Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK adalah instrumen yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun legitimasi terhadap kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia melalui pendekatan pasar. Tolok ukur keberhasilan SVLK bergantung dari sejauh mana SVLK mampu menciptakan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Permasalahannya adalah sejak diberlakukannya SVLK pada tahun 2009, belum ada evaluasi kebijakan SVLK guna mewujudkan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan SVLK dalam perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk mengetahui manfaatnya terhadap peningkatan kinerja industri kayu. Metode analisis yang digunakan pada tujuan satu adalah metode analisis normatif deskriptif dengan narasumber yang berasal dari 4 kelompok pemangku kepentingan, sedangkan untuk tujuan dua sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling yang berasal dari industri kertas, industri kayu panel, industri kayu pertukangan, dan industri mebel. Hasil penelitian, SVLK saat ini cukup berhasil mendukung perbaikan tata kelola kehutanan, namun belum bermanfaat dalam peningkatan kinerja industri kayu sehingga disimpulkan kebijakan SVLK belum berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, telah dirancang strategi kebijakan SVLK yang mengharmonisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan.

---

ABSTRACTThe Timber Legality Verification System SVLK is an instrument established by the Government of Indonesia as an effort to build legitimacy on Indonesia 39 s forest governance policy through a market or economic approach. The performance benchmark of SVLK depends on the extent to which SVLK is able to create sustainable forest governance. However, since the introduction of SVLK in 2009, there has been no evaluation of the success of SVLK 39 s policy in creating sustainable forest governance. This study aims to assess the effectiveness of SVLK policy in improving forestry governance, and to explore the benefits of SVLK in enhancing the wood industry performance. The analytical method used in the first objective is descriptive normative analysis with 13 resource persons from 4 stakeholder groups. For the second objective, purposive sampling was used to determine the respondents who came from paper, wood panel, woodworking, and furniture industries. The result of the study found that SVLK policy is quite successful to support the improvement of forestry governance, but not yet beneficial to the improvement of timber industry performance. Based on the results, the SVLK policy strategies that harmonize economic, social, and environmental aspects have been developed to achieve sustainability.Keywords SVLK, sustainable, forestry governance, wood industry"

"ABSTRAKIndustri kertas merupakan salah satu industri andalan Indonesia yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Produk kertas Indonesia yang memiliki orientasi pada ekspor saat ini termasuk salah satu produk yang berasal dari 10 negara eksportir kertas terbesar dunia. Industri kertas Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang yang didukung oleh keberlimpahan sumber daya. Kondisi ini juga didukung oleh kebutuhan kertas dunia yang diproyeksikan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Dalam perdagangan internasional, ekspor kertas Indonesia dihadapkan pada masih rendahnya daya saing yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara produsen raksasa lainnya. Selain itu, komoditas kertas Indonesia dihadapkan pada tuntutan sertifikasi ecolabelling yang dapat menjamin legalitas asal bahan baku dan menghindari praktik pembalakan liar. Dalam merespon tuntutan tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK , salah satunya untuk produk kertas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penerapan SVLK terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel ekspor kertas ke 15 negara importir utama pada periode tahun 2003-2014. Diperoleh hasil bahwa pada periode pemberlakuan kebijakan penerapan SVLK, kebijakan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia. Kata Kunci:Sistem verifikasi legalitas kayu; komoditas kertas; ekspor; daya saing

---

ABSTRACTThe paper industry is one of main industry in Indonesia, which has contributed in increasing Indonesia rsquo s economic growth. The export oriented of Indonesia paper commodity currently become one of the product from 10 countries of the world 39 s largest paper exporter. The abundance of forestry resources in Indonesia and world paper demand that projected will continue to grow each year become the reason why this commodity has the potential to grow. In international trade, Indonesian paper export has been experienced of the low competitiveness issue compared with other giant manufacturer countries. On the other hand, this commodity also faced with the ecolabelling certification issue, which the certificate are aimed to ensure the legality of the source of raw materials and avoid the practice of illegal logging. In response to these demands, the government has been imposed the policy of implementation of the Timber Legality Verification System SVLK , including for paper commodity. This study aimed to analyze the effectiveness of the policy of SVLK implementation on Indonesian paper export performance. This research paper uses panel data export to 15 major importing countries in the period of 2003 2014. The result shows that in the period of SVLK application, this policy does not have a significant influence on the export performance of Indonesian paper. Keywords Timber Legality Verification System paper commodity export competitiveness JEL Classification C1 F1 H8"

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia, khususnya terkait dengan hambatan, keuntungan, proses pengawasan dan pembinaan, serta contoh kasus pelanggaran dengan proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat hambatan dan pelanggaran dalam implikasinya sehingga dibutuhkan peningkatan pembinaan dan pengawasan. Dalam penegakan hukum terhadap SVLK, pihak yang diberi sanksi masih sebatas pihak yang melanggar peraturan dalam pelaksanaan SVLK dan bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban SVLK belum diatur proses penegakan hukumnya. Penelitian ini menyarankan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat penegakan hukum yang jelas bagi industri pemanfaatan kayu yang belum menjalankan kewajiban SVLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30 Tahun 2016.

---

ABSTRACTThis thesis examines about the application of timber legality verification system in Indonesia, spesifically related to the hindrances and profits, surveilance and guidance process, and also the examples of violation cases with law enforcement process. This research used normative juridical method with a descriptive tipology, where the result of this research explain that the implementation of timber legality verification system in Indonesia has been running well enough, however there are still obstacles and infraction in the implications, so it needs an increase in guidance and control. In law enforcement, the sanctioned parties are still limited to those who violate the rules in the implementation of SVLK and for those who do not perform SVLK obligations have not been regulated by the law enforcement process. This research recommend the Ministry of Environment and Forestry to make law enforcement for the timber industry that has not fulfilled SVLK obligations in accordance with Ministry of Environment and Forestry Regulation No. P.30 of 2016."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi regulasi mengenai SVLK berdampak terhadap ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Kami menggunakan data panel ekspor produk industri kehutanan Indonesia ke-37 negara pengimpor selama 12 tahun terakhir (2005-2016). Hasil regresi menunjukkan bahwa regulasi/ketentuan legalitas kayu yang hanya diimplementasikan di Indonesia (SVLK) atau negara pengimpor tidak berpengaruh terhadap kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia. Sementara itu, regulasi/ketentuan legalitas kayu yang sama-sama sudah diimplementasikan di kedua negara akan dapat meningkatkan kuantitas (volume) ekspor produk industri kehutanan Indonesia sebesar 0,38. Hal ini dapat terjadi karena regulasi SVLK yang diimplementasikan oleh Indonesia mulai diakui dan diterima oleh negara pengimpor.

---

This study aims to analyze whether the implementation of Indonesia`s Timber Legality Assurance System (SVLK) scheme affects Indonesia`s local forest products exports statistics. We use a panel data of Indonesia`s forest export commodities to 37 importing countries during 2005-2016. A regression indicates that the implemented regulation on Timber Legality Assurance System in either sides (Indonesia alone or importing countries alone) has no significant impact on the quantity (volume) of local forest products exports. Meanwhile, the timber legality verification regulation that has been implemented in both sides (Indonesia and importing countries) will increase the quantity (volume) of local forest goods exports 0.38 times. It happened because SVLK was began to be recognized and accepted by importing countries.

"

"ABSTRAKIndustri kertas merupakan salah satu industri andalan Indonesia yang memiliki kontribusidalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Produk kertas Indonesia yangmemiliki orientasi pada ekspor saat ini termasuk salah satu produk yang berasal dari 10negara eksportir kertas terbesar dunia. Industri kertas Indonesia memiliki potensi untuk terusberkembang yang didukung oleh keberlimpahan sumber daya. Kondisi ini juga didukung olehkebutuhan kertas dunia yang diproyeksikan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Dalamperdagangan internasional, ekspor kertas Indonesia dihadapkan pada masih rendahnya dayasaing yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara produsen raksasa lainnya. Selainitu, komoditas kertas Indonesia dihadapkan pada tuntutan sertifikasi ecolabelling yang dapatmenjamin legalitas asal bahan baku dan menghindari praktik pembalakan liar. Dalammerespon tuntutan tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan SistemVerifikasi Legalitas Kayu (SVLK), salah satunya untuk produk kertas. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penerapan SVLK terhadap kinerja eksporkertas Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel ekspor kertas ke negara-negaraimportir utama pada periode tahun 2003-2014. Diperoleh hasil bahwa pada periodepemberlakuan kebijakan penerapan SVLK, kebijakan ini tidak memberikan pengaruh yangsignifikan terhadap kinerja ekspor kertas IndonesiaABSTRACTThe paper industry is one of main industry in Indonesia, which has contributed in increasingIndonesia?s economic growth. The export-oriented of Indonesia paper commodity currentlybecome one of the product from 10 countries of the world's largest paper exporter. Theabundance of forestry resources in Indonesia and world paper demand that projected willcontinue to grow each year become the reason why this commodity has the potential to grow.In international trade, Indonesian paper export has been experienced of the lowcompetitivenessissue compared with other giant manufacturer countries. On the other hand,this commodity also faced with the ecolabelling certification issue, which the certificate areaimed to ensure the legality of the source of raw materials and avoid the practice of illegallogging. In response to these demands, the government has been imposed the policy ofimplementation of the Timber Legality Verification System (SVLK), including for papercommodity. This study aimed to analyze the effectiveness of the policy of SVLKimplementation on Indonesian paper export performance. This research paper uses panel dataexport to 15 major importing countries in the period of 2003-2014. The result shows that inthe period of SVLK application, this policy does not have a significant influence on theexport performance of Indonesian paper"

"ABSTRAKPada tahun 2009, Kementerian Kehutanan mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu SVLK . Salah satu tujuan dari peraturan ini adalah memastikan para pemangku kepentingan yang berkecimpung di bidang kehutanan dan juga industri kehutanan, menggunakan kayu legal sehingga dapat meningkatkan daya saing produk ekspor kehutanan Indonesia. Tesis ini meneliti pengaruh peraturan tersebut pada pasar ekspor kayu lapis, bukan hanya pada banyaknya jumlah kayu lapis yang diekspor tetapi juga penerimaan negara yang diterima dari ekspor produk ini. Dengan menggunakan data mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2014 dan melibatkan 58 negara sebagai mitra perdagangan ekspor kayu lapis Indonesia, pengaruh perturan tersebut akan dihitung menggunakan model gravity yang telah digunakan oleh Rose 2004 dalam penelitian sebelumnya. Dari beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menghitung pengaruh peraturan tersebut, tesis ini membuktikan terdapat indikasi bahwa jumlah kayu lapis yang dieskpor maupun penerimaan negara dari ekspor kayu lapis menurun setelah diterapkannya SVLK.

---

ABSTRACTIn 2009, Ministry of Forestry issued new regulation which is known as Timber Legality Verification System SVLK . One of the regulation rsquo s objectives is to ensure the forestry stakeholders and industries use only legal wood and therefore increases the competitiveness of Indonesian forest products. In this thesis, I will estimate how this regulation affects the plywood export market, not only on the quantity exported but also on the revenue earned from this product. Using panel data of this market from 2000 to 2014, involving 58 countries as trading partner, I adapt gravity model which has been used by Rose 2004 . Employing several approaches, this study finds an indication that quantity exported and revenue earned after the implementation of the regulation is less than before. "

"PT. X adalah salah satu perusahaan HTI yang mendapatkan ijin seluas 296.262 ha.Merujuk pada tabel normal KLHK untuk spesies Eucalyptus pellita adalah sebesar 121 m3, sedangkan di lokasi penelitian potensi Eucalyptus pellita sebesar 100 m3. Perbandingan perbedaan pada tabel normal adalah pada jarak tanam yaitu pada jarak tanam tabel normal sebesar 3 m x 2 m sedangkan pada jarak tanam penelitian yaitu 3 m x 2,5 m, volume per pohon pada penelitian adalah sebesar 0,078 m3 sedangkan tabel normal 0,083 m3, maka dapat dikatakan bahwa potensi tegakan di Distrik Rasau Kuning belum optimal dan dapat dikembangkan. Penelitian ini bertujuan: menganalisis potensi tegakan di lokasi penelitian, menganalisis kondisi silvikultur, jarak tanam, pendidikan dan pelatihan di lokasi penelitian, menganalisis kondisi silvikultur, pendapatan pekerja borongan, pengelolaan tmpat tumbuh di lokasi penelitian, menganalisis peran silvikultur, pendapatan pekerja tidak tetap, pengelolaan tempat tumbuh dengan potensi tegakan, mengidentifikasi model potensi hutan tanaman industri yang berkelanjutan. Analisis faktor menggunakan menggunakan Analitical Hierarchy Process (AHP) sebagai metode dalam model potensi tegakan. Hasil penelitian menunjukkan potensi tegakan mencapai volume sebesar 100 m3/ha. Kondisi sarana dan prasarana produksi nilai rerata (0,92), jarak tanam nilai rerata (0,76), pendidikan dan pelatihan nilai rerata (0,90). Kondisi silvikultur nilai rerata (0,983), pendapatan pekerja tidak tetap nilai rerata (0,81), pengelolaan tempat tumbuh jika dibandingkan dengan penelitian yang tumbuh di Perawang termasuk dalam kategori baik. Analisis AHP peran silvikultur, pendapatan pekerja borongan, pendidikan dan pelatihan terhadap potensi tegakan adalah silvikulur dengan nilai (0,523). Analisis AHP pada potensi tegakan Eucalyptus pellita hutan tanaman industri yang berkelanjutan dengan hasil alternatif prioritas adalah sarana dan prasarana produksi (0,408) pada pengelolaan hutan tanaman industri. Kata kunci: Hutan Tanaman Industri, Potensi Tegakan, Keberlanjutan.

---

PT. X is one of the HTI companies that obtained a permit covering 296,262 ha. Refer to the normal table of volume for Eucalyptus pellita from the Ministry of Environment and Forestry is 121 m3 / ha, but in the location of research, the volume of Eucalyptus pellita in 2018 is 100 m3/ha. This study aims to: analyze potential in the research location, analyze silvicultural conditions, ratio of plant, education and training at the research location, analyze silvicultural conditions, income of precarious workers, manage growth in research locations, analyze the role of silviculture, income of temporary workers, management of growing places with stand potential, identifying sustainable industrial plantation management models. Factor analysis uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) as a method in the industrial plantation management model. The results showed that the stand potential reached a volume of 100 m3/ha. The condition of facilities and infrastructure produced an average value (0,92), planting distance average value (0,76), education and training average value (0,90). The silvicultural condition of the average value (0,983), the income of bulk workers is the average value (0,81), the management of the growing place when compared to the research that grows in Perawang is included in the good category. AHP analysis is the role of silviculture, the income of precarious workers, education and training on stand potential is silviculur with a value (0,523). AHP analysis on sustainable industrial plantation management with priority alternative results is production facilities and infrastructure (0,408) in industrial plantation management. This research proves that silvicultural criteria and alternative production facilities and infrastructure have a major role in the sustainable industrial plantation management model. Keyword: Industrial Plantation Forests, Potential Stands, Sustainability."

"Penelitian ini membahas mengenai resentralisasi tata kelola hutan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah tentang mengapa urusan kehutanan kembali disentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 dan bagaimana seharusnya resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, perundang-undangan dan konseptual yang berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi urusan kehutanan di Indonesia. Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian, pertama, Pemerintah melakukan resentralisasi urusan kehutanan karena kerusakan sumber daya hutan yang semakin parah di era kebijakan desentralisasi diterapkan. Pada praktiknya penyelenggaraan desentralisasi selama ini, baik sebelum maupun setelah rezim UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, hanya menambah beban ekonomi biaya tinggi, dikarenakan pemerintah kabupaten/kota tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan benar dan justru menjadi pusat suap dalam hal perizinan kehutanan. Kedua, kebijakan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan seharusnya dibangun dengan pendekatan bioregion dan pembangunan berkelanjutan, lintas batas administratif managing transboundary resourches , serta penyelenggaraan prinsip tata kelola hutan yang baik good forest governance.Kebijakan resentralisasi demikian mensyaratkan beberapa unsur antara lain: 1 transparansi dan akuntabilitas; 2 partisipasi; dan 3 koordinasi dan supervisi. Pada tataran implementasi, penyelenggaraan resentralisasi tata kelola hutan yang integratif dan berkelanjutan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 akan menemui beberapa tantangan. Pertama, tantangan untuk mempercepat proses pelaksanaan pengukuhan hutan, khususnya dalam hal penentuan tata batas, agar tidak kalah cepat dengan proses perambahan. Kedua, tantangan kelembagaan KPH dan cabang dinas provinsi di tingkat kabupaten/kota, menyangkut pula aspek kesiapan sumber daya manusia dan pendanaan. Ketiga, penguatan peran stakeholder, khususnya pemerintah provinsi. Selain itu juga penguatan peran masyarakat adat atau lokal dan masyarakat sipil, misalnya dalam memberi masukan atau review perizinan.

---

This research aims to analyse about re centralization of forest governance in Indonesia. The problem is focused on why forestry affairs are re centralized based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Governance Law No. 23 2014 and how re centralization of integrative and sustainable forest governance should be. This type of research is normative legal research that has a prescriptive nature. This research use a historical, legal and conceptual approach related to the centralization and decentralization of forestry affairs in Indonesia. The answer of the research is the first one, The Goverment do re centralization because the increasingly severe damage to forest resources in the era of decentralization policies. In practice the implementation of decentralization so far, both before and after the regime of Law No. 22 1999 on Regional Governance, only adds to the burden of high cost economy, because the district city government does not perform proper supervisory functions and instead becomes the center of bribery in forestry licensing. The second one, integrative and sustainable forest management decentralization policies should be developed with bioregion and sustainable development, managing transboundary resourches, and good forest governance principles approach.

The concept of re centralization has several elements including 1 transparency and accountability 2 participation 3 coordination and supervision. At the implementation level, re centralization of integrative and sustainable forest governance based on Law No.23 2014 will meet some challenges. The first one, the challenge to accelerate the implementation process of forest empowerment, especially in terms of setting boundaries, so as not to lose quickly with the process of encroachment. The second one, the challenges of KPH empowerment and branches of provincial services at the district city level, concerning aspects of human resource and funding readiness. The third one, strengthening the role of stakeholders, especially the provincial government. In addition, strengthening the role of indigenous or local peoples and civil society, for example in giving input or review of permissions. "