enhance capacity and capability, and stock market educational programs."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

T27383

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syarif Wijaya Salim

Proteksionisme Indonesia dalam ASEAN Single Aviation Market (ASEAN-SAM) = Indonesian protectionism in ASEAN Single Aviation Market (ASEAN-SAM)

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan protokol-protokol ASEAN-SAM seperti yang ditentukan dalam Multilateral Agreement on Air Services MAAS, Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Air Freight Services MAFLAFS, dan Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Passenger Air Services MAFLPAS. Pada tahun 2016, Indonesia telah meratifikasi ketiga perjanjian transportasi udara ASEAN tersebut. Namun, Indonesia sampai saat ini hanya melakukan pembukaan akses kepada maskapai asal ASEAN di lima bandara utama. Implementasi parsial yang dilakukan Indonesia tersebut menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep ACF. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi parsial dari ASEAN-SAM merupakan hasil kontestasi politik antara koalisi-koalisi yang memiliki kepentingan berlawanan. Dalam kontestasi ini, koalisi penentang ASEAN-SAM memiliki keunggulan dalam kepentingan dan akses dibanding koalisi pendukung. Hal tersebut membuat koalisi penentang dapat memajukan kepentingannya di tingkat nasional. Hasil ini, apabila dilihat dalam konteks yang lebih luas, menggambarkan hambatan yang dialami Indonesia dalam pengembangan agenda regionalisme ASEAN. ASEAN-SAM memperlihatkan Indonesia masih memiliki agenda nasionalisme yang substansial dalam beberapa institusinya.

This research aims to explain the reason of Indonesia action not to fully implements ASEAN SAM protocols which are described in Multilateral Agreement on Air Services MAAS, Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Air Freight Services MAFLAFS, and Multilateral Agreement on Full Liberalisation of Passenger Air Services MAFLPAS. In 2016, Indonesia has already ratified those three agreements. However, until now, Indonesia only opens access to all ASEAN airlines in five main airports. The partial implementation done by Indonesia inspite of ratification makes an intriguing question to be the base of this research. This research would use ACF to answer the problem stated above. The research found that the partial implementation of ASEAN SAM in Indonesia is the result of political struggle between competing coalitions with diverse interests. The result of the research show the resistant coalition has the competitive edges in interest and access against the competing coalitions. This made the resistant coalitions could advance its interest in national arena. The research, viewed in wider context, shows the obstacle faced by Indonesia on the development of ASEAN regionalism agenda. ASEAN SAM shows Indonesia has substantial nationalist agenda in its economic policy."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian