Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAplikasi tele-emergensi di provinsi DKI Jakarta diwujudkan dalam bentuk Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SPGDT oleh Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, SPGDT memerlukan sejumlah anggaran yang mencapai Rp 8.784.180.500 dan tersistemkan dalam e-budgeting. Sebuah bentuk pelayanan kesehatan memerlukan evaluasi ekonomi dengan analisis pembiayaan dan pertimbangan efektivitas biaya dari suatu program. Jika kedua analisis ini ditambahkan dalam sistem e-budgeting, maka diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan tujuan e-budgeting dengan lebih baik dan akurat. Hasil analisis biaya menunjukkan perbedaan hasil unit cost pada tahun 2013 dan 2016. Selisih unit cost per pasien adalah Rp 1.124.258, unit cost per fasyankes adalah Rp 59.283.008 dan unit cost per kegiatan adalah Rp 1.124.258. Hasil analisis efektivitas biaya tele-emergensi menunjukkan adanya kenaikan biaya, jumlah output dan unit cost, kecuali pada jumlah kegiatan pemberian rujukan rumah sakit dan kebutuhan ambulans yang mengalami penurunan masing-masing sebanyak -40 dan -42 dan angka kematian yang tidak membaik. Analisis dan rancangan sistem baru dalam rangka optimalisasi sistem e-budgeting akan ditambahkan pada fitur biaya yang sudah dikategorikan dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung serta penghitungan otomatis analisis biaya dan analisis efektivitas biaya.

---

ABSTRACTThe application of tele emergency in DKI Jakarta is realized by Integrated Emergency Management System SPGDT . In its implementation, SPGDT rsquo s budget requires to Rp 8,784,180,500 and systemized in e budgeting system. A health care requires an economic evaluation by cost analysis and cost effectiveness analysis. If these two analyzes are added in e budgeting system, it is expected to optimize the function and purpose of e budgeting better and more accurately. The result of cost analysis shows the difference of unit cost in 2013 and 2016. The difference of patient unit cost is Rp 1.124.258, fasyankes unit cost is Rp 59.283.008 and activity unit cost is Rp 1.124.258 The result of cost effectiveness analysis shows that the cost, output and unit cost are increase except for the number of hospital referrals and ambulance requirement that decreased by 40 and 42 and mortality did not improve. Analysis and new system design will be added to the cost features which categorized in direct and indirect costs and automatic calculation of cost analysis and cost effectiveness analysis"

"Teknologi, Informasi dan Komunikasi telah diamati sebagai solusi untuk pembangunan ekonomi dan sosial dalam tata kelola negara. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi komponen yang melandasi good governance dan mulai diterapkan pada Pemerintahan. Salah satunya penerapan sistem anggaran (e-budgeting) di wilayah DKI Jakarta. Bappeda DKI Jakarta sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas jalannya e-budgeting dengan berpedoman Peraturan Gubernur nomor 86 tahun 2018, namun dalam penerapannya masih ada kekurangan dalam memenuhi tata kelola yang baik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post positivis dengan analisis penelitian berdasarkan teori pada Operasionalisasi Konsep (Teori dari UNDP dan Gianluca Sgueo) dan menggunakan wawancara mendalam dengan informan yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan good governance dan e-budgeting di Bappeda DKI Jakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan e-budgeting sudah berjalan tapi masih ada beberapa kekurangan, yaitu kekurangan pada tata kelola e-budgeting yang belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem yang belum stabil dari input musrenbang sampai hasil di portal e-budgeting, selain itu salah satu tujuan e-budgeting memang memberikan fasilitas dalam akuntabilitas, namun sangat terbatas.

---

Researchers observe IT as a solution for economic and social development in state of governance. Transparency and accountability are the key components which underlie good governance. These two principles are applied gradually to the goverment system. The most known example of IT implementation is the electronic budgeting system (e-budgeting) at DKI Jakarta which is operated by Bapedda DKI Jakarta based on Governor's Regulation Number 86, 2018. However, this system still faces some challenges. Therefore, the author want to highlight these problems. This research is a post positivist research which is carried out by theory-based research analysis on operational concept (Theory from UNDP and Gianluca Sgueo). Data is also collected by conducting an in-depth interviews with informants who are related to good governance and e-budgeting at Bappeda DKI Jakarta. This research proves that the implementation of e-budgeting is operative, but there are still some problems, such as e-budgeting governance does not have a Standard Operating Procedure (SOP), unstable system of musrenbang input and also the result of the e-budgeting portal. In addition, it is true that one of the purposes of e-budgeting is providing facilities in accountability, but it is very limited."

"Skripsi ini menganalisis manajemen perubahan aplikasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan studi kasus terhadap perubahan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) menjadi aplikasi e-Budgeting. Hasil analisis menyimpulkan bahwa hasil perubahan aplikasi, yaitu aplikasi e-Budgeting, lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi SIP dalam mendukung proses penyusunan APBD. Hal tersebut karena aplikasi e-Budgeting membuat perencanaan lebih rinci, penyusunan APBD lebih mudah, dan manajemen kendali anggaran lebih baik daripada sebelumnya. Terkait manajemen perubahan aplikasi, pendekatan manajemen perubahan aplikasi yang dipilih sudah sesuai, namun beberapa praktik dalam tahapan manajemen perubahan aplikasi yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berdampak pada timbulnya masalah dan potensi masalah. Masalah yang terjadi adalah keterlambatan penetapan APBD TA 2014. Sedangkan potensi masalah yang dapat muncul adalah rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada TA 2014, kemungkinan anggaran siluman muncul, tidak terukurnya kinerja SKPD, dan kesalahan manajemen perubahan aplikasi yang dapat terulang kembali di masa depan.

---

This thesis analyzes the application change management on Regional Income and Expenditure Budgeting (APBD) in DKI Jakarta Provincial Government, with a case study of the changes in Information Systems Planning (SIP) application into e-Budgeting application. The results of the analysis concluded that the application changes results, namely e-Budgeting application, is superior to SIP application in support the budgeting process. This is due to e-Budgeting application that made planninng more detailed, budgeting easier, and budget control management better than before.

Related to application change management, selected application change management approach is appropriate, but some practices in application change management phase is not appropriate. Such discrepancy affects the onset of problems and potential problems. The problem that occurs is the delay in setting APBD Final Year (FY) 2014. While the potential problems that can arise is the low absorption in the FY 2014 budget, the possibility arises stealth budget, the SKPD performance not measurable, and the fault on application change management can reoccur in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan model evaluasi CIPP yang digagas oleh Daniel L. Stufflebeam. Pelaksanaan Program KJP sudah berjalan selama 4 tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 dan selama pelaksanaannya terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk melihat keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KJP berhasil dalam mencapai tujuannya dan mampu mengatasi permasalahan pendidikan di DKI Jakarta, namun perlu adanya perbaikan dalam beberapa aspek, seperti sosialisasi, ketidaktepatan sasaran program, verifikasi pendataan calon penerima KJP, dan pencairan dana KJP.

---

This research aims to evaluate of the implementation Assistance Program The Personal Cost of Education through Jakarta Smart Card in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach, with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In doing evaluation, researchers used the CIPP evaluation model initiated by Daniel L. Stufflebeam. Implementation of Jakarta Smart Card program has been running for four years from 2013 to 2016, and during their implementation, there are many obstacles or problems, so that need for evaluation to see the success or failure of the program. The results showed that the implementation of the Jakarta Smart Card program is successful in achieving its objectives and answer the problems of education in DKI Jakarta, but needs improvement or evaluation in some aspects, such as socialization, inaccurate targeting, verification of data collection Jakarta Smart Card candidates, and disbursement of funding Jakarta Smart Card."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis E-Budgeting dalam proses penganggaran daerah di provinsi DKI Jakarta. Pembahasan meliputi uraian umum atas penganggaran daerah dan sistem-sistem lainnya yang menunjang proses penganggaran daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis sistem E-Budgeting dan hubungannya dengan penerapan Good Public Governance terutama aspek transparansi dan akuntabilitas. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber dan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Budgeting Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas Good Public Governance.

---

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the E-Budgeting in local budgeting process in the province of Jakarta. The discussion includes a general description on budgeting and other systems that support the local budgeting process in Jakarta. This study also discusses and analyzes the E-Budgeting system and its relation to the implementation of Good Public Governance, especially the aspect of transparency and accountability. The data used are primary data from interviews conducted on informants and secondary data derived from relevant literature. The results showed that the system of E-Budgeting Jakarta has implemented the principles of Good Public Governance."

"Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penerapan e-budgeting terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta. Masalah utama pada penelitian ini adalah sejak dilakukannya perluasan penerapan e-budgeting pada tahun 2016, realisasi serapan anggaran tumbuh makin cepat, namun demikian pertumbuhan IPM menjadi semakin lambat. Perlambatan pertumbuhan IPM ini mengindikasikan tidak optimalnya peran e-budgeting dalam mendorong pembangunan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist berbasis mixed method (perpaduan kuantitatif dan kualitatif). Untuk metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang dipublikasikan pada DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan untuk metode kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) bersama dengan DPRD DKI Jakarta, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, peneliti Bower Group Asia (BGA) yang membidangi public policy, dan LSM Jakarta Law Office (JLO) untuk mendapatkan informasi yang bersifat data primer yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan COBIT 4.1 dengan tujuan mengukur sejauh mana kesesuaian penerapan e-budgeting dengan standar COBIT 4.1. Dalam penelitian ini, indikator COBIT 4.1 yang digunakan adalah Customer Perspective, dengan sub-indikator utama yaitu Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Hasil pada pengolahan data secara kuantitatif menggunakan teknik estimasi OLS menunjukkan bahwa e-budgeting tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM. Secara prosedural administratif, penerapan e-budgeting di Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan standar COBIT 4.1, namun demikian realisasi program pembangunan ekonomi sosial di lapangan yang masih belum optimal. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan e-budgeting melalui pembaharuan sistem secara bertahap, agar tidak hanya efektif secara prosedural, namun juga berdampak positif secara substantif dalam bentuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta

---

The research focuses on analyzing the impact of e-budgeting on Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta. The research is driven by a problem where expansion of e-budgeting implementation has indeed led to rapid growth of budget absorption since 2016, however growth of HDI remains lower. It implies the implementation of e-budgeting is not optimal to drive HDI. In order to prove the hypothesis this research employs post-positivist approach, as it refers to previous researches with similar topic as academic fundamental references. The post-positivist approach is technically conducted using mixed method (the combination of quantitative and qualitative methods). Quantitatively, this research is analyzed using ordinary least square (OLS) estimation technique, using secondary data accessed from DJPK Ministry of Finance and Central Bureau of Statistics of Indonesia. Qualitatively, it is analyzed through in-depth interview with the member of local house of representative of DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta), Regional Development Agency of DKI Jakarta (Bappeda DKI Jakarta), researcher/academician from Bower Group Asia (BGA) serving in public policy department, and NGO Jakarta Law Office (JLO) to obtain primary data and information to be further analyzed using COBIT 4.1 to analyze the extent to which e-budgeting implementation meets the standard. In this research, COBIT 4.1 focuses on indicator of customer perspective, with sub-indicator of Define and Manage Service Levels (DS1) dan Monitoring and Evaluation of IT Performance (M1). Using OLS estimation technique, it is found that e-budgeting does not perform significant positive impact on HDI of DKI Jakarta. Administratively, the implementation of e-budgeting of DKI Jakarta already complies the standard of COBIT 4.1, nevertheless development programs realization is not optimum. Therefore, the Government of DKI Jakarta keeps improving the quality of e-budgeting implementation through gradual system upgrades in order to make it not only effective administratively but is also positively impactful substantially in the form of improvement of Human Development Index (HDI) of DKI Jakarta.

"

"Sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah terjadi perubahan kebijakan pola pengangkutan sampah di kawasan berpengelola di DKI Jakarta. Pengangkutan sampah kawasan dari sumber sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan dengan Pola Business to Business. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan permukiman, komersial, industri dan khusus. Perubahan kebijakan tersebut diprediksi menimbulkan biaya dan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis perubahan kesejahteraan (welfare) yang diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta akibat adanya perubahan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah Metode Analisis Biaya Manfaat.Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perubahan net benefit positif diterima oleh masyarakat, pemerintah dan swasta penyedia jasa angkut sedangkan perubahan net benefit negatif diterima pihak swasta pengelola kawasan komersial dan industri. Perubahan net benefit keseluruhan bernilai positif yang berarti terjadi peningkatan kesejahteraan secara agregat.

---

Act of Regional Government of DKI Jakarta Number 3 Year 2013 regarding Waste Management stated that the management of settlement area, commercial area, industrial area and specific area obligate to collect the waste from their area. Collection is in the form of picking-up and carrying out waste from the managed area to the final waste processing site. This task can be done by using Business to Business Scheme. This policy alternation will cause costs and benefits to related stakeholders. The objective of this research is to analyze welfare changes that accepted by society, government and private sector in consequence of policy alternation of waste collection in managed area. Data analysis was conducted using cost benefit analysis method.We found that change of net benefit is positive. The change of net benefit for society, government and private sector which supply waste collection service are positive. Negative change net benefit is received by the management of commercial and industrial area."

"ABSTRAKSalah satu tujuan dari pengembangan sistem ketenagaan kebidanan adalah diakuinya bidan di Indonesia secara nasional dan internasional sebagai tenaga profesional, memadai dalam jumlah dan mutu, serta aktif dalam mengembangkan kebijakan kesehatan nasional dan pencapaian kesehatan. Sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan, Akademi Kebidanan bertugas untuk menyelenggarakan program pendidikan Diploma III Kebidanan, memiliki fungsi yang sangat strategis.Sebagaimana institusi pendidikan tenaga kesehatan pada umumnya, Akademi Kebidanan pada khususnya tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang diantaranya adalah biaya penyelenggaran pendidikan yang dirasakan masih kurang, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya sarana, kurangnya ruang gerak yang diberikan serta masalah kelembagaan institusi.Sebagai dampak dari kurangnya biaya pendidikan akan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program, baik yang menyangkut kegiatan belajar mengajar maupun penyediaan sarana/prasarana pengajaran. Analisa biaya pendidikan yang dilakukan secara cermat diharapkan dapat diperoleh rincian biaya total (total cost) maupun biaya unit (unit cost) untuk masing-masing pengeluaran. Unit cost dari suatu program dapat digunakan sebagai pengambilan kebijakan untuk menetapkan tarif, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan membayar (ATPIWTP) serta kondisi pesaing dari program yang setara.Analisis dilakukan terhadap biaya pendidikan di Akademi Kebidanan Depkes Bogor tahun 1998/1999, untuk memperoleh optimalisasi tarif pendidikan kaitannya dengan kemampuan dan kemauan membayar masyarakat di bidang pendidikan.Hasil penelitian menunjukkan struktur biaya program pendidikan Diploma III Kebidanan kornponen yang terbesar adalah biaya gaji pegawai yaitu sebesar Rp 458.604.000,- atau 26,9 % dari total biaya pendidikan. Untuk biaya satuan aktual rata-rata per peserta didik/ semester sebesar Rp 4.341.108,- bila dibandingkan antara kelas reguler sebesar Rp 5.365.415,- dan kelas ekstensi sebesar Rp 3.634.711;/peserta didik/semester termasuk biaya hidup. Jumlah biaya pendidikan program D III Kebidanan untuk tahun ajaran 1998/1999, sebesar Rp 1.315.965.762,- atau 77,3 % yang berasal dari pemerintah, sedangkan clan non pemerintah sebesar Rp 385.748.705,- atau 22,7 %.Berdasarkan perhitungan biaya pendidikan yang dibutuhkan sampai dengan seorang menjadi Ahli Madya Kebidanan, kelas regular jauh lebih besar dari kelas ekstensi. Untuk kelas reguler dengan lama pendidikan enam semester perlu biaya Rp 32.192.490,- dari pei-hitungan 80 orang, sedangkan pada kelas ekstensi sebesar Rp 21.808.266,- dari peserta didik 116 orang.Dari perhitungan tarif pendidikan pada tahun tersebut subsidi yang diterima oleh kelas regular lebih besar bila dibandingkan kelas ekstensi yaitu sebesar Rp 888.877.008; untuk biaya tetap dan Rp 427.088.754,- untuk biaya variable dengan demikian total biaya subsisi secara keseluruhan sebesar Rp 1.315.965.762,- sedangkan untuk kelas ekstensi hanya terkait dengan biaya variable saja , yaitu sebesar Rp 102.531.200,-.Untuk menentukan kemampuan membayar masyarakat (ATP) dengan potongan 30 % dari pengeluaran non esensial, maka ada 94 % masyarakat yang mampu bila tarif tersebut dinaikan sampai dengan Rp 1.500.000,/peserta didik/semester dan sekitar 96 % masyarakat mampu membayar uang pendidikan sampai dengan Rpl.200.000, /peserta didik/semester.

---

ABSTRACTEducation Cost and Fare Optimization and Analysis, in Facing Education Autonomy on Midwifery Academy Department of Health, Bogor Year 1998/1999One of Midwifery development system is to produce the Indonesian midwife as a professional, be adequate in quality and quantity confessed nationally and internationally, and be active in developing national health policy and health achievement. As the education institution of health employee, Midwifery Academy has a duty to hold the Diploma III midwifery Education and owns a very strategic function.As well as the education institution of health employee commonly, Midwifery Academy is not free from barrier and challenge. Some of them are lack of education cost, low quality of human resources, lack of facility, less of given space and institutional problem.The lackness of education cost influences the smoothness of the program implemented, either learning and teaching activity or its facilities. By analyzing the education cost accurately, it will be obtained the detail of total cost and unit cost for each expending. The unit cost of a program could be used as decision making to determine the fare, by considering ability to pay (ATP) and willingness to pay (WTP) and competitor condition in equal program.The analysis of education cost was carried out at the Midwifery Academy, Health Department, Bogor 1998/1999 to obtain the education cost related to the ability to pay and the will to pay of society in education sector.Having researched, the result showed that the highest cost of Dilpoma III Midwifery Education program is on the employee salary about Rp. 458.604.000,- or 26,9 % of total cost. For the average actual unit cost per student, per semester is about Rp. 4.341.108,-. Whereas for the regular class is about Rp.5.365.415,-, and for extention class is about Rp. 3.634.711,- per student per semester including life cost.The amount of education cost for Midwifery Diploma III program for year 1998/1999 is Rp. 1.315.965.762,- or 77,3 % subsidized by govermment, and Rp. 385.748.705.- or 22,7 % from non government.Based on the calculation, the education cost that needed by a person to be a medium Midwife profesional, the regular class spent higher cost than extension one. For reguler class by six semester length of education program needed Rp. 32.192.490,- per 80 students_ and Rp. 21.808.266,- per 116 students for extention class. Fare calculation of that year, subsidy accepted by the regular class is much higher compared to the extension class as much as Rp.888.877.008,- for fixed cost and the variable cost is Rp.472.088.754,- Hence, the total subsidy for regular class is Rp.1.315.965.762;while for the extension class is merely connected to the variable cost as much as Rp,102.531.200; .To determine the people's ability to pay (ATP) by 30 % discount from non-essential expending, noted that there were 94 % of the people be able to pay if the fare increased at Rp.I.500.000,- per student, per semester and about 96 % of them afford to pay if the fare is increased at Rp.1.200.000; per student per semester."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan mengetahui faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap besarnya klaim biaya rawat inap kasus Demam Berdarah Dengue pasien JPK Gakin dan SKTM di lima RSUD Provinsi DKI Jakarta tahun 2011. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa total biaya rawat inap untuk kasus DBD JPK Gakin dan SKTM adalah. Rp3,315,061,202, dengan jumlah kasus 1.937, dan rerata biaya rawat inap berkisar dari Rp1,297,887 sampai Rp2,035,296. Dari biaya rawat inap yang diklaim oleh Rumah Sakit komponen obat dan pemeriksaan penunjang merupakan komponen terbesar pertama dan kedua di empat rumah sakit dari lima RSUD yang diteliti. Dan faktor yang mempengaruhi besarnya tagihan biaya rawat inap kasus DBD pasien JPK Gakin dan SKTM adalah lama hari rawat, rumah sakit, adanya diagnosis penyerta/penyulit/komplikasi dan jenis kepesertaan jaminan.

---

This study aims to find out information about the inpatient claims cost and determine the factors that might influence the inpatient claims cost of DHF cases of JPK Gakin & SKTM patients in five District General Hospital in the Jakarta province in 2011. The study results obtained information that the total inpatient claims cost for DHF cases of JPK Gakin and SKTM patients is Rp3,315,061,202, with 1.937 cases. The average of the inpatient claim cost ranged from Rp1,297,887 up to Rp2,035,296. Medicine and laboratory examination is the first and the second largest component of hospitalization expenses claimed in four hospitals of five District General Hospital which is investigated area,. And the factors that affect the amount of inpatient claims cost is Length of stay, the hospital, the diagnosis of comorbid/complication and the type of insurance membership."

"Peresepan antibiotika yang tidak tepat akan meningkatkan kejadian resistensi. Resistensi antimikroba telah menjadi masalah kesehatan yang mendunia dengan dampak meningkatkan morbiditas, mortalitas, dan biaya kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas penggunaan antibiotik pada pasien pediatri dan pengaruh rekomedasi apoteker dalam meningkatkan kualitas penggunaan antibiotik, menurunkan lama rawat, serta biaya pengobatan. Penelitian ini menggunakan studi pra eksperimen dengan pendekatan prospektif. Data penelitian dikumpulkan dari rekam medik pasien dan dianalis dengan uji chi square serta uji korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi apoteker dapat menurunkan masalah ketidaktepatan dosis (29,73%) menjadi 0%), ketidaktepatan lama pemberian (51,35% menjadi 5,41%), dan ketidaktepatan pemilihan obat (18,92% menjadi 5,41%). Average Cost Effectiveness Ratio (ACER) terhadap lama rawat kelompok rekomendasi (R) adalah Rp 2.481.456 lebih rendah dibandingkan kelompok non rekomendasi (NR) adalah Rp 2.640.703, sedangkan ACER terhadap hasil terapi (sembuh) kelompok rekomendasi (R) Rp 9.369.404 lebih rendah dibandingkan kelompok non rekomendasi (NR) Rp 17.985.054. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan antibiotik di RSUP Fatmawati tepat dan bijak, rekomendasi apoteker dapat meningkatkan kualitas penggunaan antibiotik, menurunkan lama rawat dan biaya pengobatan.

---

Inaccurate prescribing of antibiotic will increase the incidence of resitance. Antimicrobial resistance has became a worldwide health problem with the impact of increasing morbidity, mortality and health cost. This study aims to know the the quality of antibiotic use on pediatric and the influence of pharmacist recommendation in improving the quality of antibiotic use, reducing the length of stay and cost. This study used pra eksperiment with prospective approach. Data was collected from medical records, it was analyzed by chi square and correlation test. The results showed that pharmacist recommendation could reduce dosing inaccuracy problems (29,73% to 0%), inaccuracy of duration (51,35% to 5,41%), and drug selection (18,92% to 5,41%). Average Cost Effectiveness Ratio (ACER) to length of stay in recommendation group (R) was IDR 2.481.456 lower than the non recommendation group (NR) was IDR 2.640.703, while ACER to therapeutic results in recommendation group (R) was IDR 9.369.404 lower than non recommendation group (NR) was IDR 17.985.054. Based on the results it can be conculded that antibiotic use at RSUP Fatmawati is accurate and wise, pharmacist recommendation can improve the quality of antibiotic use, to reduce length of stay, and cost of treatment."