Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Risk Based Internal Audit RBIA dan perencanaan audit dengan pendekatan risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan checklist tingkat kematangan risiko, wawancara, serta simulasi pemeringkatan risiko sederhana. Penghambat pelaksanaan RBIA secara optimal yaitu: sumber daya manusia; waktu audit; software audit; komitmen pimpinan; prioritas risiko; penilaian risiko; peraturan, prosedur, dan kebijakan; audit; serta monitoring dan evaluasi. Penghambat perencanaan audit dengan pendekatan risiko secara optimal yaitu: faktor risiko; auditor tidak berpartisipasi dalam rapat pembahasan faktor risiko; serta auditor tidak mengevaluasi ulang faktor risiko. Kata kunci:Faktor penghambat pelaksanaan RBIA; faktor penghambat perencanaan audit dengan pendekatan risiko; faktor risiko; kementerian perindustrian; manajemen risiko; program kerja pengawasan tahunan; risk based internal audit RBIA ; sistem pengendalian internal.

---

This qualitative descriptive study aims to determine the factors that hinder the implementation of Risk Based Internal Audit RBIA and planning the audit with risk approach in the Inspectorate General of the Ministry of Industry. This study is using questionnaires, checklists of risk maturity level, interviews, and simple risk scoring simulation. The study shows that inhibiting optimal implementation of RBIA are human resources audit time audit software management commitment risk priority risk assessment regulations, procedures, and policies audit and monitoring and evaluation. Inhibiting the audit plan using risk approach run optimally are the risk factors auditor does not participate in the meeting discussion of the risk factors and the auditor are not re evaluate risk factors, etc. Keywords Annual supervision work program internal control system ministry of industry obstacles in implementing RBIA approach obstacles in implementing risk based audit planning risk factor risk management risk based internal audit RBIA."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan praktik profesional dan standar audit IIA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris explaining case study. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit IIA. Kekurangan mendasar bahwa Kementerian Agama belum melakukan manajemen risiko, penilaian risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tanpa adanya keterlibatan dari satuan kerja sebagai pihak manajemen. Tidak ada komunikasi dan persetujuan dari Menteri Agama terhadap perencanaan yang dibuat.

---

This research aims to determine the suitability process of risk based internal audit planning in General Inspectorate Ministry of Religion with professional practices and IIA auditing standards. This research uses a qualitative method with explaining case study design. The result of this research concludes that the process of risk based internal audit planning in General Inspectorate is not working optimally and not fully in accordance with IIA auditing standards. The fundamental shortcomings of Ministry of Religion are there are no risk management and the risk assessment is carried out by the General Inspectorate itself without the involvement of the working unit as a management. And also, there is no communication and approval of the Minister of Religion on the plans."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perencanaan pengawasan internal berbasis risiko dengan menggunakan tools internal audit capability model IIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Fokus tools yang digunakan adalah pada level 3 dengan key process area pada perencanaan pengawasan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakselarasan capaian akuntabilitas kinerja Kementerian Desa PDTT yang rendah dengan nilai Kapabilitas APIP yang sudah pada level 3 yang berimplikasi bahwa proses perencanaan pengawasan berbasis risiko telah memadai. Proses perencanaan yang evaluasi terdiri dari pemahaman risiko organisasi, integrasi kerangka manajemen risiko, penyelarasan audit internal dengan tujuan organisasi, penilaian risiko periodik, penetepan entitas prioritas, persetujuan rencana, dan peninjauan berkala atas rencana. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara kepada tim penyusun rencana pengawasan internal berbasis risiko serta analisis atas dokumentasi yang dimiliki Inspektorat Jenderal. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum memadai. Dalam implementasinya, ditemukan kelemahan signifikan pada penilaian risiko periodik yang berdampak secara signifikan terhadap rencana pengawasan internal berbasis risiko yang disusun. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pengawasan internal berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya pengawasan internal berbasis risiko. Sehingga pengawasan internal berbasis risiko yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dianggap belum memiliki dampak terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Sehinga perlu dilakukan implementasi perencanaan pengawasan internal berbasis risiko yang sesuai dengan IA-CM.

---

This research aims to evaluate risk-based internal monitoring planning is implemented using the IIA model internal audit capability tools at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. The focus of the tools used is at level 3 with key process areas in monitoring planning. This research was motivated by the incongruence in the low performance accountability achievements of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration with the Internal Auditor Capability value which was already at level 3, which had the implication that the risk-based monitoring planning process was adequate. The evaluation planning process consists of understanding organizational risks, integration of the risk management framework, alignment of internal audit with organizational goals, periodic risk assessment, determination of priority entities, plan approval, and periodic review of the plan. The research was conducted using a case study approach. Data was obtained from interviews with the team developing risk-based internal supervision plans as well as analysis of documentation held by the Inspectorate General. The results of the case study show that the implementation of risk-based internal monitoring planning at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration is inadequate. In its implementation, significant weaknesses were found in the periodic risk assessment which had a significant impact on the risk-based internal control plan that was prepared. This condition causes the implementation of risk-based internal supervision at the Inspectorate General of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration to not be in accordance with the objectives of implementing risk-based internal supervision. So that risk-based internal supervision carried out by the Inspectorate General is considered to have no impact on increasing accountability for organizational performance. So it is necessary to implement risk-based internal control planning in accordance with IA-CM."

"Tesis ini membahas Penanganan Program Kerja Audit dengan Pendekatan Risk Based Internal Audit sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.Penlitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik nonprobabilily sampling dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposive sampling) terhadap sampel dengan risiko yang tinggi dan rendah.Hasil penelitian menyarankan perubahan atas pendekatan yang selama ini dilakukan terhadap audit program atau Program Kerja Audit (FKA) yang kurang efektif untuk auditan yang tingkat risikonya tinggi dan kurang efisien untuk auditan yang tingkat risikonya rendah dengan menggunakan pendekatan Risk Based Infernal Audit sehingga kebutuhan akan man-days dapat diketahui dengan akurat.

---

This thesis discusses the design of Audit Work Program by Risk Base Internal Audit approach as a first step in the proposed implementation of RBIA the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. T design done in this thesis focused to high-risk audit and low risk auditee.

This research is a qualitative descriptive design, with sample select based on sampling techniques with non probability certain consideration (purposive sampling) to sample with high and low risk.

The results suggest changes in the approaches that have been made tot audit program or the Audit Work Program -- which is less effective for the audit with high level of risk and less efficient for low-risk audit the level -- with 1 Risk Based Internal Audit approach. Thus the need for man-days can be knot accurately."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, dengan menggunakan pendekatan cross-sectional (Pendekatan Silang). Teknik analisis data dilakukan dengan pengujian secara statistik yang menggunakan program SPSS. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara kualitatif interpretasi tabulasi data jawaban responden menunjukkan terdapat adanya hubungan persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. Sedangkan dari uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan baik hipotesis utama maupun sub hipotesis penelitian (H1) secara teoritis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi pemeriksa mengenai penerapan risk based audit dan profesionalisme Pemeriksa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.

---

ABSTRACTThis thesis goal to improve auditor perception analitycal about risk based audit application and professionalism auditor impact to quality of region general audit report in The Supre Audit Board at Banten Province, with the cross-sectional perspective. The Data Analitycal technique with application program of Statistical Program for Social Science (SPSS) version 21. The Analitycal data consist of validity, reliability, classic assumption and hipotesis. The summary of this thesis with tabulation perception responden answer data that the answer positive impact abaout the risk based audit application and professionalism auditor to region general audit report in the Supreme audit Boart at Banten Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan internal audit dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas sistem pengendalian intern. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mendorong, mensosialisasikan satuan kerja menerapkan akuntabilitas dengan pemantauan dan pendampingan agar para pegawai melaporkan semua bentuk kegiatan, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, transparansi akan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website berisi laporan keuangan, RKAKL dan info pemenang lelang yang menjadi rekanan dalam menjalankan program, dan juga nomor telpon, email pengaduan. Tetapi permasalahan disebabkan karena masih lemahnya sistem pengendalian intern dan penerapan PP 60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum efektif yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Dalam lingkungan pengendalian penerapan kode etik yang masih belum maksimal masih adanya pelanggaran yang terjadi, penilaian kerja pegawai yang kurang transparan, peran APIP yang efektif masih terkendala atau masih belum maksimal, pada penilaian risiko yaitu sistem penilaian risiko masih belum ada, informasi atau data dari satuan kerja kurang dikomunikasikan dengan baik, pada pemantauan telah memiliki prosedur kegiatan pemantauan yang bersifat rutin maupun bersifat khusus.

---

This study aims to determine the role of internal audit in improving accountability, transparency and effectiveness of the internal control system. The Research method used is a qualitative method of data collection techniques field and library research.

The results show that the General Inspectorate has been encouraging, disseminating the work units implementing accountability by monitoring and assistance for employees to report all forms of activities, provide guidance to the preparation of financial statements in accordance with standards government accounting, transparency of information which can be accessed by the public through the website contains financial statements, RKAKL and the info up to the winner to become a partner in running the program, and also telephone number, e-mail complaints. But the problem is caused due to weak internal control systems and the application of Regulation 60/2008 on the SPIP ineffective control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring of internal control. In the control environment the application of the code of ethics that is still not up to the persistence of the violations that occurred, the assessment of employees working less transparent, the role of APIP effective still constrained or is not maximized, the risk assessment of the system of risk assessment is still not there, information or data from unit work less well communicated, on the monitoring procedures of monitoring activities that are routine and special character."

"Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dari perspektif auditan. Data diperoleh melalui kuesioner kepada auditor internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan auditan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk penugasan audit dan reviu laporan keuangan. Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi antara auditor dan auditan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal yang disebabkan karena persepsi auditan terhadap manfaat audit lebih tinggi jika auditor menanggapi feedback auditan serta dapat menjaga hubungan profesional yang baik selama proses audit berlangsung. Sementara itu, empat variabel lainnya yaitu kompetensi auditor internal, independensi auditor internal, dukungan manajemen auditan atas audit internal, dan pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Tidak berpengaruhnya pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate terhadap efektivitas audit internal disebabkan kurangnya pemahaman auditor mengenai manfaat dari CCH TeamMate sehingga CCH TeamMate lebih dianggap sebagai beban untuk mencapai target indikator kinerja dan belum maksimal dimanfaatkan sebagai alat bantu audit."

"Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi nilai tambah pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penelitian ini juga memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern dalam memperbaiki proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI).  Penelitian ini dilakukan karena Inspektorat Jenderal memiliki peran dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi sebagai cerminan tata kelola pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Teknik pengambilan data dilakukan melalui kuisioner, wawancara, dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Kuisioner dan wawancara dilakukan kepada auditor Inspektorat Jenderal serta kepada manajemen Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Analisis data dilakukan dengan merujuk kepada kerangka konseptual untuk mengukur nilai tambah pengawasan intern berdasarkan referensi penelitian Chen & Lin (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penciptaan nilai tambah yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan dengan memberikan rekomendasi dan masukan atas proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern (TKMRPI) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan memberikan aktivitas pengawasan intern berupa jasa asurans dan konsultasi yang efektif. Hasil penelitian ini juga memberikan solusi yaitu rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan efektivitas aktivitas pengawasan intern agar sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan kebutuhan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

---

This research aims to develop the value-added internal audit provided by the Inspectorate General to the Directorate General of Legal Administrative Affairs. This research also provides solutions to improve the effectiveness of internal audits in improving the Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC) processes. This research was conducted because the Inspectorate General has a role in improving the quality of reform services as a reflection of governance at the Directorate General of Legal Administrative Affairs. Data collection techniques were carried out through questionnaires, interviews, and documents relevant to the research. Questionnaires and interviews were conducted with the auditors of the Inspectorate General and the management of the Directorate General of Legal Administrative Affairs. Data analysis was carried out by referring to the conceptual framework to measure the value-added of internal audit based on the research reference of Chen & Lin (2011). This study indicates that the value-added provided by the Inspectorate General is carried out by providing recommendations and input on the Governance, Risk Management, and Internal Control (GRC) process at the Directorate General of Legal Administrative Affairs and by providing effective internal audit activities in assurance and consulting. The results of this study also provide solutions, namely recommendations to the Inspectorate General to improve the effectiveness of internal audit activities to comply with the Indonesian Government's Internal Audit Standards (SAIPI) and the needs of the Directorate General of Legal Administrative Affairs."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kapabilitas Itama sebagai internal audit, terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukannya dan perumusan strategi yang perlu disusun agar dapat meningkatkan tingkatan yang telah dicapai sehingga dapat mencapai paradigma internal audit yang lebih tinggi untuk memenuhi syarat sebagai Enterprises Consultant sesuai dengan harapan dari para pemangku kepentingan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dan data sekunder diperoleh dengan cara mencari teori- teori terkait dengan internal audit, peraturan perundangan serta data- data olahan lain yang terkait dengan topik penelitian ini, sedangkan untuk melakukan pengukuran terhadap kapabilitas internal audit digunakan alat pengukuran Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yang penerapannya telah disesuaikan seperlunya dengan keadaan serta permasalahan yang terjadi di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa Itama sebagai internal audit BPK secara keseluruhan tata kelola pengawasan yang dilakukannya berada pada Level 3 (Integrated) pada tingkatan ini Itama baru memulai tugas dan fungsinya sebagai enterprises consultant yang berarti bahwa secara keseluruhan proses tata kelola Itama telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.Hasil penelitian ini menyarankan agar Itama melakukan pengembangan organisasi melalui penguatan fungsinya, menyusun perangkat lunak sendiri yang selaras dengan tugas dan fungsinya, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dukungan yang penuh dari Badan untuk penguatan kewenangan yang dimiliki Itama perlu segera diwujudkan dan meningkatkan peran sebagai role model dalam membangun Risk Awareness bagi organisasi.

---

The goals of this study are to determine Inspectorate of Supreme Audit Institution of Indonesia (Itama) capability as an internal audit and formulating the internal audit strategies in order to achieve a higher capability level for changing the new paradigm of internal audit as enterprises consultants in accordance with stakeholder expectation.

This research is a qualitative research with descriptive design and case study. The data used are primary data obtained from the objects directly and secondary data from the theories, regulations and others that were processed related to this research. This research is using IA - CM approach developed by The Institute of Internal Auditors (IIA), in which has been implemented and adapted in Indonesia and the problems that occur.

The results indicate that Itama?s capability overall assurance on governance is in Level 3 (integrated) which mean that start a function as an enterprises consultants. In addition, it has developed a process to assess and report on the overall efficiency, effectiveness and economy of its operation activities or programs, or conduct engagements on governance, risks management and control.

The results suggest Itama develop the organization by strengthening the function, developing standard methodology, procedures and tools to be used by internal auditors, ensuring that internal auditors continously, maintaining and enhancing their proffesional capabilities, Board support for the capacity needed for internal audit activity to discharge its responsibilities and as a role model, increasing risk awareness implemented within organization."

"Peran auditor internal untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi lingkungan yang semakin dinamis. Untuk itu, diperlukan peningkatan mutu kapabilitas yang diukur menggunakan enam elemen Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Di sektor pemerintah, tugas pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas internal audit beserta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai kapabilitas APIP level 4. Kapabilitas APIP level 4 adalah APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) yang secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, telaah dokumen, dan wawancara yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Data dianalisis berdasarkan aspek penilaian kapabilitas APIP level 4 yang terdapat pada Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam mencapai kapabilitas APIP level 4 terkait Elemen Pengelolaan SDM, Elemen Praktik Profesional, dan Elemen Peran dan Layanan. Hasil penelitian juga memberikan saran bagi Inspektorat Jenderal dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai kapabilitas APIP level 4.

---

The role of internal auditors in producing quality supervision is needed in the face of an increasingly dynamic environment. For this reason, it is necessary to improve the quality of capabilities as measured using the six elements of the Internal Audit- Capability Model (IA-CM). In the government sector, Internal supervision is carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This study aims to evaluate internal audit capability along with the challenges and obstacles faced by the Inspectorate General of Ministry of Law and Human Rights in achieving APIP capability level 4. APIP capability level 4 is defined as APIP has become a strategic partner of the organization and the results of APIP supervision related to governance, risk management, and control (GRC) sustainably support the achievement of organizational goals. Research data collection using questionnaires, document reviews, and interviews were analyzed through a qualitative approach. The data were analyzed based on the aspects of the APIP capability level 4 assessment in BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning Capability Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus in K/L/D. The results showed that improvements were still needed in achieving APIP capability level 4 related to the People Management Element, Professional Practice Element, and Service and Role Element. The study results also provide suggestions for Inspectorate General in facing challenges and obstacles to achieving APIP capability level 4."