Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan ibadah haji diatur oleh Pemerintah dalam UU 13 Tahun 2008. Pada Tahun 2015 penyelenggaraan kesehatan haji diatur dalam Kepmenkes 442 Tahun 2009. Pemerintahan yang terdesentralisasi, menyebabkan tarik menarik kepentingan dalam penyelenggaraan kesehatan haji, antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, seringkali tidak sejalan dan tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tingginya morbiditas jemaah haji Indonesia disebabkan oleh tingginya jemaah risti dari Indonesia, yang disebabkan oleh kurang tajamnya penegakan diagnosis beberapa penyakit penyerta pada saat pemeriksaan awal di puskesmas, dan tidak dilakukan upaya pembinaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedures RAP, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015 baik di implementor pusat maupun daerah, yaitu pada beberapa variabel seperti: NSPK, sumber daya, metode, dukungan, komunikasi, struktur birokrasi, kewenangan, anggaran, dan fasilitas. Beberapa saran direkomendasikan seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, dan penggunaan Log Frame Analisis untuk implementor pusat serta saran rekomendasi untuk implementor daerah agar membentuk struktur birokrasi kesehatan haji di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan kesehatan haji lebih baik lagi di masa yang akan datang.Kata kunci: Embarkasi JKG; Implemetasi Kebijakan; Kesehatan Haji.

---

The implementation of the pilgrimage organized by The Government under Law 13 of 2008. In 2015 the organization of the hajj health was set in The Kepmenkes 442 of 2009. Decentralized governance, lead to pull the interests in the organization of the Hajj health, between the central and local governments. So that the implementation of hajj health conducted by the district city governments, are often incompatible and doesn rsquo t meet the standards and quality of service that has been set by the central government. The high morbidity of Indonesian pilgrims caused by the high assembly of high risk from Indonesia, which is caused by a lack of sharpness diagnosis of multiple comorbidities at the time of the initial examination at puskesmas, and is not done for enhancing the health of the pilgrims before leaving for Saudi Arabia. This research used qualitative research study design Rapid Assessment Procedures RAP , collecting data through in depth interviews and review of documents. This research was aim to analyze the implementation of hajj health policy organizing at JKG embarkation 2015.

The results showed there were some problems in the implementation of hajj health organizing at JKG embarkation in 2015. Both central and local implementors, that on several variables such as NSPK, resources, methods, support, communications, bureaucratic structure, authority, budget, and facilities. Some suggestions are recommended for the central and local implementors such as the revision of Law Number 13 of 2008, and the implementation of Log Frame Analysis for central implementor as well as suggestions for local implementors to establish the bureaucratic structure of hajj health in provinces and districts city, so that the management of Hajj health better in the future.Keywords JKG Embarkation Hajj Health Policy Implementation."

"Pelayanan Kesehatan Bernuansa Islami (PKNI) telah dicanangkan oleh Gubernur Provinsi NAD pada tanggal 25 April 1998 yang merupakan tindak lanjut dari hasil Muzakarrah anlara Majelis Ulama Indonesia dengan Dinas Kesehalan Provinsi NAD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang no. 44 tahun 2002 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam., maka luntutan akan rnulu pelayanan Kesehatan yang spesifik daerah merupakan hal yang harus dilakukan dan hal ini juga mempakan salah satu hal yang dihasilkan pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi NAD tahun 2002 yang merekomendasikan bahwa "Pelayanan Kesehatan yang Bernuansa Islami" selanjutnya menjadi "Pelayanan Kesehatan yang lslami" yang sesuai dengan visi Dinas Kesehatan Provinsi NAD yaitu "Aceh Sehat 1010 yang Islami". Hasil penelitian pada Puskesmas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2001 diperoleh hasil bahwa 85% responden menghendaki agar pelayanan Kesehatan bernuansa Islami dapat diterapkan dimanapun petugas bekerja. Oleh sebab itu diperlukan suatu konsep tentang pelayanan Kesehatan yang Islami yang selanjutnya akan menjadi model pelayanan Kesehatan yang Islami dan instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi serta hasil evalusi terhadap penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran konsep yang akan menjadi model pelayanan Kesehatan Islami dan diperolehnya instrumen serta hasil evaluasi tentang penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan dengan menggunakan instrumen yang ada. Desain penelitian adalah cross sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitatiif Proses yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu proses mencari konsep pelayanan Kesehatan yang Islami melalui studi literature dan indepth interview (dengan pakar/praktisi agama, adat, sosial budaya, Kesehatan, pengguna pelayanan Kesehatan, akademisi sebanyak I5 orang) dan proses pengembangan instrumen budaya lslami dalam pelayanan Kesehatan melalui studi literature, kuesioner pendahuluan sebanyak 40 orang, Fokus Group Diskusi sebanyak 15 orang dan Uji Coba Kuesioner (pada petugas dan masyarakat masing-masing 510 orang) yang dilakukan dalam wilayah Provinsi NAD baik( pada Dinas Kesehatan (Provinsi dan Kabupaten) maupun institusi pelayanan (Rumah Sakit dan Puskesmas). Waktu penelitian mulai bulan September - November 2003. Dari penelitian ini didapatkan hasil adalah : melalui indepth interview diketahui bahwa pelayanan Kesehatan yang diterapkan pada saat ini tidak memuaskan dan sama sekali belum sesuai dengan syariat Islam dan keinginan dari informan agar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan syanat Islam secara menyeluruh. Adapun konsep yang ditemukan dalam pelayanan Kesehalan yang Islami adalah meneakup 5 aspek yaim : sikap/perilaku petugas yang Islami, fasililas/sarana pelayanan Kesehalan yang Islami, prosedurftata cara/mekanisme pelayanan kesehatan yang Islami, suasana pelayanan Kesehatan yang Islami dan pembiayaan pclayanan Kcsehalan yang Islami. Namun aspek yang terpenting dilaksanakan terlehih dahulu adalah sikap/perilaku pelugas dan prosedurftatacara yang pelayanan Kesehatan yang Islami. Pengembangan instmmen budaya Islami dalam pclayanan Kesehatan sebagai pencenninan dari budaya organisasi Islami dalam pelayanan Kesehalan yang terdiri dari 3 dimensi yaitu nilai dan pcrilaku individu (36 variabcl), nilai dan perilaku antar individu (14 variabel), serta nilai dan perilaku kepemimpinan (15 variabel). Keseluruhan kuesioner akhir mencakup 65 variabel dan terdiri dari 269 pemyataan. Perhimngan validiras konstruk kedua kuesioner (bagi pelugas dan masyarakat) mcnunjukkan bahwa validitas tiap butir pernyataan berada pada kategori cukup dan dan agak rendah menurut klasifikasi Praseryo (2000). Analisis Anova dan T-test independent pada kuesioner petugas menunjukkan bahwa ada pcrbedaan bermakna rata-rata skor beberapa variable budaya Islami pada kelompok jenis kelamin, umur, institusi, lama bekelja, tingkat pendidikan dan jabatan . Pada kuesioner masyarakat diperoleh bahwa ada perbedaan berrnakna rata-rata skor bebempa variable dengan kelompok masyarakat berdasarkan institusi yang dikunjungi, status bekerja, tingkat pendidikan, dan umur tetapi jenis kelamin tidak mempunyai hubungan bermakna. Perhitungan reabihras kedua kuesioner (petugas dan masyarakat) menunjukkan bahwa reabilitas tiap variable dalam kuesioner ini seluruhnya berada dalam kategori tinggi menurut klasilikasi Danim (2001). Analisis korelasi pada kedua kuesioner menunjukkan hubungan yang sangat kuat antar 3 dimensi budaya organisasi Islami diatas. Analisis regresif pada kedua kuesioner menunjukkan 3 dimensi budaya (Perilaku individu, perilaku antar individu dan perilaku kepemimpinan) benar-benar dapat menjelaskan terjadinya variasi budaya Islami dengan sangat baik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa skor perilaku individu paling baik digunakan untuk meramalkan budaya organisasi Islami dari suatu institusi Kesehatan. Persepsi petugas dan masyarakat berada pada titik yang sama yaitu tidak sesuai atau pada kategori sedang. Artinya pelayanan Kesehatan di Provinsi NAD tidak/belum sesuai dengan budaya Islami. Variabel yang tidak sesuai menurut petugas dan masyarakat adalah : tawadhlu, harga diri, berpenampilan sederhana, sopan, Ufah, istikharah dan muthmainah. Dari penelitian ini dapat disarankan dan direkomendasikan perlu dilibatkannya para pakar organisasi dan pakar bahasa untuk dapat merumuskan konstruksi yang lebih sempurna tentang budaya organisasi Islami. Intervensi yang dilakukan diutamakan pada perilaku individu petugas, karena terbukti perilaku mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menentukan/meramalkan budaya Islami dalam pelayanan Kesehatan Para pimpinan melalui pertemuan berkala, memotivasi pegawai agar dapat berprilaku sesuai dengan budaya Islami. Perlu dilakukan evaluasi penerapan budaya Islami dalam pelayanan Kesehalan di semua institusi Kesehatan. Perlu disusun buku panduan sebagai pegangan pegawai dalam berperilaku dan perlu diterapkannya muatan local budaya Islami di institusi pendidikan Kesehatan dalam provinsi NAD. Selanjutnya disarannkan agar dilakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan konsep dan instrumen pelayanan kesehatan Islami.

---

Islamic nuance health service (PKNI) was declared by the governor NAD province on 25 April 1998 as a continuation action of results of muzakarrah meeting between MUI (Indonesian Council of Religious Scholars) and provincial health Office of NAD. It is along with regulation no. 44 year 2002 on peculiarity of NAD province. Therefore, the demand of health service quality according to local medical cases is needed to be released. It is along with results of meeting forum of regional health of NAD province 2002, which consists of a recommendation of Islamic nuance health service (Pelayanan Kcsehatan yang Islami) to'lslamic Health Service (Pclayanann Kesehatan Islami) suit to visions of provincial health office of NAD province; Islamic Healthy Aceh 2010. Based on results of research at Syiah Kuala Banda Aceh health center, 85 % of respondents demand medical employees to implement Islamic health service at any health facilities they visiting. Therefore, it is needed a concept of Islamic health service and instrument to be used for evaluation results of implementing Islamic culture in health service which using available instrument.

Objectives of the research is to obtain a concept to be a model of Islamic health service, to obtain instrument and evaluation results On implementation of Islamic eulturc in health service using available instrument. Research design is qualitative and quantitative with cross sectional approach. The research went through two processes; firstly, searching for concepts of Islamic health service using literature study and in-depth interview to religious scholars, custom, social-culture and experts, health provider and 15 academicians. Secondly, developing of Islamic culture instrument in health service refer to literature study and introduction questionnaire to 40 respondents, Focus Group Discussion to 15 respondents and try out questionnaire to 510 respondents of provider and patient who come to health facilities members in NAD Province. The research started in September and ended in November 2003.

The results obtained are; through in-depth interview, it is found that the service implemented is not satisfying. The' respondents demanded to have health service an Islamic nuance. The concepts found for Islamic health service covers five aspects: Attitude of health provider, health facilities, health services procedure, environtment and health budgeting. But, the most important aspect to be implemented is attitude of health provider and lslamic procedure of the service. The development of Islamic culture instrument in the service is a reflection of Islamic culture organization. The Islamic culture organization consists of three dimensions; value and individual attitude ( 36 variables), value and inter individual attitude (I4 variables), and value and leadership attitude (15 variables).

The questionnaire, which consists of 269 questions, covers.65 variables. Based on construct validity test of the two questionnaire to health provider and patient , the data shows that the validity of each question is placed on fair low category,(Prasetyo classification;2000). Applying Anova analysis and independent T-test to provider’s questionnaire, the data shows that there is significant different average score at some variables on group of sex, age, institutions, length of working, educational background and positions. An there is also significant different average score of some variables with group of patients who had visited health facilities, working status, educational background and age. Reability test to the two questionnaires shows that every available is at 'high category (Danim classilication 2001).

Correlation analysis to the questionnaires shows strong relations among the three dimensions of Islamic culture organization. While Regression analysis shows that the three dimensions could describe well Islamic culture variation. The regression results shows that best individual attitude is used to predict Islamic culture organization of health facilities. Responses of health provider and patient are placed at average category. It means that health service in the province have not reffer to Islamic culture yet. Variable, which according to provider and patient have not been along yet with lslam are humble, self respect, simple appearance, polite, iffah, istikharah, and muthmainnah:

It is suggested to involve organization and language experts to formulate a more complex construct on culture of Islamic organization. The intervention should be focused on individual attitude of provider, because the attitudes are proved to determine Islamic culture in the service. Through periodically meeting, leaders support and motivate the health provider to works in Islamic behavior. It is needed to evaluate the implementing of Islamic culture in health service at any health facilities. And it is also needed to reward those provider applying the service such as becoming TKHI ( Indonesian Hajj Official), having further education, ete. Then, compiling a guidance book as guides for' the provider and subscribing Islamic culture subject at any health educational institution in NAD province are considered important."

"Meskipun kualitas hidup terkait kesehatan telah diteliti secara luas, namun faktor kontekstual pasien cenderung diabaikan. Tujuan dari disertasi ini adalah untuk menguji model kontekstual kualitas hidup terkait kesehatan (health related quality of life-HRQoL) yang diajukan oleh Ashing-Giwa (2005) pada pasien paska infark miokard (IM) dan meneliti peranan prediktor-prediktor yang memengaruhi HRQOL. Variabel yang masuk ke dalam level individual adalah kecemasan, left ventricular ejection fraction (LVEF) dan komorbiditas. Kepuasan pernikahan dan coping religius Islami termasuk dalam level sistemik. Penelitian ini menggunakan desain metode penelitian mixed method explanatory. Pada studi 1, penelitian cross sectional dilakukan terhadap 170 pasien paska IM. Pasien mengisi empat kuesioner (MacNew Health Related Quality of Life, Couple Satisfaction Index, Cardiac anxiety Questionnaire, coping religius Islami). Data LVEF dan komorbiditas pasien didapatkan dari catatan medis. Model teoritis diuji dengan menggunakan structural equation modelling (SEM). Hasil penelitian menujukan bahwa kecemasan memiliki pengaruh langsung yang negatif terhadap HRQOL. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara komorbiditas pasien, coping religius Islami dan LVEF terhadap HRQOL. Kepuasan pernikahan adalah moderator yang signifikan terhadap hubungan antara kecemasan dengan HRQOL. Pada studi 2 dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode multiple case study (studi kasus ganda). Hasil penelitian menujukkan bahwa responden mengalami kecemasan terhadap kecemasan terhadap kematian, kecemasan terhadap bertambah parahnya penyakit dan efek samping pengobatan. IM dihayati sebagai kesempatan kedua untuk menebus kesalahan masa lalu dan adanya dukungan dari pasangan membuat responden lebih mudah untuk menjalani kehidupan paska IM. Aspek lain yang muncul dalam penelitian kualitatif adalah komunikasi antara pasien - dokter dan adanya peran jender terhadap HRQOL responden.

---

Although health related quality of life (HRQOL) has been studied extensively, the role of patient’s contextual factors tended to be neglected. The purpose of this dissertation is to test contextual model of health related quality of life proposed by Ashing-Giwa (2005)in post myocardial infarction (MI)  patients and to examine roles of health related quality of life predictors. Variables include in the individual level are anxiety, left ventricular ejection farction and comorbidity. Marital satisfaction and Islamic religious coping are included in the systemic level. An explanatory mixed method study was conducted for this dissertation. For study 1, a cross sectional study included 170 post myocardial infarction (MI) patients was conducted. The patients filled out four questionnaires (MacNew Health Related Quality of Life, Couple Satisfaction Index, Cardiac Anxiety Questionnaire, Islamic Religious Coping. Data regarding patients left ventricular ejection fraction (LVEF) and comorbidity were gathered from patient’s medical status. The theoretical model was tested using structural equation modelling. Structural equation modelling revealed that anxiety had a negative direct relationship to HRQOL. There were no significant relationships among patient’s comorbidity, Islamic religius coping, LVEF and HRQOL Marital satisfaction was a significant moderator of the relationship between anxiety and HRQOL. In study 2, a multiple case study revealed that respondents had anxiety toward death, severity of their disease and medication’s side effects. MI was experienced as a second chance given by God to redeem their misdeed in the past. Supports from spouse made respondents feel at ease to live their daily life after MI. Other aspects emerged in the qualitative study were patients-doctor communication and role of jender in respondents HRQOL."

"Jakarta merupakan salah satu dari 10 destinasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata untuk pengembangan wisata halal. Maka dari itu, Jakarta memiliki tantangan untuk mengembangkan konsep wisata halal agar dapat menjadi destinasi wisata halal di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan tantangan penerapan dan pengembangan konsep wisata halal di Jakarta. Hal tersebut dilihat dari kesiapan pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan konsep wisata halal serta persepsi masyarakat Jakarta mengenai potensi objek wisata Jakarta untuk dijadikan objek wisata halal. Kesiapan pemerintah diteliti melalui wawancara pakar, sementara persepsi masyarakat diteliti dengan menggunakan survei yang dilakukan dengan menyebar kuesioner. Data primer yang didapat dari wawancara dan survei tersebut diolah dengan menggunakan metode analisis SWOT, Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan regresi logistik. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Jakarta memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan wisata halal, yang antara lain dapat dilihat dari jumlah industri pendukung wisata yang besar dan objek wisata yang ramai wisatawan. Hasil uji CFA menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi bahwa objek wisata di Jakarta telah sesuai dengan indikator wisata halal yang ditinjau dari aspek attractions (daya tarik), amenities (fasilitas), dan accessibilites (keterjangkauan). Sedangkan hasil regresi logistik menunjukkan bahwa faktor attractions (daya tarik), agama Islam, usia muda, pendidikan, menikah, jumlah anggota keluarga, frekuensi wisata dan pengeluaran wisata moderat mempengaruhi intensi untuk melakukan wisata halal domestik di Jakarta. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa potensi penerapan konsep wisata halal di Jakarta cukup besar dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas.Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan potensi ini dengan menambah sosialisasi, meningkatkan daya tarik serta melakukan pemasaran yang tersegmentasi pada kelompok-kelompok potensial  yang telah diidentifikasi tersebut agar Jakarta dapat lebih dikenal sebagai destinasi halal di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi untuk lebih memahami konsep dan pengembangan wisata halal di Indonesia.

---

Jakarta is identified by the Ministry of Tourism to be one of 10 destinations for halal tourism development. Hence, Jakarta still has challenges to improve the halal tourism implementation to become the halal destination in Indonesia. This research aims to analyze the potentials of implementing halal tourism concept in Jakarta. These potentials can be seen by the governments readiness and peoples perception towards tourist attractions in Jakarta. Governments readiness was examined through direct interview while the people perception was collected with questionnaires. Data collected through the questionnaires was processed using the SWOT analysis method and Confirmatory Factor Anaysis (CFA) method.Based on the interview, it can be concluded that Jakara has the potential that can be seen from the large number of industries and tourist attractions. While the result of the CFA method was based on peoples perception, tourist attractions in Jakarta are already fit with the halal tourism indicators based on the attractions, amenities, and accessibilities.From these results, in can be concluded that Jakarta has a big potential to improve the halal tourism implementation. Therefore, the government needs to take advantage of this potential by adding more socialization and marketing so that Jakarta can be known as a halal destination in Indonesia. This research is also expected to be used as a reference to understand the the concet and the development of halal tourism in Indonesia."

"Many efforts have been undertaken by the government and the privatesector to treat and rehabilitate drug addicts in this country. One of theseefforts is through the Inabah programme. Inabah Programme is aprogramme of treatment and rehabilitation of drug addicts through spiritual means.This programme were implemented in 1985 and has gone through several phases ofimprovements. Pondok Inabah operated legally in terms of law and under theauspices of the Anti-Drug Association of Malaysia or Persatuan Mencegah DadahMalaysia ( PEMADAM). In addition to profiling Inabah programme participants; thisstudy aims to identify the implementation and effectiveness of drug treatment andrehabilitation program implemented at Pondok Inabah. This study used qualitativemethods, using some techniques to obtain data; review documents through therecords and reports from Inabah; observat ion and in-depth interviews withrespondents and key informants. The respondents are the participants of Inabah,and the key informant is the chairman of Inabah. The study found that theguidelines for the program implementations are implemented by all Pondok Inabahbranches. Profile of participants in the benefit of treatment and rehabilitation arealso identified. The findings also showed that the spiritual approach is one of thebest treatment and rehabilitation of drug addicts, especially through st rategicprograms implemented by Inabah. The role of purification the soul of humandevelopment in a civilized society shows that the theory and practice recommendedby the Sufis is relevant with the situation of our society, especially in the treatmentand rehabilitation of drug addicts."

"Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai penetapan pengadilan atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung. Permasalahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana kekuatan hukum penetapan pengadilan terkait perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung dan bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris akan tetapi tidak didaftarkan di kantor urusan agama setelah perkawinan berlangsung terhadap pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan antara WNI dan WNA menimbulkan beberapa akibat hukum yang disebabkan oleh perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan setelah perkawinan berlangsung. Terutama mengenai ketentuan hak milik atas suatu tanah, maka dari itu majelis hakim harusnya meminta daftar atau list harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut sebelum memberikan suatu penetapan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait. Kemudian pasangan suami istri sebelum memohon pengesahan perjanjian perkawinan kepada pengadilan, sebaiknya para pihak membuat surat pernyataan dari ada atau tidak adanya pihak ketiga yang tersangkut dalam pemisahan harta kekayaan perkawinan yang tertuang dalam akta notarial perjanjian perkawinan tersebut.

---

In this thesis, the authors raised the legal issues concerning the determination of the court of marriage agreement that is not registered in the office of religious affairs after the marriage took place. The problem is based on the presence of married couples who apply for the establishment of a marriage agreement that has been made before the marriage takes place but has not been registered in the Office of Religious Affairs. Based on it writer raised a formulation problems which are how legal force of the court ruling related agreement marriage is not registered in the office of religious affairs after marriage ongoing and and how the consequences of marriage law law made by Notary but not registered in the office of religious affairs after the marriage took place against the parties third. Research methodology used in the this is the method juridical normative with typologies research used to answer problems in this research using research is descriptive analytical.

The result of this study is that marriage between Indonesian citizens and foreigners gives rise to some legal consequences caused by marriage agreements that are not registered after marriage takes place. Especially regarding the provision of property rights to a land, therefore the panel of judges should request list or list of property owned by the couple before giving a determination to provide legal certainty for all parties concerned. Then the married couple before applying for the marriage agreement to the court, the parties should make a statement of the presence or absence of a third party involved in the separation of marriage property contained in the notarial deed of the marriage agreement. "

"Hotel Sofyan merupakan hotel bintang tiga di Jakarta yang dikelola dengan konsep syariah. Sebagai hotel bintang tiga yang dikelola dengan konsep syariah, Hotel Sofyan tidak dapat menghindar dari persaingan hotel bintang tiga di Jakarta. Persaingan hotel yang ketat membuat Hotel Sofyan harus memiliki strategi yang baik agar dapat bersaing dengan hotel lainnya. Hotel Sofyan juga harus menganalisis lingkungan eksternal dan internalnya, menentukan posisi persaingan dalam industri, dan membuat formulasi strategi agar berhasil dalam persaingan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hotel Sofyan memiliki peluang yang besar untuk berkembang dan bersaing, strategi harga yang dijalankannya mempengaruhi tingkat hunian secara signifikan meskipun strategi marketingnya tidak mempengaruhi tingkat hunian, serta nilai Islam yang digunakan oleh Hotel Sofyan dapat membuat Hotel Sofyan memiliki pendapatan yang lebih baik daripada sebelum menggunakan nilai Islam.

---

Sofyan Hotel is a three stars sharia hotel in Jakarta. As a three stars sharia hotel, Sofyan Hotel can not avoid the competition that is happening among three stars hotel in Jakarta. In order to face the competition, Sofyan Hotel must have competitive strategy to get succeed in competition. Sofyan Hotel must analyze the external and internal environment of company, find the competitive position in industry, and make strategy formulation.

The results of this research are Sofyan Hotel has good opportunities to get succeed in competition, its strategy of price influence occupancy rate significantly but its strategy of marketing does not influence occupancy rate, and Islam value that is used by Sofyan Hotel can make Sofyan Hotel get better revenue than before Sofyan Hotel use Islam value."

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, perkembangan asuransi syariah berkembang pesat. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan asuransi syariah, Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan asuransi konvensional untuk melakukan spin off unit usaha syariahnya menjadi perusahaan asuransi syariah yang mandiri. Sejalan dengan itu, skripsi ini melalui pendekatan yuridis normatif akan membahas dan menganalisis kewajiban spin off bagi unit usaha syariah pada perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah. Untuk dapat dilaksanakan, polis spin off harus dilakukan berdasarkan seperangkat landasan hukum yang memuat tata cara dan langkah-langkah wajibnya serta ditinjau dampak dan tantangannya terhadap perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, skripsi ini menunjukkan bahwa amanat untuk melakukan pemisahan (spin off) bagi perusahaan perasuransian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Bab VIII, Undang-Undang Perasuransian pasal 87, POJK 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Langkah-Langkahnya Berdasarkan POJK 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. Skripsi ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan spin off bagi perusahaan asuransi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah, khususnya asuransi syariah, dan disintegrasi antar pemangku kepentingan di industri syariah yang berdampak pada pendanaan atau investasi asuransi syariah. Di sisi lain, dampak positif dari spin off asuransi syariah dapat mengundang investor berbasis syariah, meningkatkan modal untuk industri syariah, meningkatkan konsumen pasar syariah, dan memperkenalkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tesis ini menyarankan OJK dan asosiasi asuransi untuk meningkatkan literasi asuransi melalui SNLK, menyarankan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan tentang investasi syariah di asuransi syariah Indonesia untuk mendapatkan peluang yang lebih luas dari investasi asing langsung syariah, dan menyarankan layanan keuangan lainnya seperti perbankan untuk lebih memperhatikan segmen yang membutuhkan dana.

---

Indonesia has an enormous potential in the sharia economy industry, especially sharia insurance. As a muslim majority country, the development of its sharia insurance is rapildy growing. Therefore, to accommodate the needs of sharia insurance, the Indonesian Governments obliges the conventional insurance company to spin off its sharia business unit into an independent sharia insurance company. In line, this thesis through normative juridical approach will discuss and analyze the spin off policy obligation for sharia business unit in conventional insurance company into sharia insurance company. In order to be conducted, the spin off policy must be done based on a set of legal basis that include its obligatory order and steps and shall be reviewed its effects and challenges to the sharia insurance company and conventional insurance company. With such questions, this thesis indicates the mandate to conduct spin off for insurance company is stipulated under the Indonesian Law regarding Limited Liability Company Number 40 year 2007, chapter VIII, Insurance Law article 87, POJK 69/POJK.05/2016 Regarding Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, and it’s steps under the POJK 67/POJK.05/2016 Regarding Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. This thesis finds out that the conduct of spin off policy for insurance company also faces several challenges, such as low public literacy regarding sharia finance, especially sharia insurance, and disintegration among the stakeholder in the sharia industry that affects the funding or investment of sharia insurance company. However, the positive impact of sharia insurance spin off can invite sharia based investors, raise capital for sharia industries, raise sharia market consumers, and introduce the sharia finance services to the people. Therefore, the author of this thesis suggest OJK and insurance association to enhance the insurance literacy through SNLK, suggest the government to simplify regulation regarding sharia investment in Indonesian sharia insurance to gain wider opportunity of sharia foreign direct investment, and suggest other finance services such as banking sector to be more aware of segments that needs funds."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara religiositas dan atribut inovasi terhadap adopsi brand kosmetik dengan label halal. Religiositas dan atribut inovasi ini digunakan untuk dapat mengukur hubungan dengan keputusan adopsi konsumen brand kosmetik dengan label halal. Penelitian menggunakan metode survey dengan instrument kuesioner yang disebarkan di daerah Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan regresi berganda. Uji regresi menunjukan adanya hubungan yang positif, searah dan signifikan antara kedua variabel independen dan variabel dependen. Serta terdapat perbedaan kekuatan hubungan antara variabel religiositas dan atribut inovasi terhadap variabel adopsi brand kosmetik dengan label halal.

---

This study aimed to examine the relationship between religiosity and brand attributes of innovation to the adoption of cosmetics with halal label. Religiosity and attributes of this innovation is used to measure the relationship with the consumer adoption decision to label halal cosmetics brand. Research using survey method with instruments questionnaire distributed in the Greater Jakarta area.

This study uses regression. Regression test showed a positive relationship, unidirectional relationship. Also significant correlation between the two independent variables and the dependent variable. And there are differences in the strength of the relationship between religiosity variable with adoption variable with label halal cosmetics brand and attributes of the innovation adoption variable with label halal cosmetics brand."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan signifikan antara board attributes dengan rating sukuk korporasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel board attributes board size dan board independence serta variabel kontrol current ratio, leverage jangka panjang, struktur, jaminan dan jenis perusahaan. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa board size, current ratio, leverage jangka panjang, struktur, jaminan dan jenis perusahaan mempengaruhi rating sukuk korporasi di Indonesia. Data yang digunakan adalah laporan triwulan perusahaan yang menerbitkan sukuk dan terdaftar di Otoritas Jasa keuangan tahun 2008-2017. Jumlah data observasi sebanyak 120 data dari total 15 emiten. Metode yang digunakan oleh penelitian ini menggunakan multinomial logistic regression. Hasil mampu memprediksi sukuk sebesar 83,3. Penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya, emiten dan investor pemegang sukuk.

---

This study aims to examine the relationship between board attributes with rating sukuk corporate in Indonesia. This study uses variable board attributes board size, board independence with control variables current ratio, leverage long term, structure, guarantee and type of company. The results show that board size, current ratio, leverage long term, structure, guarantee and types of company have significant relationship with rating sukuk corporate in Indonesia. Data used quarterly reports of companies issuing sukuk and registered in Otoritas Jasa Keuangan 2008 2017. The amount of observation is 120 data from total 15 issuers. The method using multinomial logistic regression. The result of multinomial logistic regression is able to predict sukuk at 83,3. This research can be used as a reference for further research, issuers and investors sukuk holder."